Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Policy & Governance Review JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Public Policy Jurnal Pembangunan Nagari Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widyaswara Indonesia (JPMWI) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Widyaswara Indonesia (JEBWI)
Syamsurizaldi Syamsurizaldi
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pengadilan Agama Muara Labuh Dan Pengadilan Agama Koto Baru Witria Ayuhana Ayuhana; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Novera Wandra
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.403 KB) | DOI: 10.25077/jakp.3.2.179-194.2018

Abstract

Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar mampu bekerja secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (2) Apakah Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, (3) Apakah Lingkungan Kerja Non Fisik berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, dan (4) Apakah Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Desain penelitian menggunakan desain deskriptif dan kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proporsional Random Sampling dengan sampel sebanyak 40 orang. Untuk memperoleh instrumen penelitian berupa kuesioner yang valid dan realiabel, peneliti melakukan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru kondisi lingkungan kerja fisik berada pada kategori baik, Untuk lingkungan kerja non fisik berada pada kategori kurang baik dan kepuasan kerja berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan uji T dan uji F, ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikan tehadap kepuasan kerja. Namun, setelah dilakukan uji simultan ditemukan bahwa lingkungan kerja fisik secara bersama-sama dengan lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran bahwa untuk memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Koto Baru, pimpinan pengadilan perlu memperhatikan lingkungan kerja non fisik yaitu terkait dengan suasana kerja, pengawasan dan perlakuan terhadap pegawai. Suasana kerja ini juga berkaitandenganlingkungan kerja fisik yaitu kebersihan, penerangan, fasilitas kerja dan pewarnaan ruang kerja.
Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Adrianto Adrianto; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Aidinil Zetra
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.613 KB) | DOI: 10.25077/jakp.3.3.226-238.2018

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan Patra Dohlia; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Novera Wandra
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.866 KB) | DOI: 10.25077/jakp.3.3.261-273.2018

Abstract

Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran disiplin kerja dan motivasi kerja di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan, dan apakah disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Desain penelitian ini menggambarkan variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS pada Kantor Camat Sungai Pagu, Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh dan Kantor Camat Pauh Duo. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Untuk mendapatkan instrument penelitian yang valid dan realiabel, peneliti telah melakukan uji validitas dan realiablitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu total capaian responden (TCR) dan analisis induktif yaitu hipotesis diuji dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) disiplin kerja berada pada kategori baik, motivasi kerja pada kategori cukup baik dan kinerja pada kategori baik. (2) Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja PNS di Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran yaitu (1) Untuk meningkatkan disiplin kerja, pimpinan perlu bersikap tegas dan tidak diskriminatif. (2) Untuk meningkatkan motivasi kerja pimpinan harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. (3) Untuk meningkatkan kinerja PNS, pimpinan lembaga harus memperhatikan disiplin dan motivasi kerja pegawai dengan cara memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.
Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan Rozidateno Putri Hanida; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Fachrur Rozi; Bimbi Irawan
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.571 KB) | DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018

Abstract

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.
Collaboration among Local Government Institutions in Achieving Public Information Openness Rozidateno Putri Hanida; Bimbi Irawan; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Rahmatika Syaufi
Iapa Proceedings Conference 2018: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2018.180

Abstract

Open Government is one of the main roads for accelerating development and ensuring sustainable development.One of the strategies to encourage open government is by implementing what is the mandate of the Law on public information openness well.For citizens, this law means a guarantee to citizens to obtain public information in order to increase their active role in governance.As for government institutions, the law provides the obligation to government institutions to open access to public information, actively (without preceded by the request), and passively (with the request by the requestor) to the community.However, when citizens try to access the public information, it is not uncommon for the answer to be obtained is "This is the system", "The procedure is like this", "I am not authorized".This is the background of research on how collaboration among local government institutions in Padang Panjang Municipality in realizing public information openness.With qualitative descriptive method, through the analysis of data in ethics and emic found that Local Government of Padang Panjang Municipality developed collaboration among government institutions that marked by the cooperation, interaction, compromise of some related elements to encourage public information openness.One of the ways implemented by Local Government of Padang Panjang Municipality is by the establishment of Management Officer of Information and Documentation or Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) or consisting of Main PPID (PPID Utama) and Asssisytance PPID (PPID Pembantu).For the future, it is required a clear Standard Operating Procedure for the local government work unit to network each other in encouraging the openness of public information, so the impression that the responsibility of creating public information openness in Padang Panjang Municipality is only a function of PPID can be eliminated.
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Mona Melinda; Syamsurizaldi; Muhammad Ichsan Kabullah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 2 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v19i2.115

Abstract

Public demand for excellent service affects the government to make various innovations. In that sense, the Civil Registration Office in Padang Panjang City creates innovation in online civil services (PADUKO). PADUKO innovation consists of 19 kinds of civil services and succeed to achieve the highest score between agencies in the Municipality of Padang Panjang in 2019. In this article, we would like to explore PADUKO innovation by the Civil Registration Service Office. This research has used the theory of the attributes of innovation by Everett M Rogers which says that there are five attributes of innovation that can determine innovation acceptance, which consists of relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The method in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques by interview, documentation, and observation, while the selection informants technique by purposive sampling technique. The validity of the used triangulation. Based on this fieldwork, PADUKO innovation was successful and accepted by the public. Five attributes of innovation by Everett M. Rogers also presence on PADUKO innovation. This can be seen from the perceived benefits in the form of effectivity, efficiency of cost, and energy, and the acceptance of services with the needs of the public. However, some problems are still found, such as poor network, server, and application problems.
Nagari Government Cooperation with Nomads Monitors in the Development of Nagari Sulit Air District of Solok Ridho Yoliandri; Hendri Koeswara; Syamsurizaldi Syamsurizaldi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 10, No 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v9i2.4808

Abstract

Nomads in West Sumatra have a very big share in the development of the village, one of which is Sulit Air, which has quite a several Nomads and has a nomadic organization called Sulit Air Sepakat (SAS) so that it becomes one of the overseas assisted villages that must collaborate with nomads in the social, cultural and economic fields. It turns out that the implementation of cooperation has not yet been realized. There are problems such as coordination between parties collaborating with local governments and commitments from collaborating parties the purpose of this research is to describe the implementation of cooperation between the Nagari government and migrants in the development of Nagari Sulit Air in Solok Regency. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques using interviews and documentation. The result shows that the implementation of the cooperation has not been implemented as a whole. In the initiation process, the collaboration has been carried out well, starting from the beginning of the collaboration to the actors involved and the relationships between actors. Areas of cooperation are also carried out well with the submission of work plans but the areas that are cooperated have not been developed. There is nobody for organizing cooperation that is authorized to carry out this cooperation. The responsibility of the cooperation parties is still high but the commitment between the parties is reduced, one of which is due to the difficulty in resolving land acquisition problems.
Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Ria Ariany; Desna Aromatica; Hendri Koeswara; Ilham Aldelano Azre; Kusdarini Kusdarini; Muhammad Ichsan Kabullah; Misnar Sitriwanti; Roni Ekha Putera; Rozidateno P Hanida; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Wewen Kusumi Rahayu; Yoserizal Yoserizal
Warta Pengabdian Andalas Vol 26 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.26.1.7-15.2019

Abstract

After the enactment of the Village Law which is full of various new policies, it also has implications for the Village Consultative Body (BPD) with changes in the position, duties, functions and authority of the BPD. One of them is the issuance of Permendagri No. 110/2016 concerning BPD, and most recently in the context of West Sumatra the issuance of the Regional Regulation of West Sumatra Province No 7/2018 concerning Nagari. This Perda is claimed to be the first indigenous village regulation in Indonesia that wants to show the existence of Nagari "Asli" vis a vis with the implementation of modern village government in the implementation of public services. On the other hand, the weak role and function of BPD in running village government still occurs, including Nagari Sumanik. This dedication activity was to provide an understanding of the shifting position of BPRN; increase the understanding of BPRN members regarding their roles, functions, duties and authorities; and strengthening the role of BPRN in supporting the administration of the nagari government. The method of implementing community service included 3 (three) stages, namely; 1) Preparation; 2) Implementation; and, 3) Program evaluation or reflection on activities. Not all Regencies / Cities have responded to the policies of the Nagari Government in West Sumatra, including the Tanah Datar District, so this service activity is important for BPRN Sumanik, where not all members have a government background in strengthening their capacity to carry out their duties and functions and anticipate changes in policy.
Rencana Aksi Nagari Tageh Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Fillia Agustin Coirala; Supriyanto Supriyanto
Warta Pengabdian Andalas Vol 28 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.28.3.247-255.2021

Abstract

Nagari Tageh is an ongoing program to help the nagari in Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir District, and South Solok Regency. This program is intended to assist the Nagari government in improving Nagari's governance, managing Nagari's potential and formulating a strategic plan in dealing with the Covid-19 pandemic in Nagari Lubuk Gadang Selatan. The Nagari potent in the agricultural sector, especially plantation crops and livestock, and tourism and services. As a Nagari located in a strategic area, but until now, it has not been status as an independent Nagari. Community service activities were carried out through mentoring and partnerships to assist Nagari in strengthening capacity and institutions to strengthen governance and development of Nagari in improving community welfare. In the first year (2020), there has been dissemination, focus group discussion and workshops with the Nagari government, community institutions at the Nagari level and other relevant stakeholders in Nagari Lubuk Gadang Selatan to explore problems formulating the Nagari Tageh action plan for 2021-2023. The Nagari Tageh action plan is implemented through a synergy and integration approach with the Government Work Plan (RKP) and the Nagari Revenue and Expenditure Budget (APB) 2021-2023.
Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Dian Octapulia Sari; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Yuslim Yuslim
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.947 KB) | DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.298-313

Abstract

Sebelum dilaksanakannya Pilkada serentak, Pemeritah pernah melaksanakan Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD, namun kebijakan Pemerintah membuat beberapa banyak pihak kecewa, karena dirasa masih kurang netral untuk pengambilan keputusan secara sepihak, maka pemerintah mengganti Pilkada menjadi secara langsung. Pada penelitian ini pengumpulan dokumen dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perpustakaan yang dikunjungi oleh peneliti untuk memahami tentang anggaran pilkada adalah perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Pasca FISIP Universitas Andalas. Kemudian data yang diperoleh diambil dari bahan-bahan yang di downloud dari internet seperti journal dan e-book yang resmi yang berkaitan dengan permasalahan anggaran pilkada. secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan sudah baik.  Dalam pembahasan terdapat regulasi yang belum jelas dalam penetapannya, sehingga antara tahapan dan pelaksanaan anggaran menjadi kacau dan tidak singkron.Penyebab dari anggaran kegiatan Pilkada yang tidak terealisasi dari Pemerintah Daerah ke KPU, disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa dana alokasi yang berasal dari APBN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.Terjadinya anggaran bersama atau sharing anggaran dapat membantu anggaran hibah APBD Bungo menjadi lebihefisien. KPU Kabupaten Bungo berhasil melakukan pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum. Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, KPU, Pilkada
Co-Authors Adisty Fazar Adrianto Adrianto Adrianto, Adrianto Aminuyati Ananda Syafitri Annisa Aulia Putri Arina Sovia Ayuhana, Witria Ayuhana Bimbi Irawan Bimbi Irawan Bimbi Irawan Bimbi Irawan, Bimbi Desfitawarni Desfitawarni Desna Aromatica Desri Yet Nofita Dian Octapulia Sari Dohlia, Patra Eva Suryani Fachrur Rozi Fachrur Rozi Fakhruddin Fakhruddin Fatia Fatimah Fatma Yeni Fillia Agustin Coirala Fitri Hendri Koeswara Ilham Aldelano Azre Iqbal Al Arraafi isyuliardi Kuswara, Hendri Mandra Adrika Putra Meddian Saputra Miftahul Viona Sari Miftahul Viona Sari Misnar Sitriwanti Mona Melinda Muhammad Ichsan Kabullah Novera Wandra Novera Wandra Nur Fadisa O.P. Bismark Oktariza Putri A Patra Dohlia Pebriyadi Pebriyadi Putra, Hadi Putri, Annisa Aulia Rahmatika Syaufi Rahmatika Syaufi Ratnawili Ratnawilis, Ratnawilis Ria Ariany Ria Ariany Ridho Yoliandri Ridho Yoliandri Rihadatul Aisy Roni Ekha Putera Rozidateno P Hanida Rozidateno Putri Hanida Sari, Miftahul Viona Sastria Nofrita Shelina Aulia Nasyrah Stevani Lafitri Suherdian Antoni Tri Yanti Vera Wati Wandra, Novera Wewen Kusumi Rahayu Witria Ayuhana Ayuhana Yoliandri, Ridho Yoserizal Yoserizal Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil