p-Index From 2021 - 2026
14.335
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ganec Swara
Claim Missing Document
Check
Articles

Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2651

Abstract

Perkembangan teknologi finansial digital, khususnya penggunaan cryptocurrency, telah menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Karakteristik mata uang kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas menjadikannya sarana potensial dalam praktik pencucian uang modern. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis aset digital, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum secara normatif dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan pencucian uang menggunakan cryptocurrency serta urgensi pembaruan regulasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan definisi harta kekayaan dalam UU TPPU agar mencakup aset digital, pengaturan terhadap penyedia layanan aset virtual, dan pengakuan terhadap bukti elektronik blockchain. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi dan keahlian aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum pidana di era digital. Dengan demikian, reformulasi hukum pidana yang adaptif dan berbasis teknologi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, transparan, dan efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia. 
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo Siti Nurhaliza Nuwa; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui pendekatan riset empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian yang menangani perkara serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan, perbedaan tingkat vonis, serta pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, faktor psikologis korban, keterbatasan pendampingan, dan keberagaman pertimbangan hakim turut memengaruhi putusan akhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penyempurnaan pedoman pemidanaan, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan maksimal.
Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota Rosela Ismail Musa; Suwitno Yutye Imran; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3390

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.
Menghadapi Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Penanganan oleh Kepolisian: Addressing Sexual Crimes Against Children: An Analysis of Police Handling Adam, Marlan; Imran, Suwitno Yutye; Mandjo, Julius T
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7579

Abstract

Sexual crimes against children are a complex legal and social issue because they involve victims with a high level of vulnerability and require a sensitive and comprehensive law enforcement response. This study aims to analyse police efforts in handling child molestation crimes by taking an empirical approach at the North Gorontalo Police Resort. The study used an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with police officers, limited observations of the case handling process, and a literature review of relevant laws and regulations and scientific literature. The results show that the police have implemented various preventive and repressive efforts in handling child molestation cases, including legal counselling, cross-sector coordination, and investigative processes in accordance with legal procedures. However, the effectiveness of handling still faces structural, cultural, and technical obstacles, such as limited evidence, minimal supporting resources, and social pressures that affect the continuity of the legal process. This study confirms that the success of handling sexual crimes against children is not only determined by the existence of regulations, but is highly dependent on institutional capacity, the quality of human resources, and the integration of the child protection system. It is hoped that the research findings will serve as a basis for strengthening law enforcement policies and practices that are more oriented towards the best interests of children.
Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi: The Impact of the Distribution of Personal Data via Digital Media on the Protection of Privacy Rights Pakaya, Putri Regina S; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7594

Abstract

The development of digital media has driven a significant increase in the exchange and dissemination of personal data in cyberspace. This situation has serious implications for the protection of the right to privacy as a human right. This study aims to analyse the impact of the dissemination of personal data through digital media on the effectiveness of privacy protection and law enforcement practices. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and community respondents, observations of digital media activities, digital media user questionnaires, and documentation studies of reports and handling of personal data breach cases. The results show that the high intensity of digital media use is not matched by adequate legal awareness and literacy, thus increasing the risk of misuse of personal data. Enforcement of the Personal Data Protection Law has not been optimal due to technical obstacles, limited legal resources, and the tendency to use alternative regulations. The dissemination of personal data also has significant social and psychological impacts on victims, including stigma, social pressure, and prolonged trauma. Therefore, protecting the right to privacy in the digital space requires strengthened law enforcement, increased public digital legal literacy between the state, law enforcement officials, and electronic system administrators.
Integrating Cross-sectoral Oversight and National Security in Combating Illegal Mineral Transport: A Policy Reformulation Approach Djumarding, Arifuddin; Puluhulawa, Fenty U; Imran, Suwitno Yutye
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11346

Abstract

This article discusses the integration of cross-sectoral oversight and the strengthening of national security in addressing illegal mineral transport via air routes. The study is motivated by the absence of explicit regulation governing the distribution of illegal minerals, creating legal loopholes despite prohibitions in the Mineral and Coal Law. This activity has led to significant economic losses, severe environmental degradation, and potential threats to national security. This research adopts a progressive normative-empirical approach with a policy-legal mapping method, combining regulatory analysis, authority mapping, and the incorporation of local values. The findings reveal weaknesses in oversight and coordination between agencies, as well as regulatory gaps and weak law enforcement. Impact analysis highlights economic losses, environmental damage, and risks to national security. This study emphasizes the need for integrated cross-sectoral oversight, enhanced coordination, and evidence-based policy reformulation to safeguard the distribution of strategic minerals. The findings are expected to form a foundation for effective policy implementation, supporting national economic, social, and security stability.
UNSUR KRONOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Koriahningsih, Alfina; Imran, Suwitno Yutye; Mantali, Avelia Rahmah Y.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.334

Abstract

Penelitian ini membahas unsur kronologis tindak pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi finansial (fintech). Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana tahapan kronologis peristiwa pemerasan digital terbentuk hingga memenuhi unsur subjektif dan objektif tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urutan kejadian, pola tindakan pelaku, serta kendala penegakan hukum dalam menindak kejahatan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara terhadap aparat kepolisian dan studi kepustakaan terhadap peraturan serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan digital dimulai dari pengumpulan data pribadi korban melalui aplikasi ilegal, dilanjutkan dengan ancaman penyebaran informasi untuk memaksa pembayaran. Meskipun unsur delik telah terpenuhi, penegakan hukum masih menghadapi hambatan serius seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan fasilitas forensik, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku menggunakan bentuk kekerasan nonfisik berupa tekanan psikologis terhadap korban, yang dalam hukum pidana modern dikategorikan sebagai new variant of coercion. Kesimpulannya, transformasi penegakan hukum berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat dapat menindak kejahatan digital secara efektif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal
Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fadhlun Abdullah; Suwitno Y. Imran; Janwar Hippy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4740

Abstract

Penelitian ini membedah anatomi kejahatan kekerasan seksual anak di Kabupaten Pohuwato melalui perspektif kriminologi dan yuridis hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 10 informan kunci (penyidik Unit PPA, korban/advokat, tokoh masyarakat, pakar hukum) dan observasi partisipatif, ditambah data sekunder dari UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, statistik SIMFONI-PPPA, serta laporan Polres Pohuwato (59 kasus 2022-2024). Temuan mengungkap dua faktor kriminogen utama: faktor internal pelaku meliputi dorongan seksual tak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, dan siklus trauma psikologis; serta faktor eksternal lingkungan mencakup pola asuh keluarga disfungsional, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang, kedekatan relasi pelaku-korban (68% pelaku dikenal, 34% keluarga), grooming media sosial, stigma sosial menghambat pelaporan, dan eksploitasi kemiskinan. Faktor interaktif ini mendorong eskalasi kasus signifikan, menekankan urgensi pencegahan holistik yang mengintegrasikan rehabilitasi psikologis, edukasi keluarga, program kesehatan reproduksi, pengawasan teknologi, dan reformasi norma. Rekomendasi menyoroti mekanisme perlindungan korban humanis dan peran krusial Polri dalam penegakan hukum serta pengayoman guna mewujudkan perlindungan anak komprehensif sesuai regulasi nasional.
Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Ilham Faturrahman Mohamad; Suwitno Y. Imran; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4795

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Matris Ijham Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurmutia Sjafar Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila, Siti Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zein Samsia Ibrahim