Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR NOTARIS WILAYAH KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Made Fri Ariawan]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.854 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p07
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui akibat tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia terhadap kreditur ketika terjadi kredit macet di Wilayah Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan di kantor notaris berupa data objek dan subjek jaminan tidak lengkap yang diberikan oleh para pihak serta gangguan server yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan masih banyak pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam hal jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan maka kreditur tidak memiliki hak preferen terhadap utangnya. The purpose of this study was to determine the implementation of the online Fiduciary Guarantee registration at the Gianyar Regency Notary Office and to determine the settlement of Default against fiduciary agreements that were not registered online.The research method applied in this study is a type of empirical juridical research. Approach to problems regarding matters of a juridical nature and the existing facts regarding matters of a juridical nature based on facts from research and observation. The results obtained from this study are the practice of implementing electronic fiduciary registration at the notary's office in the form of incomplete data provided by the parties as well as server and mobile banking system disturbances which result in delays in the registration process so that preference rights cannot be achieved.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Adnyaswari]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.54 KB)
<![CDATA[Jaminan fidusia didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor).Kreditor percaya meskipun objek fidusia dikuasai debitor, debitor tidak menyalahgunakan objek jaminan ini untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor.Untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia tidak didaftarkan terhadap keabsahan perjanjian jaminan?Rumusan masalah kedua, bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak terdaftar terhadap kedudukan kreditur?Jenis penelitian hukum normatif. Maksud dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia antara lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor, memberi hak yang didahulukan dan guna memenuhi asas publisitas. Akibat hukum tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kreditur tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferent, tidak memiliki hak eksekutorial yang legal dan tidak memenuhi asas publisitas. Apabila perjanjian Jaminan Fidusia tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak didaftarkan tetaplah merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi asas-asas yang berdasarkan ketentuan dalam KUHPerd Pasal 1320 ayat (1) mengenai asas kesepakatan bersama mereka yang mengikatkan diri, Pasal 1320 ayat (2) mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas Pacta Sunt Servanda maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tetaplah merupakan perjanjian yang sah. Hasil rumusan masalah yang kedua mengenai kedudukan kreditur apabila benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kreditur tidak mempunyai kedudukan preferent dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Fidusia, Pendaftaran]]>
<![CDATA[PENGOPLOSAN BERAS DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Wahyu Perdana Putra]]>;
<![CDATA[I Gst. Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi ini berjudul “Pengoplosan Beras Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen ”.Pengoplosan Beras dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Dalam pengaturanpengoplosan berasmasihbanyakterjadipermasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sehinggamenimbulkan suatu permasalahan hukum. Jenis penelitian metode pendekatan yuridis empiris, penelitian berupa studi empiris yang menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli dan kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya empiris dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Terdapatpermasalahan pertamayaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pengoplosan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan kedua adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jika mendapat beras oplosan, tanggung jawab pelaku usaha terkait pengoplosan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengoplosan beras bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diperdagangkan.]]>
<![CDATA[LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dhea Nada Safa Prayitno]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Munculnya bitcoin menjadi contoh nyata bahwa virtual currency yang berjenis cryptocurrency ini akan menjadi bagian perekonomian dunia. Kemudahan utama yang didapat adalah penerapan sistem peer-to-peer network dimana tidak diperlukannya lagi perantara dalam bertransaksi. Keberadaan bitcoin sebagai virtual currency ternyata menimbulkan polemik khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan uang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pemerintah Indonesia lewat Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk transaksi bisnis terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial. Namun, terhadap larangan tersebut tidak ditentukan secara jelas mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait kekosongan hukum pada pengaturan bitcoin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran virtual dilarang di Indonesia. Serta akibat hukum bagi transaksi bisnis yang menggunakan bitcoin adalah resiko penggunaannya dikembalikan kepada penggunanya. Kata Kunci: teknologi finansial, mata uang virtual, bitcoin]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIMANFAATKAN OLEH PELAKU USAHA KARAOKE ]]>
<![CDATA[Gede Sattwika Yudharma Sutha]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.337 KB)
<![CDATA[Copyright applies in all areas of one's life is the art of music. The songs are already registered should get royalties when used for commercial purposes, one of the businesses that are often violated karaoke businesses. The purpose of this paper is to explain the legal protection of songwriter whose work is used by businesses and sanctions against the perpetrators karaoke karaoke businesses that do not have a license to a copyrighted work. Judging from his goal, this paper uses the method of normative legal research with this type of approach legislation. Sources of law derived from statutes and law books. In conclusion, all forms of legal protection against sanctions for violations song and its use is governed in the Copyright Act.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Putu Ayu Yulia Handari]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.272 KB)
<![CDATA[Employment agreement between employer party and employee party is made by using fixed agreement, so within the process of making agreement is not through pre-contract steps as it is normally initiated with negotiation process between employee party and employer party and also this agreement is made under hand. Although employment agreement is made in term of fixed agreement and under hand, but this agreement keeps on the effort to refer to regulation listed in Article 1320 Civil Act and Article 52 point 1 of Indonesian Republic Regulation no. 13 of 2003 as it is the legal main condition for an agreement and also as the basic law of employment agreement.The legal consequence of employment agreement which is made between employer party and employee party that the sanction assigned to employees who violate the regulation agreed in this employment agreement, namely: If employer or employee terminate employment agreement within certain period prior ended, so the party who terminates this employment agreement must pay compensation to other party at the rest salary of the worker until the period or the worker should finish his contract period, except termination of employment agreement die to serous force/fault from employee. Any dispute taken place as consequence of this employment agreement should be settled by both parties through Registration Office of District Court Denpasar.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SERVICE CHARGE DI RESTORAN ]]>
<![CDATA[Junia Adolfina Blegur Laumuri]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (19.107 KB)
<![CDATA[This paper titled Consumer Protection related to Value-Added Tax and Service Charge at the Restaurant, which also become the main problem to be discussed in this paper. This paper uses normative method by analyzing the problem with statue and related literature. The conclusion of this paper is that consumers get protection fromthree aspects, among others: Act Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, supervision from institution that related to consumer protection and punishment.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA DENPASAR SELATAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.669 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p05
<![CDATA[Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di kota Denpasar Selatan. Didalam penelitian untuk menyusun jurnal ini mempergunakan jenis penlitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, penelitian jurnal ini bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menyatakan faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wiratha Utama Di Kota Denpasar Selatan adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Arha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan yaitu melelui mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur. Kata Kunci : Koperasi, Kredit, Perjanjian]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) WERDHI SEDANA KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Agung Ari Patrama]]>;
<![CDATA[.A Gede Agung Darma Kusuma]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.757 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p02
<![CDATA[Perjanjian ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak pihak lainnya. Hendaknya di dalam suatu perjanjian memuat secara rinci mengenai sebab dan akibat dari diadakannya suatu perjanjian. Begitupula dalam perjanjian jaminan dengan Jaminan Fidusia, segala bentuk yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang termuat dalam Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dibuat secara rinci dalam perjanjian jaminan tersebut. Pasal 11 ayat (1) Undan-Undang nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Tujuan dari didaftarkanya Jaminan Fidusia tidak lain adalah untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia. Sertifikat Fidusiia memiliki kekuatan exsekutorial yang sama dengan putuan pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum tetap. Di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, menarik diteliti yaitu tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia BPR Werdhi Sedana dan akibat bila tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia oleh Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam prakteknya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana tidak memuat secara rinci tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, melainkan hanya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian umum standar. Dalam praktek Jaminan Fidusia, di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana, Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan oleh pihak Bank. Sehingga hal tersebut merupakan suatun kerugian bagi Bank karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial ketika Debitur sebagai Pemberi Fidusia cidera akan janjinya. Kata kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia , Bank Perkreditan Rakyat]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Made Melda Berlianti]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.945 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p10
<![CDATA[Artikel ini berorientasi menganalisis problematika dampak Covid-19 terhadap risiko gagal bayar yang berakibat kerugian bagi borrower dan lender pada P2P lending di Indonesia. Kajian menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada perlindungan hukum terhadap pengguna P2P lending serta bagaimana urgensi perlindungan hukum pengguna P2P lending akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode normative deskriptif Penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan NPL pada P2P lending. P2p lending memiliki kemudahan dalam mempercepat konsumen memperoleh dana pinajaman, namun bentuk pinjaman ini penuh dengan risiko karena tidak ada interaksi tatap muka langsung, menjamurnya P2P lending ilegal, serta keterpurukan ekonomi berdampak pada gagal bayar. Konsumen mengalami risiko gagal bayar yang merugikan karena memungkinkan terjadinya penumpukan denda pinjaman dan ketidakmampuan konsumen mengakses pinjaman lain akibat masuk daftar hitam OJK. Hal tersebut merupakan konsekuensi akibat kekosongan hukum dalam perlindungan hukum bagi konsumen P2P lending akibat pandemi Covid-19. Kekosongan hukum tersebut menuntut urgensi yang tinggi dan mutlak atas ditetapkannya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen P2P lending akibat pandemi Covid-19, sehingga mampu tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kosumen P2P lending hendaknya juga mendapat jaminan hukum berupa restrukturisasi kredit seperti yang diterima nasabah bank pada umumnya. This article analyzes the problematic impact of Covid-19 on the risk of default which results in losses for borrowers and lenders in P2P lending in Indonesia. Study of the impact of the Covid-19 pandemic on legal protection for P2P lending users and the urgency of legal protection for P2P lending users due to the Covid-19 pandemic in Indonesia. The author uses descriptive normative method to answer the problems being studied. The results show that the Covid-19 pandemic led to an increase in NPLs in P2P lending. P2p loans are fast in accelerating consumers to obtain funds, but this form of loan comes with risks because there is no face-to-face interaction, the proliferation of illegal P2P lending, and economic downturns have an impact on default. Consumers have an adverse risk of default because they allow the accumulation of loan fines and the inability of consumers to access other loans due to being blacklisted by the OJK. This is a loss due to a legal vacuum in legal protection for P2P lending consumers due to the Covid-19 pandemic. This legal vacuum demands high and absolute urgency for the guarantee of legal protection for P2P lending consumers due to the Covid-19 pandemic, so as to create a sense of justice and legal certainty for all Indonesian people. P2P lending customers should also receive legal guarantees in the form of credit restructuring as received like credit consumers at banks or other financial institutions (general loans).]]>
