Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Penguatan Peran Pemuda Melalui Digital Economy For Youth Berbasis Pentahelix Dalam Kemajuan Ekonomi Daerah Di Desa Gondang Pratama, Inka Nusamuda; Hadi, Ayatullah; Kusuma, Lalu Sopan Tirta; Pratama, Danur Wenda; Saputra, Ajai
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.241

Abstract

Transformasi ekonomi digital membuka peluang besar bagi pemuda desa untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan minimnya kolaborasi lintas sektor menjadi kendala utama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda Desa Gondang dalam memanfaatkan teknologi digital melalui pendekatan berbasis Pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, pelatihan intensif digital marketing dan e-commerce, pendampingan teknis, serta pembentukan forum kolaborasi multipihak. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi digital peserta, kemampuan menyusun strategi pemasaran daring, dan penggunaan platform marketplace. Selain itu, forum Pentahelix berhasil dibentuk dan berfungsi sebagai ruang koordinasi dan penguatan ekosistem ekonomi digital desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang kontekstual, praktis, dan partisipatif dalam memberdayakan pemuda desa di era digital. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi pemuda sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Diharapkan, model ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi daerah berbasis digital dan kepemudaan.
INKLUSIVITAS PARTISIPASI POLITIK LOKAL: ANALISIS KETERLIBATAN KELOMPOK MARGINAL DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MATARAM Ayatullah Hadi; Iwan Tanjung Sutarna; Ajai Saputra; Hidayatullah, Hidayatullah
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 1 (2025): Nusantara Hasana Journal, June 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i1.1476

Abstract

This study aims to analyze the involvement of marginalized groups in the formulation of regional regulations (Perda) in Mataram City within the framework of inclusive local political participation. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach to scientific articles published in the last five years (2021–2025) and available in the Dimensions and Scopus databases. Only literature that meets the eligibility criteria—including topic relevance, journal reputation, and full-text availability—is systematically analyzed. The results of the study show that the participation of marginalized groups, such as female heads of households, people with disabilities, and indigenous communities, is still hampered by structural and cultural factors. Existing participatory mechanisms are symbolic and not substantively inclusive. Although digital technology offers the potential to expand participation, its implementation still faces challenges in terms of social justice and cultural sensitivity. This study recommends the need to integrate the principles of intersectionality, social justice, and participatory evaluation in the formulation of Perda. This study contributes to filling the literature gap on inclusive local political participation and offers a new direction for regional policies that are more transformative and responsive to the needs of vulnerable groups.
DINAMIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024 Nabilah Bahri; Siti Atika Rahmi; Yudhi Lestanata; Ayatullah Hadi
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 1 (2025): Nusantara Hasana Journal, June 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i1.1487

Abstract

This study is motivated by the low representation of women in legislative institutions, particularly in the Regional House of Representatives (DPRD) of West Nusa Tenggara Province, which reached only 1.54% in the 2019 election. The research aims to analyze the opportunities and challenges faced by women in running for legislative office in the 2024 election. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving key informants. The results show that despite affirmative policies such as the 30% quota for women being legally mandated, implementation remains hindered by factors such as patriarchal culture, limited access to education and political information, and insufficient party support. Nevertheless, growing gender awareness, central government policies, and increased involvement of women's organizations present greater opportunities for female representation in parliament. In conclusion, increasing both the quantity and quality of women's representation requires continuous efforts from various stakeholders, including the government, political parties, and civil society, to establish a more inclusive and gender-eq uitable political system
ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 Akbar Jafar, M. Ulfatul; Hadi , Ayatullah; Kurniawan, Cahyadi
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 8, No 1 (2024) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v8i1.33830

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan progam pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di Desa Labuhan Aji menunjukan bahwa jumlah pemberian suara Desa Labuhan Aji mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah suara pada pemilihan sebelumnya. Pemilih di Desa Labuhan Aji mengikuti kegiatan kampanye karena ada acara hiburan dan mengharapkan adanya imbalan, namun masih minim dalam memperhatikan isu kampanye. Faktor penghambat dari partisipasi pemilih pemula maupun pemilih biasa adalah dikarenakan kesibukan aktifitas sehari-hari dan kekecewaan akan kinerja legilatif. Sedangkan faktor pendorong partisipasi pemilih pemula dan pemilih biasa adalah karena rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih.
Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah Pratama, Inka Nusamuda; Hadi, Ayatullah; Kusuma, Lalu Sopan Tirta; Pratama, Danur Wenda; Saputra, Ajai; Nurfajriah, Firra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1435-1446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan penghidupan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood. Fokus kajian diarahkan pada lima indikator utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya kapasitas eks PMI dalam membangun kehidupan berkelanjutan setelah kembali ke daerah asal, terutama karena keterbatasan keterampilan, akses informasi, serta dukungan struktural yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari eks PMI, pemerintah derah, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar eks PMI memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan sebelum bekerja di luar negeri. Meskipun beberapa mengalami peningkatan keterampilan selama di luar negeri, alih keterampilan tidak terjadi secara sistemik pasca kepulangan. Akses terhadap pelatihan wirausaha dan bantuan modal juga masih terbatas. Kesimpulannya, keberlanjutan penghidupan eks PMI sangat dipengaruhi oleh lemahnya penguatan modal manusia dan kurangnya intervensi kebijakan yang responsif. Diperlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, desa, serta lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas eks PMI secara menyeluruh.
Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Hadi, Ayatullah; Ali, Muhammad; Zitri, Ilham
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i1.2840

Abstract

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan prferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
E-Government and Bureaucratic Reform: A Study in the Regional Government of West Nusa Tenggara Hidayatullah, Hidayatullah; Hadi , Ayatullah; Lestanata, Yudhi
Journal of Social and Policy Issues Volume 5, No 3 (2025) July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i3.496

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-government as part of bureaucratic reform at the local government level. The research method used is qualitative and uses NVivo 12 Plus to analyze the data. The results show that implementing e-Government in West Nusa Tenggara (NTB) Province has shown significant progress as an integral part of bureaucratic reform. Various digital platforms such as NTB Satu Data, NTB Care, SIPD, and SPBE-based services have successfully increased efficiency, transparency, and accountability in governance. The increase in the SPBE index value nationally and through internal assessments demonstrates a strong commitment from the local government to building an integrated digital government system that is responsive to public needs. NTB continues to encourage digital transformation with various strategies such as ICT training for civil servants, strengthening networks and data centers, and developing artificial intelligence-based applications. This step proves that digitalization is focused on providing public services and enhancing the internal capacity of the bureaucracy. NTB has positioned e-Government as a strategic instrument in realizing a more adaptive, professional, and participatory bureaucracy. By maintaining this positive trend and overcoming existing obstacles, NTB has great potential to become a model for best practices in digital government implementation in Indonesia, while accelerating the achievement of the vision of a clean, effective, and serving national bureaucratic reform.
Pengaruh Abu Ketel sebagai Bahan Penambah Campuran Beton Normal terhadap Kuat Tekan Hidayatullah, Hadi; Irianti, Laksmi; Helmi, Masdar; Widyawati, Ratna
Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain (JRSDD) Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jrsdd.v12i1.4257

Abstract

Much of the kettle ash waste found in palm oil mills is wasted and can pollute the environment. Therefore, efforts need to be made to handle this waste. One of them is its use as an additional ingredient in concrete mixtures. . This research aims to analyze the effect of kettle ash on the rate of increase in compressive strength through laboratory testing with variations in kettle ash used, namely 0%, 5%, 10%, 15% and 20% of the cement weight. The test specimens have dimensions of 15 cm x 15 cm x 15 cm with testing times at 3 days, 7 days, 14 days, 28 days and 56 days. Based on analysis of research data, it was found that the majority experienced an increase in the compressive strength of concrete without additional materials. Increases occurred at 3 days, 7 days, 14 days and 28 days. The percentage increase in compressive strength for the majority decreased at the age of 3 days, 7 days, 14 days. Meanwhile, at the age of 56 days the majority experienced an increase in the percentage of compressive strength which was caused by a quite significant increase in compressive strength. The highest compressive strength at 56 days was produced by test object code BAK 1 of 38.59 MPa
Utilization of NTB Care Information Technology as a Public Complaint Media for West Nusa Tenggara Rifaid, Rifaid; Hadi, Ayatullah; Hidayatullah, Hidayatullah; Subandi, Azwar
ARISTO Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.6078

Abstract

This article tries to explain the use of information technology for the NTB Care application as a digital media for responding to public complaints. Three dimensions are measured to determine the effective implementation of NTB Care in resolving public complaint services: the Ease of Use dimension, the Trust dimension and the Reliability dimension. The research uses a comparative descriptive method with a qualitative approach and literature analysis by collecting data from official NTB government documents, the NTB Care data center, the NTB Care Website, the NTB care Facebook, and other literature related to NTB Care. The results showed that the use of the NTB Care application as a medium for responding to public complaints was good and received excellent public trust, but the obstacles faced were in the agency that became the goal of the problems raised by the community, the average response time for OPD in handling complaints that come in 1-120 days. There is no clarity regarding reports that have not been followed up on to be resolved. NTB Care is an application as a forum to accommodate the community's aspirations; then, the NTB Care admin will forward public complaints to the relevant agency or OPD based on the complaint problem who entered NTB Care.
MODAL SOSIAL MUKTI DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DUA PERIODE DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA Dimas Aji Prayoga; Ayatullah Hadi; Inka Nusamuda Pratama
JURNAL ILMIAH DETUBUYA Vol. 1 No. 1 (2023): December
Publisher : Visi Pencerah Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64581/jid.v1i1.54

Abstract

Kemenangan kembali Mukti pada pilkades Desa Pohgading periode 2020-2026 menimbulkan pertanyaan bagi peneliti modal sosial apa yang dimiliki oleh Mukti sehingga memenangkan kembali Pilkades Desa Pohgading pada periode tahun tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Mukti memiliki figure pemimpin yang baik yang dapat mengayomi dan memahami karakter dan kondisi Masyarakat serta memiliki integrasi dalam kiprahnya sebagai mantan prajurit TNI sebagai babinsa. Hal tersebut yang menjadikan Mukti percaya dan didukung oleh sebagian Masyarakat Pohgading untuk menjadi kepala desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Dengan begitu Mukti memiliki modal sosial yang cukup untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala desa pada periode pertama 2013-2019 sampai periode ke dua 2020-2026. Interaksi sosial yang dilakukkan Mukti dengan Masyarakat di desa Pohgading menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Mukti dengan Masyarakat sehingga terjalin hubungan antara ke dua pihak tersebut.