Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.371
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Progresif Wacana Hukum Pandecta Abdimas Bestuur Spektrum Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services MAGISTRA Law Review Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Islamic Law Studies Enigma in Law Law and Justice Annual Review of Legal Studies Journal of Law and Legal Reform Journal of Private and Commercial Law Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly Indonesian Journal of Criminal Law Studies Indonesian Climate Justice Review Lentera Masyarakat Hukum
Dian Latifiani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
The Transformation of Civil Judgment Execution Toward Court Excellence in Indonesia Ramadhan, Said; Pradana, Vega Gilang; Latifiani, Dian; Yustina Dhian Novita
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.3660

Abstract

This study discusses the transformation of civil judgment execution as a crucial step toward achieving Court Excellence in Indonesia. The main issue examined is the persistent challenges in enforcing civil court decisions, which often hinder the execution process. The objective of this study is to identify the core problems in civil execution, elaborate on the role of Court Excellence within Indonesia’s judicial system, and propose concrete measures to improve the efficiency and effectiveness of execution. The research employs a normative juridical method, using an analytical approach to legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that the primary obstacles in execution include unmet costs, third-party resistance, issues in the wording of judgments, the applicant’s inability to identify assets, undiscovered execution objects, and difficulties in executing court decisions. The transformation of civil execution involves improving the drafting of judgments, enhancing inter-agency coordination, implementing strict supervision, providing training and education, and establishing a special unit within the Supreme Court. The results of this study highlight the importance of transforming civil judgment execution as an integral part of the effort to achieve Court Excellence in Indonesia. This transformation is expected to enhance the efficiency and effectiveness of executions, build a more authoritative judiciary, and ensure justice and compliance with the law in society.   Penelitian ini membahas transformasi eksekusi putusan perdata sebagai langkah penting menuju Court Excellence di Indonesia. Isu utama yang diteliti adalah permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang seringkali menghadapi tantangan yang menghambat prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam eksekusi perdata, menguraikan peran Court Excellence dalam sistem peradilan Indonesia, dan memberikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas eksekusi. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala utama dalam eksekusi meliputi biaya yang belum terpenuhi, perlawanan oleh pihak ketiga, permasalahan dalam redaksi putusan, ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan harta, objek yang ditunjukkan tidak ditemukan, dan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Transformasi eksekusi putusan perdata melibatkan perbaikan dalam redaksi putusan, koordinasi yang lebih baik, pengawasan yang ketat, pelatihan dan edukasi, serta pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya transformasi eksekusi putusan perdata sebagai bagian integral dari upaya mencapai Court Excellence di Indonesia. Transformasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan eksekusi, menciptakan peradilan yang lebih berwibawa, dan memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.
Cross-Border Trade Disputes: A Comparative Analysis of Indonesia and Australia Riyanto, R Benny; Laryea, Emmanuel; Fibrianti, Nurul; Latifiani, Dian
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.6454

Abstract

This comparative analysis delves into the intricate landscape of cross-border trade disputes, focusing on Indonesia and Australia. As two significant players in the global trade arena, understanding their dispute resolution mechanisms is crucial for fostering bilateral and multilateral trade relationships. The study examines the legal frameworks, institutional mechanisms, and cultural factors influencing trade dispute resolution in both countries. Indonesia's approach may reflect its unique socio-political context, while Australia's system could showcase its commitment to transparency and adherence to international trade norms. Key aspects explored include the role of governmental bodies, such as trade ministries and dispute settlement panels, as well as the utilization of alternative dispute resolution methods like arbitration and mediation. Moreover, the analysis delves into the effectiveness and efficiency of these mechanisms in resolving disputes promptly while maintaining fairness and equity for all parties involved. Comparisons are drawn between Indonesia and Australia in terms of legal precedents, enforcement mechanisms, and the level of stakeholder engagement in the dispute resolution process. Additionally, cultural nuances and historical contexts are considered to understand how these factors shape the negotiation and resolution of trade conflicts. By synthesizing these insights, the study aims to provide policymakers, trade practitioners, and academics with a comprehensive understanding of the strengths and weaknesses of each country's approach to cross-border trade dispute resolution. Ultimately, it seeks to contribute to the development of best practices and strategies for enhancing trade relations and promoting economic cooperation between Indonesia and Australia, as well as other nations globally.
Peningkataan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha Niravita, Aprila; Waspiah, Waspiah; Latifiani, Dian; Novita, Yustina Dhian; Hikal Fikri, Muhammad Adymas; Ningsih, Ayup Suran; Nugroho, Harry
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4263

