Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Lahan Suboptimal JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Elidar Sari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal SOLMA

 1 
Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara Faisal, Faisal; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar; Jumadiah, Jumadiah; Ramziati, Ramziati
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.13306

Abstract

Background: Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, ketentuan yang ada belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan terhadap rancangan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mewujudkan kepastian hukum dan peran pemerintah serta masyarakat. Metode: Kegiatan ini dilakukan secara public hearing yaitu Focus Group Discussion, dimana Tim Pengabdian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Subyek dalam pengabdian ini meliputi Pemerintahan Aceg Utara, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diskusi dan dokumentasi. Hasil: Hasil dari kegiatan ini, pentingnya regulasi secara khusus dalam bentuk qanun Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Kesimpulan: Focus Group Discussion merekomendasikan pentingnya regulasi khusus untuk mengatur berbagai norma dan mengikat pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh Kabupaten Aceh Utara.
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
Dengar Pendapat Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Satu Gampong Satu Perawat Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal; Yusrizal, Yusrizal; Sastro, Marlia; Sari, Elidar
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i2.19068

Abstract

Pendahuluan: Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, melindungi, dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan kesehatan di gampong, serta menjaga keberlanjutan pelayanan keperawatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan perawat gampong (Pergam). Metode: Kegiatan pengabdian dilakukan melalui metode public hearing untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam merumuskan Rancangan Qanun "Satu Gampong Satu Perawat" di Kabupaten Aceh Utara. Peserta berjumlah 30 orang dari unsur pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat. Hasil: Program ini mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan kesehatan di gampong serta meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan: Public hearing menunjukkan perlunya qanun yang mengatur tugas, rekrutmen, dan pembinaan perawat gampong agar pelayanan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors abrari rizki falka Al Chaidar Amrizal Amrizal Aprillalita, Dea Ardila, Saddatun Arif Rahman Arif Rahman Arja, Arin Burhanuddin Burhanuddin Chalik Mawardi Dian Rizki Dilshad Shaik E, Wildan Zacky Eny Dameria Faisal Faisal Faisal Faisal Ferdy Saputra Firdaus Firdaus Fitria Ningsih, Tanti Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hani Asri, Rosi Harun Harun Hidayat Hidayat Husni Husni Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Kartika Amelia Manik, Putri Maharani, Cindi Mahzura, Mahzura Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mansari, Mansari Marel Lisa, Putri Dian MARIA BINTANG ms, Azriel Falendra Muammar Muhammad Afif Muhammad Ali Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nasir Muhammad Sayuni Mukhlis M Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Nurwijayanti Prayogi, Aldi Purnama Sari Putri Lina Wahyuni Putri, Sintia Rafly, Angga Dian Ramziati, Ramziati Rido Susanto Salman Abdul Muthalib Sastro, Marlia Sayuni, Muhammad Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Syahwandi, Syahwandi T. Nazaruddin Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utomo, Widi Wizdhani, Thalitha Yenny Sri Wahyuni Yusrizal Hasbi Yusrizal Yusrizal Zul Akli