Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Diktum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Badamai Law Journal Jurisprudentie Unram Law Review Jurnal Akta Justitia et Pax Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Journal on Education TAHKIM Literasi Hukum Jurnal Yuridis DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Dialogia Iuridica Jurnal Restorative Justice Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa ADIL : Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Christian Humaniora Paulus Law Journal Supremasi Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Presumption of Law Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Research Fair Unisri Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum JURNAL PANAH KEADILAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Rampai Jurnal Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS) Adil Indonesia Journal
Hartanto Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
MORAL DALAM BISNIS KORPORASI YANG BERAKIBAT TINDAK PIDANA Hartanto, Hartanto
TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i1.6975

Abstract

Penelitian ini mengkaji kompleksitas pidana dalam dunia bisnis dengan fokus pada permasalahan penipuan bisnis, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan pemahaman mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam menangani penipuan bisnis, analisis literatur mengarah pada upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan, menyoroti perlunya tata kelola yang kuat dan pengawasan yang lebih efektif. Pencucian uang, sebagai tantangan global, dianalisis melalui literatur untuk mengidentifikasi kerangka regulasi yang diperlukan dan strategi kolaboratif lintas-batas. Pada sisi pelanggaran HKI, studi literatur membahas isu-isu hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks bisnis. Analisis ini membantu mengidentifikasi kebijakan perlindungan yang dapat diterapkan untuk mendukung inovasi dan kreativitas tanpa mengesampingkan aspek hukum. Keseluruhan, penelitian ini menyajikan landasan teoritis dan pemahaman konseptual mengenai permasalahan pidana dalam dunia bisnis. Implikasi temuan literatur ini dapat membantu merumuskan langkah-langkah praktis dan kebijakan untuk memitigasi risiko pidana dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas.
FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026 Hartanto, Hartanto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12161

Abstract

Perjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidnaa (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda akibat berbagai demo penolakan, namun itu merupakan dinamisasi demokrasi dibidang hukum. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pengaturan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai keIndonesiaan, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh bangsa. Beberapa perubahan yang muncul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah masukannya nilai-nilai Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, nilai kesimbangan, dan hak asasi manusia. Dalam konsep pemidanaan juga telah bergeser dari konsep retributif diwujudkan dengan alternatif pemidanaan yang lebih beragam. Pemahaman terhadap filosofis maupun teknis penerapan KUHP yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk segera mempersiapkan diri sebagai garda terdepan untuk melaksanakan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalh yuridis normatif terkait KUHP.  Aparat penegak Hukum harus menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law/adat), antara nasional dan universal, serta antara HAM dan kewajiban asasi. Perlunya sosialisasi maupun penyesuaian peraturan perundang-undang dalam lingkup Kepolisian. Mengantisipasi potensi tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem hukum dalam bidang pidana di Indonesia, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan.
Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia Hartanto, Hartanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.210

Abstract

The development of science and technology will make it easier for people to carry out various activities, and on the other hand this is also used by criminals. Fraud is a crime that has existed since time immemorial (conventional) which is regulated in the Criminal Code, but along with the times, fraudsters also facilitate and improve actions using electronic technology (online) which has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. Research describes that crimes that are actually conventional, but when using electronic devices will turn into complex crimes, specifically their spreadability and speed, this is then regulated in a special criminal realm, namely the law on ITE. The method used is normative juridical and the results of the study show that the development of crime is inseparable from the behavior factors of the victim and the environment, then requires adequate countermeasures from law enforcement, namely the Police as a state tool to protect citizens. Examples of fraud cases were added to complement this study.
Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Dianawati Lega; Hartanto
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2404

Abstract

The Education Budget has been allocated at least 20%, but education issues remain an interesting study, one of which is the issue of educational equity related to inequality in Indonesia. This research is to examine the condition of education which still creates social inequality and how the Government's responsibility in it. Education is a container that facilitates what is meant by educating and developing one's potential. Gaps in social inequality are a form of inequality or unequal opportunities to access resources that occur in a society. The research method uses a normative juridical approach to examine the role of government in education Based on the 1945 Constitution Article 31 paragraph (2) and paragraph (4) concerning education and culture. The analysis shows that there are several factors that cause social inequality in education, namely; economic factors, geographic location and conditions, government constraints in equal distribution of education, lack of quality human resources, and in the future efforts must always be made to equalize education Abstrak Anggaran Pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20%, namun permasalahan pendidikan tetap menjadi kajian yang menarik, salah satunya pada permasalahan pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan kesenjangan di Indonesia. Penelitian ini guna mengkaji kondisi pendidikan yang masih menimbulkan kesenjangan sosial dan bagaimana tanggungjawab Pemerintah didalamnya. Pendidikan adalah salah satu wadah yang memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud adalah Mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Celah kesenjangan sosial adalah suatu bentuk ketimpangan ataupun ketidaksamaan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode Penelitian dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif menelaah peran pemerintah dalam pendidikan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) tentang pendidikan dan kebudayaan. Analisis menunjukkan terdapat beberapa faktor yang yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dalam pendidikan yaitu; faktor ekonomi, letak dan kondisi geografis, kendala-kendala pemerintah dalam pemerataan pendidikan, kurangnya SDM yang berkualitas, dan dimasa depan senantiasa harus dilakukan upaya-upaya memeratakan pendidikan.
The Principle of Audi et Alteram Partem in the Process of Proof in Criminal Cases (Analysis of Decision No. 123/PID.B/2022/PN YYK Hartanto, Hartanto; Susanto, Susanto; Alimpeev, Daniil
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i2.26079

Abstract

This research examines the application of the audi et alteram partem principle by the panel of judges in case Number 123/Pid.B/2022/PN Yyk, focusing on how it influenced the judicial decision-making process. The audi et alteram partem principle, which ensures that both parties in a trial have an equal opportunity to present their arguments and evidence, is central to ensuring justice and fairness in legal proceedings. However, this study finds that the principle was not fully applied in this case, leading to an imbalance in the trial. The research combines normative and empirical methods, including interviews and literature reviews, to explore whether the evidence presented was adequately considered according to the Criminal Procedure Law. Findings suggest that the judges' failure to properly apply this principle resulted in a decision that did not meet the required standard of balance or fairness, ultimately weakening the defendant's position. This research highlights the urgent need for judicial reforms to strengthen adherence to procedural fairness, ensuring that legal decisions reflect the facts of the case and the fundamental principles of justice. The study contributes to the broader understanding of how judicial practices affect the fairness of criminal trials in Indonesia, offering recommendations for improving the application of legal principles in future cases.
PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas) : THE ROLE OF SOCIOLOGY OF LAW IN SOCIETY (Compliance with Traffic Rules) Hartanto, Hartanto; Suyatno, Suyatno; Syakdiah, Syakdiah; Kurniyati, Nany Noor
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.344

Abstract

Indonesia mengenal hukum adat atau yang secara umum disebut living law, yang berfokus pada penerapannya di masyarakat, dan penerapan hukum erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif dengan perspektif sosiologi hukum yang bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Sosiologi hukum memiliki banyak instrumen, untuk mengantarkan pemahaman masyarakat maupun penegak hukum tentang perlunya mentaati peraturan hukum, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin mengalami musibah yaitu kecelakaan lalu-lintas. Pengaturan hukum dalam lalu linta  tetap mengacu pemahaman hukum umum, yaitu peristiwa hukum yang merugikan seseorang, maka menimbulkan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian.  Maka didapati bahwa sosiologi hukum tidak dapat menghindarkan kewajiban pemenuhan terhadap penegakan hukum yang berkepastian; hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaann/ kepatuhan hukum).
Aspek Moralitas Dalam Politik di Indonesia Chrisjanto, Edy; Edginio, Carolus Evan Putra; Hartanto, Hartanto
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i1.5930

Abstract

Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Saputri, Devita; Hartanto, Hartanto
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3755

Abstract

The law against corruption is one of the main priorities in Indonesia. Article 40 of Law. No. 19 of 2019 authorizes the Corruption Eradication Commission (KPK) to stop investigations that are not completed within two years by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3). This study aims to analyse the impact of the implementation of Article 40 on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, the results of the study show that this provision provides legal certainty, but also creates a dilemma in resolving complex corruption cases. Technical obstacles, limited resources, and the potential for misuse of regulations are significant challenges in the implementation of Article 40. This study recommends the need for policy evaluation and revision to support efforts to eradicate corruption effectively without sacrificing the principle of justice
Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing Lega, Dianawati; Hartanto, Hartanto
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.34873

Abstract

There are many things that encourage the acceptance of foreign nationals in Indonesia, for example it can be influenced by the development of business cooperation, marital relations, natural and non-natural disasters so that they look for a safe place, and continue their education. The presence of foreign nationals can also give rise to new crimes due to cultural deviations both in positive law and customary law. This research aims to examine the emergence of massive new crimes and how positive law and customary law view them in dealing with the resolution process. Positive law is often called ius constitutum, which means positive law currently in force in Indonesia, while customary law is law that is owned by members of the community and is based on custom and does not have written rules. The gap in the presence of new crimes is a form of cultural (custom) damage that has the potential to develop into damage to positive law and local society. The research method uses a normative juridical approach to examine the law based on Article 26 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, based on local customary law which originates from community habits and is linked to the theory of cultural deviation. The research results show that cultural deviations give rise to new crimes, and there is no positive law provided to regulate crimes that arise as a result of cultural differences, so that most crimes no matter how big are committed by foreign nationals (WNA) only receive customary sanctions. ABSTRAK Banyak hal yang mendorong adanya penerimaan warga negara asing di Indonesia, sebagai contoh dapat dipengaruhi adanya Pembangunan kerja sama  bisnis, hubungan perkawinan, adanya bencana alam maupun non alam sehingga mencari tempat yang aman, dan melanjutkan Pendidikan. Kehadiran warga negara asing  tidak luput dapat melahirkan kejahatan baru karena adanya penyimpangan budaya baik secara hukum Positif maupun secara hukum adat. Penelitian ini guna mengkaji lahirnya kejahatan baru yang masif dan bagaimana tanggung jawab pidana dalam hukum Positif dan Hukum adat dalam menghadapi proses penyelesaiannya. Hukum positif yang sering disebut ius constitutum yang berarti hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia sedangkan Hukum adat hukum yang dimiliki warga masyarakat dan bersumber pada kebiasaan dan tidak memiliki aturan yang tertulis. Celah hadirnya kejahatan baru adalah suatu bentuk kerusakan budaya (adat) yang berpotensi berkembang menjadi kerusakan hukum posistif dan masyarakat setempat. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menelaah secara hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, UU. No. 39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berdasarkan Hukum adat Setempat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dikaitkan dengan teori penyimpangan budaya, dan didasari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menujukan bahwa penyimpangan budaya melahirkan kejahatan baru, dan belum ada hukum positif yang disediakan untuk mengatur kejahatan yang timbul akibat perbedaan budaya, sehingga kebanyakan kejahatan sebesar apapun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebatas mendapat sanksi secara adat. Maka kedepannya harus dipertimbangkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur pengaturan dalam hukum positif, namun juga adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakar, sesuai dengan semangat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
DEVELOPMENT OF CYBERCRIME AND INDONESIAN CRIMINAL LAW Kadir, Syukron Abdul; Hartanto, Hartanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20731

Abstract

The advancement of information technology and technology has a positive impact, but can also be exploited by (cyber) criminals to carry out their evil intentions, with the potential to cause many victims and spread quickly. Crimes that use or are related to computers and the internet can make a place in cyberspace (computers/internet) a means to commit evil deeds, a target/target of crime, or a place to hide the proceeds of crime. The research method used is a normative research method with a descriptive model that examines aspects of legal regulations related to cybercrime and its development. The results of the study show that the development of computer crime today is not only limited to illegal access, and at a low level has disrupted social relations between communities with the type of defamation/hoax. Further development of the scope of crime and cybercrime requires sophisticated tools for law enforcement, as well as the professionalism of law enforcers. In addition to the criminal law system and imprisonment for cyber criminals, another alternative is restorative justice for low-level crimes. The government "needs to pay attention" to the development of crime in cyberspace, considering the acceleration of its development is very high
Co-Authors Ababil, Muhamad Afghan Agus Santoso Aida Dewi Alia Cahya Hakimi Alifah Herawati Alimpeev, Daniil Anwar Hidayatulloh, Bagus Arvita Hastarini Arvita Hastarini Bagus Anwar Hidayatulloh Bambang Tri Bawono Budiarto, Djoko Cahyono Cahyono Chrisjanto, Edy Cunduk Wasiati Dianawati Lega Dista Amelia Sontana Dista Amelia Sontana Djoko Budiarto Dwi Astuti Dwi Astuti Edginio, Carolus Evan Putra Edy Chrisjanto Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Erna Tri Rusmala Ratnawati Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Fifink Praiseda Alviolit Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Guru, Geronsius Arinto Hartanto Hyronimus Rhiti Jatmiko, sigit Kadir, Syukron Abdul Kelik Endro Suryono Kurniyati, Nany Noor Kusumawiranti, Retno Lega, Dianawati Linda Dewi Rahayu Malkhi, Yusuf Muhamad Rusdi Muhammad Dendy Alfariski Murdomo Murdomo Murdomo, Murdomo Nany Boor Kurniyati Nany Noor Kurniyati Nidya Tajsgoani Noferani, Rudad Nurahman, Adiansyah Praiseda , Fifink Alviolita Putri, Wulan Julianti Qorina Pangestika, Elza Rhiti, Hyronimus Rininta Rininta Rininta Rininta Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Said Munawar Said Munawar Samsul Bahri Saputri, Devita Sri Buwono, Sapto Wahyu Sudiyana Susanto Susanto Suyatno Suyatno Syafiqurrohman Syafiqurrohman Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan Triatmojo, Puguh Vicki Dwi Purnomo Vicki Dwi Purnomo Wahyandono, Matheas Prihargo Wahyuningtyas , Emy Wahyuningtyas, Emy Wantara Wantara Wilda Meutia Syafiina, Cut Yosa Pratikta, Fairus Yosua Richard Y