Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.391
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Mimbar Keadilan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika International Journal of Supply Chain Management Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Dialogia Iuridica ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ADIL : Jurnal Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Khazanah Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Hukum dan Peradilan Damhil Law Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara SASI Jurnal Legislasi Indonesia ULJLS BANI Arbitration and Law Journal
Tarsisius Murwadji
Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Mochamad Dzaki Ansori; Tarsisius Murwadji; Helza Nova Lita
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19429

Abstract

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisian jabatan dan pengelolaan didalam BUMDES guna meningkatkan perekonomian di desa. Metode pendekatan yang dipakai metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan wawancara secara lisan dengan informan BUMDES Kertamukti, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisa dengan memperhatikan aspek hukum positif yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pengisian jabatan di BUMDES Kertamukti sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU DESA dan UU CIPTAKER sebagaimana jika dilihat didalam PERDES, dan dikaitkan dengan GCG pada penerapannya belum sesuai. Pengelolaan BUMDES Kertamukti dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, peran dari pemerintahan supradesa penerapan fungsinya sebagai pengembangan BUMDES dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya.
Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Fasilitas Pinjaman Usaha di Marketplace Dalam Praktik Syifa Afiani Widaningtyas; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19486

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis tanggung jawab dan upaya terhadap penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi dalam praktik penyaluran fasilitas pinjaman di marketplace oleh Lembaga Keuangan Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dari para pihak dalam penyediaan fasilitas pinjaman di marketplace dibebankan kepada pihak lembaga keuangan bank. Selain itu, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank adalah berupa hapus buku sebagai upaya penyelesaian akhir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum. Namun, hapus buku dalam hal ini tidak menghapuskan hak untuk menagih miliki bank karena perikatan yang terbentuk antara bank dengan pelaku usaha melalui perjanjian pembiayaan belum terhapus dan masih mengikat bagi para pihak.
The Development of Corporate Financing Law: Empirical Practices of Business Financing in the "PaDi UMKM" Marketplace Shafa Dinda Putri; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.335 KB) | DOI: 10.15575/kh.v4i1.16734

Abstract

Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) are the largest segment of national economic actors that can continue to grow. Still, in practice, MSMEs are difficult to develop because several obstacles are faced, especially in the digital world, which is difficult to get financing because of the unfulfilled collateral requirements. In its development, corporate financing also uses information technology media. This research aims to analyze juridical reviews of Corporate Finance Law in digital platforms, business financing practices on MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace in MSMEs development efforts, and invoice financing as collateral development in MSMEs company financing. The research methods used are normative juridical with analytical descriptive research specifications. The results of this study show: (1) corporate financing has been regulated in several laws and regulations and related to its development in digital platforms is implied to be regulated through Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018; (2) MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace acts as a facilitator of buying and selling as well as providing finance; and (3) the new securities theory of Performance Securities is realized through invoice financing as finance without collateral.
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK USAHA MIKRO KECIL (UMK) DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG SOCIAL ENTERPRISE Vonny Rachel Caroline; Tarsisius Murwadji; Dadang Epi Sukarsa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22502

Abstract

Perkembangan UMK saat ini ditandai dengan adanya UMK yang bergerak di social enterprise. Social enterprise merupakan ide bisnis yang beriorientasi terhadap dampak sosial dan keuntungan. Selama 10 tahun terakhir, orientasi bisnis UMK social enterprise mulai berkembang di Indonesia. UMK social enterprise berkembang karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyelesaikan isu sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan wirausaha dan dijadikan sebagai peluang bisnis yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Problematika timbul ketika masyarakat kurang familiar dengan social enterprise yang menyebabkan minat untuk memulai usaha social enterprise tidak maksimal dan minimnya pengetahuan masyarakat umum terhadap legalitas yang diperlukan dalam menjalankan UMK social enterprise yang dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan bisnis di waktu mendatang. Social enterprise tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan walaupun sistem ekonomi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang serupa dengan social enterprise yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari perlindungan hukum untuk social enterprise. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis perlindungan hukum untuk UMK digital di bidang social enterprise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha social enterprise di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum dan badan usaha non badan hukum, yaitu CV. Model UMK social enterprise di Indonesia, yaitu UMK social enterprise tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. Perlindungan hukum terhadap UMK digital social enterprise diberikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha untuk UMK, pemotongan pajak bagi UMK, dan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui kementerian, dinas, dan BUMN
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP) Ayunda Gayatri Maheswari; Tarsisius Murwadji; Agus Suwandono
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3273

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengarahkan perusahaan untuk membentuk tata kelola manajemen perusahaan yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG di Indonesia masih tergolong rendah, berakibat pada munculnya salah satu kasus yaitu mengenai Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya, dan menganalisis akibat hukum apabila tidak diterapkannya prinsip tersebut di PT. Sriwijaya Air. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis implementatif, yaitu metode penelitian hukum yang mencari kesesuaian fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini  prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan menjadi dasar yuridis terkait perjanjian keanggotaan Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maskapai Sriwijaya Air belum menerapkan prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) di dalam peraturan internal perusahaan dan secara otomatis tidak pula diterapkan di dalam perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) sehingga pihak maskapai Sriwijaya Air memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen/anggota Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP).
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI APABILA TERJADI KREDIT MACET DARI ANGGOTA KOPERASI DALAM LINKAGE PROGRAM POLA CHANNELING DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM KOPERASI Salma Indah Putri; Tarsisius Murwadji; Kilkoda Agus Saleh
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3274

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan UMKM mengakses pendanaan dari perbankan membuat pengaturan mengenai linkage program. Linkage program memiliki tiga pola yaitu: channeling, executing, dan joint financing. Dalam linkage program pola channeling kedudukan Koperasi hanya sebagai penghubung antara Bank Umum dengan Anggotanya dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit kepada Anggotanya. Akan tetapi, apabila terjadi kredit macet dari Anggota Koperasi menimbulkan permasalahan perihal pertanggungjawaban Pengurus Koperasi atas kredit macet tersebut.
AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL Novrizha Dinda Larasati; Tarsisius Murwadji; Deden Suryo Rahardjo
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v4i2.2696

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment from a company to contribute to the community around the company's operational area. The Local Government of West Java Province established a Regulation which regulates the implementation of CSR programs in West Java. This research aims to determine the regulation and application the CSR Program in West Java by using the audit of legal quality theory. This research is based on documents and activities such as the Regional Medium Term Development Plan document (RPJMD), and research in Nagrog Village. Based on the results of the research, the implementation of CSR has been carried out well and in accordance with the Regulations of West Java Province, although there are some deficiencies that can be corrected and developed. Keywords: Audit of Legal Quality, Corporate Social Responsibility, Local Government Regulation
AKIBAT HUKUM PESANAN FIKTIF OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DITINJAU DARI KUHPERDATA Sheila Eldi Azzahra; Tarsisius Murwadji; Holyness N. Singadimedja
Jurnal ADIL Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i1.2824

Abstract

Saat ini telah tercipta berbagai aplikasi penyedia jasa transportasi online yang memudahkan transportasi, salah satunya adalah aplikasi GoJek yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi tersebut memudahkan manusia dalam menggunakan transportasi, akan tetapi muncul permasalahan hukum berupa pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pengemudi ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pesanan fiktif ditinjau dari KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang fokusnya terletak pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pesanan fiktif adalah timbulnya kewajiban dari konsumen sebagai pelaku pesanan fiktif untuk membayar ganti rugi terhadap pengemudi ojek online, karena perbuatan memesan secara fiktif telah memenuhi seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum.
Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
Sriwijaya Law Review Volume 7, Issue 1 January 2023
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1972.pp62-72

Abstract

This paper tries to show how Indonesian economic law has evolved via the emergence of the cyber notary idea. Notaries engage in various everyday tasks and activities in the fantastic world development, such as giving the clients the finest service possible and impacting the economy. According to the law, notaries are required to be able to help and support anyone who requires genuine written documentation of legal situations, events, or activities. This study employs qualitative approaches and descriptive analysis. Additionally, researchers are interested in the phenomenon that examines the idea of a cyber notary as a way to advance Indonesian commercial law. Qualitative research aims to conduct extremely thorough investigations that examine the research's findings in great detail. Both primary data and secondary data are employed as sources of information. The findings demonstrate that cyber notary adds value to electronic documents by legalising them, for example, in addition to digitising notarial operations. However, because many aspects need to be ready, its implementation will take some time. Article 1868 of the Indonesian Civil Code stipulates that a genuine deed is a deed in a certain form that has been prescribed by law and is made before a public authority.
Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Mahmul Siregar; Detania Sukarja; Robert Robert; Dedi Harianto; Mariane Magda Ketaren
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.981

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1), lines C and M of the Law on Notary’s Position (Undang-Undang Jabatan Notaris-UUJN) requires a notary to embed a fingerprint as an attachment to the original deed and read out the deed/agreement in the presence of client attended by at least two (2) witnesses, and after being read, should be signed by the client, witnesses, and a notary. Meanwhile, the Law on Article 5 Paragraph (4) on Information Technology and Electronic Transaction (UU ITE) provides limitations by making exceptions to notary deed is not included in the category of electronic information or document. Therefore the problem concerning the creation of a legally binding relationship (a deed) using electronic means (e-Notary) has not yet received a solid legal basis and has not guaranteed legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. In addition, the research will also explore the practice of implementing the development of the cyber notary concept in the field of civil law in several countries, both those with the Common Law tradition and the Civil Law tradition, many of which have empowered the function and role of a notary in electronic transactions. The utilized research technique is the normative legal research technique by using the approach to legislation and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results indicate that the concept of a cyber notary in creating a deed by electronic means (e-Notary) requires arrangements that provide clear rules regarding the terms or conditions in the framework of making a notary or authentic deed conducted using the concept of a cyber notary. Thus, the notary can carry out professional duties without contradicting the laws and regulations. In addition, the development of the cyber notary concept that comes from the Common Law System tradition in practice has been widely applied and is no exception for the Indonesian state which is included in the tradition of countries that adhere to the Civil Law System as a modern legal state, of course, cannot escape developments outside the law.
Co-Authors ., Hasna Agus Budiman Agus Suwandono Agus, Yoga Mulya Anggi Saraswati Ayunda Gayatri Maheswari Azzahra Jihan Shubihantoro Bambang Daru Nugroho Bambang Daru Nugroho Dadang Epi Sukarsa Dadang Epi Sukarsa Deden Suryo Rahardjo Dedi Harianto Dewi Ari Shia Wase Meliala Dewi Parhusip Djuhaendah Hasan Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Elvetta, Shisca Etty Mulyati Fahrurrozi, Rizky Gilda Nathania Sirait Hakim, Lukmanul Haliman, Yudi HASIM PURBA Helza Nova Lita Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hernadi Affandi Holyness Nurdin Singadimedja Huala Adolf Ikhsan Lubis Illona Novira Elthania Karnosaputra, Yanto Kilkoda Agus Saleh Kusuma, Sylvia Lubis, Ikhsan Maheswari, Ayunda Gayatri MAHMUL SIREGAR Marcelline Allegra Mariane Magda Ketaren Mbilinyi, Francis Daniel Mien Rukmini, Mien Mochamad Dzaki Ansori Nisabilah Anjani Novrizha Dinda Larasati Nun Harrieti Nun Harrieti Nun Harrieti Parlin Dony Sipayung Permana, Sudaryat Putri, Salma Indah Rahardjo, Deden Suryo Renny Supriyatni Bachro Robert, Robert Rosmalinda, Rosmalinda Salma Indah Putri Salsabila Chairunnisa Seyba Nabilla Iwandha Shafa Dinda Putri Shannia Angelia Rahardjo Sheila Eldi Azzahra Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Supraba Sekarwati Widjayani Syifa Afiani Widaningtyas Taufiqurrohman, Moch. Marsa Teguh Tresna Puja Asmara Veronica, Angela Vonny Rachel Caroline Windi Afdal, Windi Zulfa, Indani