Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Cepalo SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Uti Possidetis: Journal of International Law Indonesia Private Law Review Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Student Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak-anak kelas 3 - 6 di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan Nadi, Clarissa Devina; Kurniawan, I Gede Agus
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Vol 6 No 1 (2023): 2023: Edisi 1
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bakti.6908

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of community service activity with research content that places students off campus and invites students to think critically so that they are able to help develop potential in society with the help of lecturers in solving solutions. The KKN program implemented at SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan is a form of education for students at SDN 1 Mengesta who are not yet fluent in reading in a more enjoyable way so that they are interested in being more active in learning to read. The target of this activity is for students in grades 3 to 6 of SD. This is intended so that SD 1 Mengesta students can read and understand long sentences more fluently so that they have no difficulty when they have to read textbooks or answer questions with long sentences. Elementary school students, especially grades 3 to 6, must be able to read fluently and even understand the contents of the reading so that learning at school is more effective and the knowledge gained is more understandable. The role and full support of parents and teachers at school is also very important because it is one of the factors for a child's success at school, in this case also including the ability to read. ==== Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan muatan penelitian yang menempatkan mahasiswa di luar kampus dan mengajak mahasiswa berpikir kritis sehingga mampu membantu mengembangkan potensi di masyarakat dengan bantuan dosen dalam pemecahan solusinya. Program KKN yang dilaksanakan di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan merupakan bentuk edukasi kepada siswa/i SDN 1 Mengesta yang belum lancar membaca dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga tertarik untuk lebih giat dalam belajar membaca. Sasaran kegiatan ini adalah untuk siswa/i kelas 3 sampai 6 SD. Hal ini bertujuan agar siswa/i SD 1 Mengesta dapat membaca dan memahami kalimat-kalimat panjang dengan lebih lancar sehingga tidak kesulitan saat harus membaca buku pelajaran atau menjawab soal-soal dengan kalimat yang panjang. Siswa/i Sekolah Dasar, terutama kelas 3 sampai 6 SD, harus sudah dapat lancar membaca bahkan memahami isi bacaan sehingga pembelajaran di sekolah lebih efektif dan pengetahuan yang didapat lebih dimengerti. Peran dan dukungan penuh orang tua serta guru di sekolah juga sangat penting karena menjadi salah satu faktor keberhasilan anak di sekolah, dalam hal ini juga termasuk kemampuan membaca.
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi dan Formulasi Hadi Putra, Wayan Supria; Kurniawan, I Gede Agus
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.36744

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional yaitu tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Selain itu, perlindungan hukum belum diberikan oleh negara bagi pencipta lagu nasional, padahal lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional yang menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.
Pendekatan Hukum Audit Klinis dan Sanksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Mengutamakan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Sadnyini, Ida Ayu; Christianto, David; Kurniawan, I Gede Agus; Jayantara, Made
Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v3i01.88

Abstract

Laws in Indonesia ensure that everyone has the right to safe, high-quality, and affordable health services. Health Service Facilities are required to have effective management and governance systems according to Article 21 of Law No. 36 of 2009 on Health. However, regulations regarding clinical audits, which aim to reduce negligence risks in healthcare facilities, and the process and sanctions for unintended errors in patient care remain unclear. This study employed empirical legal research and found that the regulation of clinical audits needs an approach based on justice, legal certainty, and usefulness to effectively reduce negligence risks in healthcare facilities. The audit process and imposition of sanctions for unintended errors in patient care can lead to civil and criminal lawsuits. In conclusion, clinical audits in Indonesia should prioritize the principles of justice, legal certainty, and usefulness to mitigate negligence risks in healthcare facilities. Fair and proportional sanctions should be applied, with a focus on improving the qualifications of healthcare workers, enhancing systems, and developing policies for better healthcare services. Patients should have the right to claim compensation and file complaints both civilly and criminally.
Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progresif Kurniawan, I Gede Agus
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v19i02.4784

Abstract

Exoneration clause using progressive law. This research is normative legal research with a doctrinal approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The discussion show that the essence of the exoneration clause is the unilateral desire of one of the parties in the business process, therefore it is necessary to implement the principle of proportionality to achieve balance in the agreement. In addition, from a progressive legal perspective, the dignity of the parties in a business relationship is important for assessing an exoneration clause.
Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law: Memikirkan Kembali Unjust Enrichment: Memajukan Keadilan Distributif dalam Hukum Indonesia Puspatara, Rian Ganggas; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.961

Abstract

This study aims to analyze the development of the unjust enrichment doctrine in Indonesia from a progressive legal perspective. Employing normative legal research with conceptual, comparative, and legislative approaches, the study confirms that the philosophical orientation of the unjust enrichment doctrine in Indonesian civil law is expected to optimize the idea of distributive justice, which is relevant in civil practice. The actualization of the unjust enrichment doctrine in a progressive legal perspective can be achieved through philosophical, theoretical, and practical approaches. By exploring the principles of proportionality and Pancasila values as Indonesia's legal ideals, integrating the development of unjust enrichment doctrine within the theoretical framework of tortious acts, and promoting the active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code, this study offers insights for judges and legal practitioners in their pursuit of justice in civil cases based on unjust enrichment claims.Highlights: Philosophical orientation: Emphasizes distributive justice and embraces Pancasila values as Indonesia's legal ideals. Theoretical development: Integrates unjust enrichment doctrine within the framework of tortious acts. Practical approach: Encourages active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code by judges and legal practitioners. Keywords: unjust enrichment, progressive legal perspective, distributive justice, Indonesian civil law, Pancasila values
Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila melalui BUMDes: Analisis Hukum tentang Pemberdayaan Desa dan Kerangka Hukum Indonesia Jayantara, Made; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 10 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v10i0.975

Abstract

This normative legal study aims to analyze the application of the Pancasila economic system in Desa through BUMDes. The research focuses on two legal issues: the urgency of implementing the Pancasila economic concept in Desa and constructing Indonesia's legal framework through BUMDes practices. The research results show that Desa requires empowerment and welfare improvement, making the implementation of the Pancasila economic system crucial. BUMDes is expected to implement the Pancasila values in its economic system and prioritize fair distribution of economic resources and community welfare. The legal construction of Indonesia through BUMDes practices can be done by adopting Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. The implication of this study is to encourage policymakers to promote the implementation of the Pancasila economic system and BUMDes practices in empowering Desa and constructing Indonesia's legal framework.Highlights Urgency of implementing Pancasila values in Desa for empowerment and welfare improvement. BUMDes as a means to implement Pancasila economic system and prioritize fair distribution of resources. Legal construction of Indonesia through adoption of Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. Keywords: Pancasila economic system, BUMDes practices, Desa empowerment, Legal framework, Fair distribution.
Prophetic Business Orientation in Corporate Law Efforts to Incorporate Aspects of Divinity and Justice in Business Law: Orientasi Bisnis Profetik dalam Hukum Perusahaan: Upaya Menghadirkan Aspek Ketuhanan dan Keadilan dalam Hukum Bisnis Sadnyini, Ida Ayu; Kurniawan, I Gede Agus
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.1005

Abstract

This article explores the integration of prophetic business orientation, which combines religious and ethical values into corporate law, in the context of globalized modern economics. It employs a normative research methodology and legislative approach, analyzing the incorporation of values like transparency, ethics, and religious principles in Indonesian corporate law. The study reveals challenges related to legal uncertainty, corruption, unequal access to justice, and gender inequality in the workplace. Legal reforms and improved law enforcement are vital to promote ethical values and justice in contemporary business practices. Highlights: Ethics in Business: The study explores the concept of prophetic business orientation, emphasizing the integration of ethical and religious values into corporate law. Multi-Faceted Implementation: It highlights the diverse aspects involved in the implementation of prophetic business orientation, from transparency to environmental sustainability. Challenges and Necessity for Change: The research underscores the challenges, including legal uncertainty and corruption, and the need for legal reforms to promote ethical values and justice in modern business practices. Keywords: Prophetic Business Orientation, Corporate Law, Ethical Integration, Values in Business, Legal Reforms
Effectiveness of Open Access to Customer Financial Information for Tax Interests in Denpasar Eka Krisna Putri, Dewa Ayu; Kurniawan, I Gede Agus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2847

Abstract

Taxpayer compliance problems in Indonesia are still occurring as reflected in the compliance ratio which has not reached the maximum percentage. This condition prompted the government to stipulate Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes in the hope that taxpayers will not be absent from paying taxes. However, the enactment of this law has interesting pros and cons to study, how effective it is in supporting taxation interests in Indonesia and in Denpasar, Bali in particular. This research is empirical study with a fact approach. Data collection techniques were carried out by interviewing the head of the DJP for the Bali region, the Head of the Lmats Consulting Tax Consulting Office, and the taxpayers. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes has been going well. The supporting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the support from the DPR and the ministries which led to the passing of Law No. 9 of 2017. The inhibiting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the limited number of IT staff at DGT and also banking which causes technical problems related to the reporting of financial data, besides that the lack of quantity of human resources owned by DGT, especially in the IT field, causes implementation to be disrupted. Based on the data obtained regarding the ratio of taxpayer compliance in Indonesia during the period 2017 to 2021, it was found that there was a significant increase in taxpayer compliance. This increase in taxpayer compliance indicates that the implementation of Law No. 9 of 2017 in Indonesia has been effective in increasing taxpayer compliance.
Implementasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) ”D” di Polresta Denpasar Saraswati, Cinta; Agus Kurniawan, I Gede
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3316

Abstract

Granting of Driver's Licenses (SIM) to persons with disabilities The obstacles faced by the Police in providing a driver's license (SIM) for persons with disabilities in the jurisdiction of the Denpasar Police, that in accordance with the provisions of the application for a driver's license must be completed with a Health Certificate from a doctor. This writing uses an emperical research method, namely conducting field research through interviews at the research site supported by primary and secondary data collected and processed in a qualitative descriptive manner. The Effectiveness of Driver's License (SIM) Making Services in the Administrative Unit (Satpas) of the Denpasar Police Driver's License, that the process of servicing a driver's license (SIM) "D" for persons with disabilities is carried out in accordance with the provisions of the applicable law and other related regulations and in practice the service has not been effective, due to the lack of facilities and infrastructure of practical test equipment in the form of motor vehicles specifically and their trajectories, so that there is a gap between the Das Sollen with Das Sein caused the service of a Driver's License (SIM) "D". The obstacles faced by the Police in providing driver's licenses (SIM) for people with disabilities, that with several factors as obstacles to the service of making a driver's license (SIM) "D"lack of facilities and infrastructure, there are several efforts made by the police in overcoming obstacles through the provision of special motor vehicle facilities and infrastructure for people with disabilities and their tracks.
Penerapan Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional dalam Perspektif Kesehatan Masyaraat Juliana, Juliana; Kurniawan, I Gede Agus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3794

Abstract

Traditional medicine is one part of Indonesia's rich culture that has been used by the community for a long time. However, issues surrounding the safety and efficacy of traditional medicines often arise as a concern in the public health domain. This research uses qualitative research methods. The data collection technique was carried out by literature study and from interviews with traditional medicine users, traditional healthcare practitioners, and health officials. Thus, this can assist researchers in understanding their perceptions, experiences, and viewpoints regarding traditional medicine supervision. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. This is done to ensure that the implementation of legal supervision of traditional medicines is carried out through various stages. The process begins with the granting of production licenses to producers after fulfilling predetermined requirements. After that, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) is responsible for supervising the production process directly on site. Supervision of the production process is carried out at least once a year. However, if there are violations of either CPOTB (Good Traditional Medicine Manufacturing Practice) or GMP (Good Manufacturing Practice) requirements, the inspection will be more intensive. The inspection is carried out until the manufacturer corrects and improves production activities in accordance with applicable standards.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana Ade Chandra Agustino, Anak Agung Gede Hery Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anantari, Ni Komang Saharsa Antari, Putu Eva Ditayani Anti, Ni Made Nina Novi Arini, Ida Ayu Vinda Arjana, Nyoman Ayu Sri Adinda, I Gusti Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Bhyasa, Putu Paramaditya Bhaskara Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu D. Tee-anastacio, Princess Alyssa David Christianto Dea cantrika Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Dwisadewa, I Dewa Made Satya Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Evita Ai Takeshita Simanjutak Ezzerouali, Souad Ahmed Florensia Calista Putri Tembu Fradhana Putra Disantara Gayatri, Dwi Nita Gede Eka Rusdi Antara Gracia Magdalena Gung Arma Hadi Putra, Wayan Supria Huzaif, Syed Muhammad I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Komang Mahendra Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Bagus Wiraguna I Made Dwi Aya Praditya I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Iriawan, Gadis Jan Alizea Sybelle Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kapanadze, Maia Karuna Dewi Kawengian, Lavly Mozart Ketut Sherly Nindya Ovitasari Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Komang Hanita Ayu Arisanthi Sujana Komang Putra Febryan Kurniawan, Komang Suputra Lavly Mozart Kawengian Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Lulo, Lourenço de Deus Mau Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara, Made Made Putra Bhaskara Tangkas Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Maia Kapanadze Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Mustika, Ni Wayan Eka Nadi, Clarissa Devina Nadiasa, I Ketut Nahi Hashim Fathi Aboalela Ngurah Alit Dananjaya Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Made Ayu Sukma Rindyartini Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Anitya Maharani Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Julia Pradnya Radjani Nikolet, Talabos Dávidné Lukács Ningrat, Ni Nyoman Tara Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Oktaviani. M, Masrianti Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Praditya, I Made Dwi Aya Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Princess Alyssa Tee-anastacio Puspatara, Rian Ganggas Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, Komang Priangga Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Dessy Suwidariyanti Putu Esa Mahendra Kumara Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Putu Samsithawrati Rafika Amalia Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rianthi, Nyoman Desy Sadnyini, Ida Ayu Saraswati, Cinta Sari, Gusti Ayu Widiastiti Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Souad Ahmed Ezzerouali Sri Fitri Fitriani Sugandha, Made Dwihanjaya Supriajat, Atep Wahyu Suputra, I Dewa Gde Ery Syahnakri, Muhamad Sybelle, Jan Alizea Taufitra, Ayang Ayu Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Wardana, Ketut Ary Wisnu Widiatmika, Rai Widiawan, I Putu Arya Restu Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti