Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.358
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Media Hukum Rechtsidee Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unram Law Review INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Varia Justicia Jambura Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Idea ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Risalah Hukum NOMOI Law Review Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Law and Society International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science International Journal of Business, Law, and Education YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal of Asian Social Sciences Research International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) PATTIMURA Legal Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Social Science Mahadi : Indonesia Journal of Law RechtIdee Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Jurnal Dinamika Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Nurini Aprilianda
Universitas Brawijaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Arena Hukum

 1 
IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA Nurini Aprilianda
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.629 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4

Abstract

AbstractLegal process on disputes settlement which involved children in Indonesia is distressed, as it put childrenin detention since on investigation process until on trial process. Putting children in detentionshould be taken as a final effort as well as in a short period of time as it stated clearly on article 37CRC. After living from detention, children suffer from stigmatisation which given by the society. So that,alternative disputes settlement which involve children can be done by diversion. In fact, diversion hasnot been regulated in Indonesian law.Key words: diversion, juvenile delinquent, legal protectionAbstrakProses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikanhingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan danberakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadapanak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkandalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dansetelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salahsatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia.Kata kunci: diversi, anak nakal, perlindungan hukum
UNSUR SUBSOSIALITAS KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK Nurini Aprilianda; Faizin Sulistio; Setiawan Noerdajasakti
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.296 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.4

Abstract

Abstract This research was conducted to explore the basic idea behind the use of criminal provision in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 on Public Accountants. This search was conducted to locate and find the justification used for means of criminal law in the regulation of public accounting actions that are considered dangerous and harmful to society. This study tried to construct a theory of the use ”subsocialiteit” who was instrumental in the idea of the use of criminal law as a means of crime prevention in Act Number 5 of 2011. The results can be concluded is the basic idea of the use of criminal law in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 is based on some legislators ratio, namely: (1) Philosophically a safeguard against the profession as well as protection, (2) Provide legal certainty the public accountants and law enforcement, (3) Transparency and professionalism in making the financial statement audit, (4) Provide a deterrent effect, (5) Moral panic. The construction of the idea was based on the concept of ”subsocialiteit” and fears of harmful acts against the interests of the public accountant is realized by providing a model of criminalization that is expected to provide a balance in penal policy formulation, using a modeling and the legal principle approach (criminal). Key words: criminalization, subsociality AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menelusuri ide dasar yang melatarbelakangi penggunaan ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari dan menemukan dasar pembenaran yang digunakan untuk menggunakan sarana hukum pidana dalam pengaturan perbuatan akuntan publik yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi penggunaan “teori subsosialitas” yang sangat berperan dalam ide pengunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Hasil  yang dapat disimpulkan adalah ide dasar penggunaan hukum pidana dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 didasarkan pada beberapa rasio legis, yaitu: (1)Secara filosofis merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sekaligus perlindungan profesi; (2)Memberikan kepastian hukum kepada akuntan publik dan penegak hukum; (3)Transparansi dan profesionalitas dalam pembuatan audit laporan keuangan; (4)Memberikan efek jera; (5)Kepanikan moral. Kontruksi terhadap ide yang disandarkan kepada konsep subsosialitas dan kekhawatiran akan berbahaya perbuatan akuntan publik terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dengan memberikan model kriminalisasi yang diharapkan memberikan keseimbangan dalam formulasi kebijakan penal, yaitu dengan menggunakan model pendekatan keseimbangan dan asas hukum (pidana).Kata kunci: kriminalisasi, subsosialitas
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Nurini Aprilianda
Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.264 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8

Abstract

AbstractThe aim of this paper is analyze the suitability between the protection of children as victims of sexual crimes as regulated in Act number 35/2014 on the Amendment of Act number 23/2002 on Child Protection relating to the handling of child victims of sexual abused with a restorative justice approach as set in Act Number 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This paper based on normative legal research. The results of the study indicate that the  protection of children as victims of sexual violence in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Amendment of Act Number 23/2002 on Child Protection has not fully reflect the handling with restorative justice approach. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual  yang diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak  terkait penanganan  anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.  Untuk menjawab tujuan tulisan tersebut,  digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU 35/2014 mengenai Perubahan terhadap UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Reconstruction of Restitution as an Additional Punishment for Victims of Criminal Acts Aprilianda, Nurini; Mufatikhatul Farikhah; Ryan Ilham Fibriansyah; Nadhilah A. Kadir
Arena Hukum Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01702.1

