p-Index From 2020 - 2025
12.84
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Kosmik Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Claim Missing Document
Check
Articles

Problems of Legal Certainty in the Use of Artificial Intelligence in Business Practices Rianthi, Nyoman Desy; Kurniawan, I Gede Agus
International Journal of Law Reconstruction Vol 9, No 1 (2025): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v9i1.40268

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) in business brings many benefits, such as increased efficiency and innovation, but also presents challenges related to legal certainty, which has not yet been comprehensively regulated in Indonesia. This research aims to analyze the legal certainty of AI use in business practices in Indonesia based on SE Menkominfo 9/2023, and to evaluate the implications of the unclear regulations in the circular on AI implementation in Indonesia's business sector. This research uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach through literature studies and descriptive-analytical qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the regulatory framework for AI implementation in Indonesian business practices. While the circular provides basic guidelines for data protection and mandates compliance with Personal Data Protection Law, it fails to comprehensively address crucial aspects such as legal liability for AI-related errors, industry-specific regulations for sectors like banking and finance, and clear ethical guidelines for AI implementation. These regulatory gaps create multiple implications, including business uncertainty, potential innovation barriers, increased risks of AI misuse, challenges in personal data protection, complications in legal enforcement, and obstacles for multinational companies operating in Indonesia.
Kedudukan Ahli Waris Legitimaris Dalam Sistem Pewarisan Tionghoa Di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Duarsa, Putri Yasoda Maharani; Kurniawan, I Gede Agus
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i8.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan ahli waris legitimaris dalam sistem pewarisan Tionghoa dan upaya yang dilakukan dalam mendapatkan legitieme portie. Pasal 913 KUH Perdata menentukan legitieme portie sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya dan hak legitimaris wajib dilindungi oleh undang-undang, namun dalam pelaksanaanya tidak semua ketentuan dalam KUH Perdata dipedomani dan bahkan kadang kala dikesampingkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan peraturan Perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan fakta (the fact approach) dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris legitimaris dalam sistem pewarisan Tionghoa diakui dan diatur dalam ketentuan hukum waris perdata. Sedangkan sistem pewarisan Tionghoa yang menganut hukum waris adat Tionghoa tidak mengakui kedudukan ahli waris legitimaris. Upaya yang dilakukan ahli waris legitimaris dalam mendapatkan legitieme portie ialah mengadakan pertemuan berlandaskan asas musyawarah dan mufakat atau dengan melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak berlandaskan asas kerukunan dan kekeluargaan
Penguatan Sadar Hukum Atas Pembuatan Serifikat Untuk Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Badung Yoga, I Gede Permana Aditya; Kurniawan, I Gede Agus
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/hm.v4i3.19833

Abstract

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu masyarakat kepada aturan aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik antar pihak ataupun kelompok. Dalam hal ini khususnya pendaftaran tanah telah dipermudah oleh pemerintah dengan memberikan upaya pendafataran tanah lewat online sehingga Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan Masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran terkait pendaftaran sertifikat yang telah dipermudah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung  supaya mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN adalah dengan cara mediasi. Dalam penyelesaian konflik tanah, BPN telah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Geographical Indications and Trademarks Protection: Empowering MSMEs Through Advocacy, Legal Services in Indonesia, Oman, Philippines Kurniawan, I Gede Agus; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Ezzerouali, Souad Ahmed; Tee-anastacio, Princess Alyssa; Sutrisni, Ketut Elly
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.29961

Abstract

The protection of geographical indications (GIs) and trademarks represents a crucial instrument within intellectual property law, serving not only as a mechanism of legal protection but also as a means of economic empowerment, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Nevertheless, the effectiveness of such protection is often constrained by limited access to legal services and advocacy. This study aims to analyze the ideal legal framework for the protection of GIs and trademarks in Indonesia, the Philippines, and Oman, emphasizing the importance of integrating legal services and advocacy to strengthen MSME empowerment. The research employs a normative juridical approach combined with comparative analysis, examining statutory provisions, institutional practices, and the legal cultures of each country. The findings reveal that the Philippines has developed a relatively ideal framework through the active role of the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), which implements the IP Academy, Innovation and Technology Support Offices (ITSO), and the affirmative Juana Make a Mark initiative. By contrast, Indonesia and Oman continue to face challenges, as their regulatory structures remain heavily focused on administrative procedures without explicit provisions on legal advocacy. This study contributes by highlighting the necessity of embedding legal advocacy within substantive regulations and institutionalizing MSME support programs as a state obligation. It concludes that the protection of GIs and trademarks will be more effective if supported by structured and sustainable legal advocacy mechanisms. The key recommendation is for Indonesia and Oman to adopt the Philippines’ best practices, particularly the integration of advocacy and legal services into formal regulations, thereby strengthening MSME empowerment through the protection of geographical indications and trademarks.
Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar Anti, Ni Made Nina Novi; Kurniawan, I Gede Agus
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.
Protection of Trade Secrets Through Non-Disclosure Agreements Against Worker Violations Putri, Putu Nadia Monica; Kurniawan, I Gede Agus
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 7, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i7.3299

