Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.878
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paduraksa : Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa Jurnal Konstruksia Jurnal Rekayasa Sipil JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Astonjadro Jurnal Teknologi Energi Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi SIGn Jurnal Hukum Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC) Jurnal Impresi Indonesia Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SIGn Journal of Social Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities International Journal of Law, Policy and Governance Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Rekayasa : Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung
Sarwono Hardjomuljadi
Universitas Mercu Buana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 107 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas Akas, Martika Setyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Wibowo, Dwi Edi; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9273

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis kontrak konstruksi yang tepat, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas dalam menghadapi keputusan sepihak pemegang saham mayoritas. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 52, Pasal 61, Pasal 97, Pasal 114, dan Pasal 138, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif berupa pembentukan komite independen dan klausul deadlock resolution, serta pendekatan represif melalui mediasi dan arbitrase. Perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas mencakup hak mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham, menggugat direksi dan komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, serta penetapan hak veto dalam keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.
Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kadiyono, Kadiyono; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9274

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor strategis yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas akuntabilitas menjadi landasan utama bagi seluruh pejabat pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas akuntabilitas dalam PBJP serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menuntut setiap pejabat pengadaan untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Kegagalan memenuhi asas ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban administratif dan perdata menjadi tahap awal, sebelum pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur niat jahat (mens rea) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara.
Pertanggungjawaban Etik Arbiter dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Putusan Arbitrase di Indonesia Yanti, Yanti; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.62889

Abstract

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak dipilih karena dinilai efisien, rahasia, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas arbitrase sangat ditentukan oleh integritas arbiter sebagai penegak keadilan di luar pengadilan. Pelanggaran etik seperti conflict of interest dan keberpihakan arbiter dapat merusak legitimasi putusan dan kepercayaan terhadap arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban etik arbiter serta implikasinya terhadap kekuatan hukum putusan arbitrase dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang membuktikan adanya hubungan profesional antara arbiter dan salah satu pihak berperkara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menilai konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik oleh arbiter merupakan cacat hukum substantif yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integritas arbiter, penerapan prinsip imparsialitas, serta penguatan mekanisme kode etik dan pengawasan terhadap arbiter guna memastikan tercapainya keadilan substantif dan menjaga legitimasi arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.
Penerapan Prinsip Hukum Internasional dan Urgensi Pemahaman English Law dalam Proyek Infrastruktur Antar Negara (Studi Normatif atas Proyek Konstruksi Berbasis Pembiayaan Asian Development Bank) Yulistiawati, Wina; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63572

Abstract

Cross-border infrastructure projects involve complex interactions between domestic legal systems, public international law, and transnational contractual frameworks. Such projects are commonly financed by multilateral development banks and implemented under international standard contracts, particularly FIDIC, which in practice are frequently governed or interpreted through English law principles. This article examines the application of international legal principles in cross-border infrastructure projects and analyzes the critical importance of English law literacy for public authorities and contractors originating from civil law jurisdictions. Using a normative juridical method with conceptual and comparative law approaches, this study demonstrates that the dominance of English law in FIDIC-based contracts and international dispute resolution mechanisms makes compliance with procedural doctrines—such as condition precedent, strict notice requirements, and the prevention principle—decisive for the success of contractual claims and risk management. Focusing on the normative framework of construction projects financed by the Asian Development Bank (ADB), the study concludes that a sound understanding of English law is not merely complementary but constitutes a strategic legal necessity for ensuring legal certainty, equitable risk allocation, and effective dispute resolution in cross-border infrastructure development.
Kontrak Konstruksi Pemerintah Sebagai Relasi Kuasa : Analisis Sosio-Legal Terhadap Dominasi Owner dan Alokasi Resiko Arfiansyah, Fathir; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63597

