Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Ensiklopedia of Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ensiklopedia Education Review TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya International Journal of Social Service and Research International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Law, Administration, and Social Science JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Batavia Amicus Curiae Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Journal of Constitutional, Law and Human Rights Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora INLAW
Listyowati Sumanto
Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Ketidakpastian Hukum Aset Daerah dalam Perspektif Sistem Hukum Friedman di Cilandak Barat Yuli Kiswanto; Listyowati Sumanto
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/we9t1z76

Abstract

Permasalahan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset daerah merupakan isu fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi aset publik dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakpastian hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama melalui studi kasus penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.169/Cilandak Barat dan Putusan Mahkamah Agung No.690 K/Pdt/2025 (Kasus Djawahir). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum muncul akibat kelemahan koordinasi antar lembaga (struktur hukum), inkonsistensi penerapan norma pertanahan (substansi hukum), dan rendahnya budaya hukum birokrasi (legal culture). Dalam kasus SHP No.169, kepastian hukum formal lebih diutamakan melalui perlindungan sertifikat, sedangkan dalam kasus Djawahir klaim aset daerah runtuh karena pemerintah tidak mampu membuktikan alas hak yang sah dan pencatatan dalam KIB A tidak diakui sebagai dasar kepemilikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang lemahnya administrasi aset daerah, tetapi memperluasnya dengan menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketidakseimbangan tiga unsur sistem hukum, sehingga reformasi pengelolaan aset daerah harus menyentuh integrasi kelembagaan, konsistensi norma, dan pembenahan budaya hukum aparatur secara simultan.
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Antara Indonesia Dengan Cina : Sebuah Tinjauan Hukum Cantika Ramadhani Bintang; Listyowati Sumanto
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 02 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5024

Abstract

Dispute resolution through online arbitration has become an increasingly important topic in the context of international business relations. This article provides a comprehensive legal review of the comparison of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China. Through in-depth analysis of the legal system, contract provisions, technology used, economic considerations, and the influence of government regulations, the author explains the differences and similarities that exist between the two countries in resolving this dispute. The different legal approaches between Indonesia, which adopts a legal system based on civil law, and China, which has a legal system based on Confucian law and socialist law, are the main focus of discussion. As a result, this article identifies the key factors that influence the effectiveness of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China and provides valuable insights for legal practitioners, entrepreneurs and researchers interested in this field. In conclusion, this article emphasizes the importance of a deep understanding of the differences in legal and regulatory culture between the two countries in designing successful dispute resolution strategies in the context of online arbitration.
Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Guntoro; Listyowati Sumanto
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang semakin populer dan diadopsi oleh banyak negara. Namun, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perdagangan cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi cryptocurrency di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diatur dalam regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan regulasi cryptocurrency yang komprehensif untuk melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendorong inovasi dan perkembangan industri keuangan digital. Regulasi ini perlu mengatur aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, perpajakan, tata kelola perusahaan cryptocurrency, kepastian hukum, keamanan data, dan inovasi teknologi. Dalam menyusun regulasi, Indonesia dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara yang sudah memiliki regulasi cryptocurrency yang baik, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan regulasi yang disusun dapat diterima dan efektif dalam mengatur cryptocurrency di Indonesia.
Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi SimpanPinjam Gagal Bayar Calvin; Listyowati Sumanto
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan melibatkan penyitaan semua aset debitur pailit yang dikelola serta diselesaikan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, menurut aturan yang diatur dalam undang-undang. UU KPKPU juga memberi definisi yang luas mengenai utang, yang termasuk inti masalah dalam kepailitan. Akibatnya, koperasi yang tidak mendapatkan dana dari koperasi bisa langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi jika terjadi gagal bayar. Situasi ini bertentangan dengan berbagai asas kekeluargaan yang menjadi dasar pembentukan koperasi. Masalah yang dibahas pada studi ini ialah kejelasan regulasi badan hukum koperasi di Indonesia dalam menghadapi perubahan karakteristik koperasi di era modern. Studi ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi bahan pustaka. Data yang dipergunakan ialah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Adapun Hasil studi memperlihatkan jika Surat Edaran MA No 1 Tahun 2022 membatasi koperasi untuk mengajukan permohonan kepailitan, namun penegakan hukum terhadap kepailitan koperasi tetap berlaku sesuai keputusan pihak berwenang serta mekanisme hukum yang ada.
Co-Authors Ade Wahyudin, Ade Affan Zaidan Afifah Matrullah Andini, Siska Dwi Angelina, Jennifer Annisa Rheinata Suhartono Anriyani, Dian Arif, Heru Wira Astaman Asyisyifa, Ananda Fia Azhari, Sultan Fathan Baroto, Pandit Dimas Bintan R. Saragih Bintang, Cantika Ramadhani Calvin Cantika Ramadhani Bintang Christiangie, Merry Dirar Madhirman Refra DT Nouvendi SK, DT Nouvendi SK Endang Pandamdari Ersya Maulina Fachri Mohammad Rizki Fachri Mohammad Rizki Gabrielle, Sabrina Guntoro Hanoko, Aimee Reyhansa Hizkia Immanuel Toban Idris, Siti Hafsyah binti Ignatius Pradipa Probondaru Irene Eka Sihombing Jesse Heber Ambuwaru Jessica Jessica Juliani, Wenny Kabes, Irianto Kemas Ilham Akbar Kolono, Sucipto Komeni, Wirdi Hisroh Latuconsina, Ruswan Mansur, Habil Ma’ruf Manurung, Susi Marlinda Mariane, Irene Maritza, Allya Lavenia Matrullah, Afifah Muhammad Fajar Shodiq, Muhammad Fajar Muhammad Jafar Shodiq Ninda Puspita Dewi Nurmayana, Suri Oddy Inayah Kasri Oktavia, Andrea Permata Sari, Masayu Nilam Putra, Rizky Tri Rachmadayanti, Regina Rahmadania, Andi Wulan Ratnawati, Elfrifa Regina Rachmadayanti Rizki, Fachri Mohammad Rosisca, Napoleon Forte Salsabilla, Azra Santos, Ricardo Sari, Masayu Nilam Permata Sayid Fahmi Siahaan, Sahala MPH Silooy, Ester Sugiyatmo, Agus Tampubolon, Wendy uwiyono, uwiyono Waruwu, Malmingcer Wijayanto, Budi Tri Wildan Fikarudin Yuli Kiswanto Yuliansar, Nabila Faraz