Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2524

Abstract

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya
Penerapan Uang Paksa Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sari, Gusti Ayu Widiastiti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine how coercive fines, or dwangsom, are used as legal guarantees for parties who suffer losses due to breach of contract in land lease agreements. Land leases are civil law arrangements that can give rise to disputes, especially when one party fails to fulfill its obligations, such as paying rent after the agreed time or refusing to vacate the leased property after the lease term ends. In such circumstances, even though the court has issued a ruling, its implementation is often hampered by the absence of an effective enforcement mechanism. Therefore, dwangsom becomes an important instrument to ensure compliance with the judge's ruling through financial pressure on the defaulting party. This study uses a literature review method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, such as the Civil Code (KUH Perdata), Civil Procedure Regulations (RV), court decisions, scientific journals, and other legal literature. The analysis is conducted normatively by understanding the relevance and effectiveness of dwangsom in the Indonesian civil law system. The results of the study show that the application of dwangsom serves as a means of coercion so that court decisions can be implemented voluntarily and in a timely manner, thereby ensuring that the rights of the aggrieved party are fully protected. In addition, the application of dwangsom needs to be integrated with the principle of legal certainty in land administration to prevent disputes through clear registration and recording of rights.
Penerapan Kode Etik Notaris terhadap Fenomena Penumpukan Kantor Notaris di Wilayah Perkotaan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2615

Abstract

Melalui pembuatan akta autentik, profesi notaris memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, dewasa ini muncul kecenderungan meningkatnya konsentrasi kantor notaris di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan tegas terkait jarak minimal antar kantor dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut memunculkan persaingan yang tidak baik antar rekan seprofesi, menurunkan nilai profesionalitas, serta mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan akses pelayanan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Notaris dalam menghadapi fenomena tersebut serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris mengatur larangan terhadap praktik persaingan tidak patut, pelaksanaannya masih kurang optimal karena lemahnya sistem pengawasan serta ketiadaan dasar normatif yang mengatur aspek spasial dalam pembukaan kantor. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan terhadap Kode Etik Notaris, khususnya dengan penambahan pengaturan mengenai radius antar kantor, menjadi hal yang mendesak guna menjaga proporsionalitas penyebaran jabatan, memperkuat integritas profesi, serta menjamin pemerataan pelayanan hukum bagi masyarakat.
ANALISIS PERKEMBANGAN PARADIGMA CYBER NOTARY: SINTESIS ATAS PROBLEMATIKA PENGATURAN CYBER NOTARY DI INDONESIA Ratna Dewi, Ni Putu Kompiang; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5115

Abstract

This article aims to understand and analyze the development of the cyber notary paradigm in order to achieve a synthesis of the dialectical problems of cyber notary regulation in Indonesia. This scientific article is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that the bias in understanding cyber notaries paradigm in Indonesia which emphasizes modernization of the implementation of notary authority has resulted in the regulation regarding cyber notaries to this day still standing in place. So, it is necessary to separate the concept of the cyber notary as a way to provide legal certainty and protection in electronic transactions by modernizing the implementation of notary authority by utilizing technology. The modernization of the implementation of the notary's authority should be studied carefully so as not to deny the basic principles of the implementation of the notary's authority. While the implementation of the cyber notary as providing legal certainty and protection in electronic transactions should focus on reviewing and regulating the types of electronic transactions, the relevance of the notary's office area, notary legal instruments/products, the strength of evidence and dispute settlement procedures as well as the special expertise that a notary must have to support the implementation of cyber notaries.