Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.899
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SASI IJLSH
Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK INDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 Waningsih, Ririn Anggraini; Yulia, Yulia; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17021

Abstract

Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen, dan bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data penilitian ini meliputi data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya OJK dan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara namun, tetapi memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. Namun dalam hal kewenangan, kedudukan OJK menyamai Bank Indonesia. Dari pertimbangan Hakim bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya rasa bahwa OJK mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, sehingga BI merasa adanya tumpang tindih kekuasaan yang terjadi setelah dibentuknya OJK. Disarankan kepada OJK dan Bank Indonesia agar dapat melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan efisien. Dan dengan adanya koordinasi yang baik maka Bank Indonesia dapat fokus dalam menjalankan kewenangannya pada kebijakan moneter.
Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Teuku Yudi Afrizal; Zulfan; Muhammad Hatta; Husni; Johari; Joelman Subaidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560244

Abstract

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparatur desa untuk memahami hukum waris (fara`idh) secara mendalam supaya sengketa kewarisan dapat diselesaikan. Namun, tidak semua aparatur desa memahami ilmu fara`idh secara detail karena aparatur desa cendrung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaiakan permasalahan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparatur desa, ahli waris dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami ilmu fara`idh sehingga harta warisan dapat dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam. Setelah kegiatan ini, pengetahuan peserta bertambah dan dapat memahami dengan baik pembagian harta warisan mengikuti mekanisme yang ada dalam hukum Islam
Co-Authors Adam, Bani Albert Alfikri Almas Salsabila Alni, Yola Prestichia Ana, Juli Annisa Yusuf Arif Rahman Asyshura, Cheltra Azwa Reza, Rizka Baziad, Raudhah Assyifa Cut Khairunnisa Dara Wulandari Dedy Syahputra, Dedy Dela Anggrainy Elpia Simahara Faisal Faisal Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Geubrina, Dara Guslaili, Rafika Guslihan, Riza Aldia H, Husni Hamdani Hamdani Hamdani Hamdi Hamdi Herinawati Herinawati Husni Husni Husni Jamiul Husna Husna Johari Johari Johari khaira, Safwatul Mas Juan Pratama Saragih Muhammad Hatta Muhammad Hatta Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurul Helmi RAMA DEYAN Ramziati, Ramziati Ridha Khairani, Ridha Riska Sintania SKD Safitri, Safrina Saifullah Ali Saifullah, T Situmeang, Diki Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi T Saifullah Taofan, Muhammad Raka Waningsih, Ririn Anggraini Yulia Yulia Zul Akli Zulfan Zulfan Zulfan Zulfan