Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Yetti Yetti; Indra Afrita; Deddy Felandry
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2681

Abstract

Permasalahan adalah bagaimana Penggunaan Jasa Internasional Freight Forwarder untuk Ekspor Benih Lobster Dalam Perpektif Hukuim Persaingan Usaha bagaimana Akibat Hukum dan Penggunaan Jasa Internaional Freight Forwarder ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yang menganalisis dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dengan cara bersekongkol dan memonopoli pengiriman benih lobster, dengan sumber datanya Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik Pengumpulkan Data adalah Studi Kepustakaan, dan analisis data dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa PT ACK, selaku freght forwarder telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 24 persekongkolan dengan dua perusahan lainnya yakni KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia. Akibat hukumnya dengan adanya tindakan tersebut mengakibatkan terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri, tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut dapat dikenakan denda bagi pelaku monopoli dan persekongkolan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni minimal Rp1 miliar.
IMPLEMENTASI PENYITAAN TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR Alfarisi , Salman; Afrita, Indra; Harahap, Irawan
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8487

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan kurang sesuai . Selain ketidaksamaan antara pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucianuang.Permasalahan yang diangkat Bagaimana Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan,Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset Adapun Objek Penelitian Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. dan juga Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.Berdasarkan peneletian ini Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan sesuai . pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:Dalam mengoptimalisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi.Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum nya Kata kunci: Penyitaan Aset Pelaku, Tindak pidana pencucian uang, Penyidik.