Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Menjamin Profesionalitas Konsultan Desain pada Kontrak Konstruksi Design & Build di Indonesia Pakpahan, Petra Firman; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Aditya, Agung
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7441

Abstract

The Design & Build (DB) procurement model reshapes the legal structure of construction contracts by consolidating the responsibility for both design and construction under a single entity, the DB contractor. Within this structure, design consultants operate under the contractor’s authority and have no direct contractual relationship with the owner, creating potential conflicts of interest that may compromise professional independence. This normative legal research examines how the principle of good faith and the statutory principle of professionalism can be employed to interpret and regulate the obligations of DB contractors and their design consultants, particularly in ensuring the integrity and reliability of design outcomes. Using a statute-based and conceptual approach, this study analyses the Indonesian Civil Code, Law No. 2 of 2017 on Construction Services, and doctrinal writings on contract law and construction law, alongside academic literature on DB performance. The findings reveal that good faith functions as an interpretive, supplementary, and corrective principle in contractual relationships, and can therefore serve as a normative foundation to prevent undue interference by contractors in design decisions. Furthermore, the principle of professionalism requires design consultants to uphold technical standards and ethical responsibilities, even when positioned hierarchically under the contractor. The study concludes that the integration of good faith and professionalism offers an effective normative mechanism to strengthen accountability in DB projects, protect the owner’s interests, and fill the contractual gap arising from the absence of privity between the owner and the design consultant.
Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Internasional Melalui Arbitrase ICSID Sudarsono, Sudarsono; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Kunantiyorini, Anik
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7442

Abstract

This study aims to examine the settlement of investment disputes between the government and foreign investors through the ICSID institution and the mechanism for implementing its decisions in Indonesia. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) is based on an international agreement that establishes an autonomous and independent system for the settlement of foreign investment disputes. The ICSID's performance does not serve as a mediator that reconciles the parties; rather, it provides an institutional and procedural framework for independent conciliation commissions and arbitration tribunals set up specifically for each dispute case. In this case, ICSID only provides dispute resolution facilities based on two sets of procedural rules, namely the provisions of the ICSID Convention along with the ICSID Regulations/Rules, as well as the ICSID Additional Facilities Rules. Furthermore, the implementation of ICSID institutional decisions in Indonesia refers to Law No. 30 of 1999 which stipulates that the authority to recognize and implement international arbitral awards lies with the Central Jakarta District Court, with a procedure that must be preceded by an application from the party concerned.
Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Antara Kontrak Pemerintah dan Kontrak Swasta Suryani, Sandra; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7459

Abstract

The principle of freedom of contract is a fundamental principle in contract law which gives parties the authority to determine whether they will make an agreement, with whom the agreement is made, as well as the content and form of the agreement. This principle is rooted in the idea of ??autonomy of will which places contracts as the result of free agreement between the parties. However, in practice, the principle of freedom of contract is not applied uniformly to all types of contracts. Differences in the character of the parties, the purpose of the contract, and the interests protected by law cause variations in restrictions on freedom of contract, especially between government contracts and private contracts. Government contracts, even though they are in the form of agreements, cannot be separated from the state's function as organizer of public interests, so that freedom of contract in them experiences stricter restrictions. On the other hand, private contracts provide a wider space for freedom, although in practice they still face limitations due to the unequal bargaining positions of the parties. This research aims to analyze the concept of the principle of freedom of contract and compare its application in government contracts and private contracts in order to assess the relevance and legitimacy of this principle in modern contractual practice.
Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Hadamean, Join; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9065

Abstract

PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama Syafi'udin, Achmad; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9232

