Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.864
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Strengthening Consumer Legal Protection Related to Real Estate Marketing in Pre-Project Selling Ni Putu Anitya Maharani; I Gede Agus Kurniawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5420

Abstract

AbstrakIn recent years, housing and property development in Indonesia has seen a rapid increase, accompanied by the growing population. Pre-project selling is a strategy where developers sell real estate before construction is completed or even before it begins. This system involves offering consumers concepts, images, and information related to size, location, and promised facilities. Although this method helps developers reduce construction costs, it poses legal risks for consumers, such as design discrepancies, material quality issues, changes in specifications, and delays in obtaining building permits. To protect consumers, the Sales and Purchase Binding Agreement (PPJB) is used as a legal instrument that binds the rights and obligations of both parties, providing legal certainty in real estate transactions. The main focus of the research is to ensure consumer rights protection through the proper application of PPJB in accordance with applicable legal regulations.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma; Ari Rama, Bagus Gede; Agus Kurniawan, I Gede; Julia Mahadewi, Kadek
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602

Abstract

The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri; Antari, Putu Eva Ditayani; Kurniawan, I Gede Agus; Ari Rama, Bagus Gede
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Peran Sertifikat Hak Milik Dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengeketa Agraria Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Agus Kurniawan, I Gede; Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.654

Abstract

Penelitian ini membahas meningkatnya sengketa pertanahan di Indonesia, khususnya penyerobotan tanah akibat tumpang tindih klaim, lemahnya administrasi, dan ketidakpastian hukum. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan pendekatan regulasi, penelitian ini menganalisis dasar hukum Hak Milik, pendaftaran tanah, serta kedudukan sertipikat dalam sistem agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan alat bukti terkuat karena diterbitkan secara sah dan diakui oleh UUPA dan peraturan pendaftaran tanah. Dalam proses peradilan, pemegang SHM memiliki posisi hukum paling kuat sepanjang sertipikat tersebut otentik dan tidak cacat hukum. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada pembeli beritikad baik, sehingga kekuatan pembuktian sertipikat dan prinsip perlindungan pembeli menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Indonesia.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERTAHAP Ni Made Dinda Ayu Vijayanti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7359

Abstract

AbstrakPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Bertahap merupakan perjanjianpendahuluan antara penjual dengan pembeli yang sistem transaksi pelunasannyadilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebelum beralihnya hak atastanah. Dalam praktiknya, PPJB Bertahap ini masih seringkali menimbulkanpermasalahan hukum, terutama apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhikesepakatan diawal atau melanggar apa yang telah disepakati bersama. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahandokumen dalam PPJB bertahap serta mengidentifikasi langkah-langkah preventifyang dapat dilakukan oleh notaris agar terhindar dari resiko hukum yang ada.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Datadiperoleh langsung dari Kantor Notaris I Gusti Agung Putra Wiryawan, S.H.,M.Kn, yang berada di kabupaten Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkanbahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat publik yangdapat menjamin keabsahan dan keautentikan akta, menyimpan dokumen dansertifikat secara aman, serta dapat memberikan perlindungan bagi kedua belahpihak. Notaris juga akan memberikan upaya-upaya preventif, memberikanpenyuluhan hukum, serta akan mencantumkan klausula perlindungan ke dalamperjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akanpemahaman terhadap masyarakat dan praktisi hukum terkait peranan notaris dalammenjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam PPJB Bertahap.Kata Kunci: Notaris, PPJB Bertahap, Kepastian Hukum, Akta Autentik,Penyimpanan Dokumen
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dwisadewa, I Dewa Made Satya; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3075

Abstract

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali : Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel A. A. Gde Nararya Indradana; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3292

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.
Intellectual Property Law and Ethics Creating Space for Ethical Innovation from the Perspective of Dignified Justice Kurniawan, I Gede Agus; Samsithawrati, Putu Aras; Disantara, Fradhana Putra; Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4647

Abstract

This research aims to analyze the relationship between intellectual property law and ethics in fostering ethical innovation in Indonesia from the principles of dignified justice. This study employs normative legal research methods with a conceptual approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study and qualitative analysis to examine the relationship between intellectual property law, ethics, and dignified justice in the context of innovation. The research findings indicate that the integration of ethical principles into Indonesia’s intellectual property legal framework is crucial for building a fair, inclusive, and sustainable innovation ecosystem. Intellectual Property Rights (IPR) should be seen not only as protection for exclusive rights but also as a tool to balance the interests of creators, society, and indigenous communities. Analysis of regulations and case studies such as copyright piracy, compulsory licensing in health emergencies, and protection of traditional knowledge demonstrates that ethical considerations must complement legal protections to ensure equitable access, cultural respect, and social responsibility. Adaptive legal reforms, stronger institutional enforcement, recognition of indigenous contributions, and incentives for green innovation are necessary to make Indonesia’s IPR system more humane, just, and aligned with both local wisdom and global standards.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum kekayaan intelektual dan etika dalam mendorong inovasi yang beretika di Indonesia dalam prinsip keadilan bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk mengkaji hubungan antara hukum kekayaan intelektual, etika, dan keadilan bermartabat dalam konteks inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip etika dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sangat penting untuk membangun ekosistem inovasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. HKI harus dipahami bukan hanya sebagai pelindungan hak eksklusif pencipta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan kreator, masyarakat, dan komunitas adat. Analisis terhadap berbagai regulasi dan studi kasus seperti pembajakan hak cipta, lisensi wajib dalam krisis kesehatan, serta pelindungan pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa pertimbangan etis harus melengkapi pelindungan hukum demi memastikan akses yang adil, penghormatan budaya, dan tanggung jawab sosial. Reformasi hukum yang adaptif, penguatan lembaga penegak hukum, pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat, serta dorongan inovasi ramah lingkungan diperlukan agar sistem HKI Indonesia menjadi lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan standar global.
KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL Aisyah, Virgina Ayu; Kurniawan, I Gede Agus; Putra, Komang Satria Wibawa; Rama, Bagus Gede Ari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31605

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual
Justice Beyond Rights: A Philosophical Inquiry into Intellectual Property Through Derrida’s Deconstruction Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus; Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary; Thapa, Nar Yan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 2 (2025): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i2.40020

Abstract

Intellectual property law, which aims to protect creators of intellectual works, faces significant jus-tice-related challenges in the context of globalisation and access inequality. These issues can be criti-cally examined through Jacques Derrida’s deconstruction approach, which reveals contradictions and limitations in the pursuit of substantive justice. This study aims to critique the legal conception of justice within intellectual property law (IPL) through Derrida’s philosophical framework of decon-struction and to examine the implications of applying this theory to the interpretation and imple-mentation of justice in IPL. This research employs a normative legal methodology with a conceptual approach, analysing primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature study and applying qualitative data analysis techniques to assess the notion of justice in IPL through the lens of Derrida. The findings reveal normative contradictions and conceptual instabilities within the IPL system, particularly concerning foundational principles such as originality, exclusive rights, and intellectual ownership. By deconstructing the binary oppositions underlying IPL, the study reveals that exclusionary and biased legal structures frequently influence the application of justice principles in IPL. This study contributes to legal scholarship by advocating for a more inclusive and equitable legal framework that ensures access to knowledge, thereby opening up new interpretive possibilities in the discourse on justice within intellectual property law.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda Ade Chandra Agustino, Anak Agung Gede Hery Aisyah, Virgina Ayu Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anantari, Ni Komang Saharsa Antari, Putu Eva Ditayani Anti, Ni Made Nina Novi Ari Rama, Bagus Gede Arini, Ida Ayu Vinda Arjana, Nyoman Asefa, Rahel Ayu Sri Adinda, I Gusti Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu Chansrakaeo, Ruetaitip D. Tee-anastacio, Princess Alyssa David Christianto Dea cantrika Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Dwisadewa, I Dewa Made Satya Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Ezzerouali, Souad Ahmed Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Hadi Putra, Wayan Supria Huzaif, Syed Muhammad I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Made Agastia Wija Prawira I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Iriawan, Gadis Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Julia Mahadewi Karioni, Ni Ketut Ayu Karuna Dewi Kawengian, Lavly Mozart Ketut Sherly Nindya Ovitasari Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Kurniawan, Komang Suputra Lavly Mozart Kawengian Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Lulo, Lourenço de Deus Mau Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara, Made Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Miranatha, Angelica Karla Mustika, Ni Wayan Eka Nadi, Clarissa Devina Nadiasa, I Ketut Ngurah Alit Dananjaya Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Anitya Maharani Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Ningrat, Ni Nyoman Tara Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Oktaviani. M, Masrianti Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Pebrina, Ni Putu Praditya, I Made Dwi Aya Pramana, Putu Arya Aditya Prasada, Dewa Krisna Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Puspatara, Rian Ganggas Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, Komang Priangga Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rama, Bagus Gede Ari Rianthi, Nyoman Desy Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma Sadnyini, Ida Ayu Saraswati, Cinta Sari, Gusti Ayu Widiastiti Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Sri Fitri Fitriani Sugandha, Made Dwihanjaya Supriajat, Atep Wahyu Suputra, I Dewa Gde Ery Syahnakri, Muhamad Taufitra, Ayang Ayu Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Valentina, Kadek Mutiara Wardana, Ketut Ary Wisnu Widiatmika, Rai Widiawan, I Putu Arya Restu Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti