Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL PENGABDI Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Hukum Saraswati AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Media Administrasi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Student Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Kode Etik Notaris terhadap Fenomena Penumpukan Kantor Notaris di Wilayah Perkotaan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2615

Abstract

Melalui pembuatan akta autentik, profesi notaris memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, dewasa ini muncul kecenderungan meningkatnya konsentrasi kantor notaris di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan tegas terkait jarak minimal antar kantor dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut memunculkan persaingan yang tidak baik antar rekan seprofesi, menurunkan nilai profesionalitas, serta mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan akses pelayanan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Notaris dalam menghadapi fenomena tersebut serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris mengatur larangan terhadap praktik persaingan tidak patut, pelaksanaannya masih kurang optimal karena lemahnya sistem pengawasan serta ketiadaan dasar normatif yang mengatur aspek spasial dalam pembukaan kantor. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan terhadap Kode Etik Notaris, khususnya dengan penambahan pengaturan mengenai radius antar kantor, menjadi hal yang mendesak guna menjaga proporsionalitas penyebaran jabatan, memperkuat integritas profesi, serta menjamin pemerataan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Di Bali I Komang Adi Saputra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ni Ketut Elly Sutrisni; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2787

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan posisi anak perempuan sebagai ahli waris didalam hukum adat Bali. Dimana pewarisan yang masih berlandaskan pada prinsip (purusa) yakni menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan pemegang hak untuk mewarisi segala bentuk harta peninggalan. Sementara itu, bagi anak gadis secara tradisional memiliki peran terbatas karena dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Namun, seiring perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, hukum adat Bali menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan dapat ditetapkan sebagai sentana rajeg, yaitu pewaris yang berhak melanjutkan garis keturunan serta kewajiban adat keluarga. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan mampu menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dengan nilai-nilai keadilan modern.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja Harian Lepas Putu Gede Dharma Putra Pratama; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2811

Abstract

Studi ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam mengawasi perusahaan untuk melindungi hak-hak pekerja harian lepas di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran hak-hak pekerja harian lepas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengawasan preventif-edukatif, represif non-yustisial, dan represif yustisial sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2020. Dalam konteks pekerja harian lepas, pengawasan tersebut bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala struktural dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dan berkeadilan.
Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali Gusmana, I Putu Gede Radithya; Budiana, I Nyoman; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Putri Sukadana, Dewa Ayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3149

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.
Analisis Yuridis Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah : Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Kpg Florensia Calista Putri Tembu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7625

Abstract

This study examines the increasing incidence of land disputes in Indonesia, particularly those arising from unlawful acts in the form of unauthorized land occupation, which generate legal uncertainty and result in both material and immaterial losses for rightful landowners. The growing number of such cases highlights the urgent need for fair and firm legal protection, especially when land occupation has occurred over a long period and complicates the recovery of ownership rights. This research specifically analyzes Decision Number 267/Pdt.G/2020/PN Kpg, a case involving the occupation of part of the plaintiff’s certified land by the defendant. The general objective of the study is to gain a comprehensive understanding of the legal mechanisms for restoring land rights affected by unlawful land occupation, while the specific objectives are to identify the form of the unlawful act committed and to analyze the legal process used to recover the disputed land rights. The research employs a normative legal method based on the analysis of secondary data, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The approaches applied consist of statutory, conceptual, and case approaches, using juridical-descriptive analysis techniques. The findings are expected to identify unauthorized land occupation through boundary expansion as a form of unlawful act and to explain the recovery mechanism through civil litigation and the validation of land boundary re-measurement reports. This study is expected to contribute theoretically to agrarian and civil law development and practically to improving land dispute resolution procedures and public legal awareness.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu Emri Yulita Umbu Pati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan dokumen palsu, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi tanah dapat menyebabkan pembatalan akta dan memicu sengketa hukum, yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. Beberapa putusan pengadilan telah menyatakan akta jual beli (AJB) batal demi hukum akibat praktik curang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum utama, serta mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk memahami implikasi hukumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PPAT diwajibkan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara menyeluruh dan dapat menghadapi tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab pemalsuan dokumen dalam transaksi tanah dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada PPAT maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas PPAT, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemalsuan dokumen, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Principles Of Caution By Land Deed Officials In Preparing A Decd Of Sale And Purchase Of Land Ownership Rights Arya Sayoga; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the principle of caution for land Decd officials in makeng Decds of sale and purchace of land ownership rights. The research method used in writing this thesis is using normative legal research methods and it can be concluded that: 1) The authority of a LDO to make authentic Decds regarding all legal acts of transition and imposition of rights concerning land and ownership rights. to apartment units located within work area. LDO in makeng authentic Decds is obliged to use the precautionary principle based on regulations relating to LDO and land rights. 2) The legal consequences of the LDO Decd if you do not use the precautionary principle in the process of binding the sale and purchace of land as an embodiment of legal certainty is that the LDO Decd can be canceled and null and void by law because it is not in accordance with article 22 of GR No.37 th.1998 that the LDO Decd must be read aloud. or the contents are explained to the parties in the presence of at least two witnesses to the Decd. KEYWORDS: LDO authority, precautionary principle, AJB
Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3269

Abstract

This study aims to analyze the applicability of exoneration clauses in the Indonesian legal system, particularly in banking credit agreements, through a review of their legal basis in the Civil Code, the Consumer Protection Law, and their application in practice based on the Gianyar District Court Decision Number 157/Pdt.G/2018/PN Gin. This analysis aims to assess the extent to which exoneration clauses align with the principles of contractual justice and consumer protection. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Banking Law, and court decisions, while secondary materials include legal literature and expert opinions. Data collection was carried out through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively and qualitatively with systematic, grammatical, and teleological interpretations to examine the validity and limitations of the use of exoneration clauses in standard credit agreements. The research findings indicate that exoneration clauses are still frequently found in credit agreements unilaterally drafted by banks. These clauses substantially limit the bank's liability and grant it unilateral authority in the implementation of the agreement, which in practice creates an imbalance in the bargaining position between the bank and the debtor. These clauses contradict Article 18 of the Consumer Protection Law (UUPK) because they contain provisions that shift responsibility and potentially violate the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. An analysis of the Gianyar District Court's decision shows that although the lawsuit was dismissed, the substance of the case demonstrates the practice of exoneration clauses that are detrimental to consumers, particularly related to the lack of information transparency and the bank's dominance in determining credit terms. The research conclusion confirms that exoneration clauses in standard credit agreements are not binding if they contradict the provisions of the UUPK or the principle of contractual balance.
Legal Certainty in Payment for Land Sale and Purchase Transactions: The Role of the Land Deed Official Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10585

Abstract

This study is motivated by the absence of explicit regulations governing payment procedures in land sale and purchase transactions in Indonesia. The transfer of land rights resulting from a sale and purchase has been regulated under the Basic Agrarian Law and the Government Regulation on Land Registration. These provisions stipulate that the transfer of land rights must be carried out through a deed made by a Land Deed Official (PPAT). Accordingly, a land sale and purchase must be evidenced by a deed drawn up by the PPAT. However, the provisions regarding payment mechanisms are entirely left to the agreement of the parties based on the principle of freedom of contract as stipulated in the Civil Code, as well as the customary law principle of land transactions, namely “clear and cash” (terang dan tunai). This condition potentially creates legal uncertainty, particularly concerning the timing of payment to establish valid proof that triggers the transfer of land rights. The research problems addressed in this study are: (1) how is the legal regulation of payment in land sale and purchase transactions in Indonesia; and (2) what is the role of the PPAT in ensuring legal certainty related to such payments.This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The results indicate that there is no explicit regulation regarding payment methods, thus in practice, payment arrangements largely depend on the agreement of the parties and the prudential principle exercised by the PPAT. In practice, the PPAT plays a role in ensuring the fulfillment of the “clear and cash” principle and in clearly stating payment details within the deed. In conclusion, there is a need for guidelines or strengthened regulations to ensure legal certainty and protection in the payment aspect of land sale and purchase transactions.Keywords: Land Sale and Purchase, Legal Certainty, Payment, PPAT
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Arya Sayoga Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dinda Adnya Silvia Emri Yulita Umbu Pati Erinda Fiskaria Jelahu Florensia Calista Putri Tembu Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gusmana, I Putu Gede Radithya I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Wirya Darma I Nyoman Wira Kusuma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Putra Bhaskara Tangkas Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Nicolas Roing Mbalur Prasada, Dewa Krisna Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra