Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SASI IJLSH
Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) Safitri, Safrina; Teuku Yudi Afrizal; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10464115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk, untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan mengambil lokasi di Gampong Meunasah Pu’uk dan hasilnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan pelaporan, penerimaan laporan, dan tahapan persidangan. Hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu kehadiran para pihak, sikap para pihak, kegiatan kemasyarakatan dan tidak disiplin. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, menyusun rencana persidangan dengan matang, dan pemantauan terhadap pihak yang bersengketa setelah putusan perdamaian disetujui
Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Kabupaten Bireuen) Guslaili, Rafika; Teuku Yudi Afrizal; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10565660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, Penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada serta peran KUA dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah umur. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang te rdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor media massa, faktor kemauan anak, faktor pendidikan, serta faktor adat dan budaya. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah belum berjalan efektif. Peranan yang dilakukan oleh KUA Kecamata Peudada dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan dan pengajian.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online Taofan, Muhammad Raka; Afrizal, Teuku Yudi; Jafar, Sofyan
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13326

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif atau bisa juga disebut penelitian doktriner dengan menggunakan Undang-Undang yang relevan bagi penelitian ini sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), serta terdapat sanksi pidana maupun perdata di dalam UU PDP yang bisa diterapkan kepada para pelanggar data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka sendiri, serta masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan mengikuti sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara) Azwa Reza, Rizka; Akli, Zul; Afrizal, Teuku Yudi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12926

Abstract

Keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana penyembuhan dan rehabilitasi bagi individu yang telah menjadi korban tindak pidana, berusaha untuk memberikan mereka kompensasi, perdamaian, dan perjanjian lain untuk memulihkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks hukum, tindakan pencurian ringan secara khusus diatur dan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selain itu, pelaksanaan Peradilan Restoratif sangat erat kaitannya dengan prinsip dan praktik peradilan adat Gampong yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang bertujuan untuk melestarikan dan memelihara tata kehidupan dan adat istiadat tradisional di wilayah Aceh.Adapun tujuan penelitian yakni guna mengetahui perbandingan penyelenggaraan restorative justice dengan penyelesaian adat Gampong pada upaya penyelesaian pidana atas pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, guna mengetahui hambatan dan upaya yang di tempuh pada pelaksanaan restorative justice tindak pidana pencurian ringan lewat peradilan adat Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yakni prosedural pengkajian yang memperoleh data deskriptif mencakup kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.Hasil penelitian yang didapat penulis yaitu Proses mencapai penyelesaian menjadi lebih komprehensif dan efektif ketika keadilan restoratif dimasukkan ke dalam sistem kepolisian dan ketika institusi tradisional, seperti upaya perdamaian, dimanfaatkan. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pencurian ringan adalah kurangnya kerjasama baik dari pelaku maupun korban, yang pada akhirnya menghambat kemampuan polisi untuk berhasil menyelesaikan kasus tersebut.Penulis menyarankan Pelaksanaan Restorative Justice sebaiknya pihak Polsek Kuta Makmur maupun masyarakat melalui lembaga adat harus mempertimbangkan efek jera yang akan di dapatkan pelaku ketika melakukan  kejahatan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.Kata Kunci : Restorative justice, Hukum adat, Kuta Makmur
ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina; Faisal, Faisal Faisal; Afrizal, Teuku Yudi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17212

Abstract

Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. Sistem pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengenai pengawasan asuransi syariah sedikit berbeda dalam substansi hukum masing-masing pengaturan tersebut. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga pengawas yang mewakili DSN di tingkat Aceh. Pada Qanun LKS lembaga pengawasan untuk penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS merupakan lembaga pengawas pada asuransi syariah. Diharapkan kepada lembaga pengawas asuransi syariah seperti OJK, DSN, DSA, dan DPS untuk memberikan sanksi yang tegas untuk oknum pada LKS apabila didapati melanggar kepatuhan syariah yang bisa merugikan pihak tertanggung maupun penanggung dalam praktik berasuransi secara syariah.
Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara Zulfan; Johari, Johari; Teuku Yudi Afrizal
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Umumnya, balapan liar banyak dilakukan di kalangan pelajar baik yang masih duduk di Sekola Menegah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyebab balap liar di Aceh Utara bukan hanya factor hobi tetapi penyebah balapan liar adalah faktor lingkungan, pergaulan serta judi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelajar sangat dibutuhkan. Untuk menyahuti kebutuhan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, pembinaan kesadaran hukum kepada pelajar di wilayah hukum Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum di lakukan, diharapkan pengetahuan dan kesadaran pelajar akan dampak negative tindakan balapan liar semakin meningkat.
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara Afrizal, Teuku Yudi; Saifullah, T; H, Husni; Syahputra, Dedy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i2.9000

Abstract

Desa Cot Seurani yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini menghadapi kendala dalam penyusunan qanun gampong atau peraturan desa karena kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Dampaknya diantaranya adalah minimnya qanun gampong yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan adat, dan juga beberapa dari qanun gampong yang telah dibuat tersebut menyalahi format penyusunan peraturan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa. Selain dari itu pada Oktober 2020, Bupati Aceh Utara mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera menyusun qanun gampong terutama yang berhubungan dengan adat. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong, terutama yang berhubungan dengan adat. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun gampong sehingga desa Cot Seurani selaku mitra menjadi lebih teratur, tertib, dan tentram. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan kepada mitra, berupa pelatihan teori hukum dan pelatihan penyusunan qanun gampong, dan melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun gampong adalah pengetahuan mitra tentang penyusunan qanun gampong meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong. Dari aspek pendampingan adalah terwujudnya qanun-qanun gampong mitra yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa dan mitra mampu membuat qanun-qanun tentang adat.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe) Baziad, Raudhah Assyifa; Afrizal, Teuku Yudi; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19596

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondiri serta jaminan yang dijanjikan. Metode dari penelitian ini ialah yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil observasi serta hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber beserta informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian studi kepustakaan. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa Lembaga pemerintah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran dan mengajukan gugatan jika hak mereka tidak dipenuhi. Proses mediasi dan penyelesaian sengketa juga tersedia untuk menyelesaikan masalah secara damai. Konsumen berhak mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak ada penyelesaian, konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pihak pelaku usaha.Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat menyediakan selalu uang pecahan dan tidak ada lagi kembalian mengunakan permen maupun didonasikan agar tidak ada yang merasa dirugikan dan kepada BPSK agar bisa memberikan menyuluhan hukum baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI) Guslihan, Riza Aldia; Subaidi, Joelman; afrizal, teuku yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19303

Abstract

Corruption is an extraordinary crime and has a very wide impact because it will damage the country's economy. In the case of Prosecutor PSM in decision Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge does not reflect a sense of justice for the community, as the punishment is too lenient considering that the perpetrator is a law enforcement officer. Therefore, this research needs to be conducted to understand the criminal accountability of the perpetrator carried out by law enforcement officers and the judge's considerations in cases of corruption committed by law enforcement officers. The research method used in this study is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, with the legal material collection techniques being library study and document study. Based on the law in Indonesia, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes aims to provide a deterrent effect to corruptors and prevent the occurrence of corruption.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) khaira, Safwatul; Afrizal, Teuku Yudi; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari efek samping dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.
Co-Authors Albert Alfikri Almas Salsabila Alni, Yola Prestichia Ana, Juli Annisa Yusuf Arif Rahman Asyshura, Cheltra Azwa Reza, Rizka Baziad, Raudhah Assyifa Cut Khairunnisa Dara Wulandari Dedy Syahputra, Dedy Dela Anggrainy Elpia Simahara Faisal Faisal Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Geubrina, Dara Guslaili, Rafika Guslihan, Riza Aldia H, Husni Hamdani Hamdani Hamdani Hamdi Hamdi Herinawati Herinawati Husni Husni Jamiul Husna Husna Johari Johari Johari khaira, Safwatul Mas Juan Pratama Saragih Muhammad Hatta Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurul Helmi RAMA DEYAN Ramziati, Ramziati Ridha Khairani Riska Sintania SKD Safitri, Safrina Saifullah Ali Saifullah, T Situmeang, Diki Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi T Saifullah Taofan, Muhammad Raka Yulia Yulia Zul Akli Zulfan Zulfan Zulfan Zulfan