Claim Missing Document
Check
Articles

Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) Sugiyatmo, Agus; Sumanto, Listyowati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10279

Abstract

Indonesia dan Republik Rakyat China (Tiongkok) termasuk negara yang masih mengakui kejahatan tertentu dan menerapkan hukuman mati. Pidana mati merupakan pidana perampasan nyawa yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan undang-undang. Bagaimana perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) menjadi permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur tentang hukuman mati. Di Tiongkok, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok secara khusus mengatur hukuman mati, karena hukuman mati hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang sangat kejam. Hukuman mati di Indonesia hanya dilakukan dengan cara regu tembak, sedangkan di Tiongkok terdapat dua cara pelaksanaannya, yaitu dengan menembak atau dengan suntikan mematikan. Di Indonesia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif.
SETTLEMENT OF JURIDICAL PROBLEMS OF LAND ASSETS OWNERSHIP PT. INDONESIAN RAILWAY (PERSERO) REGIONAL DIVISION I NORTH SUMATRA Endang Pandamdari; Irene Eka Sihombing; Listyowati Sumanto
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 3 (2023): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i3.916

Abstract

Land assets PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) in several locations is controlled by other parties, giving rise to juridical problems over ownership of land assets by PT. KAI. The purpose of writing is to describe the causes of the problem of ownership of land assets of PT. KAI Regional Division 1 North Sumatra, and describes the settlement of juridical problems of land ownership of PT. KAI Regional Division 1 North Sumatra. The results of the study indicate that the cause of the juridical problems of land ownership of PT. KAI is PT. KAI does not yet have a land certificate as the strongest proof of land ownership, because the land asset ownership rights of PT. KAI is in the form of grondkaart. Settlement of juridical problems of land ownership of PT. KAI is carrying out land registration for all land assets of PT. KAI, so that PT. KAI has a certificate of land rights as the strongest proof of land ownership. Besides that PT. KAI needs to collaborate with the Attorney General's Office, City/Regency Land Offices, and law enforcers to return state assets that are in third parties. In this case PT. KAI needs to safeguard assets including data collection/mapping of assets, installation of boundary markers, installation of asset marking boards, controlling, fencing after controlling, and finally saving assets through legal or litigation channels.
THE POLITICS OF LAND LAW AND THE IMPLEMENTATION OF THE AGRARIAN REFORM PROGRAM IN INDONESIA Jesse Heber Ambuwaru; Bintan R. Saragih; Listyowati Sumanto
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 5 (2023): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i5.1013

Abstract

Agrarian reform is primarily aimed at overcoming inequality in land ownership, realizing legal certainty, prosperity and welfare for the whole community. The research objective is to describe howthe development of agrarian politics related to agrarian reform, the implementation of agrarian reform in Indonesia and the obstacles faced in implementing agrarian reform. This type of normative legal research is descriptive and the statute approach and concept approach are used in this study. Secondary data that has been collected is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show that the politics of agrarian law related to agrarian reform in the Old Order, New Order and Reform Order eras have led to efforts to realize equal distribution of prosperity for all people. The implementation of agrarian reform achieved success achieved by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency through the acceleration of the Agrarian Reform Object Land and Complete Systematic Land Registration programs which always reach the target every year. It is targeted that in 2025 all land parcels in Indonesia will have been certified through the Complete Systematic Land Registration program. There are various internal and external obstacles faced in implementing agrarian reform.
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Terhadap Tindak Pidana Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum Kabes, Irianto; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i3.818

Abstract

Permasalahan ketenagakerjaan masih terus terjadi hingga saat ini, terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 4 April 2023, bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak dalam bidang usaha garmen (artinya menjahit pakaian) dari bahan mentah menjadi pakaian, dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 340 orang, dengan upah di bawah upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder untuk analisis kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan ketenagakerjaan masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam. Hukuman yang bersifat preskriptif di masa depan seharusnya diubah menjadi hukuman relatif yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan memperbaiki kerugian pekerja. Dari segi delik ketenagakerjaan harus ada kejelasan karena tindak pidana membayar upah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa (gewone delict) dan tidak boleh berubah menjadi delik aduan (klack delict), Seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, terdapat quo vadis dalam peradilan pidana ketenagakerjaan bahwa penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari hukum publik, tidak boleh ditangani melalui peradilan industrial yang termasuk dalam lingkup hukum privat.
Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Wahyudin, Ade; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.823

Abstract

Ketegangan antara hak kebebasan pers dengan pelindungan data pribadi bukanlah hal yang baru. Sejak UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kelompok pendukung hak kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi mengkhawatirkan implementasi hak atas privasi yang termuat di dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. data sekunder dianalisis secara lualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang yang cukup besar, para pelaku korupsi berlindung di balik UU Pelindungan Data Pribadi agar daftar riwayat hidup serta daftar harta kekayaanya tidak diungkap kepada publik. Sebaliknya jika data tersebut diungkap melalui produk jurnalistik, jurnalis peliput berpotensi dipenjara dengan pasal membuka data pribadi seseorang. Selain secara khusus dideskripsikan tentang pemrosesan data pribadi yang dapat digunakan oleh jurnalis ataupun perusahaan media  seperti persetujuan subjek data, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pemenuhan kepantingan yang sah.
Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Silooy, Ester; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.905

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparatur penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.
DISKREKSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN RAKYAT DALAM SENGKETA AGRARIA Komeni, Wirdi Hisroh; Sumanto, Listyowati
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27278

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, sekalipun hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk terlibat dalam mengadili sengketa tanah yang di ajukan oleh kedua belah pihak, hakim juga sering dianggap tidak netral kepada salah satu pihak yang dianggap kalah. Walaupun putusan itu sudah berdasarkan pada dasar hukum yang tepat. Metode yang dipakai menggunakan metode penilitian normatif yaitu penelitian yang berbasis pada peniltian yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu di terapkan di dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR. 2. Implikasi hukum bagi pihak penggugat jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara tidak dapat diperoleh. Pihak yang menang tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan mengalami kerugian secara inmateril.
DAMPAK HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI ARBITRASE Santos, Ricardo; Sumanto, Listyowati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2327-2337

Abstract

Dalam tulisan ini penulis mengkaji dampak hukum yang timbul ketika persyaratan kesepakatan bersama tidak terpenuhi dalam konteks penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari ketidakpenuhan persyaratan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Dengan menggunakan metodologi normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif untuk menghasilkan kesimpulan. Melalui analisis kasus konkret, evaluasi dokumen persyaratan kesepakatan, tinjauan proses penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, penelitian ini mengungkap kompleksitas masalah hukum yang muncul. Temuan penelitian menyoroti variasi dalam keputusan arbitrator dan menegaskan pentingnya kejelasan dokumen persyaratan kesepakatan. Pasal 9 ayat (4) menegaskan bahwa apabila kesepakatan tertulis tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ayat (3), maka kesepakatan tersebut dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, kesimpulan utama yang diambil dari analisis ini adalah pentingnya kejelasan, kelengkapan, dan keabsahan dalam perjanjian arbitrase. Para pihak yang hendak melalui arbitrase harus memastikan bahwa kesepakatan tertulis mereka mencakup semua informasi yang diperlukan dengan jelas dan akurat. Dengan fokus pada tantangan dan peluang di masa depan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem hukum yang kokoh dan mendukung pembangunan.