p-Index From 2021 - 2026
16.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Cepalo SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Uti Possidetis: Journal of International Law Indonesia Private Law Review Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Student Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan Ni Made Ayu Sukma Rindyartini; Bagus Gede Ari Rama; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602

Abstract

The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana; Putu Eva Ditayani Antari; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Edukasi Pemilahan Sampah melalui Penyebaran Brosur pada Kegiatan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Gayatri, Dwi Nita; Putu Dessy Suwidariyanti; Putu Esa Mahendra Kumara; I Made Bagus Wiraguna; Komang Putra Febryan; I Gede Agus Kurniawan
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v7i2.17632

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi isu lingkungan yang signifikan akibat rendahnya praktik pemilahan sampah dari sumber. Kondisi ini juga terjadi di Desa Dangin Puri Kangin, di mana sampah yang disetorkan ke bank sampah masih banyak tercampur sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan praktik pemilahan sampah melalui penyebaran brosur edukasi yang terintegrasi dengan kegiatan bank sampah. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, perancangan media brosur berbasis konsep 3R, penyebaran brosur disertai penjelasan langsung, pendampingan pemilahan sampah, serta evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil menunjukkan peningkatan sampah yang terpilah sesuai kategori dari ±30% menjadi ±70%, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media brosur yang sederhana dan kontekstual efektif dalam mendukung perubahan perilaku pemilahan sampah berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta I Komang Mahendra Putra; Dewa Ayu Putri Sukadana; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4780

Abstract

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. permasalahan antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano terhadap lagu ‘Nuansa Bening’, maka judul proposal penelitian adalah “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Royalti Lagu Nuansa Bening Antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano Menurut Undang-Undang Hak Cipta” Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak cipta atas lagu menurut UU Hak Cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap lagu Nuansa Bening menurut UU Hak Cipta. Metodologi penelitian adalah inti dari upaya ilmiah. Ini adalah peta jalan yang membimbing peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian, mengungkap misteri-misteri ilmiah dan memahami dunia di sekitar kita. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sengketa royalti lagu “Nuansa Bening” menunjukkan bagaimana UU Hak Cipta diterapkan secara konkret untuk melindungi hak ekonomi Pencipta ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Kasus yang melibatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melawan Vidi Aldiano ini berfokus pada dugaan penggunaan lagu dalam 31 penampilan komersial tanpa lisensi.
Protecting Well-Known Marks Related to Territorial Principle: From Substantive Similarity to the Distinctiveness Theory Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Samsithawrati; I Gede Agus Kurniawan; Rafika Amalia
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.2.10740.33-41

Abstract

Well-known marks are vulnerable to violations, including in Indonesia. Registered trademark disputes often occur between well-known and local mark owners regarding substantive similarities with well-known marks. Ironically, the dominant dispute resolution protects local marks with the rationality of mark protection based on Territorial Principles. The purpose of this study is to clarify how well-known marks are protected related to the exception applying the Territorial Principle to substantively similar marks and to examine the advantages of the Distinctiveness Theory for more legal certainty. The study used a normative legal research method. Study reveals that the Territorial Principle applies to mark protection through Article 6 of the Paris Convention, Article 15 of TRIPs, Article 3 of Indonesian Law No.20/2016 on Mark and Geographical Indication. Protection of Well-Known Marks is excluded from the Territorial Principle as agreed in 1925 by member countries of the Paris Convention. The exception arrangements are through Article 6bis of the Paris Convention, Article 16 of the TRIPs Agreement, and Article 21 of Law No.20/2016. Marks that are substantively similar with similar elements in visuals, phonetics, and concepts are important for mark examiners, law enforcers, and the public to understand. Understanding the mark distinctiveness theory from the weakest to the strongest, namely: Generic, Descriptive, Suggestive, Fanciful, and Arbitrary as an alternative solution for advantages in mark registration. That will also minimize mark disputes. Good faith in the mark registration is referring to uniqueness theory, it is able to differentiate items or services.
Protecting Well-Known Marks Related to Territorial Principle: From Substantive Similarity to the Distinctiveness Theory Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati; I Gede Agus Kurniawan; Rafika Amalia
Journal Equity of Law and Governance Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Equity of Law and Governance
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.7.1.11436.1-9