Abstract

Victims of criminal acts, as individuals who suffer harm, deserve comprehensive protection, particularly in the process of recovering their losses. The enactment of the National Criminal Code has recognised this need by including compensation as an additional form of punishment. However, the current framework has significant shortcomings. Since this additional punishment is not mandatory, victims are not guaranteed compensation, undermining the principle of justice. This study explores the need to reform the existing system to ensure fair and effective restitution for victims. Based on normative research utilising a statutory approach and interpretative analysis, the findings suggest that positioning criminal compensation as a primary form of punishment within the National Criminal Code would better serve justice. By elevating criminal compensation to a primary punishment, the system would provide victims with greater certainty in securing recovery from the perpetrator.
MENGGALI MAKNA PEMAAFAN HAKIM BAGI ANAK MELALUI RATIO LEGIS PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Aprilianda, Nurini
Arena Hukum Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.10

Abstract

This research aims to discover the meaning of pardon given by the judge as governed in Article 70 of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime (henceforth referred to as Juvenile Law). The absence of further elucidation of Article 70 of Juvenile Law interrupts the settlement of the case handled by judges. Therefore, the value that the pardon carries in the Article needs to be further examined. This normative research uses statutory and conceptual approaches. The result shows that indicating that punishment, referring to Article 70 of Juvenile Law and imposed on a child, is given as the last resort that should take into account human values and the justice for children, philosophical bases, the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the principle of child protection referred to as a benchmark.
Co-Authors A. Kadir, Nadhilah Abda Abda Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Majid Adi Kusumaningrum Agusta, Dika Ahmad Fauzi Ahmad Fauzi Ahmad, Nadzriah Al-Uyun, Dhia Anindita, Raras Natasya ansori ansori Ansori, Ansori Ardi Ferdian Arief Rahman Mahmoud Bagaskoro, Ladito Risang Bambang Sugiri Bambang Sugiri Bambang SUGIRI Chyntia Vindy Rahmani Dewi, Riska Ameliana Dian Devananda Akbar Didik Purnomo, Didik Dwi Ayu Rachmawati Endriyanti, Megah Novita Erny Herlin Setyorini Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fachrizal Afandi Faizin Sulistio Faizin Sulistio Faizin Sulistio Faizin Sulistyo Faizin Sulistyo Faizin Sulistyo Febrianika Maharani Fibriansyah, Ryan Ilham Guntur Aris Prabowo Hanif Hartadi Harini, Novitasari Dian Phra Hartadi, Hanif Hensi Septia Utami Herman Suryokumoro Heru R. HADI Heru Ratno Hadi I NYOMAN NURJAYA I Nyoman Nurjaya I Nyoman NURJAYA Ifahda Pratama Hapsari Imera Azzahra Alivia Imtina, Salma Salsabila Indriana Prima Puspita Sari Ismail Navianto Istislam, - Joko Cahyono Kadek Wiwik Indrayanti Kadir, Nadhilah A. Kariawan, I Ketut Dody Arta Krisna, Liza Agnesta Lucky Endrawati Lucky MH SH. Endrawati Luth, Thohir Luth, Thohir Machmud, Aris Megah Novita Endriyanti Milda Istiqomah Mubarok, Djihadul Mufatikhatul Farikha Mufatikhatul Farikha, Mufatikhatul Mufatikhatul Farikhah Mulyono, Bambang Hery Nababan, Anisa Magdalena Nadhilah A. Kadir Nani Susilowati Noerdajasakti, Setiawan Novalia Pertiwi Pakpahan, Hartato Pradana, Indra Kurnia Okta Prastiti Siswayani Prastiti Siswayani Pratama, I Gusti Agung Ananta Pratama, I Gusti Ananta Prawati, Linda Prema, I Ketut Arjuna Satya Priadi, Randy Hilman Prija Djatmika Prija Djatmika Prija Djatmika Prija Djatmika, Prija Ramadianto, Anang Riyan Rani Adriana Riyan Ramadianto, Anang Rohmat Rohmat Rohmat rohmat Roni Evi Dongoran Ruba'i, Masruchin Ruba?I, Masruchin Ruba’I, Masruchin Ryan Ilham Fibriansyah Ryan Ilham Fibriansyah Samsul Huda Asrori Satya Prema, I Ketut Arjuna Setiawan Noerdajasakti Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan Nurdayasakti Shafira, Cindy Shinta Ayu Purnamawati Siagian, Nurul Inayah Silfiah, Rossa Ilma Siti Noer Endah Situmorang, Septriono Solehuddin Solehuddin Sriti Hesti Astiti St. Fatima Sudarsono SUDARSONO Sugiri, Bambang Sugiri, Bambang Suhariningsih Sulistiyo, Faizin Sulvia Triana Hapsari Sulvia Triana Hapsari Sulvia Triana Hapsari Susilo, Hariyanto Suwitno Yutye Imran Syihabuddin Tanaem, Jerymia Seky Tanriawan, Florensya Octavia Tohom Hasiholan Widyanti, Yeni Eka Yola Eska Afrina S Yona, Ashifa yuliani, anggi ari