Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.892
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Acta Comitas JURNAL PENGABDI Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Insani Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Hukum Saraswati Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENYULUHAN KETENTUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI SLBN 1 DENPASAR Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Putri Prawitasari; Ni Ketut Ari Kesuma Dewi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17975

Abstract

Penyandang disabilitas netra adalah orang yang indra penglihatannya mengalami gangguan atau kerusakan sehingga indra penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan suatu penglihatan seperti melihat sekitar, menonton televisi, membaca, serta hal lainnya yang berkenaan dengan penglihatan, yang disebabkan dari banyak faktor. Para disabilitas netra memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan penyuluhan kepada PERTUNI Bali dan siswa/I SLBN 1 Denpasar terkait hak-hak disabilitas berdasarkan undang-undang disabilitas serta berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 dan meningkatkan rasa percaya diri bagi para disabilitas netra dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu Para peserta masih banyak yang belum mengetahui hak-hak disabilitas yang telah diatur dalam UU Disabilitas, maka melalui pengabdian ini menambah pengetahuin untuk peserta terhadap hak-hak disabilitas yang telah ditentukan oleh UU Disabilitas dan untuk para peserta dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena para disabilitas pun juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.
Penyuluhan dan Edukasi Jurnalisme Sekolah: Eksistensi dan Promosi bagi Penyandang Disabilitas di SLB Negeri 1 Denpasar Ni Ketut Ari Kesuma Dewi; Putu Putri Prawitasari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.10123

Abstract

SLB N 1 Denpasar memberikan ruang bagi guru dan peserta didiknya untuk mengekspresikan dirinya melalui majalah sekolah Lentera Kita. Karya jurnalistik tersebut masih perlu dibenahi dalam bentuk pengelolaan manajemen media massa agar hasilnya koheren antara tubuh berita, visualisasi, dan pengemasan. Tujuan pelatihan Penyuluhan dan Edukasi Jurnalisme Sekolah di SLBN 1 Denpasar antara lain 1) agar pemahaman mengenai keterampilan menulis, khususnya dasar jurnalistik, dapat dikuasai oleh peserta didik; 2) dengan dikuasainya keterampilan menulis dasar jurnalistik, peserta didik mampu mengembangkan majalah sekolah sebagai media promosi; 3) sebagai wadah menunjukkan eksistensi peserta didik penyandang disabilitas. Acara tersebut berlangsung selama satu hari di SLB N 1 Denpasar secara luring pada Jumat, 9 Desember 2022. Penyuluhan dilakukan dengan metode paparan dan evaluasi melalui kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan terkait jenis-jenis kegiatan jurnalistik, jenis media jurnalistik, serta rubrik yang tersedia dalam media jurnalistik. Di samping itu, minat peserta untuk terlibat dalam kegiatan jurnalistik juga meningkat dari sebelumnya sejumlah 57% menjadi 78%.SLB N 1 Denpasar allows teachers and their students to express themselves through the Lentera Kita school magazine. This journalistic work still needs to be improved in its mass media management to align the outputs between the news body, visualization, and packaging. The objectives of the School Journalism training at SLBN 1 Denpasar are 1) so that students can understand writing skills, especially basic journalism; 2) by mastering basic journalistic writing skills, students are able to develop the school magazine as promotional media; 3) as a forum to exhibit the existences of students with disabilities. The event occurred for one day at SLB N 1 Denpasar on Friday, 9 December 2022. The training was carried out by giving explanations and conducting evaluations through questionnaires. Based on the questionnaire's results, there is a significant increase in understanding regarding the types of journalistic activities, types of journalistic media, and the rubrics space in journalistic media. Furthermore, the participants' interest in journalistic activities also increased from 57% to 78%. 
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

Abstract

Pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PENYULUHAN DAN TRAINING PENYUSUNAN ANGGARAN DEMI PENINGKATAN SKILL NETRA PERTUNI BALI Putri Prawitasari, Putu; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut; Sariani, Ni Luh Putu
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.20312

Abstract

Pertuni Bali is one of the organizations that brings together the blind in Bali with various activities that require activity proposals and budget preparation. The findings of the community service team show that there are errors and a lack of literacy of the Blind in making activity proposals, especially in budget preparation. This prompted a team of lecturers from the National Education University to provide counseling and training on budget preparation using 2 methods, namely the first day 8 October 2023 with public education, namely through counseling regarding making activity proposals, especially procedures for making activity proposal budgets. On the second day, October 22 2023, training methods were carried out with demonstrations and group budget preparation exercises. In this method, we carry out intensive discussions to produce additional skills for the Pertuni Bali blind group. The results of the service showed an increase in pretest results from 45% to 91% and the results of discussions and case presentations showed improvement. This indicates the success of improving Netra Pertuni Bali's skills in budget preparation.
Restructuring arrangements of state electricity company (persero) through the formation of subholdings in company law Nandari, Ni Putu Sawitri; Mahadewi, Kadek Julia; Rusmana, I Putu Edi; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Journal of Law Science Vol. 6 No. 3 (2024): July : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i3.5244

