Articles
<![CDATA[PENGATURAN PESAWAT UDARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT ]]>
<![CDATA[I Nyoman Ganang Bayu Weda]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.24 KB)
<![CDATA[Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara (norma kosong), sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, oleh karena itu timbul perbedaan penafsiran tentang lembaga jaminan yang mana digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia dan bagaimanakah sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan terhadap pesawat udara sebagai jaminan kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur secara jelas. Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara dikarenakan pesawat udara memiliki bobot ukuran yang lebih dari 20 m3 dan harus memiliki tanda pendaftaran (Pasal 24 UU Penerbangan) yang menjadikannya benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut (Pasal 314 KUH Dagang) serta diperkuat dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkingan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 KUH Perdata. Kata Kunci : Pembebanan jaminan, pesawat udara, kredit]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TIDAK TERCANTUMNYA HARGA DALAM DAFTAR MENU PADA RUMAH MAKAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.53 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p06
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga dalam daftar menu pada rumah makan serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu rumah makannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji bahan pustaka dan literatur-literatur dalam bidang hukum serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pencantuman harga dalam daftar menu pada rumah makan bersifat wajib dan merupakan syarat bagi setiap pelaku usaha rumah makan, karena sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya yaitu dengan pemberian ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa karena telah menggunakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha. This study aims to identify and examine the obligations of business actors to include prices in the menu lists of restaurants as well as the form of business actor responsibility for not including prices on restaurant menu lists. This study uses a normative research method that examines library materials and literature in the field of law and the approach used is the case approach and the statutory approach. The results of this study show that price inclusion in menu list at restaurants is mandatory and is a requirement for every restaurant business actor, because it has been included in the statutory regulations. The form of accountability for business actors who do not include prices in their menu lists, namely by providing compensation in the form of money refunds or replace the goods and / or services for use goods and / or services produced by business actor.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PERUSAHAAN JASA PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Gede Danny Wiratama]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.523 KB)
<![CDATA[Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku III KUHPerdata. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian jual beli dan sewa menyewa merupakan perjanjian yang menerbitkan perikatan. Salah satu Pihak yang memiliki kerja sama perjanjian sewa menyewa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar dengan Pihak Rafting. Namun dalam kerjasamanya dengan Rafting terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa boat rafting ( Pihak Rafting sepakat untuk menyewa lima (5) buah boat rafting yang dimiliki oleh Pihak BUM Desa, dan memang benar boat rafting milik Pihak BUM Desa dengan bukti nama kepemilikan tercantum di masing-masing boat (BD001-BD005). Akan tetapi, wisata toekad rafting memiliki masalah dimana di bagian rafting yang wahana short terkendala sedikit tamu yang mengakibatkan pengurangan penyewaan boat yang awalnya 5 menjadi 3 buah saja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan kasus dan fakta. Sifat penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dengan cara Wawancara Lalu analisis data dengan cara teknik deskripsi dan argumentasi dengan permasalahan yang ada. Pelaksanaan Perjanjian Antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting mengalami wanprestasi, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dikarenakan terjadinya keadaan yang memaksanakan Pihak rafting untuk mengembalikan 2 buah boat yang sudah diperjanjikan. Upaya hukum yang dilakukan dari Wanprestasi perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting dilakukan dengan cara non litigasi yang menggunakan jalur negosiasi. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, BUM Desa, Wanprestasi]]>
<![CDATA[PERAN DAN UPAYA BAPEPAM DALAM MENCEGAH KECURANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN OLEH AKUNTAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Inocencio Arya Wahyudi Karditha]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.566 KB)
<![CDATA[Public accountant is a proffesion that support capital market, who has legal right to audit every financial report of a firm. But nowadays this proffesion is being noticed because it takes a role to do some violations both data manipulation and any frauds on financial report. Bapepam as supervisor institution of capital have a significant role to prevent every violationof the firm which is relevant to the public accountant proffesion that will impact creation of financial report without any frauds, besides this journal also explain Bapepam effort to prevent and detect any frauds on financial report by public accountant.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN KUASA SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI (Studi Kasus : Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR) ]]>
<![CDATA[Citra Novia Antono]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.666 KB)
<![CDATA[Dalam pemberian kuasa seringkali terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana dapat menimbulkan berakhirnya suatu pemberian kuasa. Salah satu penyebab pemberian kuasa bisa berakhir adalah karena penerima kuasa tidak mampu melaksanakan maksud dan tujuan dari pemberian kuasa tersebut, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas, dan pada akhirnya kuasa tersebut dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Sebagai contoh kasus, di singaraja pada tahun 2016 telah terjadi gugatan mengenai pemutusan kuasa dengan Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR. Pelaksanaan pemutusan kuasa dalam kasus tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemberi kuasa dengan menunjuk atau mengangkat penerima kuasa yang baru untuk menggantikan kedudukan penerima kuasa sebelumnya, dimana pemutusan kuasa secara sepihak tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemberi kuasa sepanjang pemberi kuasa memang memiliki alasan untuk itu. Selanjutnya, dengan adanya pemutusan kuasa yang didasarkan pada wanprestasi, pada kenyataannya akan membawa pengaruh terhadap faktor keberlakuan kuasa itu sendiri, dimana dengan adanya pemutusan kuasa akan menyebabkan kuasa tersebut berakhir, yang secara otomatis juga akan menghilangkan segala kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh penerima kuasa.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY TERKAIT DENGAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN LAUNDRY DI KECAMATAN KEDIRI ]]>
<![CDATA[I Ketut Arjuna Satya Prema]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.908 KB)
<![CDATA[Jasa mencuci pakaian atau sering disebut dengan laundry sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Dengan adanya jasa laundry tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga maupun waktu. Dijaman seperti ini, sudah banyak pelaku usaha laundry yang membanjiri daerah perkotaan untuk membuka dan menjalankan usaha laundry sebagai lahan dalam mencari nafkah. Tidak jarang kita temui bahwa pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku tersebut seringkali terdapat klausula eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang diangkat yakni mengenai bagaimana penggunaan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry. Jenis penelitiian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, karena adanya keadaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan sebagai data primer. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian laundry yang dibuat oleh pelaku usaha laundry mengunakan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundrynya tetapi ada beberapa pelaku usaha laundry yang hanya sekedar mencantumkan klausula eksonerasi karena mengikuti pelaku usaha laundry lainnya. Tanggung jawab pelaku usaha laundry didasarkan atas profesional liability yang mana pelaku usaha memberikan tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa laundry tersebut. Akan tetapi dalam kerusakan – keruskan tertentu pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab.]]>
<![CDATA[SISTEM PEWARISAN APABILA PEWARIS DAN AHLI WARISNYA MENINGGAL DUNIA PADA SAAT BERSAMAAN DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.789 KB)
<![CDATA[This paper titled Systems of Inheritance if the Inheritor and the Heir dies at thesame time are reviewed by the Burgerlijk Wetboek, which is also the subject matter tobe discussed in this paper. The background of this paper is the problem posed in theinheritance if the heir and his heir died in a disaster for which between them can’t bedetermined who died first. The purpose of this paper is to understand the system ofinheritance if the heir and the heir dies at the same time based on the Book of the Lawof Civil Law. This paper uses the normative method by analyzing the problems with thelaw and relevant literature. The conclusion of this paper is that the inheritance systemin which the heir and his heir died at the same time because of a calamity and betweenthem can’t be known in advance who the deceased was not able to transfer theinheritance. Article 831 and Article 894 of the Burgerlijk Wetboek is the basis of theoccurrence of an inheritance can’t be due to the heir and his heir died at the same time.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG CACAT AKIBAT PEMAKAIAN CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.79 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Cacat Akibat Pemakaian Cream Pelembab Wajah Ilegal Di Kota Denpasar”. Mempunyai wajah yang cantik dan bersih adalah impian dari seluruh kaum wanita, untuk mempercantik diri para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik yang dapat menunjang penampilannya. Di Indonesia khususnya di Kota Denpasar masih banyak sekali kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang mengakibatkan penggunanya iritasi atau cacat pada kulit wajahnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan guna mendapat kebenaran yang akurat didalam penulisan karya ilmiah ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam melakukan penelitian langsung studi kasus dilapangan dan juga melakukan wawancara sebagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila mengalami kerugian dan tanggung jawab dari pihak penjual pada saat terjadinya kerugian fisik maupun mental pada konsumen. Perlindungan Hukum bagi konsumen yang menderita iritasi atau cacat pada wajahnya sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta upaya BPOM dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal di pasaran adalah melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko atau penjual produk kosmetik secara berkala kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahayanya produk kosmetik ilegal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Konsumen]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK LEASING SECARA SEPIHAK ]]>
<![CDATA[Baiq Chaisma Yudistika]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.289 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul " Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak”, menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tentang akibat hukumnya sesuai dengan Undang – Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulisan ini dilatarbelakangi adanya fakta mengenai perjanjian fidusia ilegal (bukan fidusia), adanya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan tanpa mendaftarkan objek jaminan fidusia. Berdasarkan permasalah tersebut penting halnya untuk mengangkat 2 (dua) permasalahan, mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar berdasarkan peraturan perundang – undangan, serta penyelesaian atas kasus apabila terjadi penjualan atau penggadaian atas barang yang dibebankan jaminan sementara barang tersebut mengalami kredit macet. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk untuk mengetahui mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar sebagaimana diatur dalam perundang – undangan, dan untuk mengetahui penyelesaian dari permasalahan yang timbul terkait kredit macet atas benda yang dijadikan jaminan fidusia. Metode penelitan hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan tertulis serta bahan – bahan hukum lainnya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan atau leasing dapat memudahkan perusahaan leasing untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kata Kunci : Leasing, Perusahaan Pembiayaan, Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENAHANAN UPAH KEPADA PEKERJA YANG TIDAK DISIPLIN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Kurnia Dharma Pertiwi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.486 KB)
<![CDATA[Penahanan upah pekerja sering dilakukan oleh pengusaha baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penahanan upah biasanya terjadi dikarenakan pekerja tidak disiplin. Pekerja yang tidak disiplin seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja bukan dengan penahanan upah. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan penahanan upah kepada pekerja yang tidak disiplin. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan Undang – Undang serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai denda yang dikenakan kepada pengusaha karena telat membayarkan upah pekerja. Perlindungan upah terhadap pekerja juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Dengan demikian, apabila terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan penahanan upah sebagai sanksi dari ketidakdisiplinan pekerja tersebut maka perjanjian itu batal demi hukum.]]>