Abstract

Well-known marks are vulnerable to violations, including in Indonesia. Registered trademark disputes often occur between well-known and local mark owners regarding substantive similarities with well-known marks. Ironically, the dominant dispute resolution protects local marks with the rationality of mark protection based on Territorial Principles. This study aims to elaborate the protection of well-known marks related to the exception applying the Territorial Principle to substantively similar marks and to examine the advantages of the Distinctiveness Theory for more legal certainty. The study used a normative legal research method. Study reveals that the Territorial Principle applies to mark protection through Article 6 of the Paris Convention, Article 15 of TRIPs, Article 3 of Indonesian Law No.20/2016 on Mark and Geographical Indication. Protection of Well-Known Marks is excluded from the Territorial Principle as agreed in 1925 by member countries of the Paris Convention. The exception arrangements are through Article 6bis of the Paris Convention, Article 16 of the TRIPs Agreement, and Article 21 of Law No.20/2016. Marks that are substantively similar with similar elements in visuals, phonetics, and concepts are important for mark examiners, law enforcers, and the public to understand. Understanding the mark distinctiveness theory from the weakest to the strongest, namely: Generic, Descriptive, Suggestive, Fanciful, and Arbitrary as an alternative solution for advantages in mark registration. That will also minimize mark disputes. Good faith in the mark registration is capable of distinguishing goods or services products, it refers to distinctiveness theory.
Analisis Krisis Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Merek Arc’teryx dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 I Dewa Made Satya Dwisadewa; Dewa Ayu Putri Sukadana; I Gede Agus Kurniawan; Ni Putu Sawitri Nandari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8866

Abstract

Businesses build trademarks to promote products or services while maintaining their reputation and competitiveness. However, the practice of using well-known brands without the license owner's permission is still found. The case of counterfeiting the Arc'teryx brand by PT ATX Asia Sport Products demonstrates a violation of the exclusive rights of the brand owner. This study aims to analyze law enforcement against the circulation of counterfeit Arc'teryx products in Bali based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and review the role of the TRIPs Agreement in protecting brands in Indonesia. The method used is normative with a literature review of laws, books, journals, and literature related to unauthorized trademark infringement. The results show that the use of the Arc'teryx brand without official permission confirms the weak supervision and law enforcement of foreign brands that have not been registered in Indonesia. Although the first-to-file system applies, Indonesia still provides legal protection for foreign brands through its membership in the Paris Convention and the TRIPs Agreement. This study emphasizes the need to strengthen the role of the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI), the Commercial Court, and increase public legal awareness to prevent trademark infringement and create legal certainty for rights owners and consumers.
Comparative of Environmental Law Enforcement Based on Legal Pluralism in Indonesia and Hungary: Efforts to Protect Indigenous Communities in Achieving Sustainable Environmental Governance Bhyasa, Putu Paramaditya Bhaskara; Kurniawan, I Gede Agus; Nikolet, Talabos Dávidné Lukács
SASI Volume 32 Issue 2, June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v32i2.3828

Abstract

Introduction: Environmental law enforcement is a comprehensive effort that involves all aspects, including indigenous communities, by accommodating the perspective of legal pluralism. Purposes of the Research: This research focuses on analyzing environmental law enforcement based on the concept of legal pluralism and efforts to protect indigenous communities in Indonesia and Hungary as an effort to achieve sustainable environmental governance. Methods of the Research: This research is a normative legal study with a conceptual, comparative, and legislative approach. Results of the Research: Environmental law enforcement based on legal pluralism must be grounded in the concept of environmental sustainability, which is based on several principles, namely the principles of prevention, responsibility, justice, participation, sustainability, and restoration. The comparison of environmental law enforcement between Indonesia and Hungary in protecting indigenous communities reveals substantial similarities regarding the existence of legal instruments to regulate optimal environmental law enforcement. However, the regulations regarding the approach to legal pluralism related to environmental law enforcement in Indonesia and Hungary can be said to still be suboptimal. This research recommends that Indonesia needs a hybrid customary-state forum based on deliberation for the integration of state, customary, and religious laws based on pluralism, while Hungary requires reforms in line with the spirit of the EU Roma Framework 2030 thru post-disaster renovation to avoid environmental racism.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum I Made Dwi Aya Praditya; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1623

