Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Diktum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Badamai Law Journal Jurisprudentie Unram Law Review Jurnal Akta Justitia et Pax Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat DE'RECHTSSTAAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Journal on Education TAHKIM Literasi Hukum Jurnal Yuridis DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Restorative Justice Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa ADIL : Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Christian Humaniora Paulus Law Journal Supremasi Hukum Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Presumption of Law Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Journal of Law, Administration, and Social Science Research Fair Unisri Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Hukum Pelita Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum JURNAL PANAH KEADILAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Fakta Hukum (JFH) SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Journal of Contemporary Law Studies Journal of Humanities and Social Studies Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS) Adil Indonesia Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hartanto
Faculty Of Law Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas) : THE ROLE OF SOCIOLOGY OF LAW IN SOCIETY (Compliance with Traffic Rules) Hartanto, Hartanto; Suyatno, Suyatno; Syakdiah, Syakdiah; Kurniyati, Nany Noor
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.344

Abstract

Indonesia mengenal hukum adat atau yang secara umum disebut living law, yang berfokus pada penerapannya di masyarakat, dan penerapan hukum erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif dengan perspektif sosiologi hukum yang bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Sosiologi hukum memiliki banyak instrumen, untuk mengantarkan pemahaman masyarakat maupun penegak hukum tentang perlunya mentaati peraturan hukum, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin mengalami musibah yaitu kecelakaan lalu-lintas. Pengaturan hukum dalam lalu linta  tetap mengacu pemahaman hukum umum, yaitu peristiwa hukum yang merugikan seseorang, maka menimbulkan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian.  Maka didapati bahwa sosiologi hukum tidak dapat menghindarkan kewajiban pemenuhan terhadap penegakan hukum yang berkepastian; hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaann/ kepatuhan hukum).
Aspek Moralitas Dalam Politik di Indonesia Chrisjanto, Edy; Edginio, Carolus Evan Putra; Hartanto, Hartanto
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i1.5930

Abstract

Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Saputri, Devita; Hartanto, Hartanto
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3755

Abstract

The law against corruption is one of the main priorities in Indonesia. Article 40 of Law. No. 19 of 2019 authorizes the Corruption Eradication Commission (KPK) to stop investigations that are not completed within two years by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3). This study aims to analyse the impact of the implementation of Article 40 on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, the results of the study show that this provision provides legal certainty, but also creates a dilemma in resolving complex corruption cases. Technical obstacles, limited resources, and the potential for misuse of regulations are significant challenges in the implementation of Article 40. This study recommends the need for policy evaluation and revision to support efforts to eradicate corruption effectively without sacrificing the principle of justice
Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing Lega, Dianawati; Hartanto, Hartanto
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.34873

Abstract

There are many things that encourage the acceptance of foreign nationals in Indonesia, for example it can be influenced by the development of business cooperation, marital relations, natural and non-natural disasters so that they look for a safe place, and continue their education. The presence of foreign nationals can also give rise to new crimes due to cultural deviations both in positive law and customary law. This research aims to examine the emergence of massive new crimes and how positive law and customary law view them in dealing with the resolution process. Positive law is often called ius constitutum, which means positive law currently in force in Indonesia, while customary law is law that is owned by members of the community and is based on custom and does not have written rules. The gap in the presence of new crimes is a form of cultural (custom) damage that has the potential to develop into damage to positive law and local society. The research method uses a normative juridical approach to examine the law based on Article 26 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, based on local customary law which originates from community habits and is linked to the theory of cultural deviation. The research results show that cultural deviations give rise to new crimes, and there is no positive law provided to regulate crimes that arise as a result of cultural differences, so that most crimes no matter how big are committed by foreign nationals (WNA) only receive customary sanctions. ABSTRAK Banyak hal yang mendorong adanya penerimaan warga negara asing di Indonesia, sebagai contoh dapat dipengaruhi adanya Pembangunan kerja sama  bisnis, hubungan perkawinan, adanya bencana alam maupun non alam sehingga mencari tempat yang aman, dan melanjutkan Pendidikan. Kehadiran warga negara asing  tidak luput dapat melahirkan kejahatan baru karena adanya penyimpangan budaya baik secara hukum Positif maupun secara hukum adat. Penelitian ini guna mengkaji lahirnya kejahatan baru yang masif dan bagaimana tanggung jawab pidana dalam hukum Positif dan Hukum adat dalam menghadapi proses penyelesaiannya. Hukum positif yang sering disebut ius constitutum yang berarti hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia sedangkan Hukum adat hukum yang dimiliki warga masyarakat dan bersumber pada kebiasaan dan tidak memiliki aturan yang tertulis. Celah hadirnya kejahatan baru adalah suatu bentuk kerusakan budaya (adat) yang berpotensi berkembang menjadi kerusakan hukum posistif dan masyarakat setempat. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menelaah secara hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, UU. No. 39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berdasarkan Hukum adat Setempat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dikaitkan dengan teori penyimpangan budaya, dan didasari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menujukan bahwa penyimpangan budaya melahirkan kejahatan baru, dan belum ada hukum positif yang disediakan untuk mengatur kejahatan yang timbul akibat perbedaan budaya, sehingga kebanyakan kejahatan sebesar apapun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebatas mendapat sanksi secara adat. Maka kedepannya harus dipertimbangkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur pengaturan dalam hukum positif, namun juga adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakar, sesuai dengan semangat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
DEVELOPMENT OF CYBERCRIME AND INDONESIAN CRIMINAL LAW Kadir, Syukron Abdul; Hartanto, Hartanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20731

Abstract

The advancement of information technology and technology has a positive impact, but can also be exploited by (cyber) criminals to carry out their evil intentions, with the potential to cause many victims and spread quickly. Crimes that use or are related to computers and the internet can make a place in cyberspace (computers/internet) a means to commit evil deeds, a target/target of crime, or a place to hide the proceeds of crime. The research method used is a normative research method with a descriptive model that examines aspects of legal regulations related to cybercrime and its development. The results of the study show that the development of computer crime today is not only limited to illegal access, and at a low level has disrupted social relations between communities with the type of defamation/hoax. Further development of the scope of crime and cybercrime requires sophisticated tools for law enforcement, as well as the professionalism of law enforcers. In addition to the criminal law system and imprisonment for cyber criminals, another alternative is restorative justice for low-level crimes. The government "needs to pay attention" to the development of crime in cyberspace, considering the acceleration of its development is very high
Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Hartanto, Hartanto; Nany Boor Kurniyati; Muhammad Dendy Alfariski; Muhamad Rusdi; Elza Qorina Pangestika
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/jtfscm39

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi merupakan keniscayaan dan menunjukkan tanda kemajuan, hal ini terjadi di seluruh belahan dunia; mensinergikan antara kegiatan manusia dengan teknologi informatika merupakan loncatan perkembangan teknologi bahkan peradaban. Jika kita cermati UU ITE ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang benar-benar persoalan informasi dan transaksi elektronik dan unsur pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP; secara khusus dalam penelitian ini terkait pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berpendapat bahwa, pertama:  penulis berpendapat saat ini belum efektif, namun seiring berjalannya waktu dan dalam konteks kecepatan penegak hukum untuk menegakkan hukum sudah memiliki progres yang baik, mengingat argumentasi bahwa hukum tidak harus mengatur sesuatu yang menjadi tujuan maksimal, tetapi setidaknya aturan untuk mencapai tujuan minimal, dikaitkan dengan mengikuti perkembangan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB BUMN/BUMD ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN (PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI) Hartanto; Sri Buwono, Sapto Wahyu
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.3583

Abstract

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang kegiatan perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, demikian amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan umum/ hajat hidup orang banyak dan daya saing global (PDB). Permasalahan yang melanda BUMN/BUMD adalah kerap ditemukannya tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan topik yang sangat menarik dibidang hukum dan pemerintahan, sedangkan asumsi penulis adalah korupsi merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan rakyat dan penghambat pembangunan, disisi lain acapkali juga pihak swasta atau yang berunsur swasta yang seolah menjadi tujuan penegakan hukum represif, sedangkan pejabat seringkali hanya yang muncul di media televisi atau media online. Dalam pelaksanaannya, BUMN sebagai salah satu subjek korporasi memiliki pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi. Berbagai pendapat tentang pengertian keuangan negara, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, disparitas putusan peradilan, ketidaktepatan konsep denda, sifat pidana formal maupun material dan label tindak pidana korupsi adalah “extra ordinary crime” dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan konsep yang berkepastian untuk menentukan posisi hukum keuangan dalam BUMN, dalam hal ini disistematikakan dengan BUMD dalam perspektif sumber dana dari pemerintah, apakah dipisahkan ataukah tercampur (menjadi unsur didalamnya), disisi lain pengisian pejabat BUMN/BUMD erat hubungannya dengan proses politik sehinga otomatis rentan bergesernya penegakan hukum dengan pengaruh politik. Terkait dengan modal yang disertakan oleh pemerintah kepada BUMN/BUMD maka perlu dipahami adanya keuangan negara yang dipisahkan, artinya uang negara tersebut berubah menjadi modal berupa saham yang merupakan milik negara (penyertaan saham perseroan).
EFEKTIVITAS SISTEM WHISTLEBLOWING DALAM MENCEGAH KORUPSI ANGGARAN DESA Hartanto, Hartanto; Putri, Wulan Julianti
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4452

Abstract

Desa merupakan kata yang menghantarkan sebagian kita kepada suatu daerah yang asri atau nyaman, namun di era sekarang mereka diberikan kesempatan untuk maju dan mandiri dengan mengelola keuangannya sendiri mendasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, dan periode jabatan kepala desa yang relatif lebih panjang sejak disahkan UU No 3 Tahun 2024. Tahun 2023 lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 68 triliun untuk pembangunan di tingkat desa, dengan rerata tiap desa mendapat lebih dari Rp 900 juta dari anggaran, namun setiap tahunnya justru angka korusi dana desa semakin naik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, yang mengkaitkan korupsi pada dana desa dengan whistleblowing system, kemudian untuk mengetahui efektivitasnya. Penelitian-penelitian yang ada menyatakan whistleblowing system cukup berpengaruh untuk mencegah korupsi bahkan mengungkapnya, namun disisi lain masih belum banyak masyarakat yang berani menjadi whistleblower, mengingat perlindungan hukumnya masih diragukan, sekalipun ada LPSK, bahkan penelitian diluar negeri menunjukkan fakta bahwa whistleblower cukup rentan mendapat balasan dari para koruptor dan jaringannya. Maka penulis berpendapat bahwa alternatif reward, maupun teknis pelaporan harus disederhanakan dan jaminan kerahasiaan pelapor harus lebih konkrit (tidak sebatas undang-undang).
Criminal Sanctions in Indonesian Taxation Law: Re-Evaluating Proportionality and Legal Certainty Hartanto, Hartanto; Wahyandono, Matheas Prihargo
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.12749

Abstract

  This study examines the implementation of criminal law policy within the field of taxation, with a particular emphasis on the application of the ultimum remedium principle and the implications of the repeal of Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). In this context, taxation is understood as an integral part of criminal legal policy and the enforcement of law concerning tax-related offences that carry criminal consequences. The study aims to provide policy recommendations for relevant stakeholders in designing criminal enforcement strategies in taxation, ensuring that the ultimum remedium principle remains the central reference for maintaining proportionality and justice. The research employs a normative juridical approach, focusing on regulatory analysis and the examination of legal arguments regarding the impact of Article 13A’s removal on the direction of tax criminal law policy. The findings highlight that the presence of the ultimum remedium principle in tax law is essential to ensuring a balance between state interests and the protection of taxpayers' rights. The repeal of Article 13A may give rise to new dynamics in the practice of tax criminal enforcement, particularly in shaping enforcement strategies that are responsive to current socio-economic conditions
Kebijakan Pemerintah dan Sumber Hukum Agama, Kepercayaan, dan Adat Di Indonesia Suyatno, Suyatno; Hartanto, Hartanto
Jurnal Christian Humaniora Vol 9, No 1 (2025): Mei
Publisher : Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46965/jch.v9i1.2566

Abstract

Government policies in Indonesia can have an impact on Indonesia's social and political dynamics regarding issues such as religious law, beliefs and customs. At the same time, the government seeks to strengthen the values of nationalism and unity. However, just as there is no ivory that is not cracked, there are still various pros and cons in the legal perspective, namely religion, beliefs, and customs as a source of law or vice versa as law by legalizing “as is” in positive law. Religion has consistently played an important role in shaping the values, ethics, and moral frameworks that support public policy, both as a source of inspiration and a source of pros and cons. This research method is normative juridical, with secondary data related to doctrines, books, laws and regulations related to government policies with correlations to religion, belief, and custom. The problem studied is how the probelmatics of government policies and legal sources of religion, belief, and custom in Indonesia. Religion in Indonesia is gradually a source of law that is accommodated in Indonesian law, one of which is in the reform of criminal law, namely Law No. 1 of 2024, but several things need attention in policy and implementation, in order to maintain equality between religious communities for the sake of unity and integrity.
Co-Authors Ababil, Muhamad Afghan Adiana, Maria Eliza Agus Santoso Aida Dewi Aida Dewi Aidilla, Latifatul Alia Cahya Hakimi Alifah Herawati Alimpeev, Daniil Anwar Hidayatulloh, Bagus Arrafi, Muhammad Richo Arvita Hastarini Bagus Anwar Hidayatulloh Bagus Anwar Hidayatulloh Bambang Tri Bawono Biramasi, Arifin Budiarto, Djoko Cahyono Cahyono Chrisjanto, Edy Cunduk Wasiati Daryoko, Daryoko Dianawati Lega Diantono, Amabelle Fellyta Dista Amelia Sontana Djoko Budiarto Dwi Astuti Dwi Astuti Edginio, Carolus Evan Putra Edy Chrisjanto Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Erna Tri Rusmala Ratnawati Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Fifink Praiseda Alviolit Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Geronsius Arinto Guru Giferi, Luisa Griselda Hartanto Hyronimus Rhiti Jatmiko, sigit Kadir, Syukron Abdul Kelik Endro Suryono Kurniyati, Nany Noor Kusumawiranti, Retno Lega, Dianawati Lestari Anggraini Linda Dewi Rahayu Malkhi, Yusuf Meliana S, Mitzi Diva Muhamad Rusdi Muhamad Rusdi Muhammad Dendy Alfariski Muhammad Rusdi Murdoko, Murdoko Murdomo Murdomo Murdomo Murdomo Nany Boor Kurniyati Nany Noor Kurniyati Nidya Tajsgoani Noferani, Rudad Nurahman, Adiansyah Praiseda , Fifink Alviolita Putri, Nur Anita Owiwanti Putri, Wulan Julianti Qorina Pangestika, Elza Ramadhani, Milenia Rhiti, Hyronimus Rininta Rininta Rininta Rininta Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Said Munawar Said Munawar Said Munawar Samsul Bahri Saputri, Devita Sri Buwono, Sapto Wahyu Sudiyana Sulistya, Mikael Inzaghi Suratman Suratman Susanto Susanto Suyatno Suyatno Syafiqurrohman Syafiqurrohman Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan Triatmojo, Puguh Vicki Dwi Purnomo Vicki Dwi Purnomo Wahyandono, Matheas Prihargo Wahyuningtyas , Emy Wahyuningtyas, Emy Wantara Wantara Wilda Meutia Syafiina, Cut Yosa Pratikta, Fairus Yosua Richard Y