Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Suwitno Yutye Imran
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
MELINDUNGI GENERASI MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN SOLUSI HOLISTIKNYA Kakunsi, Nur Meyske Anggraini; Imran, Suwitno Yutye; Kaluku, Julisa Aprilia
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sa7k9578

Abstract

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di Gorontalo serta mengidentifikasi faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tenaga pendidik, serta data sekunder dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan mental, partisipasi sosial, dan prestasi belajar anak. Faktor penyebab kekerasan meliputi pengaruh internal seperti emosi yang tidak terkendali dan keinginan untuk ikut-ikutan, serta pengaruh eksternal seperti buruknya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, dan eksposur terhadap tayangan media yang tidak mendidik. Penanganan kasus memerlukan pendekatan hukum yang tegas, dikombinasikan dengan pendekatan persuasif seperti restorative justice untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Lisnawaty W; Imran, Suwitno Yutye; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGHINAAN FISIK (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL Bali, Sandi Pratama Putra; Ismail, Dian Ekawati; Imran, Suwitno Yutye
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.320

Abstract

Perkembangan media sosial telah menghadirkan fenomena baru dalam interaksi masyarakat, salah satunya adalah penghinaan fisik atau body shaming. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dengan menggunakan Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Barat sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf terbukti dalam perkara ini. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun serta biaya perkara Rp5.000. Putusan tersebut mencerminkan kombinasi antara sanksi represif dan rehabilitatif, sekaligus menunjukkan penerapan konsep strict liability dalam kasus body shaming. Penelitian ini menegaskan pentingnya respons hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan di ruang digital yang berdampak langsung terhadap martabat manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan norma hukum agar body shaming diakui secara eksplisit sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal
Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2651

Abstract

Perkembangan teknologi finansial digital, khususnya penggunaan cryptocurrency, telah menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Karakteristik mata uang kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas menjadikannya sarana potensial dalam praktik pencucian uang modern. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis aset digital, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum secara normatif dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan pencucian uang menggunakan cryptocurrency serta urgensi pembaruan regulasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan definisi harta kekayaan dalam UU TPPU agar mencakup aset digital, pengaturan terhadap penyedia layanan aset virtual, dan pengakuan terhadap bukti elektronik blockchain. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi dan keahlian aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum pidana di era digital. Dengan demikian, reformulasi hukum pidana yang adaptif dan berbasis teknologi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, transparan, dan efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia. 
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo Siti Nurhaliza Nuwa; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui pendekatan riset empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian yang menangani perkara serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan, perbedaan tingkat vonis, serta pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, faktor psikologis korban, keterbatasan pendampingan, dan keberagaman pertimbangan hakim turut memengaruhi putusan akhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penyempurnaan pedoman pemidanaan, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan maksimal.
Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota Rosela Ismail Musa; Suwitno Yutye Imran; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3390

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito Due, Faizal; Y. Imran, Suwitno; Mustika, Waode
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1698

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui elektronik traffic law enforcement (ETLE) oleh Polda Gorontalo. Penelitian ini menggunakan menggunakan socio-legal research atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian yang bersifat sosio-legal menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui elektronik traffic law enforcement (ETLE) oleh Polda Gorontalo dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dengan menggunakan berbagai kamera tilang yang dipasang dibeberapa tempat startegis didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80 tahun 2012 yang melibatkan unsur lain, yakni lembaga pengadilan yang akan melakukan persidangan dan lembaga perbankan yang menerima sanksi denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Namun demikian, jenis pelanggaran lalu lintas yang masih masif terjadi hasil penindakan dari ETLE ialah jenis pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan helm berstandar SNI.
Menghadapi Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Penanganan oleh Kepolisian: Addressing Sexual Crimes Against Children: An Analysis of Police Handling Adam, Marlan; Imran, Suwitno Yutye; Mandjo, Julius T
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Call for Papers, Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7579

Abstract

Sexual crimes against children are a complex legal and social issue because they involve victims with a high level of vulnerability and require a sensitive and comprehensive law enforcement response. This study aims to analyse police efforts in handling child molestation crimes by taking an empirical approach at the North Gorontalo Police Resort. The study used an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with police officers, limited observations of the case handling process, and a literature review of relevant laws and regulations and scientific literature. The results show that the police have implemented various preventive and repressive efforts in handling child molestation cases, including legal counselling, cross-sector coordination, and investigative processes in accordance with legal procedures. However, the effectiveness of handling still faces structural, cultural, and technical obstacles, such as limited evidence, minimal supporting resources, and social pressures that affect the continuity of the legal process. This study confirms that the success of handling sexual crimes against children is not only determined by the existence of regulations, but is highly dependent on institutional capacity, the quality of human resources, and the integration of the child protection system. It is hoped that the research findings will serve as a basis for strengthening law enforcement policies and practices that are more oriented towards the best interests of children.
Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi: The Impact of the Distribution of Personal Data via Digital Media on the Protection of Privacy Rights Pakaya, Putri Regina S; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Call for Papers, Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7594

Abstract

The development of digital media has driven a significant increase in the exchange and dissemination of personal data in cyberspace. This situation has serious implications for the protection of the right to privacy as a human right. This study aims to analyse the impact of the dissemination of personal data through digital media on the effectiveness of privacy protection and law enforcement practices. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and community respondents, observations of digital media activities, digital media user questionnaires, and documentation studies of reports and handling of personal data breach cases. The results show that the high intensity of digital media use is not matched by adequate legal awareness and literacy, thus increasing the risk of misuse of personal data. Enforcement of the Personal Data Protection Law has not been optimal due to technical obstacles, limited legal resources, and the tendency to use alternative regulations. The dissemination of personal data also has significant social and psychological impacts on victims, including stigma, social pressure, and prolonged trauma. Therefore, protecting the right to privacy in the digital space requires strengthened law enforcement, increased public digital legal literacy between the state, law enforcement officials, and electronic system administrators.
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad