Articles
<![CDATA[The Political Law of National Economic Development: A Nation of Law Perspective ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.2795
<![CDATA[Law and economic are the pillars of development. They must be compatible and aligned in the interests of the people. Accordingly, the policy direction of political and economic laws must have value. Thus, the objective of the law can be achieved. In addition, laws are made and built to regulate the business behavior done by investors. These are to protect their economic activities with laws. For these reasons, this research is formulated. This research focused on the following problems: First, how is the concept of law as the basis of economic development? Second, how is the policy direction of political law in National Economic Development? This research employed a normative method and conceptual and historical approach. The findings revealed two ideas: First, five elements such as stability, predictability, fairness, education, and the special development abilities of the lawyer must be developed so that law does not hamper the economy. Second, the policy direction of political law in national economic development is a reflection of the objectives of Indonesian development. Therefore, the development of economic law needs integrated and interdisciplinary skills that require tolerance.]]>
<![CDATA[Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Hukum Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Fathul Achmadi Abby]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol. 1 No. 1 (2019): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Banua Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/balrev.v1i1.2
<![CDATA[Pertambangan minerba dan kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable) yang harus dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana sebagai ujung tombak penegakan hukum SDA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum pidana dan kebijakan pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana didalam pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Hasil dari penelitian ini: Pertama, Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan sumberdaya alam yang ada merupakan tuntutan sosial mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan. Kedua, Di Indonesia kebijakan pidana mengenai SDA merupakan administrative penal law. Hal ini dikarenakan perkembangan kebijakan pidana di bidang SDA telah berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana hanya digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum SDA. Kemudian seiring perkembangan hukum pidana memberikan kepastian dengan memperluas ketentuan pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (penal policy).]]>
<![CDATA[METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[M. Yasir Said]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik metode penelitian hukum normatif serta empiris dan kapan penggunaanya dalam sebuah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penelitian normatif (doktrinal), yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Fathul Achmadi Abby]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[Muhammad Topan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i1.17
<![CDATA[Penelitian kali ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; Pertama, Bagaimana hukum perkawinan adat pada Masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ? Kedua, Bagaimana hukum perkawinan berdasarkan adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ditinjau menurut kajian dan ajaran Asas dan Ilmu Hukum Adat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum socio-legal. Penggunaan metode penelitian yang demikian tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan adat dayak, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum itu hidup dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa pertama, ada dua konsep hubungan perkawinan dalam suku adat Dayak, pertama ada perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (perkawinan secara sah) dan kedua adalah ‘palas’ yakni hubungan yang muncul tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bahkan bisa dianggap sebagai zinah. Kedua, norma-norma hukum perkawinan adat Dayak dilandasi pada asas-asas hukum adat yakni asas kerukunan, asas kepatutan dan asas laras.]]>
<![CDATA[Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 8, No 6 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.446 KB)
|
DOI: 10.31078/jk866
<![CDATA[Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself. And corruption criminal laws which has the regime of law itself, but it is still unclear where could be qualificated as crimnal laws in financial government and which could be qualificated as corruption criminal laws. It is still in the “grey area”]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA ]]>
<![CDATA[ifrani ifrani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali Amrin]]>;
<![CDATA[Nurmaya Safitri]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasir Said]]>;
<![CDATA[Elzabella Jannah]]>;
<![CDATA[Suciati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.849 KB)
<![CDATA[Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar untuk perkembangan Desa. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Program 1 Milyar untuk 1 Desa akan membawa Perubahan dalam Perkembangan Desa, namun angin segar ini memerlukan tenaga aparatur Desa yang Profesional. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 214 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembagian Dana Desa yaitu sebesar 90% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 10% dibagi secara proporsional. Peningkatan besaran pendapatan desa yang merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa, memberikan peranan besar kepada desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa bagi Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala: (Studi Pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Di Kota Banjarmasin) ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[Fathul Achmadi Abby]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (814.005 KB)
<![CDATA[ABSTRACT During the last few years, the high number of forest and land fires in the dry season requires preparedness and faster action, especially in areas close to the village communities. So that with the participation and empowerment of rural communities through training and mentoring, the formation of the Self-Subsistent Fire Fighter Community is believed to reduce the number of land fires significantly. The villagers of Hilir Mesjid are a community that is emotionally attached to one another with a sense of kinship that is still close as a characteristic of the Traditional Community. So that the willingness of the community to participate in overcoming land fires in the vicinity is still high. However, the absence of infrastructure and knowledge of technology for preventing and overcoming forest and land fires has made the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community for the Hilir Mesjid Village not empowered optimally.This community service proposal is one of the efforts to maximize the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community through integration with the "BEKANTAN" application from the South Kalimantan Police in its participation in preventing and overcoming land fires in South Kalimantan Province. Keynote: Disaster; Fire Fighter; Forest and Land. ABSTRAK Banyaknya kebakaran hutan dan lahan dimusim kering selama beberapa tahun terakhir ini, menuntut adanya kesiapsiagaan dan penangan yang lebih cepat, terlebih daerah hutan dan lahan seringkali terletak di wilayah dekat pemukiman masyarakat Desa. Sehingga dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Desa diyakini akan mampu menurunkan angka luas kebakaran lahan secara signifikan. Masyarakat Desa Hilir Mesjid merupakan masyarakat memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas Masyarakat Desa. Sehingga kemauan masyarakat dalam berpartisipasi guna penanggulangan kebakaran lahan di sekitarnya pun masih tinggi. Namun, ketiadaan sarana prasarana dan pengetahuan mengenai teknologi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menjadikan potensi BPK masyarakat Desa Hilir Mesjid tidak diberdayakan secara optimal. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi BPK swadaya masyarakat desa melalui pengintegrasian dengan Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalsel dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kata Kunci: Bencana; Barisan Pemadam Kebakaran; Hutan dan Lahan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.774 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.676
<![CDATA[In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. In Article 14 explicitly states that the provision that:"Any personwho violates the provisions of the legislation expressly declare that the violation of the provisionsof the law as corruption apply the provisions stipulated in this law".It means that such article of the Law on Corruption Eradication can be used to prosecute other crimes as criminal acts in the forestry, criminal acts in the banking, criminal acts in the taxation, and other crimes, as long as a criminal offense in the enactment laws related qualification as criminal offense corruption.Keywords: Corruption, forestry.]]>
<![CDATA[PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[Nurmaya Safitri]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.2753
<![CDATA[Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Upaya Penegakan Hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Adapun permasalahan dalam artikel ini yaitu; Pertama, bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha? Kedua,Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan? Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrument yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi. Sebelum upaya penegakan hukum dilakukan, pemerintah memberikan kebebasan untuk para pelaku usaha sebelum usaha mereka didirikan maka mereka wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.473 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1047
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain : Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi pemidanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi.]]>