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan kontraktual antara owner dan kontraktor dalam proyek konstruksi pemerintah dan BUMN di Indonesia yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan, yang tidak hanya disebabkan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh struktur regulasi, budaya administratif, dan mekanisme pengendalian proyek yang lebih menguntungkan pihak owner. Dampaknya, posisi tawar kontraktor lemah, terutama dalam penetapan klausul kontrak, alokasi risiko, serta penyelesaian klaim dan sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta praktik kontraktual pada proyek pemerintah dan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak konstruksi publik di Indonesia masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan perlindungan kepentingan owner, sehingga alokasi risiko proyek cenderung tidak proporsional. Budaya birokrasi dan kekhawatiran pejabat pengelola proyek memperburuk ketimpangan ini, yang berdampak pada ketidakoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa dan keadilan kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kontrak konstruksi publik yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dini, serta penguatan prinsip alokasi risiko yang adil untuk mencapai kontrak konstruksi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Harmonization of Electricity Construction Claim Prevention Mechanisms: Integration of Pre-Construction Documents, FIDIC Standards, and Standing Dispute Boards Junaedi, Junaedi; Sebastian, Reza Rafly; Rahmiko, Eko; Yanuar, Riko; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, S.
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.562

Abstract

Construction disputes in national strategic electricity projects often hinder cost and time efficiency. This problem is fundamentally rooted in pre-construction document uncertainty and the regulatory gap between national contracts and international standards. This research aims to analyze the juridical implications of incomplete Employer’s Requirements documents on claim validity. It also evaluates gaps in notification mechanisms and differences in work between SOE contract standards and the FIDIC Silver Book, and constructs a dispute-prevention harmonization model. The research method used is normative legal research, with statutory, comparative, and case approaches, applied to the Asahan 3 HEPP project. The results show that disputes in the execution phase are residues of errors in concept design in the pre-construction phase. This condition creates information asymmetry and injures the principle of good faith. Comparative analysis reveals significant gaps in variation and substantiation procedures. Bureaucratic rigidity in national contracts due to the disharmony between Law Number 2 of 2017 and the state finance regime hinders rapid resolution compared to the FIDIC early warning system. However, empirical evidence shows that SDB activation can effectively mitigate conflict escalation. The research concludes that the ideal harmonization model must transform the paradigm from dispute resolution to dispute prevention. This is achieved by integrating SDB institutionalization with the validity of BIM digital data as indisputable primary evidence. This step is necessary to guarantee legal certainty and the sustainability of national strategic projects.
Legal Implications of Extension of Time in Power Plant Construction Projects: A Comparative Study of FIDIC and Indonesian Law Indahwati, Amaliyah Noor; Baroroh, Eric; Wisnuaji, Haryo; Sumantri, Mahfiar Fajar Akbar; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, S.
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.565

Abstract

Disputes related to EoT in electricity EPC projects frequently escalate due to normative conflicts. This conflict arises between the time-bar clause in the FIDIC international contract standards, characterized by strict liability, and the principle of equity in Indonesian civil law. This research aims to analyze the validity of the time-bar clause in light of the principle of good faith, qualify the characteristics of excusable delay in concurrent delay situations, and reconstruct effective dispute-resolution mechanisms. The research method employed is a normative juridical approach, with comparative and empirical case study methods, applied to power plant projects. The results indicate that the application of claim rights forfeiture sanctions due to administrative notification delays possesses conditionally binding force. Such provisions can be set aside if the Service User is proven to have violated the prevention principle. Furthermore, in concurrent delay situations, national law mandates the proportional application of the apportionment principle. This research also finds that the Standing Dispute Board, as provided for in PUPR Ministerial Regulation Number 11 of 2021, is a more effective preventive instrument than arbitration for maintaining project cash flow liquidity. It is concluded that legal harmonization through teleological contract interpretation and the strengthening of Dispute Board executive regulations is imperative. The implications of these findings demand that stakeholders revise the Particular Conditions of contract to accommodate equitable administrative flexibility, ensuring legal certainty and the sustainability of national strategic infrastructure.
Effectiveness of the BANI Binding Opinion in the Resolution of Construction Contract Interpretation Disputes: A Case Study of the Kalimantan Steam Power Plant (2x5 MW) Project Anrizal, Anrizal; Aprianto, Agung; Baharuddin, Ifdal; Lapasau, Ronald; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, S.
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.584

