Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Ensiklopedia of Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ensiklopedia Education Review TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya International Journal of Social Service and Research International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Law, Administration, and Social Science JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Batavia Amicus Curiae Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Journal of Constitutional, Law and Human Rights Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora INLAW
Listyowati Sumanto
Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
THE POLITICS OF LAND LAW AND THE IMPLEMENTATION OF THE AGRARIAN REFORM PROGRAM IN INDONESIA Jesse Heber Ambuwaru; Bintan R. Saragih; Listyowati Sumanto
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 5 (2023): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i5.1013

Abstract

Agrarian reform is primarily aimed at overcoming inequality in land ownership, realizing legal certainty, prosperity and welfare for the whole community. The research objective is to describe howthe development of agrarian politics related to agrarian reform, the implementation of agrarian reform in Indonesia and the obstacles faced in implementing agrarian reform. This type of normative legal research is descriptive and the statute approach and concept approach are used in this study. Secondary data that has been collected is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show that the politics of agrarian law related to agrarian reform in the Old Order, New Order and Reform Order eras have led to efforts to realize equal distribution of prosperity for all people. The implementation of agrarian reform achieved success achieved by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency through the acceleration of the Agrarian Reform Object Land and Complete Systematic Land Registration programs which always reach the target every year. It is targeted that in 2025 all land parcels in Indonesia will have been certified through the Complete Systematic Land Registration program. There are various internal and external obstacles faced in implementing agrarian reform.
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Terhadap Tindak Pidana Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum Kabes, Irianto; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i3.818

Abstract

Permasalahan ketenagakerjaan masih terus terjadi hingga saat ini, terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 4 April 2023, bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak dalam bidang usaha garmen (artinya menjahit pakaian) dari bahan mentah menjadi pakaian, dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 340 orang, dengan upah di bawah upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder untuk analisis kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan ketenagakerjaan masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam. Hukuman yang bersifat preskriptif di masa depan seharusnya diubah menjadi hukuman relatif yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan memperbaiki kerugian pekerja. Dari segi delik ketenagakerjaan harus ada kejelasan karena tindak pidana membayar upah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa (gewone delict) dan tidak boleh berubah menjadi delik aduan (klack delict), Seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, terdapat quo vadis dalam peradilan pidana ketenagakerjaan bahwa penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari hukum publik, tidak boleh ditangani melalui peradilan industrial yang termasuk dalam lingkup hukum privat.
Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Wahyudin, Ade; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.823

Abstract

Ketegangan antara hak kebebasan pers dengan pelindungan data pribadi bukanlah hal yang baru. Sejak UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kelompok pendukung hak kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi mengkhawatirkan implementasi hak atas privasi yang termuat di dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. data sekunder dianalisis secara lualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang yang cukup besar, para pelaku korupsi berlindung di balik UU Pelindungan Data Pribadi agar daftar riwayat hidup serta daftar harta kekayaanya tidak diungkap kepada publik. Sebaliknya jika data tersebut diungkap melalui produk jurnalistik, jurnalis peliput berpotensi dipenjara dengan pasal membuka data pribadi seseorang. Selain secara khusus dideskripsikan tentang pemrosesan data pribadi yang dapat digunakan oleh jurnalis ataupun perusahaan media  seperti persetujuan subjek data, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pemenuhan kepantingan yang sah.
Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Silooy, Ester; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.905

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparatur penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.
DISKREKSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN RAKYAT DALAM SENGKETA AGRARIA Komeni, Wirdi Hisroh; Sumanto, Listyowati
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27278

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, sekalipun hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk terlibat dalam mengadili sengketa tanah yang di ajukan oleh kedua belah pihak, hakim juga sering dianggap tidak netral kepada salah satu pihak yang dianggap kalah. Walaupun putusan itu sudah berdasarkan pada dasar hukum yang tepat. Metode yang dipakai menggunakan metode penilitian normatif yaitu penelitian yang berbasis pada peniltian yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu di terapkan di dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR. 2. Implikasi hukum bagi pihak penggugat jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara tidak dapat diperoleh. Pihak yang menang tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan mengalami kerugian secara inmateril.
DAMPAK HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI ARBITRASE Santos, Ricardo; Sumanto, Listyowati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2327-2337

Abstract

Dalam tulisan ini penulis mengkaji dampak hukum yang timbul ketika persyaratan kesepakatan bersama tidak terpenuhi dalam konteks penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari ketidakpenuhan persyaratan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Dengan menggunakan metodologi normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif untuk menghasilkan kesimpulan. Melalui analisis kasus konkret, evaluasi dokumen persyaratan kesepakatan, tinjauan proses penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, penelitian ini mengungkap kompleksitas masalah hukum yang muncul. Temuan penelitian menyoroti variasi dalam keputusan arbitrator dan menegaskan pentingnya kejelasan dokumen persyaratan kesepakatan. Pasal 9 ayat (4) menegaskan bahwa apabila kesepakatan tertulis tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ayat (3), maka kesepakatan tersebut dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, kesimpulan utama yang diambil dari analisis ini adalah pentingnya kejelasan, kelengkapan, dan keabsahan dalam perjanjian arbitrase. Para pihak yang hendak melalui arbitrase harus memastikan bahwa kesepakatan tertulis mereka mencakup semua informasi yang diperlukan dengan jelas dan akurat. Dengan fokus pada tantangan dan peluang di masa depan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem hukum yang kokoh dan mendukung pembangunan.
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Melawan Hukum (Illegal Fishing) Berbasis Kepastian Hukum Latuconsina, Ruswan; Uwiyono, Uwiyono; Sumanto, Listyowati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1535

Abstract

This research examines the reconstruction of criminal law regulations against illegal fishing in Maluku waters, focusing on legal certainty. The primary issue addressed is the ineffectiveness of current regulations, specifically Law Number 45 of 2009, in prosecuting intellectual actors and corporations, coupled with weak coordination among law enforcement agencies, leading to rampant fish poaching in the Maluku archipelago. The research employs a normative-empirical legal method with statutory and case approaches. The findings indicate the existence of legal lacunae and disparities in judicial decisions that fail to provide a deterrent effect or comprehensively account for ecological losses. Furthermore, limited monitoring facilities and low legal culture among the community pose significant obstacles. The proposed reconstruction involves revising legal substance to clarify corporate criminal liability, synchronizing specific minimum criminal sanctions, and strengthening law enforcement structures through an integrated coordination center. Through a legal reconstruction based on legal certainty, it is expected to protect Indonesia's maritime sovereignty, preserve fishery ecosystems, and enhance the welfare of fishermen in Maluku Province sustainably.
ANALISIS PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI FRIEDMAN Hanoko, Aimee Reyhansa; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3470

Abstract

This article discusses the role of legal structures in the development of the criminal justice system in Indonesia using Lawrence M. Friedman's legal system theory approach. The main focus of this study is on the elements of structure, namely institutions, authority, and human resource capacity in criminal justice institutions, such as the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. Although criminal law reforms have been carried out through the enactment of the 2023 Criminal Code and other supporting regulations, the effectiveness of their implementation is still hampered by the unpreparedness of the legal structures that enforce them. This article uses a normative and descriptive type of legal research. Secondary data was analyzed qualitatively based on a literature study, reviewing legal documents, scientific journals, and relevant research results. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show an imbalance between progressive legal substance and the reality of a slow, fragmented legal bureaucracy that is often overloaded with cases. Weak legal structures prevent the optimal achievement of criminal justice objectives such as resocialization, restorative justice, and rehabilitation. Therefore, criminal law reform must be accompanied by legal institutional restructuring so that the criminal justice system can function effectively and fairlyKeywords: Criminal Justice System, Legal Development, Legal Reform
PENERAPAN TEORI SISTEM HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH APARAT KEPOLISIAN Gabrielle, Sabrina; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3479

Abstract

This study examines the phenomenon of obstruction of justice by police officers in Indonesia, focusing on the application of Lawrence Friedman's legal system theory. In the context of a state governed by the rule of law, the principles of the supremacy of law and justice are often threatened by acts of obstruction of justice committed by law enforcement officials themselves. This study identifies various forms of obstruction of justice, such as the destruction of evidence and intimidation of witnesses, as well as their impact on public trust in the judicial system. Using Friedman's theory, the analysis focuses on three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. This study uses a descriptive normative legal research method. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions were drawn using deductive logic. The results of the study show that weaknesses in internal oversight, ambiguity in legal substance, and a culture of solidarity among police officers contribute to the practice of obstruction of justice. This study recommends the need for comprehensive reform in the oversight structure, strengthening of legal substance, and transformation of legal culture to improve accountability and transparency in law enforcement in Indonesia.Keywords: obstruction of justice; criminal liability; legal system theory
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Azhari, Sultan Fathan; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 3 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3481

Abstract

Thee developmente of informatione technologye in ethee digital eeraee hase brought significant impacts on people'se lives, e one of which is the increasing risk of personal data theft. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of personal data theft in Indonesia using the Lawrence M. Friedman legal system theory approach, specifically focusing on the element of legal substance. This studye usese ae normativee juridical researche typee and ise descriptivee in nature. Secondarye datae ise analyzede qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The research results indicate that despite the availability of relatively complete legal instruments, there are still various obstacles in their implementation, including unclear legal norms, weak criminal sanctions, the unavailability of supporting technical regulations, and a lack of comprehensive integration among regulations governing personal data protection. Through an analysis of several actual cases, it was found that there is disparity in the imposition of sanctions and the legale systeme has enot ebeene optimal in providing a deterrent effect for perpetrators. Therefore, reformulation of legal substance and harmonization of regulations are necessary to address the challengese of personale datae protectione in thee digital era comprehensively and effectively Keywords: Law Enforcement , Personal Data Protection , Legal System 
Co-Authors Ade Wahyudin, Ade Affan Zaidan Afifah Matrullah Andini, Siska Dwi Angelina, Jennifer Annisa Rheinata Suhartono Anriyani, Dian Arif, Heru Wira Astaman Asyisyifa, Ananda Fia Azhari, Sultan Fathan Baroto, Pandit Dimas Bintan R. Saragih Bintang, Cantika Ramadhani Calvin Cantika Ramadhani Bintang Christiangie, Merry Dirar Madhirman Refra DT Nouvendi SK, DT Nouvendi SK Endang Pandamdari Ersya Maulina Fachri Mohammad Rizki Fachri Mohammad Rizki Gabrielle, Sabrina Guntoro Hanoko, Aimee Reyhansa Hizkia Immanuel Toban Idris, Siti Hafsyah binti Ignatius Pradipa Probondaru Irene Eka Sihombing Jesse Heber Ambuwaru Jessica Jessica Juliani, Wenny Kabes, Irianto Kemas Ilham Akbar Kolono, Sucipto Komeni, Wirdi Hisroh Latuconsina, Ruswan Mansur, Habil Ma’ruf Manurung, Susi Marlinda Mariane, Irene Maritza, Allya Lavenia Matrullah, Afifah Muhammad Fajar Shodiq, Muhammad Fajar Muhammad Jafar Shodiq Ninda Puspita Dewi Nurmayana, Suri Oddy Inayah Kasri Oktavia, Andrea Permata Sari, Masayu Nilam Putra, Rizky Tri Rachmadayanti, Regina Rahmadania, Andi Wulan Ratnawati, Elfrifa Regina Rachmadayanti Rizki, Fachri Mohammad Rosisca, Napoleon Forte Salsabilla, Azra Santos, Ricardo Sari, Masayu Nilam Permata Sayid Fahmi Siahaan, Sahala MPH Silooy, Ester Sugiyatmo, Agus Tampubolon, Wendy uwiyono, uwiyono Waruwu, Malmingcer Wijayanto, Budi Tri Wildan Fikarudin Yuli Kiswanto Yuliansar, Nabila Faraz