Claim Missing Document
Check
Articles

Desain Pedoman Praktikum Berbasis Experiental Learning Menggunakan Multimedia Digital di Era Kampus Merdeka Harta, Ridho; Diana, Bambang Agus; Susanti, Elisa; Utami, Sawitri Budi
Lembaran Ilmu Kependidikan Vol 51, No 1 (2022): April: Technology and Innovation in Education, Leadership, Policy, and Educatio
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lik.v51i1.36900

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk menghasilkan desain pedoman praktikum berbasis experiental learning menggunakan multimedia digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan elaborasi dari konsep experiental learning, komponen praktikum, desain multimedia, dan media digital. Metode yang digunakan adalah evaluation research dengan analisis  deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah dalam menghasilkan pedoman praktikum meliputi: 1) Menentukan tujuan pembelajaran dan level kompetensi, yang akan menentukan task design dan desain multimedia. 2) Menentukan konten pedoman praktikum yang meliputi task design, task presentation, management, dan responses. 3) Menentukan desain multimedia, dan 4) Menentukan rancangan proses pembelajaran praktikum dengan menggunakan media digital. Penelitian ini menghasilkan pedoman praktikum kebijakan publik dalam bentuk tertulis dan video (audiovisual dan instructional video). Pedoman dirancang untuk tutorial pada online learning (asynchronous online learning, synchronous online learning, web-enhanced) dan mobile learning. Hasil uji terhadap pedoman menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman mahasiswa. Terdapat tanggapan positif bahwa pedoman dinilai sangat jelas dan mudah dipahami. Hal lain yang diperoleh dari tulisan ini adalah harapan mahasiswa mengenai interaksi dalam pembelajaran. Pengalaman belajar diperoleh dari interaksi yang terjadi dalam pembelajaran experiental dan digital.
Electronic Goods/Services Procurement Policy Implementation at the Ministry of Energy and Mineral Resources Nova Magdalena Ginting; Herijanto Bekti; Sawitri Budi Utami
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i1.46332

Abstract

The government institution responsible for managing energy and mineral resources in Indonesia is the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). In carrying out its responsibilities, the MEMR procures goods/services to support its operational activities. To ensure transparency, accountability, and effectiveness in using the state budget, crucial to research the effective implementation of electronic procurement of goods and services in the MEMR. This research examines how the MEMR has implemented electronic procurement of goods and services. Based on the literature review, similar research has yet to be conducted. The research methodology used is qualitative descriptive. The findings of this study demonstrate that the MEMR's e-procurement policy has been successfully implemented. However, several things become input from researchers, namely that the MEMR is serious about improving the standards and maturity of e-procurement services; improving a professional work culture with integrity and optimizing the use of information technology in e-procurement; increasing communication with Government Goods/Services Policy Agency, and in order to have good legal standing in strengthening the procurement of goods and services in Indonesia, it is necessary to encourage the creation of a legal basis for goods and services procurement regulations in the form of laws.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN EKORIPARIAN SUNGAI CILIWUNG DI KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR Muhammad Irfan Maulana; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37150

Abstract

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
INOVASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) STUDI PADA KELOMPOK WANITA TANI KENCANA ARUM DAN KELOMPOK WANITA TANI SADANG SERANG Siti Fitrianie; R Ira Irawati; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45063

Abstract

This study explains the success factors of innovation through Sustainable Food Courts (P2L) activities in the Kencana Arum and Sadang Serang Women Farmers Group which still lacks in training and guidance. The purpose of this study was to determine the dominant factors that influence the success of innovation in the Kencana Arum Farmer Women's Group and the Sadang Serang Women's Farmer Group. The theory used by researchers in this study is the theory of critical success factors of innovation proposed by Anggadwita and Dwanto (2013), which suggests that the determinants of innovation success are Leadership, Organization, Risk Management Human Resources, Technology. This study uses quantitative research methods with a sample of 40 people including the Kencana Arum Women Farmers Group 30 people and the Sadang Serang Women Farmers Group 10 people, using descriptive data processing, validity testing, reliability testing, and t test to determine the effect of the independent variable (X) to the dependent (Y). The results of this study are, the dominant factor that affects the success of innovation in the use of yard land through sustainable food yard activities in the Kencana Arum Farmer Women's Group is Risk Management. Meanwhile, the Sadang Serang Women Farmers Group is an organization. From the research that has been done, suggestions that can be given for the success of innovation are to improve communication between extension workers and group members, as well as increase socialization, training and development in carrying out sustainable food yard activities to suit the objectives. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor keberhasilan inovasi melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kelompok Wanita Tani Kencana Arum dan Sadang Serang yang masih memiliki kekurangan dalam pelatihan dan bimbingan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan inovasi di Kelompok Wanita Tani Kencana Arum dan Kelompok Wanita Tani Sadang Serang. Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu teori faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi yang dikemukakan oleh Anggadwita dan Dhewanto (2013), yang mengemukakan bahwa faktor penentu keberhasilan inovasi yaitu Kepemimpinan, Organisasi, Sumber Daya Manusia Manajemen Resiko, Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 40 orang diantaranya Kelompok Wanita Tani Kencana Arum 30 orang dan Kelompok Wanita Tani Sadang Serang 10 orang, dengan menggunakan pengolahan data deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y). Hasil dari penelitian ini adalah, Faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegitaan pekarangan pangan lestari pada Kelompok Wanita Tani Kencana Arum adalah Manajemen Resiko.  Sedangkan pada Kelompok Wanita Tani Sadang Serang adalah organisasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk keberhasilan inovasi adalah dengan melakukan perbaikan komunikasi anatara penyuluh dan anggota kelompok, serta meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan dalam menjalankan kegiatan P2L agar sesuai dengan tujuan.
STRATEGI TEKNOLOGI INOVASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI WA (PANDAWA) DI KABUPATEN BANDUNG Muhammad Rizki Mulyanudin; Sawitri Budi Utami; Hilman Abdul Halim
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45139

Abstract

This research is entitled "Innovation Technology Strategy for Population Document Registration Policy Through WA (Pandawa) in Bandung Regency". To be able to understand the Pandawa policy innovation technology strategy, the author uses the theory of Jean Eric Aubert who says to be able to succeed in a policy innovation, a technology strategy is needed which consists of selecting the technology used and its use in disseminating the diffusion of information to the public. The results show that the Pandawa policy innovation technology strategy has not run optimally. This is because the use of the Whatsapp application is not in accordance with the needs of the Bandung Regency community. The author's suggestion so that Pandawa policy innovation can achieve the desired goal is to review the use of Whatsapp in the service of population documents. Will Whatsapp continue to be used or reduce the types of existing services and use other technologies such as websites and applications. Penelitian ini berjudul “Strategi Teknologi Inovasi Kebijakan Pendaftaran Dokumen Kependudukan Melalui WA (Pandawa) di Kabupaten Bandung”. Untuk dapat memahami strategi teknologi inovasi kebijakan Pandawa penulis menggunakan teori dari Jean Eric Aubert yang mengatakan untuk dapat mensukseskan sebuah inovasi kebijakan diperlukan strategi teknologi yang terdiri dari pemilihan teknologi yang digunakan dan penggunaannya dalam melakukan diseminasi difusi informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan strategi teknologi inovasi kebijakan Pandawa belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan penggunaan aplikasi Whatsapp kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Kabupaten Bandung. Saran penulis agar inovasi kebijakan Pandawa dapat mencapai tujuan yang diinginkan adalah meninjau ulang penggunaan Whatsapp dalam pelayanan dokumen kependudukan. Apakah Whatsapp akan tetap digunakan ataukah mengurangi jenis layanan yang ada dan menggunakan teknologi lain misalnya website dan aplikasi. 
KAPASITAS PERUM PERHUTANI KPH BANDUNG SELATAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN (Studi di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat) Siti Nurbaiti; Sawitri Budi Utami; Imanudin Kudus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38132

Abstract

ABSTRACTManaging Forest Resources in a sustainable manner is a manifestation of one of the visions of Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. In managing forest resources, Perum Perhutani KPH Bandung Selatan is responsible for forest destruction in the upstream Citarum. The organizational capacity will support the performance of KPH Bandung Selatan in achieving these goals. The researcher used Horton's theory of organizational capacity as the main theory. According to Horton, organizational capacity includes five aspects, namely: (1) Human Resources, (2) Infrastructure, technology and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, (5) networking and linkages. This study aims to assess the organizational capacity of the KPH Bandung Selatan which originated from the forest issue in the Upper Citarum. This research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that in managing forest resources by KPH Bandung Selatan, not all HR staff receive training, training is not based on the needs at the KPH level. The performance appraisal system is more targeted at employees who get sap production above the company's target. Facilities and availability of infrastructure and technology are prioritized for pine resin production forests, as well as financial resources obtained from the management of pine sap production forests. And in financial management, KPH Bandung Selatan do not have a complete financial management system. Because financial management is carried out at the central Perhutani Corporation. In the network of organizational cooperation, KPH have not been able to equalize perceptions within their internals. In the end, this study recommends that the Central Perhutani Corporation give greater autonomy to forestry managers at the KPH level to more effectively manage their own budget resources. KPH Bandung Selatan can involve stakeholders in program planning and review to get input in decision making. In addition, to improve HR capabilities, KPH can carry out staff development planning, map capabilities according to their respective competencies, and provide rewards to employees who excel in their respective fields. ABSTRAK Mengelola Sumber Daya Hutan secara lestari merupakan sebagai wujud salah satu visi dari Perum perhutani KPH Bandung Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan bertanggung jawab atas kerusakan hutan di hulu citarum. Kapasitas organisasi akan mendukung kinerja KPH Bandung Selatan dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi oleh Horton sebagai teori utama. Menurut Horton kapasitas organisasi mencakup lima aspek yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) program dan manajemen proses, (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi KPH Bandung Selatan yang bermula dari isu hutan di Citarum Hulu. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola sumber daya hutan oleh KPH Bandung Selatan, tidak semua staf SDM mendapatkan pelatihan, pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di tingkat KPH. Sistem penilaian kinerja lebih ditargetkan kepada karyawan yang mendapatkan produksi getah diatas target perusahaan. Fasilitas dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi diutamakan untuk hutan produksi getah pinus, begitupun dengan sumber daya keuangan yang didapatkan dari hasil pengelolaan hutan produksi getah pinus. Dan dalam pengelolaan keuangannya, KPH tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang utuh. Karena pengelolaan keuangan dilakukan di perum perhutani pusat. Dalam jariangan kerjasama organisasi, KPH belum mampu menyamakan persepsi didalam internalnya. Pada akhirnya penelitian ini merekomendasikan bahwa Perum perhutani Pusat memberikan otonomi yang lebih besar kepada pengelola kehutanan tingkat KPH untuk menjalankan pengelolaan sumber anggarannya sendiri dengan lebih efektif. KPH Bandung Selatan dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan peninjauan program untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas SDM KPH dapat melakukan perencanaan pengembangan staff, memetakan kemampuan sesuai dengan kompetensi masing-masing, memberikan reward kepada karyawan berprestasi pada bidang masing-masing. 
PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Pratiwi Pratiwi; Rita Myrna; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35044

Abstract

ABSTRACTThe extraction of mining minerals causes environmental damage carried out in protected areas, and the number of permits for these areas is increasing every year. In addition, there are still many illegal mines that are still operating. The purpose of this research is to find out and analyze how to control how the mining business control in West Bandung Regency is implemented. The author conducts an analysis using the control theory of Gareth R. Jones and Jennifer M. George, who suggest that there are four control measures, namely Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standards are not being achieved. The research method used is a research method with a qualitative approach, and data collection techniques are carried out using observation, interviews and documents. And to validate the author's data using source triangulation techniques. The results of this study indicate that the control of the mining business in the West Bandung Regency has not run effectively and efficiently. This can be seen from field inspections that have not been carried out on all mining companies; there are still violations contrary to existing standards. Then in taking action, if there are violations, there is no firm action such as giving fines to determining business actors.  ABSTRAKTerjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan bahan galian tambang yang dilakukan di Kawasan lindung dan jumlah izin untuk Kawasan tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu masih banyaknya tambang ilegal yang masih saja beroperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengendalian bagaimana pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung barat dilaksanakan. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu Establish the standars of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standars is not being achieved. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan efektif dan efisien. . Hal tersebut dilihat dari  pemeriksaan lapangan yang belum dilakukan terhadap seluruh  perusahaan tambang, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan standar yang ada, Kemudian dalam melakukan penindakan apabila terdapat pelanggaran Belum adanya tindakan secara tegas seperti pemberian denda untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha pertambangan.   
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI Arshella Prasetya Jati; Sawitri Budi Utami; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41280

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of street children who have increased every year and the presence of disturbing street children also disturbs the community in Bekasi City. To reduce the number and restore the social function of street children, the Agency of Social Service of Bekasi City held a Service and Rehabilitation Program for Street Children. However, after this program was implemented, street children still returned to the streets and did not behave in accordance with the prevailing social values and norms. The author sees a problem in evaluating the service and rehabilitation program for street children. The purpose of this study was to find out and analyze how to evaluate the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City. By using the theory, namely the five steps of implementing program evaluation according to Debra J. Holden and Marc A. Zimmerman (2012), namely Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, and Focus the Evaluation. The method in this study uses qualitative research methods. The results showed that the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City had not gone well, because the evaluation of the program had not been informative in delivering the evaluation results and had not shown the efficient progress of the program, so it was not in accordance with the five steps of implementing the program evaluation. Then, problems are still found in the program facilities and infrastructure that cannot be used optimally and there are still shortcomings. The design of the program evaluation planning matrix has not yet been compiled and has not involved stakeholders and program sponsors in the evaluation process. In addition, the priority of the types of questions in the evaluation focus has not been determined. The evaluation report of the service and rehabilitation of street children also has not conveyed the overall problems of each activity in the program. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena anak jalanan yang mengalami peningkatan tiap tahun dan kehadiran anak jalanan yang meresahkan juga mengganggu masyarakat di Kota Bekasi. Untuk menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan, Dinas Sosial Kota Bekasi mengadakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan. Namun, setelah program ini diterapkan anak jalanan masih kembali ke jalan dan belum berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Penulis melihat adanya permasalahan dalam evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori yaitu lima langkah pelaksanaan evaluasi program menurut Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman (2012) yaitu Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, dan Focus the Evaluation. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, dikarenakan evaluasi program tersebut belum informatif dalam penyampaian hasil evaluasi serta belum menunjukkan kemajuan efisien program, sehingga belum sesuai dengan lima langkah pelaksanaan evaluasi program tersebut. Kemudian, masih ditemukannya permasalahan pada sarana dan prasarana program belum dapat digunakan secara maksimal dan masih terdapat kekurangan. Rancangan matriks perencanaan evaluasi program belum tersusun dan belum melibatkan para pemangku kepentingan serta sponsor program dalam proses evaluasi. Selain itu, belum ditentukan prioritas jenis pertanyaan dalam fokus evaluasi. Laporan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan juga belum menyampaikan secara keseluruhan permasalahan dari setiap kegiatan dalam program.
KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DI PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 Dhea Aulia Arsya; Entang Adhy Muchtar; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41288

Abstract

This research is based on the problem of public information provision by the Bogor City Government in 2020 has not been maximally carried out. This is caused by problems related to communication between the Bogor City Government in providing public information. The purpose of this study is to analyze the communication process between organizations in the Bogor City Government in providing public information in 2020. The author analyzes the research by using the theory of Inter-organizational Communication from Liu Wenwen and Liao Balyu, which suggests that there are four dimensions in inter-organizational communication; Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. The research method in this research is qualitative research method that aims to analyze the inter-organizational communication process of Bogor City Government in the context of providing public information. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews, observation, and documentation studies. To test the validity of the data, the author uses a source triangulation technique. The results of this study indicate that the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu has not been running effectively. This can be seen from the implementation of public information providers, who have not fully committed to communicating. In addition, the participation and active participation of the PPID Pembantu was not optimal when the online communication forum took place. Then, the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu depends on the existing situation. There are still obstacles to adapting and limitations in carrying out joint activities during the pandemic. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyediaan informasi publik di Kota Bogor pada tahun 2020 yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masalah terkait komunikasi yang dilakukan antar Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses komunikasi antar organisasi di Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik tahun 2020. Penulis melakukan analisis dengan teori Inter Organizational Communication dari Liu Wenwen dan Liao Balyu, yang mengemukakan terdapat empat dimensi dalam komunikasi antar organisasi yaitu Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi organisasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penyediaan informasi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilihat dari pelaksana penyedia informasi publik yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu belum sepenuhnya memiliki komitmen dalam berkomunikasi. Selain itu, keikutsertaan serta partisipasi aktif  dari PPID Pembantu belum optimal pada saat forum komunikasi secara online berlangsung. Kemudian, komunikasi yang dilakukan oleh PPID Utama dengan PPID Pembantu bergantung pada situasi yang ada saja. Masih terdapat hambatan untuk beradaptasi dan keterbatasan dalam melakukan kegiatan bersama saat pandemi.
KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KREATIF DI KOTA BANDUNG STUDI PADA BANDUNG CREATIVE BELT SEKTOR CIGADUNG Nurul Khaerul Rahman; Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35033

Abstract

ABSTRACTThis study describes collaboration in the development of creative tourism in the city of Bandung. The development of the Bandung Creative Belt area in the Cigadung sector was motivated by the need to improve the local economy sustainably by utilizing the creative economy's potential. The implementation of the development of the Cigadung Creative Belt involves stakeholders consisting of government, business, academic, community stakeholders, and the media or known as the Penta Helix. To realize the Cigadung Creative Belt as a creative tourism destination that is sustainable and competitive and contributes significantly to economic development, the synergistic collaboration between stakeholders is needed. This study discusses collaboration through 6 dimensions/stages Huxham and Vangen (1996). This study has six dimensions: managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, and determination, commitment, and stamina. The research method used is qualitative. Data as study material was obtained through field observations, literature studies, and interviews (Cresswell, 2010). The implementation of collaboration in the development of the Bandung Creative Belt in the Cigadung sector has not heeded essential aspects in the collaboration process such as the existence of inequality in each collaboration actor, the power of several collaboration actors who are still too dominant, determination and commitment the collaboration actors are not yet optimal. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bandung. Pengembangan kawasan Bandung Creative Belt sektor Cigadung tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Pelaksanaan pengembangan Cigadung Creative Belt melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media atau dikenal sebagai Penta Helix. Untuk mewujudkan Cigadung Creative Belt sebagai destinasi pariwisata kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang sinergis diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini membahas mengenai kolaborasi melalui 6 dimensi/tahapan Huxham dan Vangen (1996). Terdapat enam dimensi yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, dan determinantion, commitment, and stamina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data sebagai bahan kajian diperoleh melalui observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara (Cresswell, 2010). Pelaksanaan kolaborasi pada pengembangan Bandung Creative Belt sektor Cigadung ini belum mengindahkan aspek-aspek penting dalam proses kolaborasi seperti masih adanya ketidaksetaraan (equality) pada tiap aktor kolaborasi, adanya kekuatan (power) dari beberapa aktor kolaborasi yang masih terlalu dominan, determinasi dan komitmen (determination and commitment) para aktor kolaborasi yang belum optimal.