Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SASI IJLSH
Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
POTENSI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH) T Saifullah; Teuku Yudi Afrizal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 2 (2021): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i2.5980

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi radikalisme dikalangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Malikussaleh. Pilihan kajian ini didasari oleh, Pertama, berdasarkan data dari LIPI ditemukan bahwa tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia menunjukan angka yang memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus terorisme berbasis agama yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebut saja kasus bom diri di Polres Medan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Selain itu, BIN dalam suatu penelitian yang dilakukan pada 3 Universitas ternama juga menemukan 39 Mahasiswa di Universitas tersebut telah terpapar paham radikalisme. Meski bukan dalam bentuk radikalisme aktif destruktif. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswa keagamaan. Kedua, dilihat dari pertumbuhan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh, organisasi yang berkecimpung pada masalah keagamaan khususnya Islam berkembang dengan pesat. Meski bukan berarti perkembangan tesebut mengarah ke suatu yang negatif, malah sebaliknya ke arah positif, akan tetapi dari pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok hijrah yang eksklusif dengan ciri-ciri khas telah dapat dikatagorikan sebagai bagian dari fundamentalisme Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk radikalisme yang terungkap pada aktifitas organisasi kemahasiswa yang berafiliasi dengan Islam di Universitas Malikussaleh. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Unimal terpapar paham radikal dan agaimana bentuk upaya Universitas Malikussaleh dalam menanggulangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) Almas Salsabila; Teuku Yudi Afrizal; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3902

Abstract

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Apabila terjadi perkawinan pada remaja yang usianya belum mencukupi batas usia tersebut maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian, hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelititian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Selain itu juga diperoleh dari data sekunder dari berbagai buku referensi dan karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Tengah belum terpenuhi secara maksimal. Hambatannya adalah tidak adanya payung hukum khusus untuk masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap dirinya beserta hak-haknya yang tidak didapatkan setelah bercerai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk tidak mudah melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mudah untuk melakukan perceraian. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur adalah pembentukan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak bekas isteri di bawah umur yang tidak terpenuhi dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa disertai kesiapan yang benar. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam perkara perceraian. Disarankan juga kepada para pekerja di bidang hukum untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan ijma’ sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya. Disarankan juga kepada para bekas isteri untuk senantiasa berupaya mendapatkan perlindungan hukumnya.
BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p Jamiul Husna Husna; Teuku Yudi Afrizal; Hamdani h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6006

Abstract

Bimbingan pranikah sangat bermanfaat dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah serta menghindari perceraian. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo banyak ditemukan terjadi kasus perceraian pada pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang di tempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupate Bener Meriah telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai peraturan, Pengaruh bimbingan pranikah sangatlah besar dalam membina ketahanan rumah tangga mengatur dan mengelola finansial keluarga. Hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah yaitu fasilitator dan materi bimbingan yang belum lengkap, alokasi waktu bimbingan tidak sampai 16 jam dan kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan pranikah dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Pihak KUA diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak terkait untuk dijadikan sebagai fasilitator dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, membagikan buku modul bimbingan pranikah, melaksanakan bimbingan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam peraturan serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Mas Juan Pratama Saragih; Teuku Yudi Afrizal; Herinawati H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7000

Abstract

Studi ini bertujuan menjelaskan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem e-Litigasi yang termaktub pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan e-litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjalan dengan baik dan penggunaan e-Court sudah mengalami perkembangan, namun terdapat beberapa Hambatan dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diantaranya, pertama faktor kurangnya pengetahuan para pihak berperkara diatasi dengan cara mensosialisasikan fitur e-litigasi kepada setiap pencari keadilan melalui sosialisasi langsung mapun website Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kedua faktor kendala server Mahkamah Agung perlu di-upgrade setiap tahun diatasi dengan meminta kepada para pihak yang berperkara untuk mengirimkan kembali dokumennya melalui e-mail Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar diverifikasi yang kemudian diteruskan ke pihak lawan, dan terakhir faktor minimnya jumlah administrator berkas e-Court diatasi dengan mengirim personil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai e-Court dan e-Litigasi. Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Peradilan Elektronik
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN SENDIRI OLEH MASYARAKAT (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara) Riska Sintania SKD; Husni H; Teuku Yudi Afrizal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8470

Abstract

Judgment itself is an arbitrary act against people who are considered guilty. This is contrary to Article 170 of the Criminal Code paragraph (1) which reads "Anyone who in public together commits violence against people or goods, is sentenced to a maximum imprisonment of five years and six months". However, vigilante action still occurs as is the case in Kutarih Village, Babussalam District, Southeast Aceh Regency.The purpose of this study is to find out and explain the forms of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community and the obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling vigilante crimes by the community.This type of research is qualitative with an empirical juridical approach, is descriptive in the form of prescriptive research. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants.Based on the research results it is known that; The form of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community is through preventive and repressive measures. Preventive actions include outreach to the community, fostering public trust in law enforcement officials, establishing partnerships with the community, carrying out formal and informal education, and carrying out routine patrols. While the repressive actions are; investigate cases to completion, collect evidence, and impose sanctions on perpetrators of vigilante crimes. The obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling the crime of vigilantism by the community are that it is difficult to predict or is spontaneous; community conditions are heating up so that police officers seem to be working alone to secure victims, lack of good cooperation between the police and the local community to jointly tackle any vigilante action, no one in the community is willing to be a witness to vigilante acts; and many people who take part in vigilantism do not know who is involved.It is recommended to the police to further improve preventive actions so that these actions can be reduced or lost by providing legal awareness to the community, especially in the jurisdiction of the Babussalam Police, increasing coordination and cooperation with community leaders, religious leaders, government officials, non-governmental organizations. community and others. It is hoped that the police will be able to increase cooperation with the community in tackling vigilante acts and be able to investigate thoroughly by collecting evidence at the crime scene so that the culprit can be found.
The Position of Contract Marriage Law (Nikah Mut`Ah) in Indonesia: A Comparative Study Teuku Yudi Afrizal
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 9 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1381.943 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v1i9.140

Abstract

In the aspect of Islamic law, mut'ah marriage was allowed by Rasulullah SAW only during the war. But the permission has been abolished or the law of mut'ah marriage is forbidden and sinful for those who do it. In the aspect of national law, contract marriage is considered a legal defect because it is contrary to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, Article 1337 and Article 1332 of the Civil Law, the principle of marriage and the purpose of marriage. Based on these provisions, a legal marriage is conducted in accordance with the teachings of religion and beliefs and is not contrary to the values ??of morality. Marriages that are registered or registered in accordance with applicable laws and regulations will receive protection from the State. The practice of contract marriage actually positions the position of women is very weak in the eyes of the law because the marriage is considered never happened, so the wife is not considered a legitimate wife, the wife is not entitled to alimony and inheritance from the husband if he dies and the wife is not entitled to gono gini property if it occurs. separation, because legally the marriage, the contractual marriage is considered to have never occurred.
Religious Diversity and its Legal Problems Husni Husni; Zulfan Zulfan; Teuku Yudi Afrizal; Nurarafah Nurarafah; Sumiadi Sumiadi
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 9 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1556.678 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v1i9.149

Abstract

 The basis for freedom of religion in Indonesia is regulated in Article 28E, Article 28I, Article 29 of the 1945 Constitution and Article 4, Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, this freedom is not absolute and must be limited to maintain religious harmony in Indonesia. This study aims to determine the actions that often trigger religious disputes with blasphemy or blasphemy of religion either directly or through various online media. This type of research is doctrinal or normative. In this study, all norms, legal principles, legal documents, court decisions, laws and regulations related to religious freedom in Indonesia will be studied. Based on the results of research to maintain religious harmony, the government issued Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, Law Number 1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion, Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Race and Religious Blasphemy. Religion. Ethnic Discrimination, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. In addition to legal action against perpetrators of blasphemy, the government and the community must work together to maintain religious tolerance and prevent fanaticism towards their respective religious identities so that it has the potential to cause horizontal conflicts between religious adherents in Indonesia.
Akurasi Arah Kiblat Bangunan Mesjid di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe T Saifullah; Teuku Yudi Afrizal; Albert Alfikri; Dara Wulandari
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 4 (2023): Mei
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.7934688

Abstract

Kajian tentang arah kiblat masuk dalam kajian hukum Islam karena meskipun menggunakan dasar hisab atau perhitungan, akan tetapi landasan berpijaknya adalah syariat Islam. Dalam kajian Hukum Islam disebutkan bahwa menghadap kiblat  dalam salat adalah salah satu syarat sah salat. Berdasarkan data dari Kemenag tahun 2020 di Daerah Jawa ditemukan bahwa sebagian besar tempat ibadah muslim dibangun dengan tidak mempertimbangkan arah kiblat yang sebenarnya. Artinya ditemukan banyak arah kiblat tempat ibadah muslim melenceng dalam batas yang tidak dapat ditolerir. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang dapat digolongkan dalam jenis penelitian terapan karena dalam penelitian ini peneliti menerapkan perhitungan segitiga bola untuk melakukan pengujian akurasi arah kiblat pada tempat ibadah muslim yang ada di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jumlah tempat ibadah muslim di Kecamatan Banda Sakti adalah 64 yang terdiri dari 18 bangunan mesjid, dan  46 lainnya adalah  menasah atau mushola. Dalam penelitian ini tidak semua tempat ibadah tersebut akan diuji akurasi arah kiblatnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 meesjid yang dilakukan uji akurasi arah kiblat ditemukan bahwa Azimut Kiblat Mesjid Baitul Khairat dan Mesjid Syuhada menunjukkan hasil akurat. Sedangkan 3 mesjid lainnya tidak akurat dimana azimut kiblat bangunan mesjid Al-Mukhlisin Kota Lhokseumawe menunjukkan kemelencangan yang lebih besar dari lainnya yaitu 9° 4' 12"  (9.07 derajat) ke arah Utara dari Azimut Bangunan.
Penyuluhan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1, Aceh Timur Muhammad Hatta; Zulfan Zulfan; Sumiadi Sumiadi; Teuku Yudi Afrizal
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 2,3 juta atau 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus kedepan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di SMK Negeri 1 Aceh Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.
Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya Teuku Yudi Afrizal
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 7 (2023): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8278177

Abstract

The Indonesian marriage laws postulate that a marriage is considered legal if it fulfilled all requirements that stipulates by the religion or faith that ones subscribed to; and it should be registered by the authority. Pernikahan Sirri is a kind of marriage which is considered illegal by the laws. Despites of its illegal status, the reality Indicates that it has been practiced widely with a different modus- operandi. In analyzing this issue, this article applies a legal normative approach that is by exploring literutres. It found that the Pernikahan Sirri has caused more demage to the marriage. As it is not legally registered, the wife and children were deprived of their legal rights to complain any time marriage break. The state acknowledges that the child of this married as illegitimate child who only has legal right related to the mother and her family. Consequently, they were deprived of their economic rights and joint assets of the marriage.
Co-Authors Albert Alfikri Almas Salsabila Alni, Yola Prestichia Ana, Juli Annisa Yusuf Arif Rahman Asyshura, Cheltra Azwa Reza, Rizka Baziad, Raudhah Assyifa Cut Khairunnisa Dara Wulandari Dedy Syahputra, Dedy Dela Anggrainy Elpia Simahara Faisal Faisal Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Geubrina, Dara Guslaili, Rafika Guslihan, Riza Aldia H, Husni Hamdani Hamdani Hamdani Hamdi Hamdi Herinawati Herinawati Husni Husni Jamiul Husna Husna Johari Johari Johari khaira, Safwatul Mas Juan Pratama Saragih Muhammad Hatta Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurul Helmi RAMA DEYAN Ramziati, Ramziati Ridha Khairani Riska Sintania SKD Safitri, Safrina Saifullah Ali Saifullah, T Situmeang, Diki Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi T Saifullah Taofan, Muhammad Raka Yulia Yulia Zul Akli Zulfan Zulfan Zulfan Zulfan