Claim Missing Document
Check
Articles

Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Citra Dian Ayu Puspita; Sawitri Budi Utami
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 16 No. 2 (2024): Special Issue
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v16i2.718

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktercapaian realisasi anggaran belanja pegawai BPBUMD Provinsi DKI Jakarta pada 2020-2023, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Faktor penyebabnya meliputi perubahan jumlah pegawai yang tidak terduga, keterlambatan administrasi, serta revisi kebijakan fiskal yang berdampak pada pengalokasian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran belanja pegawai melalui enam tahapan utama. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam tahap pengolahan data, penyusunan anggaran definitif, dan sosialisasi anggaran. Ketidaktepatan proyeksi pegawai, perubahan kebijakan pajak, serta gangguan sistem Smart Planning Budgeting menyebabkan keterlambatan. Selain itu, keterlambatan data listing dari BPKD menghambat pencairan anggaran. Diperlukan perbaikan dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, serta sistem perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan.
KAPASITAS ORGANISASI BADAN GIZI NASIONAL: PILAR BARU TATA KELOLA GIZI DI INDONESIA Yusuf, Farida Nuraeni; Miftah, Ahmad Zaini; Utami, Sawitri Budi; Yusuf, Ningrum Fauziah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 2 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i2.67718

Abstract

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan reformasi kelembagaan strategis untuk memperkuat tata kelola kebijakan gizi nasional yang sebelumnya ditandai oleh fragmentasi aktor dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas organisasi BGN serta implikasinya terhadap kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan gizi berskala nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis konten dokumen kebijakan resmi dan literatur akademik, dengan menerapkan kerangka kapasitas organisasi untuk menilai kesenjangan antara kapasitas kelembagaan formal dan kapasitas implementasi aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa BGN memiliki kapasitas potensial yang kuat secara de jure, didukung oleh mandat politik, kewenangan regulatif, dan sumber daya terpusat. Namun, efektivitas implementasi MBG masih menghadapi keterbatasan pada level operasional, terutama terkait koordinasi lintas sektor, kesiapan logistik, transfer pengetahuan, dan kapasitas adaptif pelaksana di daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan lembaga sentralistik tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas implementasi tanpa penguatan koordinasi horizontal dan pembelajaran organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang BGN sangat bergantung pada kemampuannya mentransformasi kapasitas formal dan modal politik menjadi kapasitas operasional yang adaptif dan terintegrasi. The establishment of the National Nutrition Agency (BGN) through Presidential Regulation No. 83 of 2024 represents a strategic institutional reform aimed at strengthening national nutrition policy governance, which had previously been characterized by fragmented actors and weak cross-sectoral coordination. This study examines the organizational capacity of BGN and its implications for the state’s ability to implement large-scale nutrition policies, particularly the Free Nutritious Meals (MBG) program. Using a qualitative descriptive-analytical approach, the study employs content analysis of official policy documents and academic literature, applying an organizational capacity framework to assess the gap between formal institutional capacity and actual implementation capacity. The findings indicate that (BGN) possesses strong de jure capacity, supported by political mandate, regulatory authority, and centralized resources. However, the effectiveness of MBG implementation remains constrained at the operational level, particularly in terms of cross-sectoral coordination, logistical readiness, knowledge transfer, and the adaptive capacity of local implementers. These findings demonstrate that the establishment of a centralized institution does not automatically enhance implementation capacity without strengthened horizontal coordination and organizational learning. The study concludes that the long-term success of BGN depends on its ability to transform formal capacity and political capital into adaptive and integrated operational capacity. 
INTERNALIZATION OF MAPALUS LOCAL WISDOM IN PUBLIC HIGHER EDUCATION BUREAUCRACY: A STUDY ON UNIMA EDUCATIONAL PERSONNEL Kansil, Fabiola Tirsa; Sumaryana, Asep; Utami, Sawitri Budi
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1278

Abstract

In the discipline of Public Administration, which increasingly acknowledges the crucial role of local wisdom in building responsive governance, this research aims to investigate the process of internalizing the local wisdom value of Mapalus among academic staff at Manado State University, a public higher education institution, with implication for public organizational governance. Using qualitative approach, this study analyzes value communication, cultural understanding, and reinforcemenet mechanisms within the bureaucratic context, through in-depth interviews, observation, and document studies. The findings indicate that Mapalus internalization is strongly supported by cultural foundations and leadership legitimacy, but value communication is informal, and reinforcement mechanisms are dominated by civil servant discipline and external incentives rather than specific Mapalus values. Consequently, Mapalus exist as a personal social ethos but has not been fully institutionally embedded in UNIMA’s work system. This study implies the importance of developing an adaptive value internalization framework for human resources policies and public bureaucratic cultural reforms strategies.