Abstract

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.
TRADEMARK PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, OMAN, AND THE PHILIPPINES I Gede Agus Kurniawan; Putu Aras Samsithawrati; Fradhana Putra Disantara; Souad Ahmed Ezzerouali; Princess Alyssa Tee-anastacio
Indonesia Private Law Review Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v7i1.4775

Abstract

Trademark protection is a fundamental element of intellectual property law that supports innovation, economic growth, and legal certainty while increasingly contributing to sustainable development through fair business practices, local market strengthening, and sustainable employment. This study examines trademark protection regimes in Indonesia, Oman, and the Philippines using a normative and comparative legal approach to assess their contribution to the Sustainable Development Goals, particularly in relation to economic growth, innovation, and institutional strength. The findings show that although all three countries formally recognize the importance of trademark protection, they differ significantly in regulatory design and enforcement, with Indonesia facing persistent enforcement challenges, Oman demonstrating strong legal structure but limited practical effectiveness, and the Philippines adopting a more adaptive and institutionally robust approach. The study concludes that trademark protection can function as an effective tool for sustainable development if supported by stronger institutional capacity, greater alignment with international standards, and enhanced regional cooperation.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana Ade Chandra Agustino, Anak Agung Gede Hery Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anantari, Ni Komang Saharsa Antari, Putu Eva Ditayani Anti, Ni Made Nina Novi Arini, Ida Ayu Vinda Arjana, Nyoman Ayu Sri Adinda, I Gusti Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Bhyasa, Putu Paramaditya Bhaskara Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu D. Tee-anastacio, Princess Alyssa David Christianto Dea cantrika Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Dwisadewa, I Dewa Made Satya Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Evita Ai Takeshita Simanjutak Ezzerouali, Souad Ahmed Florensia Calista Putri Tembu Fradhana Putra Disantara Gayatri, Dwi Nita Gede Eka Rusdi Antara Gracia Magdalena Gung Arma Hadi Putra, Wayan Supria Huzaif, Syed Muhammad I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Komang Mahendra Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Bagus Wiraguna I Made Dwi Aya Praditya I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Iriawan, Gadis Jan Alizea Sybelle Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kapanadze, Maia Karuna Dewi Kawengian, Lavly Mozart Ketut Sherly Nindya Ovitasari Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Komang Hanita Ayu Arisanthi Sujana Komang Putra Febryan Kurniawan, Komang Suputra Lavly Mozart Kawengian Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Lulo, Lourenço de Deus Mau Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara, Made Made Putra Bhaskara Tangkas Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Maia Kapanadze Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Mustika, Ni Wayan Eka Nadi, Clarissa Devina Nadiasa, I Ketut Nahi Hashim Fathi Aboalela Ngurah Alit Dananjaya Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Made Ayu Sukma Rindyartini Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Anitya Maharani Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Julia Pradnya Radjani Nikolet, Talabos Dávidné Lukács Ningrat, Ni Nyoman Tara Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Oktaviani. M, Masrianti Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Praditya, I Made Dwi Aya Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Princess Alyssa Tee-anastacio Puspatara, Rian Ganggas Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, Komang Priangga Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Dessy Suwidariyanti Putu Esa Mahendra Kumara Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Putu Samsithawrati Rafika Amalia Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rianthi, Nyoman Desy Sadnyini, Ida Ayu Saraswati, Cinta Sari, Gusti Ayu Widiastiti Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Souad Ahmed Ezzerouali Sri Fitri Fitriani Sugandha, Made Dwihanjaya Supriajat, Atep Wahyu Suputra, I Dewa Gde Ery Syahnakri, Muhamad Sybelle, Jan Alizea Taufitra, Ayang Ayu Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Wardana, Ketut Ary Wisnu Widiatmika, Rai Widiawan, I Putu Arya Restu Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti