Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR Entang Adhy Muhtar; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5182

Abstract

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra
PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENTINGYA HUMAN RELATIONS DAN PUBLIC RELATIONS Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i1.5324

Abstract

Human relations dan public Relations adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar personal dalam suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Human relation dan public Relations menyoroti aspek kejiwaan yang secara manusiawi memecahkan berbagai masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi sambil melakukan motivasi agar bekerja lebih baik, bergairah serta rasa bahagia dan puas hati serta keterampilan membina hubungan antara manusia di dalam dan diluar organisasi seraya mencegah timbulnya masalah. Manfaat Human Relations dan Public Relations di Indonesia ke depan adalah turut mengambil bagian dalam berbagai konflik di dalam negeri yang mengancam utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain agar memberi dukungan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku, Papua serta daerah-daerah lainnya di Indonesia,merupakan wujud konkrit belum maksimalnya hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa, dan konflik antara Indonesia dengan Australia juga menunjukkan belum optimalnya hubungan yang harmonis antara sesama bangsa. Human Relations dan Public Relations secara komprehensif dapat menyuguhkan metode pendekatan dalam mengantisipasi kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintah, dan antara Indonesia dengan negara lain, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah kebangsaan. Kata kunci: Hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, otonomi daerah