Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

9.815

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Suwitno Yutye Imran

Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Author-ID : 3387016

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Disparity in Judge's Decisions in Forced Defense Cases Nur Amalia Katili; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 2 JUNI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to analyze the chronology of cases of forced defense decisions. Normative research methods using statutory research approaches and case approaches and analytical techniques used to process legal materials are legal hermeneutics. The results of this study indicate that the decisions 794/Pid.B/2014/PN.Llg and No.257/Pid.B/2015/PN.Sky has fulfilled the elements of the noodweer requirement, namely that defense is coercive, what is being defended is oneself ), there was a very imminent threat of an imminent attack at that time, and that attack was against the law. has also fulfilled the element of the principle of subsidiarity which is the benchmark for forced defense. The disparity of decision No. 794/Pid.B/2014/PN.Log and the decision No. 257/Pid.B/2015/PN.

Police Obstacles in Revealing the Crime of Disposing of Babies Titik Mokoagow; Lisnawaty W. Badu; Suwitno Yutye Imran
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The purpose of this study is to know and analyze what factors hinder the police in uncovering the crime of disposal of babies in Bone Bolango and to find out what the police are trying to prevent the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Tapa Police. This type of research is empirical research. The results showed that the role of the police in uncovering the crime of disposal of babies in the Tapa Sector Police, the investigation process was still stopped because the police experienced factors that hindered the police in uncovering the crime of disposal of babies. These factors were internal factors consisting of a lack of members and sources. Human Resources, lack of evidence, and difficulty in determining suspects, Then there are also external factors, namely the lack of public awareness. Then, in this case, the police made efforts to prevent the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Tapa Police by conducting patrols, counseling and outreach activities in the community.

Implementation of Criminal Liability for Companies That Do Not Fulfill Obligations to Workers in Employment BPJS Guarantee Moh. Fahrul Dawali; Lisnawati W. Badu; Suwitno Y. Imran
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 3 OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to determine and analyze the criminal liability of companies that do not fulfill their obligations to workers in the employment BPJS guarantee. The research method used is sociological juridical research, using a descriptive qualitative research approach and interactive analysis techniques. The results of this study indicate that there are still many companies that neglect to provide fulfillment of workers' obligations in the Employment BPJS guarantee as stipulated in Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (Law No. 24 of 2011), which protects workers' rights to obtain guarantees for compensation for work accidents. The establishment of the Social Security Organizing Agency (BPJS) is not a new thing in the field of employment, because social security for workers has previously been regulated in Law No. 14 of 1993 concerning Workers' Social Security or better known as Jamsostek. Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System was enacted in 2004 with the aim of creating an integrated social security system for all Indonesians, and the social security system was institutionalized in a public legal entity.

Kedudukan Pasal 321 KUHperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus Di Kota Gorontalo) Farida Abdullah; Mutia H. Thalib; Suwitno Yutye Imran
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.369

Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kwajiban bagi anak untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu. Hal ini dikenal dengan kewajiban alimentasi. Akan tetapi, hal tersebut penting untuk ditelaah lebih lanjut terhadap praktek dan kedudukannya di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan Pasal 321 KUHPerdata tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo dan akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di kota Gorontalo dengan menggunakan proses wawancara dalam tekhnik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 321 KUHPerdata mempuntyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati. Adapun, Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharunsya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya

Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Slamet Yusuf Hasan; Weny Almoravid Dungga; Suwitno Yutye Imran
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.

Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nurdiana Lestari; Weny Almoravid Dungga; Suwitno Yutye Imran
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.

PENGENALAN DAN PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI MASYARAKAT Suwitno Y. Imran; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Dolot Alhasni Bakung; Fence M Wantu, Julius T Mandjo
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 3: Maret 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan implementasi dan evaluasi efektivitas pelatihan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat Desa Molowahu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perencanaan partisipatif, pelaksanaan pelatihan mediasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif dan memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan perselisihan. Pelatihan mediasi dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka dapat menjadi mediator yang terlatih dan kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang mediasi setelah mengikuti pelatihan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam menyelesaikan konflik. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, pelatihan mediasi ini juga berhasil mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat Desa Molowahu. Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan penyelesaian konflik yang lebih damai dan demokratis, menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Mediasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, menggantikan metode konfrontasi atau penyelesaian melalui pihak ketiga yang tidak efektif.

PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Zamroni Abdussamad; Apripari Apripari; Mohamad Hidayat Muhtar; Ahmad Ahmad; Dolot Alhasni Bakung; Suwitno Yutye Imran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16597

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Kedudukan Kebebasan Akademisi dalam Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Pidana Fathur Rahman Mustabir; Lisnawaty W. Badu; Suwitno Y. Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.539

The research focuses on studying the Position of Academic Freedom by academics in providing expert testimony on criminal cases in Indonesia and clarifying the status of lecturers who act as experts. The research method used is normative research method. The emergence of cases of expert witnesses being sued by legal interested parties can undermine the principle of absolute competence of a judicial body. Where in 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Sc was sued in a civil lawsuit for expert testimony given in the Corruption Case of the Former Governor of Southeast Sulawesi Province. In the Petitum case number 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi of the Cibinong District Court that the information given was an unlawful act. even though academics as experts have the second position of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then a Lecturer who acts as an Expert Witness has Academic Freedom as regulated in article 8 paragraph (1) of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. The conclusion of the research results obtained is that academics as expert witnesses in Indonesia do not have a clear legal standing because the Criminal Procedure Code and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education do not fully regulate the criteria and requirements for being an expert. Then the phrase "expert witness" is still being debated among academics because it is not specifically stipulated in the law. In contrast to the Netherlands, which determines and regulates expert witnesses specifically, both the criteria and the register of an expert in order to reinforce the position of an expert in the formal law of the Netherlands. However, legal protection for experts has been regulated in several laws and other regulations.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Nirwan Junus; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri; Suwitno Yutye Imran; Dolot Alhasni Bakung
Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.743

Waqf is a waqif legal act to separate and or give part of one's property to be used forever or for a certain period of time in accordance with the interests of worship and or general welfare according to sharia. In order to avoid disputes and problems related to waqf goods or land and to clarify their legal status, waqf goods must be registered and certified. Waqf Land Certification is the process by which the National Land Agency issues Waqf Land Certificates after Nazhir submits a Waqf Land Registration. Article 39 of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf contains provisions concerning registration of land ownership certificates, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning. Related to the importance of the legitimacy of a land, it often triggers legal problems, namely that land owned by the community has not been registered as a result of a lack of understanding of the importance of waqf land certification. Taking into account the legal issues above, the Community Service Team at the Faculty of Law, State University of Gorontalo carried out this community service activity as an effort to increase Community Legal Awareness Regarding Waqf Land Certification to Guarantee Legal Certainty..

Co-Authors Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Muhammad Fadlan Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dimas Rahmat Yusuf Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhilah Tuljannah D. Ali Farida Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Inayah Samir Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Abdul Rahman Karlin Z. Mamu Laiya, Ramla Kati Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Moh. Taufiq zulfikar Sarson Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Mutia H. Thalib Nawin Yusuf Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur M. Kasim Nur Meyske Anggraini Kakunsi Nur Mohamad Kasim Nurdiana Lestari Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ ain tomayahu Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Patrisia Jihan S. Pido Rahman Pakaja Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Salwa Salsabilah Bahua Silvana Nur Rahmat Lukum Sintia Wello Siti Adira Yahya Putri Siti Nurlaila A. Imani Slamet Yusuf Hasan Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow Vifi Swarianata Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad

Title

Found 80 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 80 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 80 Documents
Search