Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SASI IJLSH
Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN ANGGOTA KOPERASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah) ana, Juli; Yulia, Yulia; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19590

Abstract

ABSTRACTCooperatives are associations of people who work together guided by the rules in a law mentioned in Article 44 of Law Number 25 of 1992. These rules are based on the idea of kinship, meaning they want to help each other. When people make agreements in a cooperative, they must follow certain legal rules. This research aims to find out and explain the settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members and the obstacles and efforts made during the Covid-19 pandemic. This research uses empirical juridical legal research. The research results show that settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members during the pandemic can be achieved through mutual cooperation Member Meetings (RA). This meeting involves the chairman of the cooperative and other relevant stakeholders. After going through tough discussions, an agreement was reached regarding the settlement of these debts, where it was agreed that 50% of the debt amount would be paid. This agreement will be stated in a written agreement signed by all parties involved. The obstacles faced are non-payment of cooperative members' debts due to the large number of unemployed, reduced harvest yields and decreased business turnover due to the impact of the Covid-19 pandemic. Efforts were made by the Lentayon Bunge Senye Cooperative to resolve this problem through deliberation with all cooperative members to reach an agreement to ease the burden on cooperative members by providing payment relief to cooperative members by paying Rp. 150,000,- (Fifty Thousand) per month. The Lentanyon Bunge Senye Cooperative is expected to carry out a comprehensive assessment of the feasibility of the business owned by its cooperative members.
Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian di Kecamatan Seuruway Aceh Tamiang) Geubrina, Dara; Afrizal, Teuku Yudi; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19976

Abstract

Abstrak Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap praktik pengangkatan anak dengan akta dibawah tangan dan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya ataupun dengan surat perjanjian bermaterai dan sebagian masyarakat Kecamatan Seruway juga ada yang melakukan pengangkatan anak tidak membuat akta notaris dan tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut tidak dapat menjamin kekuatan hukum yang otentik bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Kekuatan hukum akta dibawah tangan tentang pengangkatan anak tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari yang mana pasti ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENJUALAN TANAH WARISAN YANG TELAH TERJUAL TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS (Studi Penelitian di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara) Asyshura, Cheltra; Afrizal, Teuku Yudi; Nuribadah, Nuribadah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa terkait penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Kecamatan Siantar Barat, dan menaganalisis kendala dan upaya yang dapat ditempuh pembeli dalam kasus semacam ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sengketa warisan kerap terjadi di kalangan ahli waris karena menyangkut kepemilikan harta yang bernilai tinggi. Apabila tidak dikelola dengan baik, situasi ini sering kali berujung pada perselisihan berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antar ahli waris umumnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah. Proses ini menghasilkan surat perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa, disaksikan oleh tokoh masyarakat serta keluarga masing-masing, atau dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kendala yang dihadapi pembeli dalam transaksi tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris meliputi ketidakabsahan transaksi yang dapat menyebabkan pembatalan, potensi gugatan dari ahli waris lain, serta risiko kehilangan hak kepemilikan tanah. Upaya bagi pemebeli yaitu, dianjurkan mengambil langkah preventif dengan memastikan validitas transaksi, mengonfirmasi hak penuh penjual atas tanah, serta melakukan negosiasi dengan seluruh ahli waris demi tercapainya kesepakatan bersama.
The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Johari; Teuku Yudi Afrizal
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2024): IJLSH - July 2024
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v1i1.141

Abstract

Corruption in Indonesia Law is almost present throughout the Law of the government, h at the central and regional levels. Although there are various disagreeing parties of corruption classified as extraordinary crimrally argue that corruption in Indonesia can be categorized as an e,xtraordinary crime because it is organized, systemic, a,nd has been looting so that it can negatively impact economic growth, legal enforcement, and national security stability. Therefore, to combat corruption crimes in Indonesia, the government has issued No. 31 of 1999 and No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes as a legal basis for the eradication of corruption in Indonesia. However, with the issuance of Law No. 19 of 2019 for the amendment of Law No. 30 of 2002 on the Eradication Commission, various legal experts have assessed that corruption crimes in Indonesia can no longer be classified as extraordinary crimes because some of the extraordinary powers that KPK has as the spearhead of corruption eradication in Indonesia have been eliminated
Legal Certainty in Customary Jurisdictions (Case Study In Muara Batu District, North Aceh) Afrizal, Teuku Yudi; Saifullah, T
SASI Volume 29 Issue 1, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i1.1247

Abstract

Introduction: Gampongs or villages in Aceh province are the only village-level government in Indonesia that is given the authority to resolve a number of civil and criminal cases through customary courts in gampongs.Purposes of the Research: This paper examines the legal certainty of customary court decisions in gampongs in the Muara Batu sub-district, North Aceh . The problems resolved in this paper are regarding the legal certainty of customary court decisions in gampongs and the extent to which gampongs in Muara Batu District implement customary justice in gampongs.Methods of the Research: This research is an empirical research. The data were collected from field data through interviews and observations as well as documentary data from legal writings.Results of the Research: The results of the research show that the decisions of the customary courts are binding and final. However, if the parties disagree with the customary court decision and seek legal proceedings, the customary court decision can become written evidence. In Muara Batu sub-district, each gampong has a customary court, but if they are related to minor crimes or jinayat, the gampong apparatus prefers to hand over the case to the authorities, if a peaceful process is not found. Except for cases of immoral khalwat and adultery committed in the gampong, the perpetrators are forced to marry or handed over to law enforcement to be processed according to jinayat law in Aceh.
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN) Ridha Khairani; Fauzah Nur Aksa; Teuku Yudi Afrizal; fitri maghfirah
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9160

Abstract

The judge's decision determines child custody after divorce. In some cases, the child's custody rights are given to the mother or father, and in implementation, there are parents who do not heed the results of the judge's decision, so that the plaintiff must carry out the execution by submitting the contents of the petition or withdrawing the point of claim such as the Syar'iyah Court Decision Number 594/ Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This research aims to find out and explain the analysis of the judge's decision regarding the fulfillment of child support based on the Syar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and 97/Pdt.G/2023/MS.Bir and to find out the obstacles and the efforts taken in implementing the Shar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This type of research is qualitative research with an Empirical Juridical approach, and the nature of the research is descriptive. Based on the results of the research, it is known that before determining the cost of child support rights, the judge first confirms the parties involved, then the judge will also analyze the ability of the party charged with child support due to divorce. There are no obstacles in implementing the Shar'iyah Court decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir, and if the father does not fulfill his obligations as stated in the decision, then the father does not receive sanctions, because the court's obligations do not reach the stage of giving sanctions to the father, so the solution given is that the mother must apply for execution or submit a request for the contents of the decision. If this effort is also unsuccessful, then legal efforts can be taken that can protect children from irresponsible parental actions in Article 76 B and Article 77 B of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam Cut Khairunnisa; Teuku Yudi Afrizal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15339518

Abstract

Kode etika kedokteran pada hakekatnya adalah bisikan hati nurani dan pangilan jiwa untuk mengabdikan seluruh ilmu dan pengetahuannya kepada kepentingan kemanusiaan. Dalam memberikan pelayanan medik yang baik dan berkualitas, profesi kedokteran diatur berbagai instrumen, salah satunya adalah instrumen etika kedokteran seperti prinsip autonomy, beneficence, non maleficence, dan justice. Prinsip-prinsip tersebut awalnya dikenal sebagai prinsip etika barat namun secara global prinsip-prinsip tersebut sudah diakui dan terima oleh banyak negara dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya bangsa dan negara tersebut. Dalam aspek islam, prinsip etika tersebut juga dikenal dalam hubungan terapeutik, namun prinsip etika islam lebih komprehensip karena islam mengatur bukan hanya hubungan dokter dengan pasien, teman sejawat, dan masyarakat saja tetapi juga mengatur hubungan dokter dengan Allah SWT sebagai penciptanya (khalik) sehingga pertanggungjawaban profesi kedokteran bukan hanya dalam aspek duniawi semata tetapi profesi kedokteran juga bertanggungjawab kepada tuhannya Allah SWT. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahawa terdapat perbezaan di antara prinsip Islam dan Barat di mana fundamental dari prinsip-prinsip etika Islam adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI BECAK MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH) Situmeang, Diki; Johari; Teuku Yudi Afrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21215

Abstract

Penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas berpengaruh pada keselamatan dan keselamatan jalan. Permasalahan ini muncul karena penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan penegakan hukum oleh kepolisian di Wilayah Resor Tapanuli Tengah, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menindak pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi becak motor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara hukum undang-undang dan studi kasus dilapangan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data berupa melalui wawancara langsung dengan pihak pihak terkait. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktanya bahwa penegakan hukum tidak dilakukan karena turut menyeimbangkan konflik sosial, seperti yang dilihat dari kendala dan upaya yang dilakukan diantaranya, tidak terpenuhinya personel kepolisian, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana, tidak terpenuhinya pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor ekonomi.
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG DALAM KEGIATAN ARISAN ONLINE Alni, Yola Prestichia; Rahman, Arif; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21730

Abstract

Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, terjadi ketika penyelenggara arisan online gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, sehingga merugikan peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian arisan online, penyebab wanprestasi, upaya ganti rugi, serta hambatannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian dilakukan di Desa Paloh Lada. Hasil menunjukkan arisan online cukup diminati melalui media sosial seperti WhatsApp dengan sistem get menurun. Wanprestasi terjadi akibat keterlambatan iuran, minimnya peserta aktif, dan kendala teknis. Upaya ganti rugi dilakukan penyelenggara, namun terkendala keterbatasan dana, konflik internal, dan kondisi keuangan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, pengelolaan keuangan yang baik, edukasi mekanisme arisan, serta cadangan dana sebagai mitigasi risiko. Peran tokoh masyarakat atau perangkat desa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan peserta terhadap arisan online.
Co-Authors Albert Alfikri Almas Salsabila Alni, Yola Prestichia Ana, Juli Annisa Yusuf Arif Rahman Asyshura, Cheltra Azwa Reza, Rizka Baziad, Raudhah Assyifa Cut Khairunnisa Dara Wulandari Dedy Syahputra, Dedy Dela Anggrainy Elpia Simahara Faisal Faisal Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Geubrina, Dara Guslaili, Rafika Guslihan, Riza Aldia H, Husni Hamdani Hamdani Hamdani Hamdi Hamdi Herinawati Herinawati Husni Husni Jamiul Husna Husna Johari Johari Johari khaira, Safwatul Mas Juan Pratama Saragih Muhammad Hatta Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurul Helmi RAMA DEYAN Ramziati, Ramziati Ridha Khairani Riska Sintania SKD Safitri, Safrina Saifullah Ali Saifullah, T Situmeang, Diki Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi T Saifullah Taofan, Muhammad Raka Yulia Yulia Zul Akli Zulfan Zulfan Zulfan Zulfan