Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.451
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Dedikasi Hukum Lex Publica Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Sinergi International Journal of Law Pubmedia Social Sciences and Humanities Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Justice Amnesty Law and Undoing Journal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Journal of Governance and Law Reform Journal of Law Perspectives Review Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Dedi Mulyadi
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI Dedi Mulyadi; Ce Kedzma Alvian M,S; Ardelia Lananda; Mohammad Irvanul Farraz; Cindy Claudia Simbolon; Zaki Akhtar Perdana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2059

Abstract

Media massa dalam aktivitas politik seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media massa, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh generasi Z dalam berpartisipasi melalui media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, arti penting pemilu presiden dan pemilu legislatif bagi generasi Z perspektif teori demokrasi, serta peran generasi Z dalam mencegah kecurangan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu pengaruh dari media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif yaitu dapat mempengaruhi jumlah suara. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya banyak dan sangat berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta memilih pemimpin yang dapat mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.
KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU Dedi Mulyadi; Ardelia Lananda; Feyza Ashila Putri Hidayat; Suci Muldiyanti; Syifa Apriliani
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.720

Abstract

Constitutional Court decisions have the unique characteristic of being final and binding. This characteristic means that decisions made by the Constitutional Court immediately acquire permanent legal force upon pronouncement and are binding on all citizens, state institutions, and related parties. The absence of further legal remedies such as appeals, cassation, or judicial review makes Constitutional Court decisions absolute in the Indonesian constitutional system. On the one hand, this characteristic aims to guarantee legal certainty, maintain the stability of the legal system, and prevent conflicts of interpretation of the constitution. However, on the other hand, this final and binding nature can raise problems if the resulting decision has the potential to contain errors in the interpretation of norms, legal considerations, or resulting policy implications. This condition creates a dilemma between the principles of legal certainty and substantive justice in constitutional practice. This study aims to analyze the consequences of the final and binding nature of Constitutional Court decisions on the possibility of potentially erroneous decisions. The method used is a normative approach by examining relevant laws and regulations, legal theory, and doctrine. The results of the study show that although a final and binding nature is necessary to maintain the supremacy of the constitution, an academic oversight mechanism and constitutional evaluation are still needed to minimize the potential for errors in Constitutional Court decisions.
Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat Dedi Mulyadi; Nurul Lestari; Rizki Alvahreza; Wanda Hujaipah; Yariko Irwanda; Syfa Aprilia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Catatan merah dalam pelaksanaannya menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis catatan merah yang muncul selama proses pemilihan presiden tahun 2024, dengan fokus pada perspektif kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penilitan yuridis normatif dengan identifikasi masalah Apa saja Catatan Merah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dan Bagaimana Upaya penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan berbagai permasalah dalam Pilpres Tahun 2024 perespektif kedaulatan rakyat. Dari  Hasil analisis menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan, serta mengevaluasi keefektifan lembaga-lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Implikasi temuan ini adalah pentingnya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan, penguatan lembaga pengawas, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memastikan kedaulatan rakyat yang substansial dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan
Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Atas Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Dedi Mulyadi; Acumen Makmur; Kedzma Alvian M S; Indok Siti Balqis; Jihan Hanifah; Sativa Azzahra Nurdava
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait keterbukaan, partisipasi masyarakat secara bermakna, dan kepastian hukum. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya. Namun, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni antara kebijakan pembentuk undang-undang dengan prinsip supremasi konstitusi serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih transparan, partisipatif, dan konstitusional agar mampu menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Andri Nurdiansyah; Tanti Kirana Utami; Dedi Mulyadi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5285

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for honorary teachers within the Cianjur Regency Education Office and to identify various obstacles in their implementation. Honorary teachers play a strategic role in the provision of education; however, they are often in a vulnerable position due to uncertain employment status, low welfare, and limited legal protection guarantees. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to labor, education, and the state civil apparatus, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and relevant research findings. The results of the study indicate that legal protection for honorary teachers has not been fully optimized. Normatively, there are provisions in the National Education System Law, the State Civil Apparatus Law, and various implementing regulations that provide a basis for protection; however, their implementation still faces several challenges, including limited regional budgets, the absence of proper wage standards, and unclear mechanisms for appointment as state civil servants. In addition, weak supervision and uneven regional policies further exacerbate the condition of honorary teachers. The conclusion of this study emphasizes that legal protection for honorary teachers in Cianjur Regency requires the strengthening of more specific regulations, increased commitment from local governments, and policy harmonization between central and regional governments. These efforts are essential to ensure legal certainty, justice, and welfare for honorary teachers as an integral part of the national education system.
Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Cianjur Selatan Muhammad Faisal Rasyid; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i1.231

Abstract

Penelitian ini berfocus pada kajian yuridis teradap rencana pemekaran daerah otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 3 landasan utama yaitu yuridis, sosiologis,historis serta prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah kabupaten cianjur perlu mempersiapkan persyaratan dan kajian secara komprehensif serta melibatkan aspirasi masyarakat. Serta pemerintah kabupaten cianjur perlu membuat syarat dan ketentuan yang ketat dan jelas terkait prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru.
Dari Desentralisasi ke Digitalisasi Tuntutan: Viralitas sebagai Penggerak Kebijakan dalam Kerangka Otonomi Daerah Yolanda Agustina; Desi Asri Maryani; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i2.237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Dika Salman; Rivaldi Aka Akbar; Dedi Mulyadi; Rexcel Akbar Maulino Irawan; Raya Zikirillah Ridho; Nazwan Rizki Rusaedi; Rendy Kurniawan
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i4.6063

Abstract

Protection of Human Rights (HAM) is a fundamental element in a state based on the rule of law, but its implementation in Indonesia still faces challenges due to regulations that have the potential to violate citizens' constitutional rights. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role as the guardian of the constitution and protector of constitutional rights. This study aims to analyze the position and authority of the MK within the Indonesian state system, its role in protecting human rights, and the obstacles faced in implementing this role. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results show that the MK's position is equivalent to the Supreme Court as an executor of judicial power. The MK's real role in protecting human rights is realized through its authority to test the law (judicial review) against the 1945 Constitution, particularly Articles 28A to 28J. The MK has issued various progressive decisions related to political rights, the rights of indigenous peoples, and religious freedom. However, the effectiveness of the Constitutional Court's role is hampered by its limited jurisdiction, which only examines legal norms and not concrete human rights violations, political pressure, weak implementation of decisions by other institutions, and low public legal awareness.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Acumen Makmur Adawiah, Intan Agus Suheri Aji Mulyana Alif Firmansyah Alika Hania Auliya Alya Khansa Syahla ALZAIDAN, HELMI Amani Sabila Andri Nurdiansyah Anisa Fuji Rahayu Anisa Sahara Anita Kamilah Ardelia Lananda Ardelia Lananda Arfa Fadillah Aris Budiono Asep Hasanudin Asriani, Fina Aulia, Salsabila Hadi Aurelya Carmenita Aurelya Carmenita Azahra, Anisa Amalia Baidhowi, Nayla Ratu Camiliya Fakhriyah Garnita CANTIKA, DESTA Ce Kedzma Alvian M,S Chiara Belva Chatlina Christopher Surya Salim Cindy Claudia Simbolon Cucu Solihah Delis Nia nadiyana Desi Asri Maryani Dika Salman Ega Puspita Egas Ervina Auralia Eva Aulia Budiman Fajar Muhammad Kartiwa Farhan Dwi Kurnia Fawazi Rihadatulaisy Mulyadi Feyza Ashila Putri Hidayat Feyza Ashila Putri Hidayat Fina Asriani Finsa Nurpandi Hasna Laksmi Utami Hasna Laksmi Utami Hidayat, Cep Hidayat, Shidqi Hidayat, Zulfikar Nugraha Hilman Nur Ikhsan Kintara Ilham, Mochamad Indok Siti Balqis Intan Robiatul Adawiah Januwati, Pusfa Jihan Hanifah Kaffah Almira Aulia Kaffah Almira Aulia Kedzma Alvian M S Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kori Hermawanti Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Kyran Miquel Lananda, Ardelia Leny Megawati M. Rendi Aridhayandi Masripa Siti Zahra Maswah, Eris Zanatul Mia Amalia Moch Maulana Hasanudin Mohammad Irvanul Farraz Mugianing Putri Mugianing Putri Muh Syahdan Fauzi Abdul Fattah Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhammad Abhiansyah Damar Nagara Muhammad Faisal Rasyid Muhammad Irsyad Irman Putra Mustika Hidayat Nabila Rahma Alia Nabila Rahma Alia Nadia Sudaryanti Nadiyah Salma Wirahma Najwa Shafira Mulia Natasya Auliarrahma Natasya Insani Auliarrahma Nazwa St May Nazwan Rizki Rusaedi NUR AJIJAH, SITI Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmariam, Yuli Nursyakinah, Kintan Berlina Nurul Lestari Permana, Ajeng Permatasari, Ira Prima Satria Kusumah Puput Intan Permata Sari Rahmah, Mila Arastasya Ramadani, Azzahra Salsabila Raya Zikirillah Ridho Reda Musyarir Rendy Kurniawan Retno Dwi Lestari Rexcel Akbar Maulino Irawan Ricky Junior Rivaldi Aka Akbar Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rizki Alvahreza Saharani, Tria Rizki Salman Fikry, M. Dika Salsa Octaviani S Salsabila Hadi Aulia Sani San Zein Sani San Zein Sativa Azzahra Nurdava Sekha Anggita Maulidina Shela Agnesia Shelvira Simbolon, Cindy Claudia Siti Maesaroh St May, Nazwa Suci Muldiyanti Susilawati, Eli Syfa Aprilia Syifa Apriliani Tricahya, Muhammad Agung Triyana, Putri Wanda Hujaipah Widiya Meynuary Yariko Irwanda Yasmin khairunisa Yasser Kahfi Yolanda Agustina Yudha Adhipratama Yudi Junadi Yudiansyah, Fakhrian Zaki Akhtar Perdana zultan, najwa