Abstract

Kabupaten Kopi di Kabupaten Temanggung telah menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Desa Batursari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung menjadi salah satu desa yang menjadi sentra produksi kopi. Banyak usaha kopi dengan skala mikro kecil  tumbuh di desa tersebut. UMKM Kopi ini memiliki potensi yang besar untuk perekonomian Kabupaten Temanggung, perlu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas industri kopi. Fokus untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan. Ketiga strategi tersebut akan bisa dilaksanakan dan mencapai maksimal apabila diawali dengan dipenuhinya legalitasnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya pendampingan dan pemberdayaan UMKM Kopi di Desa Batursari, Kecamatan Kledung dengan memberikan pemahaman pelaku UMKM Kopi tentang macam legalisasi usaha,  pemahaman pelaku UMKM Kopi terkait prosedur dalam memperoleh legalisasi usaha, dan pendampingan terkait legalitas usaha pada UMKM Kopi. Pelaku  UMKM Kopi memerlukan  izin  dan  legalitas  untuk  menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Produk yang dihasilkan oleh UMKM juga wajib dijaga kualitas produk yang dihasilkan sebagai bentuk tanggung jawab usaha. Sinergi antara semangat berusaha dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha dapat menjadi katalis bagi transformasi UMKM kopi Temanggung menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Faktor Penghambat dalam Eksekusi Perkara Perdat dan Inovasi Hukum dalam Menanggulanginya Angelia, Denadine; Yovita Aiko Silvana, Regina; Fuad Karim, Ibrahim; Latifiani, Dian; Dhian Novita, Yustina
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44584

Abstract

Dalam sebuah putusan pengadilan perkara perdata, putusan yang bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berhak untuk dilaksanakan amar putusannya. Pihak yang memenangkan perkara akan melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilakukan oleh panitera/jurusita yang ditunjuk. Faktanya, sebuah konsentrat dari eksekusi adalah bagaimana pelaksanaan hukum harus tetap ditegakkan. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketanya. Berbagai macam cara licik dilakukan seperti menghilangkan objek sengketa bahkan perampasan kembali jika eksekusi telah selesai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan statue approach dan case approach. Penelitian ini menemukan bahwa hal lain yang dapat menghambat jalannya eksekusi adalah objek yang akan dieksekusi berbeda dengan amar, eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat. Namun inovasi hukum tetap dapat diimpelementasikan untuk menanggulanginya berupa penyederhanaan prosedur, peningkatan sistem informasi secara real-time, reformasi hukum eksekusi dan penggunaan teknologi blockchain
Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia Arifin, Ridwan; Kambuno, Juan Anthonio; Waspiah, Waspiah; Latifiani, Dian
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.613 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.9635

Abstract

The emerging technological prospects affected many aspects, including consumer protection. The creation of data and computer-driven innovation would derive several advantages for consumers. Innovative products and services and new ways in which goods and services are developed and delivered. This paper aims to analyse how Indonesian legal policy on protection consumer rights in the digital era. The paper emphasized that it would advise against believing that policy is unreasonably permitted to give way to the technological agenda, whilst accepting that adaptations should be made and also that there should be a critical review of whether existing forms of regulation are needed in the digital economy of Indonesia. Regulations concerning to the protecting consumer rights in the world of e-commerce are still worrying even though many sectoral regulations have been promulgated, as well as weak supervision and lack of strict law enforcement in resolving consumer disputes. Trade regulation via the internet still raises many conceptual or theoretical questions that indicate the need to develop more detailed conceptual and theoretical explanations to the need for more complex laws and regulations to be able to protect consumers properly. More than that, national regulations are dealing with the context of trade through the internet, which transcends national boundaries without always being controlled through conventional means.
Civil Law Analysis of Application for Change of Name at Rembang District Court Pungki, Nanda Ayu; Rizda Sabti Yulnita; Dian Latifiani
Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i1.606

Abstract

The State of Indonesia is a state of law which is regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution. One of the implementations of legal products is the settlement of disputes or problems that are contrary to the law by courts. In this study, we want to examine the problem of the application for a name change in the District Court according to the facts that occurred in Rembang. This study uses a qualitative approach which makes observations directly to the field to find the truth value related to the research. The results of the study found that along with the times, the application for change of name was very much found in people’s lives. But the fact is that many people are still confused about the name change application process. The purpose of this study is to find the problems in the application case encountered when wanting to change the name and provide information about the procedures related to submitting a name change application at Rembang District Court based on court principles to achieve certainty, benefit, and legal justice
Preventing Child Marriage: Advocating for Marriage Age Education to Foster Family and National Resilience Latifiani, Dian; Widyawati, Anis; Sumartono, Nike Natasya Dewi; Sani, Rahmawati Melati; Fuad, Choirul; Akbar, Sulthan Faiz; Mubarak, Kareem
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i2.60202

Abstract

Children are the buds of the nation's hope that have rights and protection as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence so that they are free from various threats or treatment that degrades human dignity. Other regulations that support child protection are regarding the age limit for marriage as stipulated in Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law No. 1 of 1974, which is 19 years old. However, the empirical reality shows that the target community, namely Fatayat, does not fully understand the urgency that the minimum age of marriage is 19 years. This research is a community service program funded by Semarang State University in Fatayar, South Semarang District, Semarang City. This paper aims to provide an increased understanding of the age of marriage in order to build family resilience in Fatayat, South Semarang District, Semarang City. The results of the study of 11 participants showed a tendency to increase understanding. This research includes several important stages, namely analysis of partner problems, science and technology needs for the community, coordination with partners, outreach and evaluation.
Optimizing Oversight: Developing an Ideal Framework for Supervision Prisoners’ Rights Allocation Anis Widyawati; Dian Latifiani; Helda Rahmasari; Ade Adhari
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 9 No. 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.36628

Abstract

This study analyzes the problem of a prosecutor’s procrastination in executing a court judgment that delays the prisoners’ serving their sentences and causes some irregularities in the correctional facilities regarding the prisoners’ rights trade. The introduction of many prisons without a specific body to supervise the execution of the sentence, particularly the warded people’s freedom in Indonesia, appeared to have unfulfilled justice in the society. In this regard, this research aims to define the validity of the need to enhance the Supervision of prisoners’ rights protection in Central Java. It describes an optimal system relevant to such Supervision. The type of research that was utilized in this study is sociological juridical. Sociological juridical research serves to be the opposite of normative legal research. It is revealed that there have been ongoing infringements of prisoners’ rights, highlighting the further need to set a more comprehensive mechanism that would include the Police, the Prosecutors, the Courts, and the Correctional Institutions in the system of oversight and other management functions. Every level in the hierarchy system of the Criminal Justice System has its limit on including the human rights of prisoners containing adequate risks of intrusion, where checks and balances must be exercised. Formally and horizontally, these rights must be assured and upheld both legally and in their spirit by Justice and the Law. This study’s findings are that appropriate measures need to be applied to implement better Supervision policies aimed at safeguarding the human rights of prisoners and ensuring the justice system in Indonesia is not compromised.
The Revitalizing Indonesia's Religious Courts System: The Modernization Impacts and Potentials of E-Court Dian Latifiani; Nur Arif Nugraha; Anis Widyawati; Akhmad Khalimy; Muhammad Iqbal Baiquni; Asmarani Ramli; Pratama Herry Herlambang
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.32279

Abstract

The electronic court (E-Court) system implemented in this study utilizes online technology to facilitate the legal process. This system is based on the principles of fast, simple, and low-cost, and it is designed to address the challenges of traditional court procedures. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of E-Court implementation in the Kendal and Semarang Religious Courts in accordance with the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, No. 3 of 2022 and No. 7 of 2022 as well as the Directorate General of Religious Courts Agency No 5374/DJA/HM.01/X/2019, in achieving the principles of fast, simple, and low-cost. This study employs a juridical-empirical approach, using data gathered through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that the online justice system, implemented with the aim of expediting the legal process, has been well received by the community, and has proven to be highly efficient in the Kendal and Semarang Religious Courts. Overall, this research highlights the importance of E-Court implementation in delivering fast, simple, and low-cost for the community, while acknowledging the need for continued efforts to enhance the system's accessibility and inclusivity.
Increasing The Urgency Of Understanding The Age Of Marriage In Order To Manifest Children's Educational Rights At Ponpes Ar Rosyid Pemalang Dian Latifiani; Neneng Tasu'ah; Anis Widyawati; Yustina Dhian Novita; Seni Ira Maya Rasidah; Rahmawati Melati Sani; Choirul Fuad
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.9762

Abstract

ABSTRACT. Islamic boarding schools are religious-based educational institutions with a focus on forming children's morals and character as an effort to prevent children from falling into immorality which can obstruck the fulfillment of children's educational rights to the maximum. The problem is that the survey results of the target community (Santri Islamic Boarding School Ar Rosyid) do not yet have an optimal understanding (17 respondents answered incorrectly) regarding marriage regulations as regulated in the Marriage Law, including regarding the minimum age limit for marriage. The target community also does not optimally understand the existence of alternative solutions for children dropping out of school due to child marriage, so that the right to education cannot be obtained optimally. Based on this concern, the author offered an alternative solution in the form of sustainable activities that focused on increasing the urgency of understanding the age of marriage in order to manifest children's educational rights at the Ar Rosyid Pemalang Islamic boarding school. The target achievement is increasing the urgency of understanding the marriage age and educational forum solutions through post tests with higher correct answers than the survey results. The methods used to achieve the objectives of this service program are: (1) Coordination and survey of partner needs (2) legal counseling; and (3) Evaluation. The target audience for this service program are ordinary people who have not optimally understood and analyzed the urgency of understanding the marriage age so that basic education is fulfilled.
Co-Authors Ade Adhari Ade Adhari Adilia Putri Kusuma Adilia Putri Kusuma Afandi, Muhammad Riyan Agus Sarono Ahmad Habiburrahman Akbar, Sulthan Faiz Akhmad Khalimy Al Fikry, Ahmad Habib Alya Fatimah Azzahra Amalia, Tia Amel Ellsamia Indiyani Amel Ellsamia Indiyani Ana Latifatul Muntamah Angelia, Denadine Anggreini Gema Dzikrillah Anis Widyawati Annisa Suci Rosana Aprila Niravita, Aprila Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra’uf Arif Hidayat Asmarani Ramli Asmarani Ramli Astrovanapoe, Syahlila Umaya Ayu, Adelia Setya Ayu, Adelya Setya Baidhowi Baidhowi Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Baiquni, Muhammad Iqbal Bearlly Deo Syahputra Cahyani, Kartika Fajar Choirul Fuad Choirul Fuad Dhian Novita, Yustina Didik Purnomo Dina Ristanti Dita Amalia Dodik Setiawan Nur Heriyanto Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Dodik Setiawan Dwi Budi Santoso Esmi Warassih Pudjirahayu Farkhan Radyafani Winarno Fatikasari, Indi Febrianti, Ayu Fezer Tamas Fitra Islamy, Ilma Maulana Fuad Karim, Ibrahim Fuad, Choirul Hanif Helmi Hapsari, Ivana Mirella Harry Nugroho, Harry Helda Rahmasari Helda Rahmasari Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto Hikal Fikri, Muhammad Adymas Huda, Muhammad Wahyu Saiful Husaini, Wahyu Nurul Iim Imroatus Sholihah Hamid Ika Anisatul Fatma Fitria Indryana Widi Ardhianty Indung Wijayanto Kambuno, Juan Anthonio Laryea, Emmanuel Lembang, Alviona Anggita Rante Lyna Latifah Lyna Latifah Maya, Dyah Mubarak, Kareem Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Aziz Marzuki Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Tuhar Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Mukhoyyaroh, Vina Durrotul Muslikah Muslikah Mutmainah Nur Qoiri Nababan, Natanael Andra Jaya Naefi, Mohammad Neneng Tasu'ah Ngaboawaji Daniel Nte Ningsih, Ayup Suran Novita, Yustina Dhian Novitasari, Choirunnisa Nur Nungki Wahyuni Nur Arif Nugraha Nurul Fibrianti Oktora Triwanida Ompoy, Genjie Pertiwi, Adinda Ratna Pradana, Vega Gilang Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Pratiwi, Adinda Ratna Pungki, Nanda Ayu Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rahayu, Sang Ayu Putu Rahmawati Melati Sani Rahmawati Melati Sani Ramadhan, Said Ramli, Asmarani Rezanda Yosa Avianto Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Riyanto, R Benny Rizda Sabti Yulnita Rodiyah - Rohadhatul Aisy Rohmat Rohmat Roy Priyono Ryan Cahya Perdana5 Sabrina, Davina Syahlum Safitri, Anisa Endah Dwi Samuel, Gerald Sani, Rahmawati Melati Saputro, Muhammad Eko Sari, Liani Seni Ira Maya Rasidah Seni Ira Maya Rasidah Setiaji, Dede Alvin Setyowati, Ro'fah Shofriya Qonitatin Abidah Shofriya Qonitatin Abidah Shofriya Qonitatin Abidah Siti Amatil Ulfiah Siti Amatil Ulfiyah Siti Amatil Ulfiyah Sumartono, Nike Natasya Dewi Suryo Adi Widigdo Tahir, Mohammad Saleh Tamas, Fezer Ubaidillah Kamal Vena Lidya Khairunissa Waspiah - Widiastuti, Anita Indah Yovita Aiko Silvana, Regina Yufi Al Izhar, Mohammad Yusriyadi Yusriyadi Yustina Dhian Novita Zaki, Nurul Natasha Binti Muhammad