Abstract

Construction disputes in Indonesia are often rooted in differences in the interpretation of contract clauses. This is reflected in the dispute between PT PLN (Persero) and PT XXX over the Kalimantan Steam Power Plant (2x5 MW) development project, regarding claims for an extension of time and additional cost compensation due to social access obstacles. This research aims to conduct a juridical analysis of problems in the interpretation of contract clauses. Additionally, this research constructs the legal basis for granting EoT and real cost compensation, and evaluates the effectiveness and executive power of the BANI Binding Opinion as an instrument of legal certainty. The research method used is normative juridical, through the statute and case approaches to the BANI Binding Opinion Number: XX/BO-BANI/2017 document, and the conceptual approach. The research results reveal that the interpretational deadlock was triggered by the parties’ failure to reach an agreement regarding the allocation of external obstacle risks beyond the contractor’s control. Therefore, BANI determined that a time extension and cost compensation should be granted using the actual implementation cost difference method, based on the principles of propriety and contractual justice, to restore the service provider’s economic position. It is concluded that the BANI Binding Opinion is a highly effective, efficient dispute resolution solution, and possesses stable executive power as regulated in Article 52 and Article 53 of Law Number 30 of 1999. This instrument provides the parties with final and binding legal certainty. This mechanism also mitigates the risk of project termination by registering the decision at the district court without going through an adversarial adjudication process.
Limitation of Authority of the BANI Arbitration Center in Government Construction Contract Disputes within the Electricity Sector Pasaribu, David Mangara; Winada, Erik; Sungkara, Fajar; Sitompul, Wesleyzon; Wibowo, Singgar Mataniari; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, S.
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.589

Abstract

Electricity infrastructure development is a national strategic sector directly intersecting with energy sovereignty and public interest. Therefore, construction contract disputes therein involve an intersection between private law and public law regimes. This research aims to critically analyze the basis of BANI’s legitimacy and the limitations of its authority in resolving government-construction contract disputes in the electricity sector. This is intended to guarantee the protection of energy sovereignty and the principle of legality in government administration. The research method applied is a normative juridical approach using the statute, conceptual, and case approaches, with a prescriptive, deductive syllogism analysis technique. The research results indicate that BANI’s legitimacy is derivative and limited. The arbitration institution lacks the adjudicative authority to review the validity of state administrative decisions or to set aside public electricity safety standards. These findings assert that BANI’s role must be reconstructed to remain within the corridor of purely commercial aspects without exceeding the administrative authority of public officials (ultra vires) in managing national strategic infrastructure. In conclusion, the limitation of arbitration authority is a manifestation of the limited delegation of authority doctrine, necessary to maintain state administration accountability while providing legal certainty for energy investment. This reconstruction makes a theoretical contribution by harmonizing party autonomy in civil law with legal sovereignty in the realms of Constitutional Law and State Administrative Law.
Pelaksanaan Good Governance dalam Administrasi Proyek Publik Widya Pramana, Agus Pawitra; S.Sami'an; Sarwono Hardjomuljadi; Loso Loso
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v7i3.7304

Abstract

Tata kelola yang baik berfungsi sebagai kerangka kerja kelembagaan yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi proyek publik. Studi kualitatif ini meneliti implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam sistem administrasi proyek publik Indonesia, khususnya melalui mekanisme kelembagaan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII/IIGF). Melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga puluh pemangku kepentingan proyek, termasuk pejabat pemerintah, manajer proyek, perwakilan sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini mengidentifikasi mekanisme utama yang mengoperasionalkan tata kelola yang baik dan hambatan sistemik yang menghambat efektivitasnya. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kerangka kerja kelembagaan untuk pengawasan tata kelola telah ada, kesenjangan yang signifikan tetap ada antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasi. Temuan utama menunjukkan bahwa mekanisme transparansi masih belum dikembangkan secara memadai, partisipasi pemangku kepentingan terbatas cakupannya, dan tantangan koordinasi antar berbagai lembaga melemahkan akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi kesenjangan implementasi ini tidak hanya membutuhkan penguatan mekanisme transparansi dan jalur partisipasi, tetapi juga peningkatan komitmen kepemimpinan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan kapasitas di antara personel tata kelola. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik administrasi dalam konteks sektor publik Indonesia yang kompleks, serta menawarkan wawasan untuk reformasi kebijakan dan pembangunan kapasitas kelembagaan.
Co-Authors A. F, M. Dhika Adhitya Ade Nurmala Ade Nurmala, Ade ADI SAPUTRO Agung Aditya Ahmad Migdad Alaydrus Akas, Martika Setyo Amalia Khusnawati, Atik Anak Agung Gede Sugianthara Anggi Raditya Anik Kunantiyorini Anondho, Basuki Anrizal, Anrizal Aprianto . Arfiansyah, Fathir Arief, Ediyanto Arjon, Arjon Asep Rachmatullah Aulia, Zuvika Alfi Azhari, Boby Ali Baharuddin, Ifdal Baroroh, Eric Conshita Hubertha Dhiu Deka Yudhit Maristyo P. Dwi Edi Wibowo Dwian Prakoso, Angga Edi, Dwi Efendy, Prasetyo Eko Suliyanto Elfriandi, Elfriandi Erik Winada Fransiska, Era Galih Adya Taurano Ganis Vitayanty Noor Hadamean, Join Hari Anggeriksari Helmi Umar Ambadar Hendrik Sulistio Hendrik Sulistio Hendrik Sulistio Heni Kustiah Imanto, Yuwono Indahwati, Amaliyah Noor Irdayani Irdayani Jamhari Jamhari Jo Johnson Junaedi Junaedi Kadiyono, Kadiyono Kenny Kapuasiana Khairul Imam Koespiadi Kusumastuti, Purnaning Siwi Kuswijanarko, Anjar Laia, Kharisman Lapasau, Ronald Lessy, Achmad Syabril Loso loso Lutfi Mustakim M. Agung Wibowo Malinda, Yosie Marlia Dyah Salindri Hardjito Mawardi Amin Mega Maharani Hutahaean Mega Waty Mudri Mudri Muhammad Reza Aditya Ready Niniek Lannyati Nuris Wahyudi Nurul Listanto Pakpahan, Alfredo Pakpahan, Petra Firman Pasaribu, David Mangara Putra Hidayat PUTU IKA WAHYUNI Rahayu Subekti Rahmiko, Eko Roni Febrianto Rudy Nugroho S.Sami'an Sami'an Sami'an, Sami'an Samian Sami’an Sami’an, S. Sami’an, Sami’an Sandi Andika Surya Putra Saragih, Hidbar Roberta Sebastian, Reza Rafly Setijanto, Augustinus Shanti Astri Noviani Simanjuntak, Indra Jadi Siti Kautsariyah Sitompul, Wesleyzon Sriyono D. Siswoyo Sudarsono Sumantri, Mahfiar Fajar Akbar Sungkara, Fajar Suryani, Sandra Sutikno Sutikno Suwandi Suwandi Suyono Dikun Syafi'udin, Achmad Syafrie, Hambali Syafrijon Triwijaya, Helmy Yulian V, Divo Septyo Wesleyzon Sitompul Wibowo, Singgar Mataniari Wicaksono, Ario Widiatmoko, Ndaru Seto Widya Pramana, Agus Pawitra Winada, Erik Winata, Eduardus Gerald Wiraantaka, Jaka Adiprasetya Wisatrioda, Bayu Wisnuaji, Haryo Yanti Yanti Yanuar, Riko Yulistiawati, Wina