p-Index From 2021 - 2026
17.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reuopload Konten Digital Dalam Youtube Luh Made Mirah Rahma Dewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2230

Abstract

Fenomena reupload konten digital tanpa modifikasi di platform YouTube telah menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap reuploader konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin fair use, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan reupload tanpa modifikasi tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fair use karena tidak bersifat transformatif dan seringkali bertujuan komersial, sehingga reuploader dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma, pedoman implementasi yang lebih rinci, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi integral untuk memperkuat rezim perlindungan hak cipta digital di Indonesia.
PERAN PERFORMING RIGHTS DALAM MENDORONG KEADILAN DISTRIBUSI ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DI INDONESIA Miranatha, Angelica Karla; Kurniawan, I Gede Agus; Sutrisni, Ketut Elly; Mahadewi, Julia
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.772

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran performing rights dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, serta menelaah efektivitas mekanisme hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik distribusi royalti yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performing rights memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan keadilan distribusi royalti. Namun, musisi independen masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), rendahnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan penyelenggara konser. Temuan ini menegaskan bahwa performing rights tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga fondasi keadilan ekonomi bagi pencipta. Kesimpulannya, keadilan distribusi royalti hanya dapat tercapai melalui sinergi antara regulasi yang jelas, transparansi mekanisme distribusi, serta penegakan hukum yang seimbang antara upaya preventif dan represif. Dengan demikian, penguatan sistem performing rights tidak hanya bermanfaat bagi musisi independen, tetapi juga bagi keberlanjutan industri musik nasional.Kata Kunci: performing rights, musisi independen, distribusi royalti 
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak-anak kelas 3 - 6 di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan Nadi, Clarissa Devina; Kurniawan, I Gede Agus
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Vol 6 No 1 (2023): 2023: Edisi 1
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bakti.6908

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of community service activity with research content that places students off campus and invites students to think critically so that they are able to help develop potential in society with the help of lecturers in solving solutions. The KKN program implemented at SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan is a form of education for students at SDN 1 Mengesta who are not yet fluent in reading in a more enjoyable way so that they are interested in being more active in learning to read. The target of this activity is for students in grades 3 to 6 of SD. This is intended so that SD 1 Mengesta students can read and understand long sentences more fluently so that they have no difficulty when they have to read textbooks or answer questions with long sentences. Elementary school students, especially grades 3 to 6, must be able to read fluently and even understand the contents of the reading so that learning at school is more effective and the knowledge gained is more understandable. The role and full support of parents and teachers at school is also very important because it is one of the factors for a child's success at school, in this case also including the ability to read. ==== Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan muatan penelitian yang menempatkan mahasiswa di luar kampus dan mengajak mahasiswa berpikir kritis sehingga mampu membantu mengembangkan potensi di masyarakat dengan bantuan dosen dalam pemecahan solusinya. Program KKN yang dilaksanakan di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan merupakan bentuk edukasi kepada siswa/i SDN 1 Mengesta yang belum lancar membaca dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga tertarik untuk lebih giat dalam belajar membaca. Sasaran kegiatan ini adalah untuk siswa/i kelas 3 sampai 6 SD. Hal ini bertujuan agar siswa/i SD 1 Mengesta dapat membaca dan memahami kalimat-kalimat panjang dengan lebih lancar sehingga tidak kesulitan saat harus membaca buku pelajaran atau menjawab soal-soal dengan kalimat yang panjang. Siswa/i Sekolah Dasar, terutama kelas 3 sampai 6 SD, harus sudah dapat lancar membaca bahkan memahami isi bacaan sehingga pembelajaran di sekolah lebih efektif dan pengetahuan yang didapat lebih dimengerti. Peran dan dukungan penuh orang tua serta guru di sekolah juga sangat penting karena menjadi salah satu faktor keberhasilan anak di sekolah, dalam hal ini juga termasuk kemampuan membaca.
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi dan Formulasi Hadi Putra, Wayan Supria; Kurniawan, I Gede Agus
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.36744

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional yaitu tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Selain itu, perlindungan hukum belum diberikan oleh negara bagi pencipta lagu nasional, padahal lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional yang menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.
Pendekatan Hukum Audit Klinis dan Sanksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Mengutamakan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Sadnyini, Ida Ayu; Christianto, David; Kurniawan, I Gede Agus; Jayantara, Made
Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v3i01.88

Abstract

Laws in Indonesia ensure that everyone has the right to safe, high-quality, and affordable health services. Health Service Facilities are required to have effective management and governance systems according to Article 21 of Law No. 36 of 2009 on Health. However, regulations regarding clinical audits, which aim to reduce negligence risks in healthcare facilities, and the process and sanctions for unintended errors in patient care remain unclear. This study employed empirical legal research and found that the regulation of clinical audits needs an approach based on justice, legal certainty, and usefulness to effectively reduce negligence risks in healthcare facilities. The audit process and imposition of sanctions for unintended errors in patient care can lead to civil and criminal lawsuits. In conclusion, clinical audits in Indonesia should prioritize the principles of justice, legal certainty, and usefulness to mitigate negligence risks in healthcare facilities. Fair and proportional sanctions should be applied, with a focus on improving the qualifications of healthcare workers, enhancing systems, and developing policies for better healthcare services. Patients should have the right to claim compensation and file complaints both civilly and criminally.
Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progresif Kurniawan, I Gede Agus
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v19i02.4784

Abstract

Exoneration clause using progressive law. This research is normative legal research with a doctrinal approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The discussion show that the essence of the exoneration clause is the unilateral desire of one of the parties in the business process, therefore it is necessary to implement the principle of proportionality to achieve balance in the agreement. In addition, from a progressive legal perspective, the dignity of the parties in a business relationship is important for assessing an exoneration clause.
Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law: Memikirkan Kembali Unjust Enrichment: Memajukan Keadilan Distributif dalam Hukum Indonesia Puspatara, Rian Ganggas; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.961

Abstract

This study aims to analyze the development of the unjust enrichment doctrine in Indonesia from a progressive legal perspective. Employing normative legal research with conceptual, comparative, and legislative approaches, the study confirms that the philosophical orientation of the unjust enrichment doctrine in Indonesian civil law is expected to optimize the idea of distributive justice, which is relevant in civil practice. The actualization of the unjust enrichment doctrine in a progressive legal perspective can be achieved through philosophical, theoretical, and practical approaches. By exploring the principles of proportionality and Pancasila values as Indonesia's legal ideals, integrating the development of unjust enrichment doctrine within the theoretical framework of tortious acts, and promoting the active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code, this study offers insights for judges and legal practitioners in their pursuit of justice in civil cases based on unjust enrichment claims.Highlights: Philosophical orientation: Emphasizes distributive justice and embraces Pancasila values as Indonesia's legal ideals. Theoretical development: Integrates unjust enrichment doctrine within the framework of tortious acts. Practical approach: Encourages active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code by judges and legal practitioners. Keywords: unjust enrichment, progressive legal perspective, distributive justice, Indonesian civil law, Pancasila values
Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila melalui BUMDes: Analisis Hukum tentang Pemberdayaan Desa dan Kerangka Hukum Indonesia Jayantara, Made; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 10 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v10i0.975

Abstract

This normative legal study aims to analyze the application of the Pancasila economic system in Desa through BUMDes. The research focuses on two legal issues: the urgency of implementing the Pancasila economic concept in Desa and constructing Indonesia's legal framework through BUMDes practices. The research results show that Desa requires empowerment and welfare improvement, making the implementation of the Pancasila economic system crucial. BUMDes is expected to implement the Pancasila values in its economic system and prioritize fair distribution of economic resources and community welfare. The legal construction of Indonesia through BUMDes practices can be done by adopting Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. The implication of this study is to encourage policymakers to promote the implementation of the Pancasila economic system and BUMDes practices in empowering Desa and constructing Indonesia's legal framework.Highlights Urgency of implementing Pancasila values in Desa for empowerment and welfare improvement. BUMDes as a means to implement Pancasila economic system and prioritize fair distribution of resources. Legal construction of Indonesia through adoption of Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. Keywords: Pancasila economic system, BUMDes practices, Desa empowerment, Legal framework, Fair distribution.
Prophetic Business Orientation in Corporate Law Efforts to Incorporate Aspects of Divinity and Justice in Business Law: Orientasi Bisnis Profetik dalam Hukum Perusahaan: Upaya Menghadirkan Aspek Ketuhanan dan Keadilan dalam Hukum Bisnis Sadnyini, Ida Ayu; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.1005

Abstract

This article explores the integration of prophetic business orientation, which combines religious and ethical values into corporate law, in the context of globalized modern economics. It employs a normative research methodology and legislative approach, analyzing the incorporation of values like transparency, ethics, and religious principles in Indonesian corporate law. The study reveals challenges related to legal uncertainty, corruption, unequal access to justice, and gender inequality in the workplace. Legal reforms and improved law enforcement are vital to promote ethical values and justice in contemporary business practices. Highlights: Ethics in Business: The study explores the concept of prophetic business orientation, emphasizing the integration of ethical and religious values into corporate law. Multi-Faceted Implementation: It highlights the diverse aspects involved in the implementation of prophetic business orientation, from transparency to environmental sustainability. Challenges and Necessity for Change: The research underscores the challenges, including legal uncertainty and corruption, and the need for legal reforms to promote ethical values and justice in modern business practices. Keywords: Prophetic Business Orientation, Corporate Law, Ethical Integration, Values in Business, Legal Reforms
Effectiveness of Open Access to Customer Financial Information for Tax Interests in Denpasar Eka Krisna Putri, Dewa Ayu; Kurniawan, I Gede Agus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2847

Abstract

Taxpayer compliance problems in Indonesia are still occurring as reflected in the compliance ratio which has not reached the maximum percentage. This condition prompted the government to stipulate Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes in the hope that taxpayers will not be absent from paying taxes. However, the enactment of this law has interesting pros and cons to study, how effective it is in supporting taxation interests in Indonesia and in Denpasar, Bali in particular. This research is empirical study with a fact approach. Data collection techniques were carried out by interviewing the head of the DJP for the Bali region, the Head of the Lmats Consulting Tax Consulting Office, and the taxpayers. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes has been going well. The supporting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the support from the DPR and the ministries which led to the passing of Law No. 9 of 2017. The inhibiting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the limited number of IT staff at DGT and also banking which causes technical problems related to the reporting of financial data, besides that the lack of quantity of human resources owned by DGT, especially in the IT field, causes implementation to be disrupted. Based on the data obtained regarding the ratio of taxpayer compliance in Indonesia during the period 2017 to 2021, it was found that there was a significant increase in taxpayer compliance. This increase in taxpayer compliance indicates that the implementation of Law No. 9 of 2017 in Indonesia has been effective in increasing taxpayer compliance.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda Ade Chandra Adi, Kadek Panji Kumara Agustino, Anak Agung Gede Hery Aisyah, Virgina Ayu Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anantari, Ni Komang Saharsa Anitya Maharani, Ni Putu Antari, Putu Eva Ditayani Anti, Ni Made Nina Novi Ari Rama, Bagus Gede Arini, Ida Ayu Vinda Arjana, Nyoman Artha, Putu Anggi Abelia Asefa, Rahel Asrilindia Dewi, Ni Nyoman Mecin Astawa, I Gede Putu Harry Gelary Ayu Sri Adinda, I Gusti Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu Chansrakaeo, Ruetaitip D. Tee-anastacio, Princess Alyssa Dana, I Kadek Prajadwiva Baskara Danuarta, I Putu Bogi David Christianto Dea cantrika Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Kadek Novita Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Dwisadewa, I Dewa Made Satya Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Ezzerouali, Souad Ahmed Fitriani, Ni Putu Florensia Calista Putri Tembu Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A. A. A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gung Arma Hadi Putra, Wayan Supria Hadiyanto, Indrawan Huzaif, Syed Muhammad I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Komang Mahendra Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Iriawan, Gadis Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Julia Mahadewi Karuna Dewi Kawengian, Lavly Mozart Ketut Sherly Nindya Ovitasari Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Kurniawan, Komang Suputra Lavly Mozart Kawengian Lestari, Dewi Novita Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Lulo, Lourenço de Deus Mau Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara, Made Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mariana, Anisa Defbi Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Miranatha, Angelica Karla Mustika, Ni Wayan Eka Nadi, Clarissa Devina Nadiasa, I Ketut Narwadi, N Agus Adyatma Ngurah Alit Dananjaya Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Ningrat, Ni Nyoman Tara Nur Anisa Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Oktaviani. M, Masrianti Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Pebrina, Ni Putu Praditya, I Made Dwi Aya Pramana, Putu Arya Aditya Pranajaya, I Kadek Widi Prasada, Dewa Krisna Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Puspatara, Rian Ganggas Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, Komang Priangga Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rama, Bagus Gede Ari Rianthi, Nyoman Desy Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma Rubianti, Ni Kadek Sri Novi Wirani Sadnyini, Ida Ayu Saraswati, Cinta Sari, Gusti Ayu Widiastiti Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Sri Fitri Fitriani Sugandha, Made Dwihanjaya Sujana, Komang Hanita Ayu Arisanthi Supriajat, Atep Wahyu Suputra, I Dewa Gde Ery Syahnakri, Muhamad Taufitra, Ayang Ayu Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Utami, Antin Ekaningtyas Widhar Valentina, Kadek Mutiara Wardana, Ketut Ary Wisnu Widiatmika, Rai Widiawan, I Putu Arya Restu Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri Wulandari, Anggi Yudistia Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti