Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
17.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Intellectual Property Law and Ethics Creating Space for Ethical Innovation from the Perspective of Dignified Justice Kurniawan, I Gede Agus; Samsithawrati, Putu Aras; Disantara, Fradhana Putra; Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4647

Abstract

This research aims to analyze the relationship between intellectual property law and ethics in fostering ethical innovation in Indonesia from the principles of dignified justice. This study employs normative legal research methods with a conceptual approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study and qualitative analysis to examine the relationship between intellectual property law, ethics, and dignified justice in the context of innovation. The research findings indicate that the integration of ethical principles into Indonesia’s intellectual property legal framework is crucial for building a fair, inclusive, and sustainable innovation ecosystem. Intellectual Property Rights (IPR) should be seen not only as protection for exclusive rights but also as a tool to balance the interests of creators, society, and indigenous communities. Analysis of regulations and case studies such as copyright piracy, compulsory licensing in health emergencies, and protection of traditional knowledge demonstrates that ethical considerations must complement legal protections to ensure equitable access, cultural respect, and social responsibility. Adaptive legal reforms, stronger institutional enforcement, recognition of indigenous contributions, and incentives for green innovation are necessary to make Indonesia’s IPR system more humane, just, and aligned with both local wisdom and global standards.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum kekayaan intelektual dan etika dalam mendorong inovasi yang beretika di Indonesia dalam prinsip keadilan bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk mengkaji hubungan antara hukum kekayaan intelektual, etika, dan keadilan bermartabat dalam konteks inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip etika dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sangat penting untuk membangun ekosistem inovasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. HKI harus dipahami bukan hanya sebagai pelindungan hak eksklusif pencipta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan kreator, masyarakat, dan komunitas adat. Analisis terhadap berbagai regulasi dan studi kasus seperti pembajakan hak cipta, lisensi wajib dalam krisis kesehatan, serta pelindungan pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa pertimbangan etis harus melengkapi pelindungan hukum demi memastikan akses yang adil, penghormatan budaya, dan tanggung jawab sosial. Reformasi hukum yang adaptif, penguatan lembaga penegak hukum, pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat, serta dorongan inovasi ramah lingkungan diperlukan agar sistem HKI Indonesia menjadi lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan standar global.
KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL Aisyah, Virgina Ayu; Kurniawan, I Gede Agus; Putra, Komang Satria Wibawa; Rama, Bagus Gede Ari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31605

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual
Justice Beyond Rights: A Philosophical Inquiry into Intellectual Property Through Derrida’s Deconstruction Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus; Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary; Thapa, Nar Yan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 2 (2025): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i2.40020

Abstract

Intellectual property law, which aims to protect creators of intellectual works, faces significant jus-tice-related challenges in the context of globalisation and access inequality. These issues can be criti-cally examined through Jacques Derrida’s deconstruction approach, which reveals contradictions and limitations in the pursuit of substantive justice. This study aims to critique the legal conception of justice within intellectual property law (IPL) through Derrida’s philosophical framework of decon-struction and to examine the implications of applying this theory to the interpretation and imple-mentation of justice in IPL. This research employs a normative legal methodology with a conceptual approach, analysing primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature study and applying qualitative data analysis techniques to assess the notion of justice in IPL through the lens of Derrida. The findings reveal normative contradictions and conceptual instabilities within the IPL system, particularly concerning foundational principles such as originality, exclusive rights, and intellectual ownership. By deconstructing the binary oppositions underlying IPL, the study reveals that exclusionary and biased legal structures frequently influence the application of justice principles in IPL. This study contributes to legal scholarship by advocating for a more inclusive and equitable legal framework that ensures access to knowledge, thereby opening up new interpretive possibilities in the discourse on justice within intellectual property law.
Analisis Yuridis Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah : Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Kpg Florensia Calista Putri Tembu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7625

Abstract

This study examines the increasing incidence of land disputes in Indonesia, particularly those arising from unlawful acts in the form of unauthorized land occupation, which generate legal uncertainty and result in both material and immaterial losses for rightful landowners. The growing number of such cases highlights the urgent need for fair and firm legal protection, especially when land occupation has occurred over a long period and complicates the recovery of ownership rights. This research specifically analyzes Decision Number 267/Pdt.G/2020/PN Kpg, a case involving the occupation of part of the plaintiff’s certified land by the defendant. The general objective of the study is to gain a comprehensive understanding of the legal mechanisms for restoring land rights affected by unlawful land occupation, while the specific objectives are to identify the form of the unlawful act committed and to analyze the legal process used to recover the disputed land rights. The research employs a normative legal method based on the analysis of secondary data, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The approaches applied consist of statutory, conceptual, and case approaches, using juridical-descriptive analysis techniques. The findings are expected to identify unauthorized land occupation through boundary expansion as a form of unlawful act and to explain the recovery mechanism through civil litigation and the validation of land boundary re-measurement reports. This study is expected to contribute theoretically to agrarian and civil law development and practically to improving land dispute resolution procedures and public legal awareness.
The Ius Constituendum Implementation of Simple Patents for the Management of Traditional Medicines Juliana, Juliana; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3562

Abstract

Traditional medicine in Indonesia actually has the potential to be developed and has economic value for society. One effort to develop it is by optimizing aspects of intellectual property, especially through simple patents. This research aims to answer two legal issues, namely: the urgency of a simple patent orientation for traditional medicines in Indonesia and the formulation of a simple patent orientation for traditional medicines in Indonesia. This research method uses normative legal research with a conceptual and statutory approach. The research results confirm that the urgency of a simple patent orientation for the management of traditional medicines in Indonesia has three benefits at once, namely from the aspect of technology development, developing types of traditional medicine products, to increasing economic value. In the aspect of technology development, a simple patent for traditional medicine entrepreneurs can increase the value of creativity and innovation to always develop existing technology. Future arrangements that can be made are by establishing special regulations that regulate increasing the economic value of traditional medicines through the development of simple patents. Ideally, this regulation must also regulate three main substances, namely: an inventory of the potential for traditional medicines in a place, the potential for technological development through simple patents, and an effective and efficient marketing network for traditional medicines.
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF INVESTORS RELATED TO INVESTMENT EFFORTS: IMPLICATIONS AND RECONSTRUCTION Chandra, Ade; Kurniawan, i Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5034

Abstract

Investors' social and environmental responsibility in Indonesia is an important legal and moral obligation, but still faces challenges in its implementation and requires reconstruction and synergy among various stakeholders to achieve sustainable economic development. This research aims to analyze the forms of investors' social and environmental responsibility in investment activities and to formulate the reconstruction of this responsibility in the context of investment in Indonesia. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials through literature studies, and conducting qualitative analysis. The results show that the forms of investors' social and environmental responsibility in investment activities encompass economic, social, and environmental aspects, manifested through various programs such as job creation, community empowerment, and environmental conservation efforts. The reconstruction of this responsibility involves strengthening legal sanctions, developing incentive systems, improving monitoring mechanisms, integrating environmental and human rights principles into the CSR legal framework, and enhancing the role of local governments and community participation. The goal of this reconstruction is to ensure that social and environmental responsibility becomes an integral part of corporate business strategy, so that investments can provide sustainable benefits for society and the environment.
Company Responsibility for Workers' National Health Insurance Rights Due to Termination of Employment Wulandari, Anggi Yudistia; Gorda, A.A.A Ngurah Sri Rahayu; Kurniawan, I Gede Agus; Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5324

Abstract

Labor law requires companies to provide health insurance to their workers as part of workers' rights protected by law. The company's responsibility for health insurance for workers affected by layoffs is an important issue in terms of workforce protection. In practice, there are still many companies that do not fully understand and implement these obligations, resulting in uncertainty regarding health protection for workers. In the event of job termination, many workers lose access to health insurance, leaving them vulnerable to health risks without protection because health insurance often stops at the same time the employment relationship ends. This research aims to analyze the legal obligations for companies to register their workers as health insurance participants, and identify the legal consequences for companies that do not fulfill their obligations regarding workers' health insurance rights after termination of employment.
Strengthening Consumer Legal Protection Related to Real Estate Marketing in Pre-Project Selling Anitya Maharani, Ni Putu; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5420

Abstract

AbstrakIn recent years, housing and property development in Indonesia has seen a rapid increase, accompanied by the growing population. Pre-project selling is a strategy where developers sell real estate before construction is completed or even before it begins. This system involves offering consumers concepts, images, and information related to size, location, and promised facilities. Although this method helps developers reduce construction costs, it poses legal risks for consumers, such as design discrepancies, material quality issues, changes in specifications, and delays in obtaining building permits. To protect consumers, the Sales and Purchase Binding Agreement (PPJB) is used as a legal instrument that binds the rights and obligations of both parties, providing legal certainty in real estate transactions. The main focus of the research is to ensure consumer rights protection through the proper application of PPJB in accordance with applicable legal regulations.
The Regulation Reform of Intellectual Property Following the Advancement of Artificial Intelligence: Guidance and Reevaluation Astawa, I Gede Putu Harry Gelary; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5448

Abstract

This study seeks to examine the impact of ArtificialIntelligence (AI) development on contemporaryintellectual property concepts and regulations, and topropose necessary reforms to address legal challenges insafeguarding works generated by AI. This study employsnormative legal research methodologies, utilizing bothlegislative and conceptual approaches to examine andrevise intellectual property regulations in relation to theadvancement of Artificial Intelligence (AI) technology,through literature reviews and qualitative analysisemploying deductive-inductive reasoning. The study'sfindings indicate that the advancement of ArtificialIntelligence (AI) capable of generating original works haspresented considerable difficulties to the currentunderstanding and governance of intellectual property.Existing legislation, such as the Copyright and Patent Lawin Indonesia, do not recognize AI as a creator or inventor,resulting in legal ambiguities and discussions around theownership rights of AI-generated works. Regulatoryreform is necessary, encompassing the expansion of thedefinitions of creator and inventor, revision of patent laws,modification of regulations pertaining to brands andindustrial designs, establishment of a dedicated institutionfor AI and intellectual property matters, and thedevelopment of suitable implementation and enforcementmechanisms. This reformulation must consideradvancements in international law and need Indonesia'sactive engagement in pertinent global forums.
The Influence of Law on the Success of Zero Waste Program in Bali (Case Study of Waste Management at Pamanku Lestari Kuta Waste Bank) Asrilindia Dewi, Ni Nyoman Mecin; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5470

Abstract

Bali is experiencing an increase in waste, mainly due to the growth in the number of tourists. The waste problem can have several negative impacts on the environment. Although the government has implemented various policies and regulations to reduce waste, their implementation is often hampered, either due to a lack of public awareness or unclear law enforcement. Pamanku Lestari Waste Bank is present as one of the community initiatives that supports Bali's vision of becoming a waste-free island. The purpose of this study is to analyze the extent to which regulations and laws related to waste management influence the success of the zero waste program in Bali. The method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques with waste bank managers, community members, and related parties such as local governments as well as secondary data analysis from applicable policy documents. The discussion of the study shows that strong legal implementation and support from the local community play a significant role in the success of the zero waste program. However, challenges remain, especially in terms of consistent enforcement of regulations and guidance to the community regarding the correct way to manage waste. Pamanku Lestari Waste Bank has proven to be an effective model in increasing public environmental awareness, but clear and consistent policy support from the government is needed so that similar programs can be expanded. This research contributes to understanding the relationship between law and the effectiveness of community-based zero waste initiatives in Bali, as well as the importance of collaboration between government and communities to achieve environmental sustainability
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda Ade Chandra Adi, Kadek Panji Kumara Agustino, Anak Agung Gede Hery Aisyah, Virgina Ayu Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anantari, Ni Komang Saharsa Anitya Maharani, Ni Putu Antari, Putu Eva Ditayani Anti, Ni Made Nina Novi Arini, Ida Ayu Vinda Arjana, Nyoman Artha, Putu Anggi Abelia Asefa, Rahel Asrilindia Dewi, Ni Nyoman Mecin Astawa, I Gede Putu Harry Gelary Ayu Sri Adinda, I Gusti Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu Chansrakaeo, Ruetaitip D. Tee-anastacio, Princess Alyssa Dana, I Kadek Prajadwiva Baskara Danuarta, I Putu Bogi David Christianto Dea cantrika Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Kadek Novita Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Dwisadewa, I Dewa Made Satya Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Ezzerouali, Souad Ahmed Fitriani, Ni Putu Florensia Calista Putri Tembu Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A. A. A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gung Arma Hadi Putra, Wayan Supria Hadiyanto, Indrawan Huzaif, Syed Muhammad I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Komang Mahendra Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Iriawan, Gadis Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Julia Mahadewi Karuna Dewi Kawengian, Lavly Mozart Ketut Sherly Nindya Ovitasari Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Kurniawan, Komang Suputra Lavly Mozart Kawengian Lestari, Dewi Novita Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Lulo, Lourenço de Deus Mau Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara, Made Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mariana, Anisa Defbi Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Miranatha, Angelica Karla Mustika, Ni Wayan Eka Nadi, Clarissa Devina Nadiasa, I Ketut Narwadi, N Agus Adyatma Ngurah Alit Dananjaya Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Made Ayu Sukma Rindyartini Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ningrat, Ni Nyoman Tara Nur Anisa Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Oktaviani. M, Masrianti Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Pebrina, Ni Putu Praditya, I Made Dwi Aya Pramana, Putu Arya Aditya Pranajaya, I Kadek Widi Prasada, Dewa Krisna Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Puspatara, Rian Ganggas Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Kadek Ricky Adi Putra, Komang Priangga Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rama, Bagus Gede Ari Rianthi, Nyoman Desy Rubianti, Ni Kadek Sri Novi Wirani Sadnyini, Ida Ayu Saraswati, Cinta Sari, Gusti Ayu Widiastiti Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Sri Fitri Fitriani Sugandha, Made Dwihanjaya Sujana, Komang Hanita Ayu Arisanthi Supriajat, Atep Wahyu Suputra, I Dewa Gde Ery Syahnakri, Muhamad Taufitra, Ayang Ayu Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Utami, Antin Ekaningtyas Widhar Valentina, Kadek Mutiara Wardana, Ketut Ary Wisnu Widiatmika, Rai Widiawan, I Putu Arya Restu Wulandari, Anggi Yudistia Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti