Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENGABDI Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Hukum Saraswati Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Keberlakukan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kelod Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Ida Ayu Nadya Arlista; Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2219

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan praktik dalam pengelolaan sampah, mengevaluasi solusi inovatif melalui program bank sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program di Desa Dangin Puri Kelod. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, serta analisis hukum terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Program bank sampah terbukti mampu mengatasi tantangan tersebut melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, insentif finansial, dan kolaborasi multisektor. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis nilai Islam seperti khalifah dan maslahah diperlukan untuk memperkuat efektivitas program, meningkatkan kesadaran ekologis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
EDUKASI STRATEGI DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA MENUJU DESA WISATA MANDIRI DI DESA WISATA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR Ari Rama, Bagus Gede; Edi Rusmana, I Putu; Julia Mahadewi, Kadek; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Amalia, Rafika; Sawitri Nandari, Ni Putu
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30841

Abstract

Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali, mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan ekonomi mikro dan melestarikan budaya lokal. Meskipun memiliki potensi alam yang menarik dan warisan budaya yang kaya, desa ini menghadapi tantangan kurangnya pengenalan oleh wisatawan karena pemasaran digital yang terbatas. Penelitian ini fokus pada syarat-syarat menjadi Desa Wisata Mandiri dan strategi digital marketing untuk meningkatkan promosi desa. Hasilnya menunjukkan perlunya inovasi produk wisata, aksesibilitas yang ramah lingkungan, dan peningkatan kompetensi SDM dalam manajemen dan promosi. Implementasi strategi digital marketing seperti penggunaan media sosial dan SEO yang tepat dapat meningkatkan visibilitas Desa Wisata Taro secara global, menarik lebih banyak wisatawan, dan menjaga daya tarik desa dalam jangka panjang
SOSIALISASI KALPATARU SEBAGAI INISIASI PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA TARO Mahadewi, Kadek Julia; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31127

Abstract

Desa Taro di Kabupaten Gianyar tahun 2018 mendapat penghargaan berupa Kalpataru oleh Pemerintah Indonesia yang merupkan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintahan akan usaha penyelamatan akan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu stimulus yang bagus dalam pengembangan Objek Wisata dan Desa Wisata dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke desa taro yang melihat bahwa adanya inisiasi penyelematan lingkungan sehingga menampakan wajah desa yang bersih dan lingkungan yang lesatri sebagai daya pikat yang terjadi. Permsalahan yang terjadi bagaimana peran masayarakat menjaga lingkungan agar tetap lestari? Pengharaang kalpataru merupakan salah satu bentuk yang diberikan dalam penyelematan lingkungan baik individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan agar tetap ajeg lestari di tengah banyaknya permasalahn lingkungan yang terjadi dalam di dalam masyarakat seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penumpukan sampah, pencemaran lingkungan dan penebangan liaran. Adanya sosialisasi ini diharapkann dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarkat pentingnya menjaga lingkungan. Perlunya integrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dimana lingkungan bersih mampu membuat masyarakat terhindar dari penyakit dan menarik pengunjung bagi pelaku wisata.
KEADILAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENJAMIN KEDAULATAN EKONOMI DESA ADAT DI BALI Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 2 (2025): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i2.5257

Abstract

Customary villages in Bali now stand at a crossroads between local wisdom and the forces of modern markets. As retail chains like Indomaret, Alfamart, and 24-hour “networked commercial warung” expand deep into traditional communities, local shops begin to lose their foothold. Backed by centralized distribution systems, aggressive promotions, and around-the-clock operations, large-scale businesses dominate the market while leaving little room for traditional village-owned stores. As a result, krama desa (village members) not only suffer economic loss but also the erosion of their social role as community hubs. This study employs a normative legal approach to examine the relationship between national competition law and customary legal systems in protecting local economies. The findings reveal that the lack of synergy between state law and customary law exacerbates the structural inequalities faced by small-scale entrepreneurs. In this context, the law must evolve from a merely formal set of rules into a contextual and inclusive instrument of protection. Strengthening the authority of desa adat through the formal recognition of local regulations such as awig-awig and perarem is a crucial step in restoring balance between economic modernization and communal sustainability. This abstract proposes that economic justice is not solely about market efficiency, but also about the law’s moral obligation to protect the vulnerable.
Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Rugi Atas Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilakukan Peralihan Hak : Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Nyoman Tri Devita Suari; Dewa Ayu Putri Sukadana; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2355

Abstract

Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps. menunjukkan bagaimana permasalahan pengadaan tanah publik dapat memicu sengketa ganti rugi akibat ketidakkonsistenan data kepemilikan properti, yang menjadi pendorong penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta isu hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menangani pihak-pihak yang tidak tercantum dalam daftar nominatif. Penelitian ini mengkaji dokumen hukum penting, termasuk peraturan dan putusan pengadilan, dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan mekanisme pengadaan tanah telah diatur secara jelas melewati tahapan merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyerahkan hasil, di mana ganti rugi hanya dapat diberikan kepada pihak yang sah secara hukum dan terdaftar dalam daftar nominatif. Dalam perkara tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dengan sertipikat sah, sehingga tidak berhak menerima ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, validitas administrasi pertanahan, dan perlindungan hak masyarakat melalui sertifikasi tanah
Analisis Yuridis Akta Jual Beli Tanah Berbasis Sertipikat Pengganti Yang Terbit Berdasarkan Itikad Tidak Baik : Studi Kasus 185/Pdt.G/2022/PN Sgr Erinda Fiskaria Jelahu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2462

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tanah sebagai aset sosial, ekonomi dan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas dasar itikad tidak baik sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keabsahan akta jual beli tanah yang didasarkan pada sertipikat pengganti yang diterbitkan melalui itikad tidak baik serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat berdasarkan sertipikat pengganti yang cacat hukum tidak memenuhi unsur kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga keabsahannya secara hukum dapat dibatalkan. PPAT memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keaslian dan legalitas sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta, bukan hanya sekedar memenuhi aspek administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat oleh BPN serta kehati-hatian PPAT guna mencegah penyalahgunaan sertipikat pengganti dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan
Analisis Terhadap Penggunaan Harga Transaksi Dibawah Nilai Jual Objek Pajak Dalam Akta Jual Beli: Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ketut Elly Sutrisni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2515

Abstract

Tanah sebagai aset ekonomi dan objek hak milik yang dapat dialihkan melalui transaksi jual beli sering diperdagangkan dengan nilai di bawah NJOP, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan perpajakan yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif legalitas transaksi jual beli tanah di bawah NJOP serta konsekuensi perpajakannya, sekaligus menguraikan peran PPAT dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui analisis literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan referensi akademik terkini minimal terbitan tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi di bawah NJOP tetap sah secara hukum selama memenuhi asas konsensualisme dan dituangkan dalam akta otentik oleh PPAT, namun berpotensi menimbulkan sengketa pajak dan ketidakseimbangan beban fiskal. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi, verifikasi nilai transaksi yang lebih ketat, serta peningkatan tanggung jawab PPAT dalam memberikan edukasi hukum kepada para pihak guna menjaga keadilan fiskal dan mencegah sengketa ke depan
Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata Soenartha, Kevin Varrisco Christoven; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2517

Abstract

Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatanganinya. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut
Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2524

Abstract

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya
Penerapan Uang Paksa Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sari, Gusti Ayu Widiastiti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1571

Abstract

The purpose of this study is to examine how coercive fines, or dwangsom, are used as legal guarantees for parties who suffer losses due to breach of contract in land lease agreements. Land leases are civil law arrangements that can give rise to disputes, especially when one party fails to fulfill its obligations, such as paying rent after the agreed time or refusing to vacate the leased property after the lease term ends. In such circumstances, even though the court has issued a ruling, its implementation is often hampered by the absence of an effective enforcement mechanism. Therefore, dwangsom becomes an important instrument to ensure compliance with the judge's ruling through financial pressure on the defaulting party. This study uses a literature review method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, such as the Civil Code (KUH Perdata), Civil Procedure Regulations (RV), court decisions, scientific journals, and other legal literature. The analysis is conducted normatively by understanding the relevance and effectiveness of dwangsom in the Indonesian civil law system. The results of the study show that the application of dwangsom serves as a means of coercion so that court decisions can be implemented voluntarily and in a timely manner, thereby ensuring that the rights of the aggrieved party are fully protected. In addition, the application of dwangsom needs to be integrated with the principle of legal certainty in land administration to prevent disputes through clear registration and recording of rights.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Arya Sayoga Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Dinda Adnya Silvia Emri Yulita Umbu Pati Erinda Fiskaria Jelahu Florensia Calista Putri Tembu Giovanka Melati Angeline Hutagalung Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gusmana, I Putu Gede Radithya I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Dinda Ayu Vijayanti Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra Yap, Chelsia