Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.391

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Mimbar Keadilan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika International Journal of Supply Chain Management Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Dialogia Iuridica ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ADIL : Jurnal Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Khazanah Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Hukum dan Peradilan Damhil Law Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara SASI Jurnal Legislasi Indonesia ULJLS BANI Arbitration and Law Journal

Tarsisius Murwadji

Universitas Padjadjaran

Author-ID : 325792

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kendala Perbankan Dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi Melalui Pola Joint Financing Nisabilah Anjani; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

This paper aims to develop a joint financing method between banks and cooperatives in which cooperatives in globalization look increasingly lagging behind due to unfinished capital problems and a system that is still traditional at a time of increasingly modern world developments. Therefore, the government made regulations to overcome this problem by creating a Linkage Program. The problem is focused on the cooperative relationship at the Joint financing stage as one of the models of the Linkage program, between South Bandung Farmers Cooperatives with BPR Bandung Kidul. There are various problems in achieving fair and legal cooperation. The method used in this research is normative juridical analysis with descriptive analytical writing methods. This study concludes that the obstacles that hamper the Joint financing relationship, one of which is the ownership of majority shares by cooperatives that can harm the principle of prudence and good corporate governance of the bank. Secondly, in the joint financing relationship between cooperatives and banks in practice no agreements were carried out which could result in business interference by both parties.

Etika Bisnis sebagai Dasar “Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” Perbankan Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga.

Integrasi Ilmu Mutu kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Pada saat ini kalangan hukum beranggapan bahwa para sarjana hukum tidak perlu mempelajari ilmu mutu karena berkaitan dengan industri, oleh karena itu para ekonom dan teknokratlah yang harus mempelajarinya. Tanpa mempelajari ilmu mutu bagaimana mungkin hukum dan penerapannya akan bermutu. Permasalahan hukum pada saat ini bersumber pada ketidaktahuan dan atau keengganan para pemangku hukum terhadap ilmu mutu. Audit mutu hukum merupakan integrasi ilmu mutu kedalam sistem audit hukum, dalam hal ini yang diaudit adalah “mutu” dari hukum tersebut. Parameter mutu hukum yang dijadikan penguji hukum adalah: mutu produk hukum, biaya rendah, ekses pelaksanaan hukum, keamanan hukum, moral pelayanan, sistem hukum, kemampuan penyesuaian.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Strategi atau paradigma baru dalam membangun citra koperasi dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi. Bank juga dapat membantu penerapan manajemen risiko operasional perbankan ke koperasi melalui linkage program perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang koperasi dan perbankan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi dimungkinkan untuk dapat menerapakan manajemen risiko operasional dan linkage program dapat dijadikan sarana bank untuk membantu koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut.

The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia has a significant role in national economic development. In addition to supporting the economic growth and providing job opportunities, MSMEs also takes a role in distributing development results. Based on Statistics Indonesia (BPS) in 2016, from a total of 59,693,791 business units in Indonesia, 99.89 percent is MSMEs and its contribution to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) reached 62.5 percent, workforce absorption up to 95 percent and its contribution to exports non-oil and gas up to 16.45 percent. However nowadays, MSMEs has to face some problems. One of which is related to capital and business development. The capital and business development issues can be solved through Corporate Social Responsibility (CSR) program. Yet, CSR requires a suitable strategy for a successfull and effective implementation. This research is analytical descriptive using normative juridical approach. The results showed that the implementation of CSR could not be felt optimally in order to develop MSMEs. The concept of CSR implementation by the collaboration of stakeholders is expected to provide a solution so that CSR can be implemented appropriately and effectively. One of the stakeholders in CSR is the academics, where CSR in a broad sense can also be a Community Service Program in Universities.

JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE Dewi Parhusip; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan permodalan seperti kredit perbankan cenderung sulit untuk diakses karena adanya persyaratan jaminan kebendaan untuk memenuhi aspek-aspek dasar penilaian bank. Marketplace telah menyediakan fasilitas pinjaman dengan syarat performa penjualan penjualan yang secara tidak langsung dapat menjadi jaminan (jaminan performa). Saat ini, belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa melalui fasilitas pinjaman marketplace, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Jaminan performa merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada UMKM sebagai calon debitur. Pelaksanaan jaminan performa berdasarkan peraturan yang ada belum komprehensif dan dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Penyelenggaraan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa telah diadakan melalui platform marketplace. Penerapan jaminan performa dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di marketplace karena dalam hal ini kegiatan usaha yang memiliki kinerja sangat baik yang akan menjadi jaminan bagi pemberian fasilitas pinjaman.Kata-Kunci: Jaminan Performa, Marketplace, Performa Penjualan, Pinjaman, UMKM Capital problems are one of the classic problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Capital assistance such as banking credit tends to be difficult to access due to the material guarantee requirements to meet the basic aspects of bank valuation. Marketplace has provided loan facilities with the condition of sales performance that can indirectly be a guarantee (performance guarantee). Currently, it is not yet known further how the development of performance guarantees in the guarantee law system, the development of financing with performance guarantees through loan facilities, and its application in helping the capital of MSMEs in the marketplace. This research used normative juridical methods with qualitative juridical analysis to study and analyze the problems studied. Performance guarantee was one way to assess the feasibility of providing financing to MSMEs as prospective debtors. The implementation of performance guarantees based on existing regulations is not yet comprehensive and further regulations are needed to regulate the use of performance guarantees to the scope of medium-sized businesses. The implementation of financing through loan facilities with performance guarantees has been carried out through the marketplace platform. The application of performance guarantees can overcome MSME capital problems in the marketplace because in this case business activities that have very good performance will become collateral for the provision of loan facilities.Keywords: Performance Guarantee, Marketplace, Sales Performance, Loans, MSMEs

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DENGAN PENINGKATAN PRODUK PANGAN BERSERTIFIKAT HALAL MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tarsisius Murwadji
Dialogia Iuridica Vol. 11 No. 2 (2020): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v11i2.2392

Halal food products are one part of Islamic Sharia, especially for Muslim consumers. The circulation of food products in Indonesia, one of which comes from the Micro Small Enterprises (MSEs), which also has an important role in improving the economy. Increasing the ownership of halal certificates for MSEs halal food products can be done through the Corporate Social Responsibility (CSR) program provided by the stakeholders. The research method used in this research is normative juridical by emphasizing on literature study and supported by field data. The results of this study indicate that one of the empowerment for the development of MSEs can be through an increase in halal-certified food products given the halal product consumer market in Indonesia is very large. Improvement of halal-certified food products at MSEs can be through CSR programs specifically aimed at empowering and developing MSEs. In addition, through CSR programs, companies and other stakeholders can become MSEs partners in marketing halal-certified food products.

Bank Responsibility and Supply Chain Management in Banking System Effects Due to Debt Collectors Intimidation to its Customers Agus Budiman; Etty Mulyati; Supraba Sekarwati Widjayani; Tarsisius Murwadji
International Journal of Supply Chain Management Vol 8, No 4 (2019): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.904 KB)

Abstract- This study aims to determine the extent to which the Banking or Financial Institutions oversee and are responsible for the third party (debt collector) in collecting debts to debtors or customers because of bad credit. The study used qualitative descriptive research, The research by analyzing and providing an of what really happened and collecting data obtained directly from the victims of field officers (debt collector). Also, the supply chain management effects are investigated in banking system efficiency. The data were taken by interviewing, observation, and documentation. From this research, the results of the lack of supervision and responsibility of the Banking or Financial Institutions on what is done by the debt collector to the bank customer or banking service consumers and/or financial institutions, And how the legal sanctions should have a deterrent effect and do not cause turmoil in the social life of the community, which upholds the dignity of a dignified society.

Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Gilda Nathania Sirait; Tarsisius Murwadji; Agus Suwandono
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jaminan Hak Tanggungan yang diberikan kepada lembaga perbankan berfungsi sebagai jaminan pelunasan ketika debitur mengalami cidera janji (wanprestasi). Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi jaminan Hak Tanggungan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terjadi antara aktivis Sri Bintang Pamungkas dengan PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA). Sri Bintang Pamungkas sebagai debitur menggugat BCA karena merasa BCA telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebab BCA melakukan perpanjangan perjanjian kredit tanpa pemberitahuan, kehadiran dan persetujuan dari pihak ketiga pemberi hak tanggungan yang kemudian mengakibatkan obyek jaminan berupa SHM Persil Wilis dilelang. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan pihak ketiga pemberi jaminan hak tanggungan dalam kredit perbankan hanya sebagai Pemberi Hak Tanggungan yang telah memberikan kuasanya atas obyek hak tanggungan kepada debitur selaku pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang untuk mendapatkan pinjaman kredit bank. Sehingga ketika bank hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit, bank hanya berhubungan langsung dengan debitur. Bank tidak berkewajiban untuk memberitahu pihak ketiga pemberi hak tanggungan, atau meminta persetujuan pihak ketiga pemberi hak tanggungan, atau meminta kehadiran pihak ketiga pemberi hak tanggungan.

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Susun Dengan Pengembang Dalam Sistem Pemasaran Pre-project Selling Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Azzahra Jihan Shubihantoro; Tarsisius Murwadji; Nun Harrieti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberian kredit rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dapat menimbulkan risiko berupa adanya pengembang yang wanprestasi. Hal ini tentunya berdampak kepada bank itu sendiri serta nasabah, sehingga muncul urgensi atas implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang yang melakukan pemasaran pre project selling agar risiko yang timbul dari pemberian kredit tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam kerjasama pemberian kredit pemilikan rumah susun dengan pengembang melalui sistem pemasaran pre project selling serta mengetahui perlindungan hukum dari bank terhadap nasabah atas kegagalan pemenuhan prestasi pengembang dalam pembangunan rumah susun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pemberian kredit pemilikan rumah susun yang dilakukan oleh bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melaksanakan pengawasan secara langsung pada pengembang dan tidak adanya jaminan yang dapat dieksekusi. Kedua, upaya perlindungan hukum oleh bank yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan mengajukan pengaduan dan menerima penyelesaian dari internal bank berupa pembatalan perjanjian kredit dan pengembalian dana.

Co-Authors ., Hasna Agus Budiman Agus Suwandono Agus, Yoga Mulya Anggi Saraswati Ayunda Gayatri Maheswari Azzahra Jihan Shubihantoro Bambang Daru Nugroho Bambang Daru Nugroho Dadang Epi Sukarsa Dadang Epi Sukarsa Deden Suryo Rahardjo Dedi Harianto Dewi Ari Shia Wase Meliala Dewi Parhusip Djuhaendah Hasan Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Elvetta, Shisca Etty Mulyati Fahrurrozi, Rizky Gilda Nathania Sirait Hakim, Lukmanul Haliman, Yudi HASIM PURBA Helza Nova Lita Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hernadi Affandi Holyness Nurdin Singadimedja Huala Adolf Ikhsan Lubis Illona Novira Elthania Karnosaputra, Yanto Kilkoda Agus Saleh Kusuma, Sylvia Lubis, Ikhsan Maheswari, Ayunda Gayatri MAHMUL SIREGAR Marcelline Allegra Mariane Magda Ketaren Mbilinyi, Francis Daniel Mien Rukmini, Mien Mochamad Dzaki Ansori Nisabilah Anjani Novrizha Dinda Larasati Nun Harrieti Nun Harrieti Nun Harrieti Parlin Dony Sipayung Permana, Sudaryat Putri, Salma Indah Rahardjo, Deden Suryo Renny Supriyatni Bachro Robert, Robert Rosmalinda, Rosmalinda Salma Indah Putri Salsabila Chairunnisa Seyba Nabilla Iwandha Shafa Dinda Putri Shannia Angelia Rahardjo Sheila Eldi Azzahra Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Supraba Sekarwati Widjayani Syifa Afiani Widaningtyas Taufiqurrohman, Moch. Marsa Teguh Tresna Puja Asmara Veronica, Angela Vonny Rachel Caroline Windi Afdal, Windi Zulfa, Indani

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search