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya akibat lemahnya pertanggungjawaban kontraktor utama terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketidakselarasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya membuka ruang bagi kontraktor utama untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial pekerja subkontrak. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional, dengan ribuan kasus terjadi setiap tahun dan sebagian besar melibatkan pekerja dengan status hubungan kerja tidak langsung. Studi kasus kegagalan PT Istaka Karya (Persero) menunjukkan dampak sistemik dari accountability gap tersebut, berupa tunggakan upah yang berkepanjangan, kerugian finansial massal bagi subkontraktor, serta penderitaan berantai yang dialami pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum responsif terhadap karakter hubungan kerja triangular dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip tanggung jawab solidaritas (solidary liability) kontraktor utama melalui amandemen Undang-Undang Jasa Konstruksi, integrasi basis data ketenagakerjaan lintas sektor, serta pembentukan mekanisme retensi khusus untuk perlindungan pekerja, guna mendorong pergeseran paradigma dari perlindungan administratif menuju perlindungan substantif yang berkeadilan.
Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah: Analisis Yuridis dan Studi Kasus V, Divo Septyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9272

Abstract

Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-conformity) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya karena adanya ketidakpastian dalam menentukan apakah penyimpangan tersebut termasuk ranah wanprestasi perdata atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian spesifikasi barang melalui studi kasus putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka regulasi pengadaan dan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kontrak efektif berlaku, hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia merupakan hubungan perdata yang bersifat setara, sehingga ketidaksesuaian spesifikasi barang pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan hakim menerapkan prinsip keadilan substantif, yaitu apabila barang tetap dimanfaatkan oleh negara meskipun terdapat deviasi spesifikasi yang bersifat minor, maka pemerintah tetap berkewajiban melakukan pembayaran dengan penyesuaian harga, bukan melakukan pembatalan kontrak sepihak yang berpotensi merugikan penyedia secara tidak proporsional.
Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas Akas, Martika Setyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Wibowo, Dwi Edi; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9273

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis kontrak konstruksi yang tepat, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas dalam menghadapi keputusan sepihak pemegang saham mayoritas. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 52, Pasal 61, Pasal 97, Pasal 114, dan Pasal 138, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif berupa pembentukan komite independen dan klausul deadlock resolution, serta pendekatan represif melalui mediasi dan arbitrase. Perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas mencakup hak mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham, menggugat direksi dan komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, serta penetapan hak veto dalam keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.
Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kadiyono, Kadiyono; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9274

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor strategis yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas akuntabilitas menjadi landasan utama bagi seluruh pejabat pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas akuntabilitas dalam PBJP serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menuntut setiap pejabat pengadaan untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Kegagalan memenuhi asas ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban administratif dan perdata menjadi tahap awal, sebelum pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur niat jahat (mens rea) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara.
Pertanggungjawaban Etik Arbiter dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Putusan Arbitrase di Indonesia Yanti, Yanti; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.62889

Abstract

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak dipilih karena dinilai efisien, rahasia, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas arbitrase sangat ditentukan oleh integritas arbiter sebagai penegak keadilan di luar pengadilan. Pelanggaran etik seperti conflict of interest dan keberpihakan arbiter dapat merusak legitimasi putusan dan kepercayaan terhadap arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban etik arbiter serta implikasinya terhadap kekuatan hukum putusan arbitrase dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang membuktikan adanya hubungan profesional antara arbiter dan salah satu pihak berperkara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menilai konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik oleh arbiter merupakan cacat hukum substantif yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integritas arbiter, penerapan prinsip imparsialitas, serta penguatan mekanisme kode etik dan pengawasan terhadap arbiter guna memastikan tercapainya keadilan substantif dan menjaga legitimasi arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.
Penerapan Prinsip Hukum Internasional dan Urgensi Pemahaman English Law dalam Proyek Infrastruktur Antar Negara (Studi Normatif atas Proyek Konstruksi Berbasis Pembiayaan Asian Development Bank) Yulistiawati, Wina; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63572

Abstract

Cross-border infrastructure projects involve complex interactions between domestic legal systems, public international law, and transnational contractual frameworks. Such projects are commonly financed by multilateral development banks and implemented under international standard contracts, particularly FIDIC, which in practice are frequently governed or interpreted through English law principles. This article examines the application of international legal principles in cross-border infrastructure projects and analyzes the critical importance of English law literacy for public authorities and contractors originating from civil law jurisdictions. Using a normative juridical method with conceptual and comparative law approaches, this study demonstrates that the dominance of English law in FIDIC-based contracts and international dispute resolution mechanisms makes compliance with procedural doctrines—such as condition precedent, strict notice requirements, and the prevention principle—decisive for the success of contractual claims and risk management. Focusing on the normative framework of construction projects financed by the Asian Development Bank (ADB), the study concludes that a sound understanding of English law is not merely complementary but constitutes a strategic legal necessity for ensuring legal certainty, equitable risk allocation, and effective dispute resolution in cross-border infrastructure development.
Co-Authors A. F, M. Dhika Adhitya Ade Nurmala Ade Nurmala, Ade ADI SAPUTRO Aditya, Agung Ahmad Migdad Alaydrus Akas, Martika Setyo Amalia Khusnawati, Atik Anak Agung Gede Sugianthara Anggi Raditya Anik Kunantiyorini Anondho, Basuki Anrizal, Anrizal Aprianto . Arfiansyah, Fathir Arief, Ediyanto Arjon, Arjon Asep Rachmatullah Aulia, Zuvika Alfi Azhari, Boby Ali Baharuddin, Ifdal Baroroh, Eric Bobyarta, Egit Conshita Hubertha Dhiu Deka Yudhit Maristyo P. Dwi Edi Wibowo Dwian Prakoso, Angga Efendy, Prasetyo Elfriandi, Elfriandi Erik Winada Fransiska, Era Galih Adya Taurano Hadamean, Join Hari Anggeriksari Helmi Umar Ambadar Hendrik Sulistio Hendrik Sulistio Hendrik Sulistio Heni Kustiah Imanto, Yuwono Indahwati, Amaliyah Noor Irdayani Irdayani Jamhari Jamhari Jo Johnson Junaedi Junaedi Kadiyono, Kadiyono Kenny Kapuasiana Khairul Imam Koespiadi Kunantiyorini , Anik Kusumastuti, Purnaning Siwi Kuswijanarko, Anjar Laia, Kharisman Lapasau, Ronald Lessy, Achmad Syabril Loso loso Lutfi Mustakim M. Agung Wibowo Malinda, Yosie Marlia Dyah Salindri Hardjito Mawardi Amin Mega Maharani Hutahaean Mega Waty Mudri Mudri Muhammad Reza Aditya Ready Napitupulu, Bona Ary Niniek Lannyati Noor, Ganis Vitayanti Noor, Ganis Vitayanty Nugroho, Rudy Nuris Wahyudi Nurul Listanto Pakpahan, Alfredo Pakpahan, Petra Firman Pasaribu, David Mangara Putra Hidayat PUTU IKA WAHYUNI Rahmiko, Eko Roni Febrianto Rudy Nugroho S.Sami'an Sami'an Sami'an, Sami'an Samian Sami’an Sami’an, S. Sami’an, Sami’an Sandi Andika Surya Putra Saragih, Hidbar Roberta Sebastian, Reza Rafly Setijanto, Augustinus Shanti Astri Noviani Simanjuntak, Indra Jadi Siti Kautsariyah Sitompul, Wesleyzon Sriyono D. Siswoyo Sudarsono Sumantri, Mahfiar Fajar Akbar Sungkara, Fajar Suryani, Sandra Sutikno Sutikno Suwandi Suwandi Suyono Dikun Syafi'udin, Achmad Syafrie, Hambali Syafrijon Triwijaya, Helmy Yulian V, Divo Septyo Wesleyzon Sitompul Wibowo, Singgar Mataniari Wicaksono, Ario Widiatmoko, Ndaru Seto Widya Pramana, Agus Pawitra Winada, Erik Winata, Eduardus Gerald Wiraantaka, Jaka Adiprasetya Wisatrioda, Bayu Wisnuaji, Haryo Yanti Yanti Yanuar, Riko Yulistiawati, Wina