Abstract

Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, which coincides with the lack of regulation of the legal force of a subholding, which is a holding company in which another holding company owns the dominant stake. The goal is to discover and investigate the regulation about restructuring of the formation of subholdings of PT PLN (Persero), as well as to discover and investigate the impact of restructuring of subholdings of PT PLN (Persero) on their human resources. The normative legal research approach was applied in this study. The findings of this study revealed that the implementation of holding-subholding by PT PLN (Persero) is legally valid because a corporate action carried out in the context of company restructuring and in response to the request of the Minister of BUMN as the government representative as the GMS. The restructuring of Subholding PT PLN (Persero) has no substantial influence on human resources, and theres no legal certainty with the argumentum per analogium technique owing to the lack of Subholding rules in law. A distinct and specific legislative product is required for future company development to govern Holdingization. The government, as a regulator, must be committed to monitoring the execution of industrial relations
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Sukmayanti, Made Sinthia; Juniarta, Ida Bagus Gede Angga
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51589

Abstract

Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public InterestABSTRAK : Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan Umum   ABSTRACT : The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public Interest
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENATAGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Ni Putu Sawitri
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4788

Abstract

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi izin usaha, hal ini untuk mengatur dan mengontrol aktivitas usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengontrol hal tersebut dalam kegiatan usaha, maka pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin usaha. Terdapat aturan terbaru yaitu pada tahun 2021 peraturan Menteri ATR/BPN tentang pertimbangan teknis pertanahan. Adapun rumusan masalahannya yaitu bagaimana pengaturan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dan bagaimanakah pengaturan pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin berusaha. Untuk menjawab permasalahan menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu Pertimbangan teknis pertanahan dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan pertimbangan teknis pertanahan untuk izin usaha agar memastikan bahwa izin usaha dapat diterbitkan dan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
Arrears in Contributions to the Employment Social Security Administering Agency in the Perspective of State Financial Recovery Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Juniarta, Ida Bagus Gede Angga
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8347

Abstract

BPJS is an entity that functions as the organizer of social security programs, structured as a public legal entity. Any policy issued by the Government is not always smooth or free from obstacles as desired by the Law. The current issue faced by BPJS is related to the outstanding BPJS contributions from employers or businesses. The purpose of this writing is to determine the position of the BPJS contribution arrears in relation to State Finance. The methodology used in this journal writing is Normative Methodology. Regarding State Finance, a fundamental aspect is the contribution from the State Budget (APBN) as stated in Law No. 17 of 2003 concerning State Finance. The connection with the arrears of BPJS Employment contributions is that when these contributions are not paid by employers or businesses, it leads to indirect losses to State Finance, because when BPJS Employment was established, the State had initial capital sourced from the APBN placed in BPJS Employment according to Law Number 24 of 2011 from the APBN. Therefore, in relation to the arrears of BPJS Employment contributions, the relevant authorities in the legal field can assist BPJS Employment in recovering State finances.
Legalitas Renvoi Terhadap Kekeliruan dalam Akta Notaris Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita; Sariani, Ni Luh Putu; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Jurnal Pengabdi Vol 8, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v8i1.83984

Abstract

Akta autentik mencatat kebenaran formal berdasarkan informasi yang disampaikan pihak-pihak kepada staf Notaris. Pembuatan akta oleh Notaris menjamin kepastian hukum, dikarenakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan sempurna. Ketelitian dalam penyusunan akta dibutuhkan untuk menghindari kelalaian yang berakibat pada kesalahan pengetikan. Kekeliruan dalam pengetikan menyebabkan makna kalimat berubah. Tujuan penelitian untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kesalahan dalam akta dapat dimintakan perbaikan melalui renvoi dengan sepengetahuan dan persetujuan para pihak. Metodelogi yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini dengan melakukan analisis dokumen hukum serta peraturan hukum yang terkait dengan legalitas renvoi secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuatan akta tidak lepas dari kealpaan yang menyebabkan adanya kekeliruan dalam akta, sehingga untuk mengatasi hal tersebut terdapat prosedur renvoi yang dapat dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan sebelum akta ditandatangani. Setiap perubahan dalam akta harus dicatat di sisi kiri dokumen persetujuan sebab akta merupakan representasi dari kehendak dan maksud para pihak. Notaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat bebas dari kesalahan atau ketidakbenaran yang dapat merugikan pihak lain di kemudian hari.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Erinda Fiskaria Jelahu Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra