Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi PROGRESIF: Jurnal Hukum Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Progressive Law Review KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Hukum Lex Generalis Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Nemui Nyimah
Ahmad Zazili
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Restya Amanda Putri; Sunaryo; Sepriyadi Adhan S; Ahmad Zazili; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2597

Abstract

Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli, berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Penelitian in bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan perjanjian jual beli hak atas tanah dan mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli hak atas tanah apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan rumah, peraturan serta hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli, dan mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan rumah di kabupaten sukoharjo. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang dimana menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian jual beli. Hasil penelitian menunjukkan proses perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat materiil, formil, dan syarat hukum. Syarat materiil yaitu meliputi pembeli, penjual dan obyek tanah, kemudian syarat formil meliputi sertifikat tanah asli, bukti telah membayar PBB, surat setoran BPHTB, surat setoran PPh, dan data data penjual dan pembeli yang meliputi: KTP dan KK, dan syarat hukum pasal 1320 KUHPerdata. Setelah memenuhi syarat – syarat, maka kedua belah pihak harus melakukan perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pihak PPAT yang kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Setelah penandatanganan akta perjanjian perjanjian tersebut kemudian timbulah kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian, maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan .  
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung Muhammad Fazry Maulana; Yusdiyanto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Arif Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2663

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.
Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Baduy dan Pelanggaran Adat yang Berimplikasi pada Pembatalan Perkawinan di Desa Kanekes, Banten Maulana, Akmal; Zazili, Ahmad; Trijaya, M. Wendy
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8214

Abstract

The Indigenous Baduy community is known for consistently maintaining its traditions, including in marriage practices, despite increasing modernization and interaction with the outside world that increasingly influence their way of life. This situation raises questions regarding how customary marriages are conducted and what types of violations may lead to the annulment of a marriage under Baduy customary law. This study aims to analyze the implementation of Baduy customary marriage and to identify customary violations that result in the invalidation of a marriage. An empirical legal research method with a normative–empirical approach was employed; primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (Puun, Jaro, and sesepuh adat) and members of the Baduy community in Desa Kanekes, Banten, while secondary data were collected from relevant literature, journals, and statutory regulations. The data were analyzed qualitatively by integrating empirical findings from the field with the prevailing norms of Baduy adat law and comparing them with national legal provisions. The results show that Baduy customary marriage is carried out through sacred processes such as bobogohan, ngariksa, and ngabokor, led by the Puun and Jaro in accordance with customary rules, and a marriage is deemed valid when it meets age requirements, obtains family approval, and receives the consent of customary authorities. Conversely, violations such as marrying an outsider, entering into marriage without the Puun’s approval, or failing to comply with prescribed ritual procedures result in the marriage being declared void and subject to customary sanctions. These findings affirm that Baduy customary law plays a crucial role in preserving cultural values and local wisdom, while also serving as concrete evidence of the reality of legal pluralism in Indonesia.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Peretasan Data Di Pusat Data Nasional Wijaya, Chessya Tivani; Sujadmiko, Bayu; Zazili, Ahmad
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4217

Abstract

The National Data Center which is in the spotlight because it experienced data hacking, this is a serious threat that endangers the security of data and public information in Indonesia. This study aims to examine the effectiveness of legal protection in force in Indonesia against cases of data hacking at the National Data Center. Analyze how effective data protection is at the National Data Center and what Indonesia's strategy is in data protection in the future. The method used in this study is normative juridical by reviewing and analyzing laws and regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and regulations relevant to the study. The results of the study show that the policies issued by Indonesia still face various challenges including the implementation of these regulations to data management resources, and the lack of awareness in personal data protection in the community is a factor that with such a complete policy not supported by public education from it itself, it will not go hand in hand. Therefore, it is necessary to strengthen the policy, increase the capacity of data management resources and update regulations that are adaptive to the threat of cyber dynamics.
Posisi Hukum Anak Astra Dalam Adat Bali: Relevansi Kedaulatan Hukum Adat Di Tengah Sistem Hukum Nasional Widia Asih, Dewa Ayu Putu; S, Sepriyadi Adhan; Wiranata, I Gede AB; Kasmawati, Kasmawati; Sumarja, FX; Zazili, Ahmad
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4103

Abstract

The legal position of astra children (children out of wedlock) in the structure of Balinese customary law, especially in inheritance rights and social participation in customary communities, often faces discrimination because their position is not fully recognized in the paternal lineage, which has implications for inheritance rights, participation in traditional ceremonies, and other social rights. Through a juridical-normative approach, this article aims to analyze the legal position of astra children (children out of wedlock) in the structure of Balinese customary law, inheritance rights, and social participation in customary communities. It also identifies tensions and conflicts between customary law and national law. Although the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has given legal recognition to extra-marital children, its implementation in the customary realm still faces social and cultural resistance. The tension between the principle of customary law sovereignty and the supremacy of national law is the main highlight. This research shows that the position of astra children in Balinese customary law is influenced by the legitimacy of the biological father and the role of the extended family which has a direct impact on their civil and customary rights. Thus, there is a need for equal legal dialogue between the state and indigenous communities to find common ground that guarantees the protection of astra children's rights without eliminating the identity of customary law that is still alive in the community.
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Fitur Paylater di Aplikasi Gojek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Salim, Marsela; S, Sepriyadi Adhan; Zazili, Ahmad
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4112

Abstract

Legal protection for consumers using the PayLater feature on the Gojek app has become an important issue amid the development of fintech services in Indonesia. This feature offers convenience in transactions with a deferred payment system, but it also carries risks such as unclear information, misuse of personal data, and unethical collection practices. According to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016, legal protection includes transparency of information, the legality of the service provider, protection of personal data, electronic agreements, and professional debt collection processes. Consumers also have access to dispute resolution mechanisms, such as the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), Alternative Dispute Resolution (ADR), courts, complaints to the OJK, and internal complaint mechanisms. Although existing regulations provide a strong legal protection framework, further improvements in education, transparency, and oversight are still needed to ensure consumer rights are better safeguarded. Collaboration between regulators, operators, and the public is key to creating a safe and sustainable fintech ecosystem
Tinjauan Yuridis Relevansi Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Kurniawan, Erwin; Fakih, M; Zazili, Ahmad; Rodliyah, Nunung; Efendia, Malicia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4438

Abstract

The right to health, as a fundamental part of human rights, demands the commitment of the state to provide quality and equitable health services. Puskesmas, as the frontline, play a crucial role in accessibility and health system strengthening. However, the reality on the ground shows that there are challenges, such as damage to facilities and incomplete laboratories at several Puskesmas in Central Lampung District, including Puskesmas Wates. This problem raises a critical question: How is the relevance of fulfilling health service standards to the realization of strengthening primary health services at Puskesmas Wates Lampung Central. This research uses normative legal methods, with a statutory and analytical approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The focus is on reviewing the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/Menkes/1047/2024 on Equipment Standards. The results of the study are expected to identify the significance of the fulfillment of equipment standards in improving the quality of service and capacity of Puskesmas Wates, and provide policy recommendations for optimizing the strengthening of primary health services in the context of fulfilling the right to public health
Adoption of the Value of Justice in National Food Law Ahmad Zazili; Mieke Yustia Ayu Ratna Sari; Yatini Yatini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2164

Abstract

Indonesia is a country that has abundant natural resources; unfortunately, some areas are vulnerable to food insecurity. Such conditions indicate that food development has not reflected justice for the community. This study aims to examine the value of justice in the fulfillment of the right to food. This research applied the statutory approach, the conceptual approach and the philosophical approach. The fulfillment of the right to food for all Indonesians is an obligation of the state, therefore; the values of justice need to be put forward in order to realize national food sovereignty. Social justice is the focus for the direction of development policies to achieve the community welfare. Legal arrangements are needed in the development of food law, such as by drafting laws and regulations in the food sector based on Pancasila values and the constitution, changing the paradigm of food development to food sovereignty, using international legal instruments on food that have a positive impact on people's welfare, and diversifying food as a support for food sovereignty.
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Program dan Pendanaan Bagi Pesantren Fazry Maulana; Yusdianto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Firmansyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1381

Abstract

This study analyzes the internal sovereignty of the Indonesian government in the implementation of cooperation in Islamic boarding school funding programs as regulated in Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. to find out what challenges and obstacles the government faces in maintaining internal sovereignty in the Islamic boarding school funding program, to find out how to implement Article 46 of the Islamic boarding school law from the perspective of state sovereignty. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the Islamic boarding school funding program based on Article 46 of the Islamic Boarding School Law requires a balance between openness to external funding sources and protection of the government's internal sovereignty in determining the direction of Islamic boarding school education policy. The main challenges identified include the potential for foreign interest intervention, financial dependence, and harmonization of funding policies with the characteristics and independence of Islamic boarding schools. This study recommends strengthening the supervisory mechanism, preparing comprehensive derivative regulations, and a funding cooperation model that focuses on strengthening the autonomy and independence of Islamic boarding schools.
Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pratama, Alandra; Sunaryo; Zazili, Ahmad; Rohaini; Kasmawati
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 13 No 2 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jk886946

Abstract

The use of fiduciary guarantees in Sharia-based consumer financing raises legal issues concerning debtor protection, particularly regarding justice, legal certainty, and execution mechanisms. Juridically, fiduciary guarantees function as instruments for creditor protection; therefore, debtor protection does not arise from the guarantee itself but from legal regulations and limitations on its execution. This study aims to analyze debtor legal protection in Sharia-based consumer financing utilizing fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of fiduciary guarantees has not fully ensured debtor protection, especially in execution practices. From the perspective of Islamic economic law, such practices potentially contradict the principles of justice, the prohibition of oppression (ẓulm), and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, the application of fiduciary guarantees in Sharia financing must be harmonized with the principles of rahn, the nature of Sharia contracts, as well as DSN-MUI fatwas and Sharia financial regulations issued by the Financial Services Authority.
Co-Authors Ade Firmansyah Aisyah Muda Cemerlang Andika, Hasyim Trio Bayu Sujadmiko, Bayu Deni Achmad Depri Liber Sonata Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Efendia, Malicia Elly Nurlaili Engelica, Naomi Erwin Kurniawan Fakih, M Fazry Maulana Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja, FX Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu Ramadhan I Gede AB Wiranata Kania Salsa Nabila Kasmawati M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Maulana, Akmal Maya Shafira Mieke Yustia Ayu Ratna Sari Mieke Yustia Sari Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Akib Muhammad Fazry Maulana Muhammad Havez Muhammad Lutfhi Dharmawan Mustika, Dora Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Novia Safitri Nunung Rodliyah Pandu Apriliansyah Pratama, Alandra Pratiwi, Charine Alya Primadi, Lingga Putri Risti Afrilianes Radliyah, Nunung Ramdani, Jefri Restya Amanda Putri Rio Aditya Nugraha Ristyana Maysha Dewi Rohaini Rohaini Rohaini S, Sepriyadi Adhan Salim, Marsela Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sepriyadi Adhan S Siti Nurhasanah Sunaryo surya prameswari, regita Syamsiar, Syamsiar Trijaya, M. Wendy Widia Asih, Dewa Ayu Putu Wijaya, Chessya Tivani Yatini Yatini Yatini, Yatini Yennie Agustin MR Yusdiyanto