Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR DI SUNGAI SERAYU KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM SUMBER DAYA ALAM Ati Setyowati; Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sand mining activities in the Serayu River, Banyumas Regency, in recent years have caused various environmental impacts, including river ecosystem degradation, riverbank erosion, sedimentation, and declining environmental quality for surrounding communities. These problems indicate an imbalance between natural resource utilization and environmental protection. This study aims to analyze the legal regulations governing sand mining activities and to examine law enforcement related to environmental damage caused by such activities. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from legislation, journals, books, and other legal sources relevant to natural resource law and environmental law. The results of the study indicate that sand mining activities in the Serayu River still lead to various violations of environmental management provisions, particularly concerning licensing, supervision, and environmental protection obligations. Law enforcement against mining actors causing environmental damage is considered ineffective due to weak supervision and low compliance with existing regulations. Therefore, stronger government supervision and more effective law enforcement are necessary to preserve environmental sustainability and ensure the sustainable management of natural resources in the Serayu River, Banyumas Regency.
PERAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONTRAK KERJA SEBAGAI BENTUK PELINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA Carmo; Nana Semba Dwi Purwana; Suprapto; Elly Kristiani Purwendah
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.574

Abstract

Pelindungan hukum terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu bentuk pelindungan preventif adalah memastikan CPMI memahami isi kontrak kerja sebelum menandatanganinya. Namun, dalam praktiknya masih banyak CPMI yang belum memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari kontrak kerja sehingga berpotensi mengalami pelanggaran hak di negara penempatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum CPMI mengenai pentingnya kontrak kerja sebagai instrumen pelindungan hukum. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di PT Graha Mitra Balindo Banyumas dengan metode ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi yang disampaikan meliputi fungsi kontrak kerja sebagai dasar hubungan hukum, hal-hal yang harus dipahami sebelum penandatanganan kontrak, langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran kontrak, serta peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam meningkatkan kesadaran hukum CPMI melalui sosialisasi dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang positif, ditunjukkan dengan tingginya antusiasme dalam diskusi dan meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum CPMI sehingga mereka lebih siap menghadapi hubungan kerja di negara penempatan, memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta mampu meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hak selama bekerja di luar negeri.
LEGASISASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KEPUDANG KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah; Elisabeth Pudyastiwi; Satriya Indra Permana; Dwindra Foiz Mulia
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.582

Abstract

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Perkawinan Beda Agama di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Perkawinan Beda Agama ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan syarat-syarat perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, legalitas perkawinan beda agama. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak dari Masyarakat yang belum tahu bagaimanakag legalitas perkawinan beda agama. Masyarakat Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Masyarakat di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap .
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ZINA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS Agoes Djatmiko; Elly Kristiani Purwendah; Eti Mul Erowati; Ati Setyowati; Suprapto Suprapto
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.584

Abstract

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Perlindungan Hukum Anak Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Perlindungan Hukum Anak Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan syarat-syarat perkawinan, pengertian anak luar kawin, perlindungan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak dari Masyarakat yang belum tahu bagaimana perlindungan hukum menurut hukum Islam dan perkembangannya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Masyarakat Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Masyarakat di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .
Mitigation Effort for Sustainable Mangrove Management Towards a Low Emission Indonesia: Study at Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Elly Kristiani Purwendah; Ikama Dewi Setia Triana; Elisabeth Pudyastiwi; Oti Kusumaningsih; Daniel Joko Wahyono
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.24595

Abstract

Krida Wana Lestari Farmer Group supports the Indonesian government's policy to reduce carbon emissions as a community obligation to participate in managing the environment, as the purpose of the ratification of the Paris Agreement ( Law Number 16 of 2016 on the Ratification of Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). The farmer group successfully built an edu-tourism area, the Segara Anakan Lagoon Conservation Mangrove Arboretum (Kolak Sekancil). This farmer group cultivates and utilizes mangrove products for life and has succeeded in increasing mangrove density in the Cilacap Sea Village Area with an area of approximately 6,2126.28 Ha. Mangrove farming by farming communities is a form of community participation regulated in Article 65 Paragraph (4) Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management The legal institution of this community is formally supported by the village government with Village Regulation No. 7 of 2022 concerning Mangrove Ecosystem Management in the Segara Anakan Region of Cilacap.
Pelindungan Data Pribadi sebagai Kewajiban Kontraktual dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Perdata Indonesia Paramita, Mahardina Pradnya; Purwendah, Elly Kristiani; Erowati, Eti Mul
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 23, No 2 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v23i2.473

Abstract

The development of e-commerce transactions has increased the use and processing of consumers’ personal data in electronic-based commercial relationships. Data such as names, telephone numbers, addresses, and transaction information are necessary for the performance of transactions, but at the same time create risks of misuse by unauthorized parties. This study aims to analyze the construction of personal data protection as part of contractual obligations in e-commerce transactions and the construction of civil liability in the event of a violation of such obligations. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively by examining the relationship between the law of obligations and contracts under the Indonesian Civil Code, the Personal Data Protection Law, and regulations governing electronic transactions and electronic commerce. The results show that personal data protection obligations can be constructed as contractual obligations because data processing is carried out in the context of performing legal relationships between the parties. Such obligations are reinforced by the principles of good faith and propriety under Articles 1338 paragraph (3) and 1339 of the Indonesian Civil Code, as well as Article 20 paragraph (2) letter b of the Personal Data Protection Law. Violations of these obligations may give rise to civil liability based on breach of contract or unlawful acts, taking into account the position, obligations, violation, loss, and causal relationship attributable to each party involved in data processing.
Co-Authors Ade Budi Brilliant Agoes Djatmiko Agoes M.H. S.H. Djatmiko Aniek Periani Aniek Periani Aris Priyadi Aris Priyadi Ati Setyowati Ati Setyowati Bagas Ramadhan Putra Benedicta Gabriella Aurelie Bintari Dyah Ramadhani dan Marsudi Triatmodjo Budi, Nova Carmo Carmo Carmo Daniel Joko Wahyono Daniel Joko Wahyono Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Dewiana Mustika Ningrum Dita Yulianti Dwi Aryani Dwindra Foiz Mulia Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo Elisabeth Pudyastiwi Erowati, Eti Mul Fachry Abda El Rahman Fernando Dacosta Ferryani Krisnawati Fitri Handayani Fitri Handayani Genoveva Puspitasari Larasati Genoveva Puspitasari Larasati Gholibudin Zuhairmanto Gusti Kadek Ardi Wira Utama Hartana Imam Subekti Jose Agostinho D.B.P José Agostinho da Costa Belo Pereira Ketut Budi Kurniawan Khotib Iqbal Hidayat Komang Tri Saniartini Krisnawati, Ferryani Kusumasari, Prosawita Ririh Laely Priyatna Made Ananda Dwiprasetya May Hendra Moch Solichin Monteiro, Seguito Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Nadya Zakia Ovemia Nana Semba Dwi Purwana Nana Semba Dwi Purwana Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Oti Kusumaningsih Paramita, Mahardina Pradnya Pudyastiwi, Elisabet Roberto da Cruz Rusito Rusito Sabino Freitas Sabrina Witri Afifah Satriya Indra Permana Seguito Monteiro Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru SUPRAPTO Suprapto Suprapto Supriyo, Doni Adi Tarisa Salsabila Putri Teguh Anindito Unitacasya Dwi Mahardika wahyu hariadi Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Wiwin Muchtar W Wiwin Muchtar Wiyono Wiwin Muchtar Wiyono Yogo, Tri Zahrani, Annisa Putri