Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Penguatan Peran Pemuda Melalui Digital Economy For Youth Berbasis Pentahelix Dalam Kemajuan Ekonomi Daerah Di Desa Gondang Pratama, Inka Nusamuda; Hadi, Ayatullah; Kusuma, Lalu Sopan Tirta; Pratama, Danur Wenda; Saputra, Ajai
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.241

Abstract

Transformasi ekonomi digital membuka peluang besar bagi pemuda desa untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan minimnya kolaborasi lintas sektor menjadi kendala utama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda Desa Gondang dalam memanfaatkan teknologi digital melalui pendekatan berbasis Pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, pelatihan intensif digital marketing dan e-commerce, pendampingan teknis, serta pembentukan forum kolaborasi multipihak. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi digital peserta, kemampuan menyusun strategi pemasaran daring, dan penggunaan platform marketplace. Selain itu, forum Pentahelix berhasil dibentuk dan berfungsi sebagai ruang koordinasi dan penguatan ekosistem ekonomi digital desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang kontekstual, praktis, dan partisipatif dalam memberdayakan pemuda desa di era digital. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi pemuda sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Diharapkan, model ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi daerah berbasis digital dan kepemudaan.
INKLUSIVITAS PARTISIPASI POLITIK LOKAL: ANALISIS KETERLIBATAN KELOMPOK MARGINAL DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MATARAM Ayatullah Hadi; Iwan Tanjung Sutarna; Ajai Saputra; Hidayatullah, Hidayatullah
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 1 (2025): Nusantara Hasana Journal, June 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i1.1476

Abstract

This study aims to analyze the involvement of marginalized groups in the formulation of regional regulations (Perda) in Mataram City within the framework of inclusive local political participation. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach to scientific articles published in the last five years (2021–2025) and available in the Dimensions and Scopus databases. Only literature that meets the eligibility criteria—including topic relevance, journal reputation, and full-text availability—is systematically analyzed. The results of the study show that the participation of marginalized groups, such as female heads of households, people with disabilities, and indigenous communities, is still hampered by structural and cultural factors. Existing participatory mechanisms are symbolic and not substantively inclusive. Although digital technology offers the potential to expand participation, its implementation still faces challenges in terms of social justice and cultural sensitivity. This study recommends the need to integrate the principles of intersectionality, social justice, and participatory evaluation in the formulation of Perda. This study contributes to filling the literature gap on inclusive local political participation and offers a new direction for regional policies that are more transformative and responsive to the needs of vulnerable groups.
DINAMIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024 Nabilah Bahri; Siti Atika Rahmi; Yudhi Lestanata; Ayatullah Hadi
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 1 (2025): Nusantara Hasana Journal, June 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i1.1487

Abstract

This study is motivated by the low representation of women in legislative institutions, particularly in the Regional House of Representatives (DPRD) of West Nusa Tenggara Province, which reached only 1.54% in the 2019 election. The research aims to analyze the opportunities and challenges faced by women in running for legislative office in the 2024 election. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving key informants. The results show that despite affirmative policies such as the 30% quota for women being legally mandated, implementation remains hindered by factors such as patriarchal culture, limited access to education and political information, and insufficient party support. Nevertheless, growing gender awareness, central government policies, and increased involvement of women's organizations present greater opportunities for female representation in parliament. In conclusion, increasing both the quantity and quality of women's representation requires continuous efforts from various stakeholders, including the government, political parties, and civil society, to establish a more inclusive and gender-eq uitable political system
ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 Akbar Jafar, M. Ulfatul; Hadi , Ayatullah; Kurniawan, Cahyadi
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 8, No 1 (2024) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v8i1.33830

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan progam pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di Desa Labuhan Aji menunjukan bahwa jumlah pemberian suara Desa Labuhan Aji mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah suara pada pemilihan sebelumnya. Pemilih di Desa Labuhan Aji mengikuti kegiatan kampanye karena ada acara hiburan dan mengharapkan adanya imbalan, namun masih minim dalam memperhatikan isu kampanye. Faktor penghambat dari partisipasi pemilih pemula maupun pemilih biasa adalah dikarenakan kesibukan aktifitas sehari-hari dan kekecewaan akan kinerja legilatif. Sedangkan faktor pendorong partisipasi pemilih pemula dan pemilih biasa adalah karena rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih.
Pemanfaatan Limbah Industri Berupa Abu Ketel dan Silica Fume Untuk Peningkatan Kuat Tekan Beton Irianti, Laksmi; Helmi, Masdar; Widyawati, Ratna; Abdullah, Habib Ilham; Hidayatullah, Hadi
Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil Vol. 15 No. 2 (2025): Teras Jurnal (September)
Publisher : UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/tj.v15i2.1247

Abstract

Abstrak Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan abu ketel dan silica fume dalam beton sebagai alternatif berkelanjutan. Variasi percobaan mencakup penambahan dan penggantian sebagian semen dengan abu ketel dan silica fume. Hasil menunjukkan bahwa campuran dengan kandungan abu ketel dan silica fume memiliki slump yang lebih rendah, namun meningkatkan kuat tekan pada umur 28 dan 56 hari. Proporsi optimum sebagai bahan tambah adalah 5% abu ketel dan 5% silica fume dengan peningkatan kuat tekan dari 28 hari ke 56 hari sebesar 9,42 MPa sedangkan sebagai bahan pengganti sebagian semen adalah 85% semen, 5% abu ketel, dan 10% silica fume, mencapai kuat tekan beton kubus sebesar 28,93 MPa pada umur 28 hari dan 30,67 MPa pada umur 56 hari. Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi penggunaan limbah kelapa sawit dan sisa industri sebagai bahan tambahan dalam industri konstruksi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.   Kata kunci: Abu Ketel, Silica Fume, Kuat Tekan Beton   Abstract Infrastructure development in Indonesia has experienced significant progress. This research explores the use of palm kettle ash and silica fume in concrete as a sustainable alternative. Experimental variations include adding and replacing some of the cement with palm kettle ash and silica fume. The results showed that the mixture containing palm kettle ash and silica fume had a lower slump, but increased compressive strength at the ages of 28 and 56 days. The optimum proportion as an additive is 5% palm kettle ash and 5% silica fume with an increase in compressive strength from 28 days to 56 days of 9.42 MPa while as a partial replacement material for cement it is 85% cement, 5% palm kettle ash and 10% silica fume, reaching a compressive strength of cube concrete of 28.93 MPa at 28 days and 30.67 MPa at 56 days. This research provides insight into the potential for using palm oil waste and industrial residue as additional materials in the construction industry to support sustainable development.   Keywords: Palm Kernel Ash, Silica Fume, Compressive Strength of Concrete
Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah Pratama, Inka Nusamuda; Hadi, Ayatullah; Kusuma, Lalu Sopan Tirta; Pratama, Danur Wenda; Saputra, Ajai; Nurfajriah, Firra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1435-1446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan penghidupan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood. Fokus kajian diarahkan pada lima indikator utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya kapasitas eks PMI dalam membangun kehidupan berkelanjutan setelah kembali ke daerah asal, terutama karena keterbatasan keterampilan, akses informasi, serta dukungan struktural yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari eks PMI, pemerintah derah, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar eks PMI memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan sebelum bekerja di luar negeri. Meskipun beberapa mengalami peningkatan keterampilan selama di luar negeri, alih keterampilan tidak terjadi secara sistemik pasca kepulangan. Akses terhadap pelatihan wirausaha dan bantuan modal juga masih terbatas. Kesimpulannya, keberlanjutan penghidupan eks PMI sangat dipengaruhi oleh lemahnya penguatan modal manusia dan kurangnya intervensi kebijakan yang responsif. Diperlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, desa, serta lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas eks PMI secara menyeluruh.
Analysis of the Direction of the NTB Provincial Government's Policy in Employment Development Amil, Amil; Rifaid, Rifaid; Hidayatullah, Hidayatullah; Hadi, Ayatullah; Abdurrahman, Abdurrahman
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue2page196-205

Abstract

The purpose of this study is to determine the West Nusa Tenggara (NTB) Provincial Government's policy in implementing strategic policies in workforce development. The main focus of this policy includes reducing unemployment, creating harmonious industrial relations, and developing productive transmigration areas. This study uses a comparative descriptive method with a qualitative approach and uses library research to obtain secondary data. The results of the study indicate that in 2022, the number of workers in NTB will reach 2.79 million people, with 2.71 million of them already employed, so that the unemployment rate will decrease to 2.98 percent, exceeding the RPJMD target of 3.17 percent. However, with the addition of more than 50 thousand new workers each year, a special strategy is needed to create more jobs. The NTB Manpower and Transmigration Office has established six strategic steps to overcome unemployment, including workforce planning, improving human resource competency through vocational training, workforce placement and empowerment, social protection for workers, workforce development and supervision, and implementation of presidential regulations regarding the Integrated Plus Workforce Training and Empowerment Program (PePaDu Plus).
Universal Health Coverage and Hospital Service Satisfaction in Socio-Economically Vulnerable Tourism Areas Agustina, Nurillah; Hidayat, Rahmad; Dermawan, Ariy; Hadi, Ayatullah
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 6 No. 2 (2025): (October 2025)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v6i2.705

Abstract

This study examines the implementation of Universal Health Coverage (UHC) at the Mataram City General Hospital—a referral facility situated in a socio-economically vulnerable, tourism-dependent area of West Nusa Tenggara, Indonesia. Service quality is assessed across three dimensions: (1) administrative service quality, (2) accessibility of health services, and (3) clinical service quality, framed against the challenges of achieving SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 1 (No Poverty), and SDG 10 (Reduced Inequalities). Using a descriptive qualitative design, we conducted interviews, observations, and document analysis, and coded the data in NVivo 12 Plus. Findings indicate that administrative processes have improved in clarity, speed, and ease of registration; however, responsiveness and lengthy waiting times persist. Digital platforms have enhanced access, yet geographical barriers and a digital divide continue to constrain equity. Overall clinical quality is satisfactory but limited by insufficient empathy and suboptimal communication from health workers. The study contributes empirically by showing how systemic constraints—uneven resource allocation, workforce shortages, and infrastructure deficits—undermine UHC objectives in vulnerable, tourism-reliant settings. Policy implications include the need for area-based planning, stronger inter-agency coordination, and context-sensitive innovation to deliver more equitable and inclusive services across West Nusa Tenggara.
Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Hadi, Ayatullah; Ali, Muhammad; Zitri, Ilham
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i1.2840

Abstract

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan prferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
E-Government and Bureaucratic Reform: A Study in the Regional Government of West Nusa Tenggara Hidayatullah, Hidayatullah; Hadi , Ayatullah; Lestanata, Yudhi
Journal of Social and Policy Issues Volume 5, No 3 (2025) July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i3.496

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-government as part of bureaucratic reform at the local government level. The research method used is qualitative and uses NVivo 12 Plus to analyze the data. The results show that implementing e-Government in West Nusa Tenggara (NTB) Province has shown significant progress as an integral part of bureaucratic reform. Various digital platforms such as NTB Satu Data, NTB Care, SIPD, and SPBE-based services have successfully increased efficiency, transparency, and accountability in governance. The increase in the SPBE index value nationally and through internal assessments demonstrates a strong commitment from the local government to building an integrated digital government system that is responsive to public needs. NTB continues to encourage digital transformation with various strategies such as ICT training for civil servants, strengthening networks and data centers, and developing artificial intelligence-based applications. This step proves that digitalization is focused on providing public services and enhancing the internal capacity of the bureaucracy. NTB has positioned e-Government as a strategic instrument in realizing a more adaptive, professional, and participatory bureaucracy. By maintaining this positive trend and overcoming existing obstacles, NTB has great potential to become a model for best practices in digital government implementation in Indonesia, while accelerating the achievement of the vision of a clean, effective, and serving national bureaucratic reform.