Articles
<![CDATA[PENERAPAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SERBA USAHA SWARTA DHARMA ]]>
<![CDATA[Putu Gede Prasetya Teja Kumara]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.757 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma diselesaikan secara kekeluargaan dan koperasi membantu mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh dibitur. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian masalah ada tiga faktor yaitu benda jaminan berpindah tangan, pindah domisili dan tidak beritkad baik. Kata Kunci: Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Koperasi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. PARADISE BALI TOUR AND TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PENAWARAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakinmarak di berbagai kota besar. Namun terdapat permasalahan hukum yang sering terjadi,yaitu banyaknya pengguna jasa yang mengalami kerugian akibat promosi yangditawarkan pihak travel dengan memberikan informasi terlalu berlebihan. Padakenyataannya akan banyak pengguna jasa yang dirugikan. Jadi, disinilah diperlukanadanya rasa tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan berkaitandengan hukum yang berlaku demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Makadari hal tersebut dibuatlah tulisan yang berjudul “Tanggung Jawab PT. Paradise BaliTour and Travel Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tidak TerpenuhinyaKlausula-Klausula Dalam Penawaran”. Dengan menggunakan metode penelitian hukumempiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai tanggung jawab yang diberikan PT.Paradise Bali Tour and Travel atas kerugian yang dialami wisatawan. PT. Paradise BaliTour and Travel bertanggungjawab secara kontraktual terhadap konsumen yangmengalami kerugian, yang mana mengacu kepada prinsip tanggung jawab mutlak.]]>
<![CDATA[BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL ASING ]]>
<![CDATA[Gracia Margaretha Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.778 KB)
<![CDATA[This paper in motivated because of the increasing number of violations foreign brands that have thepurpose of which is to determine the factors that hinder the implementation of the legal protection ofwell-known foreign trademark holders and to determine the legal safeguards against violations of foreignfamous brands. This writing method uses the normative legal method through statute approach.This paper concluded, the legal protection that inhibits the factor is the lack of information on theapplication for registration of trademark, copyright holders over the ignorance of foreign famous brandsover brand offenders and less than optimal performance of members. Preventive legal protection toprevent violations of the brand and repressive legal protection to finish the trademark infringement hasoccurred.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN PEMUNGUTAN PARKIR PADA MCDONALD’S JALAN KEBO IWA DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.211 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan peraturan pemungutan parkir di Kota Denpasar di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian dalam masyarakat dan dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam pelayanan perparkiran khususnya pada perparkiran di Kota Denpasar.Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada area parkir McDonald’s Jalan Kebo Iwadi Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yaitu, adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan jenis pendekatan Perundang-undangan. Dalam pemungutan retribusi parkir tentu diharapkan agar penarifan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai, masih adanya kesenjangan antara juru parkir yang memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif normal serta juru parkir menerapkan penitipan kendaraan dalam suatu area tempat parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang merugikan konsumen, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang dimintai biaya melebihi tarif normal dan perlu adanya tindakan tegas terhadap oknum/petugas parkir yang masi membandel dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, parkir]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI”ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[M. Rizqa Anas Fawzi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.034 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai akibat wanprestasi yang timbul dari transaksi elektronik yang dapat mengancam penjual dan pembeli pada saat melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan media online . Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik serta akibat hukum yang timbul apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis. Hasil studi menunjukan bahwa terdapat berbagai bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual barang diantaranya yakni mengirim barang tidak sesuai kesepakatan dan barang yang dikirim tidak tepat waktu sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. sedangkan wanprestasi yang dilakukan pembeli yakni keterlambatan membayar, pembayaran tidak sesuai kesepakatan, dan tidak melakukan pembayaran. Serta terdapat akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi baik oleh penjual maupun pembeli berupa ganti kerugian. At Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions does not clearly regulate the consequences of default arising from electronic transactions that could threaten sellers and buyers when entering into a sale and purchase agreement with online media . This writing aims to find out the forms of defaults in electronic transactions as well as the legal consequences that arise when a business actor defaults in an online purchase agreement. This writing uses the normative writing method, the method or method used in legal research carried out by examining the literature and addressed the written regulations. The study results show that there are various forms of defaults in electronic transactions carried out by goods sellers including sending goods that are not in accordance with the agreement and goods that are sent not on time according to a predetermined agreement. while defaults made by buyers are late payments, payments not according to agreement, and not making payments. And there are legal consequences for those who commit default by both the seller and buyer in the form of compensation.]]>
<![CDATA[Penggunaan Konten Newsletter Ke Dalam Podcast Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta ]]>
<![CDATA[I Made Tegar Dewanta]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan hukum podcast di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum dari penggunaan konten newsletter ke dalam podcast oleh podcaster dengan tujuan komersial. Adapun studi ini termasuk sebagai penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan dasar hukum pengoperasian podcast di Indonesia ialah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemudian akibat hukum dari penggunaan konten newsletter secara serta merta dapat berakibat pada digugatnya podcaster ke Pengadilan dalam permasalahan hak cipta akan tetapi bilamana penggunaan konten newsletter dilakukan oleh podcaster dalam kerangka pengalihwujudan karya cipta tulis yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat penjaminan terhadap hak moral dan hak enonomi pencipta karya cipta newsletter tersebut. Kata Kunci: Podcast, Newsletter, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty in the legal arrangement of podcasts in Indonesia based on positive law and the legal consequences of using newsletter content in podcasts by podcaster for commercial purpouses. This study is included as a type of normative legal research based on the statutory approach. Based on the results of an assessment of the legal issues examined by the author, the legal basis for operating podcasts in Indonesia is based on the provisions of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Then the legal consequences of using newsletter content can automatically result in the podcaster being sued in court in copyright issues, but if the use of newsletter content is carried out by the podcaster within the framework of the conversion of written works in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright then this can be justified insofar as there is a guarantee of the moral and economic rights of the creator of the newsletter copyright. Keywords: Podcast, Newsletter, Copyright.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT (3) TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.028 KB)
<![CDATA[The extraordinary remedy appeals in the form of invocation the judicial review arearranged in terms of the Book of Criminal Procedure Law (Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana-KUHAP) now can submitted more than once, according to thedecision issued by the Constitutional Court in the decision number 34/PUU-XI/2013.Itseems unfair if article 268 subsection (3) continues to apply, because the filingrestrictions of judicial review for the second time by the convicted or his heirs woundedsense of justice before the law (Article 28 D subsection (1) of the Republic of IndonesiaConstitusional 1945). Through normative legal research, this article aims to explain theimplication of the judicial decision number 34/PUU-XI/2013 against the provision ofarticle 268 subsection (3) KUHAP.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA SENI UKIR PATUNG KAYU SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.849 KB)
<![CDATA[Di Bali tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim, karena masyarakat di Bali masih bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, dan dianggap satu hal yang biasa suatu kesalahan jika diaggap seperti hal biasa terjadi. Pentingnya perlindungan hasil karya cipta sebagai ekspersi budaya tradisional yakni seni ukir patung kayu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pengrajinan ukir patung kayu, untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dalam hak cipta agar tidak terjadi klaim kebudayaan antara warga asli dengan Warga Negara Asing yang merugikan dari segi ekonomi dan eksploitasi Budaya supaya tidak terulang kembali, seperti permasalahan yang sering terjadi hasil karya cipta ekspresi budaya tradisional dipergunakan oleh Warga Negara Asing tanpa minta izin ke Negara Indonesia. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung terhadap penjimplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta Ukir Patung Kayu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ukir Patung Kayu]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ALIH TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL ]]>
<![CDATA[Kadek Bisma Prayogi]]>;
<![CDATA[A. A. Gde Agung Dharmakusuma]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (22.968 KB)
<![CDATA[The role of multinational enterprises (PMN) in technology transfer thatcan be mentioned such as : as a parent company that can be used for media, theform of information exchange, technology among countries within internationalsociety which is then beneficial and useful for Indonesia; as the place to capitalinvestment in order to have benefit for Indonesia; and as the place to implementnew technology in order to be used more efficiently and effectively for Indonesia,in addition to improve international economic trade.The regulation of technology transfer toward multinational enterprises(PMN) still focuses on Act No. 25 of 2007 concerning capital investment,especially Article 2 Point 1, in addition Indonesia has also referred to nationallegal regulation in economic /trade affairs based on GATT and WTO that havebeen ratified through RI Act No. 7 of 1994, included adaptation to regulation ofIntellectual Property Rights (HKI) available in TRIPs, like RI Act No. 14 of 2001concerning patent, RI Act No. 15 of 2001 about trade mark, and RI Act No. 19 of2002 concerning copy rights and others included object from IntellectualProperty Rights (HKI).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PADA SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BULUH INDAH NO 82 DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Suardhana Wijaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.189 KB)
<![CDATA[Tulisan Ini Berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah No 82 Denpasar” Penelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus konsumen yang mendapatkan jumlah takaran bensin yang tidak sesuai dengan yang telah di bayarkan di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar .Tujuan dari penulisan jurnal berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisan Bahan Bakar Minyak di SPBU Buluh Indah no 82 Denpasar“ adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha SPBU Pertamina di Buluh Indah nomor 82 Denpasar terhadap pengurangan takaran BBM di SPBU tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu pennelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha SPBU Buluh Indah nomor 82 Denpasar memberikan ganti rugi kepada konsumen karena kecurangan yang dilakukan oleh pgawai/buruh. Bentuk pertanggung jawaban kepada konsumen yaitu berupa ganti rugi sejumlah bahan bakar yang telah dikurangi atau penggantian uang dengan nilai yang setara sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kepada oknum yang melakukan kecurangan diberikan sanksi berupa pemberian surat peringatan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.]]>
