Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Diktum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Badamai Law Journal Jurisprudentie Unram Law Review Jurnal Akta Justitia et Pax Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat DE'RECHTSSTAAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Journal on Education TAHKIM Literasi Hukum Jurnal Yuridis DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Restorative Justice Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa ADIL : Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Christian Humaniora Paulus Law Journal Supremasi Hukum Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Presumption of Law Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Journal of Law, Administration, and Social Science Research Fair Unisri Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Hukum Pelita Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum JURNAL PANAH KEADILAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Fakta Hukum (JFH) SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Journal of Contemporary Law Studies Journal of Humanities and Social Studies Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS) Adil Indonesia Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hartanto
Faculty Of Law Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
NETIZENS OPINIONS ON LAW ENFORCEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY Hartanto, Hartanto; Santoso, Agus
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v9i2.5474

Abstract

Netizens/netizens in Indonesia have a role in the disclosure of several legal cases. Therefore, this study aims to capture how the opinions and aspirations (Opinions) of netizens related to the positive law enforcement process in the criminal case of theft of cocoa beans charged to Grandma Minah (Case No. 247/Pid.B/2009/PN. PWT). The case of Grandma Minah is considered a case that disturbs the community's sense of justice. Netizens assessed that dragging Grandma Minah into the legal process just because of the theft of 3 cocoa grains was an irony and contrary to conscience. Netizens contrast the disparity between the firmness of law enforcement in the Grandma Minah case and the firmness of law enforcement in corruption cases or cases involving the rulers and the powerful. The spirit of Law 40/2007 on the Company directs the existence of corporate social responsibility (CSR) which can also be used as a benchmark to view this case. In this study, the opinions of netizens are classified as positive because they hope that the law can be more just, humane and conscientious. However, in the future, the potential for the opinions of netizens, which is sometimes also based on minimal data/facts, has the potential to distort the independence of judges.
FENOMENA KEPALA DAERAH BERPRESTASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Alviolita, Fifink Praiseda; Nurahman, Adiansyah; hartanto, hartanto
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.15862

Abstract

Konstitusi kita UUD 1945 harus dipahami sebagai sumber hukum dan sumber etika, korupsi yang selama ini terjadi secara masif dan meluas, tidak sebatas merugikan keuangan/perekonomian negara, tetapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat, dan HAM. Banyaknya kepala daerah berprestasi dari deretan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan fenomena masalah yang memprihatinkan. Kejahatan dari struktur sosial berikut dampaknya merupakan penyimpangan perilaku karena alasan ekonomi maupun struktur masyarakat.  Perilaku koruptif (korupsi atau kejahatan terkait korupsi) akan semakin rumit dan terselubung ketika pelaku telah terbungkus/terselubungi berbagai predikat sosial, bahkan pada saat ini banyak kepala daerah yang berpretasi masuk dalam deretan pelaku korupsi. Kualifikasi masyarakat tradisional sekaligus memenuhi masyarakat moderen (transisi) ini sesuai untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Hukum represif yang diterapkan belum dapat memecahkan masalah,  dalam prakteknya namun mengarah formalisme hukum. Maka permasalahannya adalah bagaimana (korelasi) ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi yang justru melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa Struktur sosial yang cukup tinggi ternyata tidak menjamin seseorang terbebas dari perilaku koruptif (korupsi), bahkan background apapun tetap berpotensi jusatru mengaburkan/menyelubungi perilaku koruptif yang mereka lakukan, dimana masyarakat acapkali toleran/permisif terhadap perlaku koruptif yang dilakukan orang dengan berbagai predikat sosial yang tinggi; kemudian memerlukan upaya pengajian ulang (redesign) dalam hal memberikan predikat berprestasi kepada kepala daerah,  dengan menghimpun informasi catatan tertentu dari pihak aparat penegak hukum di daerah yang dipimpinnya, penegak hukum dalam hal ini adalah penegak hukum eksternal hakim, jaksa, maupun kepolisian. Redisign ini untuk menghindari keadaan bahwa seorang kepala daerah dinyatakn berprestasi namun kemudian diketahui melakukan korupsi.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN NORWEGIA Hartanto, Hartanto; Syakdiah, Syakdiah; Malkhi, Yusuf
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.518-534

Abstract

Hate speech is an issue that is still interesting to study, because each country's Criminal Code regulates this matter. Hate speech can also be found in various media, including through activity speeches, pamphlets or social media, public speeches (demonstrations), religious lectures, printed mass media, and pamphlets. factors, such as education, culture, and social. Based on the description above, the authors chose the title of comparative legal research on hate speech according to Indonesian criminal law (KUHP), Malaysian criminal law and Norwegian criminal law. This type of research is normative juridical research by examining literature or secondary materials by referring to legal norms contained in statutory regulations, as well as other legal literature. The approach used is comparative, to then be analyzed and concluded. From the results of the data analysis, it can be concluded that the provisions on hate speech in the Indonesian, Malaysian and Norwegian Criminal Codes have similarities in terms of the concept of hate speech, although they are not exactly the same, while the difference is in the implementation and legal sanctions.
Reflection Of Adolescent Debt In The Perspective Of The Child Criminal Justice System (In The Era Of Internet) Hartanto, Hartanto; Sudiyana; Nany Noor Kurniyati
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v5i2.936

Abstract

Kenakalan remaja (anak) merupakan masalah sosial sekaligus masalah hukum yang sering kita jumpai di masyarakat dan cukup meresahkan seiring perkembangan jaman di era internet, bahkan telah menybar dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. Masalah ini merupakan masalah yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak positif bagi remaja. Karena remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa maka diperlukan penanganan yang serius untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan hukum kenakalan remaja dapat dianggap kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, namun dalam hal ini pelakunya adalah remaja (anak) maka hal tersbut dianggap sebatas kenakalan. Kenakalan remaja mencakup semua perilaku yang menyimpang dari norma yang dilakukan oleh remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan eksternal. Akibat dari kenakalan remaja akan berdampak pada remaja itu sendiri, keluarganya dan masyarakat. Dalam mengatasi kenakalan remaja diperlukan pembinaan dari orang tua dan peran lingkungan terdekat. Daris sisi hukum sistem peradilan anak telah memadai dalam konteks terobosan adanya diversi. Kata kunci: Kenakalan Remaja, Kriminologi, Remaja, Anak, internet
EKSISTENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TIDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT KORUPSI Hartanto, Hartanto
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.1715

Abstract

Korupsi merupakan perilaku tercela atau tidak bermoral yang terjadi hampir diseluruh dunia, apalagi di negara-negara miskin/ berkembang, bahkan meskipun koruptor sering disebut orang yang cacat secara agama, namun faktanya korupsi tetap ada, baik korupsi secara murni merupakan perbuatan pidana korupsi maupun perbuatan pidana lain terkait korupsi. Eksistensi hukum pidana perlu ditekankan, agar para pelaku korupsi tidak berdalih bahwa perbuatannya tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Bahkan ditengah bangsa Indonesia dan seluruh dunia berduka karena pandemi Covid-19, masih saja ada korupsi justru terhadap dana bantuan sosial. Penelitian normatif ini akan mengkaji pengturan tindak pidana dalam korupsi dan pidana lain terkait korupsi
MORAL DALAM BISNIS KORPORASI YANG BERAKIBAT TINDAK PIDANA Hartanto, Hartanto
TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i1.6975

Abstract

Penelitian ini mengkaji kompleksitas pidana dalam dunia bisnis dengan fokus pada permasalahan penipuan bisnis, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan pemahaman mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam menangani penipuan bisnis, analisis literatur mengarah pada upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan, menyoroti perlunya tata kelola yang kuat dan pengawasan yang lebih efektif. Pencucian uang, sebagai tantangan global, dianalisis melalui literatur untuk mengidentifikasi kerangka regulasi yang diperlukan dan strategi kolaboratif lintas-batas. Pada sisi pelanggaran HKI, studi literatur membahas isu-isu hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks bisnis. Analisis ini membantu mengidentifikasi kebijakan perlindungan yang dapat diterapkan untuk mendukung inovasi dan kreativitas tanpa mengesampingkan aspek hukum. Keseluruhan, penelitian ini menyajikan landasan teoritis dan pemahaman konseptual mengenai permasalahan pidana dalam dunia bisnis. Implikasi temuan literatur ini dapat membantu merumuskan langkah-langkah praktis dan kebijakan untuk memitigasi risiko pidana dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas.
FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026 Hartanto, Hartanto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12161

Abstract

Perjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidnaa (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda akibat berbagai demo penolakan, namun itu merupakan dinamisasi demokrasi dibidang hukum. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pengaturan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai keIndonesiaan, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh bangsa. Beberapa perubahan yang muncul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah masukannya nilai-nilai Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, nilai kesimbangan, dan hak asasi manusia. Dalam konsep pemidanaan juga telah bergeser dari konsep retributif diwujudkan dengan alternatif pemidanaan yang lebih beragam. Pemahaman terhadap filosofis maupun teknis penerapan KUHP yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk segera mempersiapkan diri sebagai garda terdepan untuk melaksanakan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalh yuridis normatif terkait KUHP.  Aparat penegak Hukum harus menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law/adat), antara nasional dan universal, serta antara HAM dan kewajiban asasi. Perlunya sosialisasi maupun penyesuaian peraturan perundang-undang dalam lingkup Kepolisian. Mengantisipasi potensi tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem hukum dalam bidang pidana di Indonesia, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan.
Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia Hartanto, Hartanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.210

Abstract

The development of science and technology will make it easier for people to carry out various activities, and on the other hand this is also used by criminals. Fraud is a crime that has existed since time immemorial (conventional) which is regulated in the Criminal Code, but along with the times, fraudsters also facilitate and improve actions using electronic technology (online) which has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. Research describes that crimes that are actually conventional, but when using electronic devices will turn into complex crimes, specifically their spreadability and speed, this is then regulated in a special criminal realm, namely the law on ITE. The method used is normative juridical and the results of the study show that the development of crime is inseparable from the behavior factors of the victim and the environment, then requires adequate countermeasures from law enforcement, namely the Police as a state tool to protect citizens. Examples of fraud cases were added to complement this study.
Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Dianawati Lega; Hartanto
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2404

Abstract

The Education Budget has been allocated at least 20%, but education issues remain an interesting study, one of which is the issue of educational equity related to inequality in Indonesia. This research is to examine the condition of education which still creates social inequality and how the Government's responsibility in it. Education is a container that facilitates what is meant by educating and developing one's potential. Gaps in social inequality are a form of inequality or unequal opportunities to access resources that occur in a society. The research method uses a normative juridical approach to examine the role of government in education Based on the 1945 Constitution Article 31 paragraph (2) and paragraph (4) concerning education and culture. The analysis shows that there are several factors that cause social inequality in education, namely; economic factors, geographic location and conditions, government constraints in equal distribution of education, lack of quality human resources, and in the future efforts must always be made to equalize education Abstrak Anggaran Pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20%, namun permasalahan pendidikan tetap menjadi kajian yang menarik, salah satunya pada permasalahan pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan kesenjangan di Indonesia. Penelitian ini guna mengkaji kondisi pendidikan yang masih menimbulkan kesenjangan sosial dan bagaimana tanggungjawab Pemerintah didalamnya. Pendidikan adalah salah satu wadah yang memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud adalah Mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Celah kesenjangan sosial adalah suatu bentuk ketimpangan ataupun ketidaksamaan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode Penelitian dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif menelaah peran pemerintah dalam pendidikan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) tentang pendidikan dan kebudayaan. Analisis menunjukkan terdapat beberapa faktor yang yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dalam pendidikan yaitu; faktor ekonomi, letak dan kondisi geografis, kendala-kendala pemerintah dalam pemerataan pendidikan, kurangnya SDM yang berkualitas, dan dimasa depan senantiasa harus dilakukan upaya-upaya memeratakan pendidikan.
The Principle of Audi et Alteram Partem in the Process of Proof in Criminal Cases (Analysis of Decision No. 123/PID.B/2022/PN YYK Hartanto, Hartanto; Susanto, Susanto; Alimpeev, Daniil
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i2.26079

Abstract

This research examines the application of the audi et alteram partem principle by the panel of judges in case Number 123/Pid.B/2022/PN Yyk, focusing on how it influenced the judicial decision-making process. The audi et alteram partem principle, which ensures that both parties in a trial have an equal opportunity to present their arguments and evidence, is central to ensuring justice and fairness in legal proceedings. However, this study finds that the principle was not fully applied in this case, leading to an imbalance in the trial. The research combines normative and empirical methods, including interviews and literature reviews, to explore whether the evidence presented was adequately considered according to the Criminal Procedure Law. Findings suggest that the judges' failure to properly apply this principle resulted in a decision that did not meet the required standard of balance or fairness, ultimately weakening the defendant's position. This research highlights the urgent need for judicial reforms to strengthen adherence to procedural fairness, ensuring that legal decisions reflect the facts of the case and the fundamental principles of justice. The study contributes to the broader understanding of how judicial practices affect the fairness of criminal trials in Indonesia, offering recommendations for improving the application of legal principles in future cases.
Co-Authors Ababil, Muhamad Afghan Adiana, Maria Eliza Agus Santoso Aida Dewi Aida Dewi Aidilla, Latifatul Alia Cahya Hakimi Alifah Herawati Alimpeev, Daniil Anwar Hidayatulloh, Bagus Arrafi, Muhammad Richo Arvita Hastarini Bagus Anwar Hidayatulloh Bagus Anwar Hidayatulloh Bambang Tri Bawono Biramasi, Arifin Budiarto, Djoko Cahyono Cahyono Chrisjanto, Edy Cunduk Wasiati Daryoko, Daryoko Dianawati Lega Diantono, Amabelle Fellyta Dista Amelia Sontana Djoko Budiarto Dwi Astuti Dwi Astuti Edginio, Carolus Evan Putra Edy Chrisjanto Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Erna Tri Rusmala Ratnawati Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Fifink Praiseda Alviolit Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Geronsius Arinto Guru Giferi, Luisa Griselda Hartanto Hyronimus Rhiti Jatmiko, sigit Kadir, Syukron Abdul Kelik Endro Suryono Kurniyati, Nany Noor Kusumawiranti, Retno Lega, Dianawati Lestari Anggraini Linda Dewi Rahayu Malkhi, Yusuf Meliana S, Mitzi Diva Muhamad Rusdi Muhamad Rusdi Muhammad Dendy Alfariski Muhammad Rusdi Murdoko, Murdoko Murdomo Murdomo Murdomo Murdomo Nany Boor Kurniyati Nany Noor Kurniyati Nidya Tajsgoani Noferani, Rudad Nurahman, Adiansyah Praiseda , Fifink Alviolita Putri, Nur Anita Owiwanti Putri, Wulan Julianti Qorina Pangestika, Elza Ramadhani, Milenia Rhiti, Hyronimus Rininta Rininta Rininta Rininta Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Said Munawar Said Munawar Said Munawar Samsul Bahri Saputri, Devita Sri Buwono, Sapto Wahyu Sudiyana Sulistya, Mikael Inzaghi Suratman Suratman Susanto Susanto Suyatno Suyatno Syafiqurrohman Syafiqurrohman Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan Triatmojo, Puguh Vicki Dwi Purnomo Vicki Dwi Purnomo Wahyandono, Matheas Prihargo Wahyuningtyas , Emy Wahyuningtyas, Emy Wantara Wantara Wilda Meutia Syafiina, Cut Yosa Pratikta, Fairus Yosua Richard Y