Abstract

Introduction: This article analyzes legal protection of trade secrets through the implementation of Non-Disclosure Agreements (NDAs), particularly in cases of employee violations. The study is based on Case Number 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps as a case study to assess the effectiveness of NDAs within the scope of Indonesian labor law.Purposes of the Research: The purpose of this research is to examine the role of NDAs as legal instruments in protecting corporate trade secrets from breaches of confidentiality by employees, and to evaluate the binding power of such agreements in industrial dispute resolutions.Methods of the Research: This study employs a normative juridical method, using both case and statutory approaches. Data were obtained through a literature review of relevant regulations, jurisprudence, and case documents, analyzed qualitatively.Findings of the Research: The findings indicate that NDAs are legally valid as supplementary employment agreements that can safeguard corporate interests. However, their effectiveness depends heavily on the clarity of contractual clauses, their alignment with employment relations, and the willingness of employers to assert their rights in court. This study contributes to the development of trade secret protection concepts in Indonesia, particularly within the labor law domain, and highlights the need for more specific and comprehensive regulation of NDAs.
Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan di acara konser musik menurut Undang-Undang Hak Cipta Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra; Mahadewi, Kadek Julia; Kurniawan, I Gede Agus; Rama, Bagus Gede Ari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta lagu pada acara konser musik dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUHC, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, serta Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan kasus aktual seperti sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang menjadi sorotan dalam industri musik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aturan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta sudah cukup jelas dan komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Penyelenggara konser masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, LMKN menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan serta transparansi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan hak ekonomi pencipta sering diabaikan, yang pada akhirnya mengurangi motivasi berkarya dan melemahkan industri musik nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan implementasi melalui integrasi pembayaran royalti dalam perizinan konser, peningkatan kapasitas kelembagaan LMKN, penggunaan kontrak yang tegas, serta penegakan hukum yang konsisten.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta Luh Febby Liamitha; Kadek Julia Mahadewi; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2205

Abstract

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika industri kreatif dengan menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi karya. Namun, kemudahan teknologi juga membuka ruang luas bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dalam media digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta analisis kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran hak atribusi berupa pengunggahan ulang tanpa penyebutan nama pencipta dan pelanggaran hak integritas melalui modifikasi, distorsi, atau penggunaan karya dalam konteks yang merendahkan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi martabat kreator di ruang digital.
Legal Protection of Customers from Data Theft Through Skimming Sudiarsa, Ketut; Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung; Agus Kurniawan, I Gede
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6681

Abstract

Theft of bank customer money through ATM card duplication (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative legal approach using a data collection method through a literature study conducted on secondary data. Furthermore, the data analysis method uses analytical descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to make legal protection efforts as well as for law enforcement officers in making efforts to overcome skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of breaking into customer money using the skimming method is one of the high-tech (cybercrime) crimes in the banking sector. The act is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits any person intentionally and without rights or against the law from accessing computers and/or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents as regulated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection for customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement.
The Relationship between ESG (Environmental, Social, Governance) Principles and the Fulfillment of the Right to Work for Persons with Disabilities Sakarani, Ni Nyoman Mitha; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7087

Abstract

The principle of Environmental, Social, and Governance (ESG) has become one of the key benchmarks in sustainable business practices, including in Indonesia. However, the implementation of this principle is often understood primarily within the context of environmental and governance dimensions, while the social dimension—particularly the fulfillment of the right to work for persons with disabilities—remains insufficiently addressed. This situation underscores the need for an in-depth study of how ESG principles can be integrated into Indonesian business law to strengthen the protection of disability labor rights. This research aims to analyze the relationship between ESG principles and the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, as well as to examine the extent to which Indonesian business law supports such integration. The study employs normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the Manpower Law, and sustainability regulations such as OJK Regulation No. 51/2017. The findings reveal that Indonesian business law provides a normative foundation for disability labor inclusion through mandatory recruitment quotas, obligations to provide disability-friendly workplace facilities, and sustainability reporting requirements. The novelty of this research lies in its integrative analysis that links ESG principles with business law instruments, thereby offering a new perspective in viewing ESG not merely as a voluntary practice but also as a legal obligation that supports social sustainability. These findings contribute to the development of business law literature while also providing recommendations to enhance inclusive labor practices in Indonesia
Co-Authors Ade Chandra Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anti, Ni Made Nina Novi Asefa, Rahel Ayang Ayu Taufitra Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu Chansrakaeo, Ruetaitip Clarissa Devina Nadi David Christianto Dea cantrika Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Kadek Putri Nirmala Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Ezzerouali, Souad Ahmed Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Made Agastia Wija Prawira I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Karuna Dewi Ketut Sherly Nindya Ovitasari Ketut Sudiarsa Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Lavly Mozart Kawengian Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara Made Jayantara Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Mustika, Ni Wayan Eka Nadiasa, I Ketut Ngurah Alit Dananjaya Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Anitya Maharani Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Pramana, Putu Arya Aditya Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Putu Windu Semara Putra, Komang Priangga Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rai Widiatmika Rama, Bagus Gede Ari Rian Ganggas Puspatara Rianthi, Nyoman Desy Sakarani, Ni Nyoman Mitha Saraswati, Cinta Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Sri Fitri Fitriani Suputra, I Dewa Gde Ery Syed Muhammad Huzaif Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Wardana, Ketut Ary Wisnu Wayan Supria Hadi Putra Widiawan, I Putu Arya Restu Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti