Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI SEKOLAH PEREMPUAN (SEKOPER) DI DESA KRAMATINGGIL KABUPATEN GRESIK Mutiara Shofiyyahtusya'diah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p711-724

Abstract

Transformation through women's empowerment involved all components of society so women will become more empowered. Gresik is one of the regional governments that cares about women's empowerment issues. This is realized by the issuance of Regional Regulation of Gresik District No. 4 of 2012 into the Sekoper program, one of which is located in Kramatinggil Village. Unfortunately, some individuals in the targetted group are still unaware of this program. The goal of this research aims to determine how the Sekoper was implemented in Kramatinggil Village. This is a descriptive qualitative study. The focus of this research is analyzing content of policy and context of implementation by Grindle. Data were collected through observation, documentation, interviews, and literature studies. The data analyzed by collecting, reducting, presentation, and concludes. The actors in this program are KPS2K and KBP3A. According to this research findings, the policy is being implemented through a variety of programs tailored to environmental conditions in Kramatinggil Village. The implementation of Sekoper is not running optimally because several lack of human resources, finance, and lack of program socialization. Researchers recommend that implementers should focused in best practice programs, monitored the program trough supervisor, increase APBD fund allocation, and implement a merit system. Keywords: Women's Empowerment, Participation, Public Policy.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI STUDI DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK Eva Roziah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p969-980

Abstract

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM yakni dengan mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Dukun terkendala dengan kurangnya sosialisasi serta kurang tepatnya sasaran program yang disebabkan singkatnya waktu pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumberdaya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik. Struktur organisasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan BPUM adalah singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta kuantitas pegawai yang masih kurang menjadi penghambat dalam pengimplementasian BPUM.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (STUDI PADA KOMUNITAS BANK SAMPAH BINTANG MANGROVE KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA) Desita Sukma Ramdhani; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p953-968

Abstract

Community empowerment is an effort to raise awareness and build community capacityin managing natural potential as well as being able to overcome problems in coastal areas. Garbage in the east coast of Surabaya disrupts the balance of the mangrove ecosystem which can result in environmental pollution and can endanger public health. This study aims to describe the process of empowering coastal communities through waste management carried out by the Bintang Mangrove Waste Bank community. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This research was analyzed using theory 3 (three) aspects of empowerment, namely enabling, empowering, and protecting.Based on the results of the research on Coastal Community Empowerment (Study on the Bintang Mangrove Garbage Bank Community, the community empowerment process was successfully carried out using waste bank media with several elements of program innovation whose benefits were intended for the community. Suggestions that could be raised were, the need to develop savings and loan programs so that they can become cooperatives and communities need to establish cooperationby expanding networks with institutions that can support waste banks. Keywords: Community Empowerment, Coast, Waste Bank, Mangrove
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TATAP MUKA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI MAN 2 LAMONGAN Eli Kurniasari; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p981-994

Abstract

During the pandemic, the policies of the education industry are constantly changing, what was originally done with face-to-face freedom has evolved from distance learning (PJJ) to limited face-to-face learning (PTM). During the limited PTM implementation, there are 2 learning systems of 50% capacity and 100% capacity, this is adjusted to the regional conditions of each region at the PPKM level. The limited implementation of PTM at MAN 2 Lamongan has shown a difference in the perception of teachers, students and parents about policy acceptance. This presents advantages and disadvantages as well as challenges and obstacles in the implementation of limited CTP. The purpose of the study was to know how to implement PTM at MAN 2 Lamongan during the pandemic and the preparation of schools to implement PTM during the pandemic. The study used descriptive method. The data collection process is obtained through interviews, observations and documentation. The data was processed using Milles and Huberman's analytical techniques including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The objective of this study used four indicators according to George Edward III, including communication, resources, staffing and structure. The results show that a face-to-face learning implementation can work well even if it frequently undergoes policy changes, and there are facilities to support PTM implementation during the pandemic. The challenge encountered when implementing PTM is the undisciplined attitude of the implementer. Meanwhile, the obstacles teachers and students face are related to the short learning time. Keywords: Policy Implementation, Face-to-face Learning, Covid-19
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi M. Faisal Putra Alamsyah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1151-1162

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perseroan atau perusahaan, penyebabnya meliputi kesalahan dalam melaksanakan tugas, tidak dipenuhinya hak-hak pekerja terkait pesangon, dan gaji. Perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, serta perselisihan pemenuhan hak merupakan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial bisa diselesaikan di organisasi perangkat daerah terkait dengan cara mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada lima indikator fungsi pemerintahan yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri (Siagian, 2020). Hasil menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 5 indikator fungsi pemerintahan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada bagian inovator yang mana masih ada salah paham antara mediator dengan para pihak yang berselisih pada saat pelaksanaan konsultasi online, pada bagian modernisator instansi belum memiliki sumber daya manusia yang ahli untuk membuat aplikasi. Saran untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan anggaran khusus kepada dinas tenaga kerja pada tiap kota atau kabupaten yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait dengan ketenagakerjaan khususnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, membuat SOP yang lebih jelas terkait dengan konsultasi online, dan menambah sumber daya manusia yang kompeten pada bidang pembuatan aplikasi Kata Kunci : Peran Dinas Tenaga Kerja, Penyelesaian Perselisihan, Mediasi The disputes of industrial relations is a problems that occur between employee with a company, the causes including mistakes in carrying out tasks, employees's rights that are not fulfilled on severance pay and salary. Conflict of interest, work termination, a disputes between the union and the company, and rights fulfillment dispute are several types of industrial relations disputes. The disputes of industrial relations can be resolved in the relevant regional organizations by means of mediation This study aims to determine the role of the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province in the completion of industrial relations disputes through mediation using qualitative descriptive method focus on five indicators of government functions that is stabilizers, innovators, modernizers, pioneers and implementers themselves (Siagian, 2020). The results indicate that in carrying out their duties as a mediator, the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province has properly implemented 5 indicators of government functions. But there are still some constraint in the innovator's position that there is still a misunderstanding between the mediator and the disputing parties at online consultation. In a modernizer position, corporations don’t have skilled human resources yet to create applications. Suggestions to resolve these constraints are by providing a specific budget to the Ministry of Labor for each city or district which can be used to carry out education and socialization activities concerning to employment especially the completion of industrial relations disputes, create SOP to clarify online consultation and increase a competent resources in the field of application development. Keywords : The role of the labor service, Dispute solution, Mediation
PELATIHAN PEMBUATAN MINUMAN POKAK UNTUK MENINGKATKAN IMUN TUBUH PADA MASA PANDEMI CORONA DI RT 04 RW 05 KELURAHAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA Meirinawati Meirinawati; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati; Badrudin Kurniawan; Galih W. Pradana; Deby Febriyan Eprilianto
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2022): Vol.7, No.2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v7i2.11167

Abstract

Salah satu wilayah di Kota Surabaya yang rentan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yakni Kelurahan Pakis. Salah satu permasalahan yang ada di kelurahan ini yakni beberapa masyarakat belum begitu memahami bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi minuman tradisional. Oleh karena itu Tim PKM menyelenggarakan pelatihan pembuatan minuman pokak bagi masyarakat RT 04 RW 05 Kelurahan Pakis. Pelaksanaan PKM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu Dasa Wiswa RT 4 RW 5 tentang: (1) kelompok rentan Covid-19; (2) kebijakan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 (3) peningkatan daya tahan tubuh; (4) minuman tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi warga mengenai mudahnya membuat minuman tradisional secara mandiri. Bentuk PKM seperti ini cukup efektif untuk mengatasi permasalahan Masyarakat RT 04 RW 05 Kelurahan Pakis. Hasil Pre Test dan Post Test menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai minuman pokak serta cara pembuatannya. Selain itu dari diskusi terlihat bahwa peserta antusias ingin mencoba sendiri membuat minuman pokak di rumah masing-masing.
EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TLOGOSARI, KECAMATAN SUMBERMALANG, KABUPATEN SITUBONDO Anisah Farras Nabilah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1347-1360

Abstract

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Keberhasilan pembangunan merupakan upaya dari memadukan berbagai sektor dan kerjasama antar stakeholder. Kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan desa bisa juga dilakukan dengan TNI. Merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2b) no.9, bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari evaluasi program TMMD di Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program TMMD Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup baik dan memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan. Kegiatan TMMD ini dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan hasil yang sudah terlaksanakan bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat dan dapat dikembangankan lagi oleh masyarakat setempat. Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan desa, TNI Manunggal Membangun Desa Village development plays an important role because it is an inseparable part of regional and national development. In the government structure, the village occupies the lowest position, but is at the forefront and is directly in the midst of the community. Therefore, it can be ensured that every development program from the government will always lead to the village. Cooperation with stakeholders in village development can also be done with the TNI. Referring to Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 paragraph no.9, that the main tasks of the TNI are carried out with military operations other than war to assist local government tasks. TNI Manunggal Developing Villages is a form of TNI Bhakti Operation, which is an integrated cross-sectoral program between the TNI and Departments, Non-Departmental Government Institutions and Regional Governments as well as other components of the nation, carried out in an integrated manner with the community, in order to increase the acceleration of development activities in Indonesia. rural areas, especially areas that are classified as underdeveloped, isolated, bordered, and slum areas. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the TMMD program in Tlogosari Village, Situbondo Regency had run quite well and met the six policy evaluation indicators. This TMMD activity is considered good in improving the welfare of the community and this activity is very beneficial for the community and the results that have been implemented can be well maintained by the community and can be developed again by the local community. Keywords: Evaluation, Village development, TNI Manunggal Building Villages
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS DUPAK KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Ulfa Rahma Hidayah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1317-1330

Abstract

Masalah kesehatan merupakan masalah besar negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Program KIA selalu menjadi fokus utama dalam pelayanan kesehatan terutama bagi Puskesmas. Berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan Puskesmas merupakan layanan kesehatan tingkat dasar yang berkewajiban melaksanakan layanan program KIA baik secara promotif dan preventif. Tujuan adanya program pelayanan KIA yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitan ini adalah untk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program pelayanan KIA di Puskesmas Dupak menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van Meter yang meliput enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar agen pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan program pelayanan KIA hanya dua program yang tercapai. Sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaan program pelayanan KIA masih kurang memadai. Pelaksana sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksana semua netral dalam melakukan tugas dan adanya dukungan positif dari masyarakat. Komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dengan selalu berkoordinasi antar organisasi internal maupun eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di wilayah kerja puskesmas dupak ini kurang mendukung dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Saran penambahan jumlah sumber daya manusia, menjaga komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan meningkatkan sikap positif dalam pelaksanaan program. Kata Kunci: implementasi, program KIA, pelayanan kesehatan Health problems are a big problem in developing countries, including Indonesia. The KIA program has always been the main focus in health services, especially for Puskesmas. Based on Permenkes No.75 of 2014 concerning Puskesmas, it explains that Puskesmas is a basic level health service that is obliged to carry out KIA program services both promotively and preventively. The purpose of the KIA service program is to reduce maternal and infant mortality. The purpose of this research is to identify and describe the implementation of the KIA service program at the Dupak Health Center using the implementation theory of Van Horn and Van Meter which includes six indicators, namely the size and objectives of the policy, Resources, Characteristics of implementing organizations, Attitudes of implementers, Communication between implementing agents, Social, economic and political environment. This study uses a descriptive qualitative approach. The results showed that of the 12 program activities for KIA service, only two programs were achieved. Human resources to carry out the implementation of the KIA service program are still inadequate. The executor has carried out his duties and functions in accordance with applicable regulations. All implementers are neutral in carrying out their duties and there is positive support from the community. Communication between organizations has been going well by always coordinating between internal and external organizations. The social, economic and political environment in the working area of ​​the Dupak Health Center is less supportive due to the lack of public awareness about maternal and child health. Suggestions for increasing the number of human resources, maintaining communication and coordination between the parties involved, and increasing positive attitudes in program implementation. Keywords: implementation, KIA program, health services
PELATIHAN KEUANGAN DIGITAL BERBASIS APLIKASI BAGI WARGADESA RENDENG KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO M.Noer Falaq Al Amin; Muhammad Farid Ma’ruf; Tjitjik Rahaju; Galih Wahyu Pradana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.10038

Abstract

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data di portal resmi milik Kabupaten Bojonegoro, mayoritas penduduk di kabupaten Bojonegoro bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun tak sedikit pula penduduk yang memiliki industri atau usaha sendiri untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sementara itu, di masa pandemi covid-19 seperti ini tentu berdampak signifikan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya pandemi covid-19, tingkat stabilitas perekonomian masyarakat kian menurun, sehingga mau tidak mau masyarakat pun harus memutar otak dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali taraf perekonomian masing-masing. Desa Rendeng merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Bojonegoro, dimana mayoritas masyarakat merintis suatu usaha demi memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pelaku UMKM di desa Rendeng masih terbilang tradisional, dimana mereka melakukan seluruh pengelolaan usaha secara manual tanpa adanya campur tangan dari teknologi. Mulai dari perencanaan, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan masih dilakukan secara tradisional. Menindaklanjuti permasalahan di atas, maka sangat diperlukan adanya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis digital. Disini kami menawarkan untuk menggunakan aplikasi “BukuWarung”. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur menarik yang mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola usahanya
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO Trisnanto Setyo Putra; Tjitjik Rahaju
Policy and Maritime Review VOLUME 1 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v1i2.31

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep-konsep  ini  menghasilkan  paradigma  baru  pembangunan  yang  bersifat  people  centered, participatory, empowering and suistanable. Adapun pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan. biasanya akan dikembangkan ke arah agrobisnis. Maka perlu ditekankan bahwa sasaran strategis dari pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan dan petani tambak bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga untuk upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpukan pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia lokal yang handal. Sektor perikanan ini perlu lebih diperhatikan, karena sektor perikanan memberikan kontribusi penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  kondisi  yang  ada  di  lapangan  terkait  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat enabling, empowering, protecting dalam Hasan & Azis (2018). Sehingga, nantinya peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran dari kondisi yang ada di lapangan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
Co-Authors Abdur Rohman Achmad Nur Taufik Agus Suryono Ahmad Rizal Wirawan ALDI PERMANA SANTOSO Alifvia Nanda Lutfiana Anisa Anggraeni Anisah Farras Nabilah ARDHIE RADITYA Ariani, Nindy Arista ARIC SAPUTRO Arinda Savitri ARVIN MAKSUM Asmaul Khusna Azizah Ghozali, Wanda Wafiq Badrudin Kurniawan BANGKIT KRISNADY BETTY ALFA ROSYDIANA Cahya Pratama, Andy DANNY SATRIA RACHMANSYAH DEBBY OLIVIA WULANDARI Deby Febriyan Eprilianto Desita Sukma Ramdhani DHIMAS ANDREAN F Dicky Yuda Erdy Permana Dika Yoga Pratama DINATUL MAJIDAH DINI WINANTASARI DISTANTI AYUNINGTIAS DWI ARIESKA SETYANINGRUM Elfrida Ratnawati Eli Kurniasari Eva Roziah FEMI YUNIA DARMASTUTI FERINDA ARDIYANTI FIKRI FANI AHMADI Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Hanin Sajida, Rania HENDY BING PUTRA HERWINDA FEBRIANI Hiskia Renaldi Setiawan IKA AYU NURROHMAH Indah Prabawati Indriani, Shelvia Dwi INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI IRFAN BAKHTIAR ISTIQOMAH MUJI NISAA Istiqomah, Nur Faizatul Kiswanto, Arizal LAILATUL FITRIA M Satria Artha Wahab M. Faisal Putra Alamsyah M.Noer Falaq Al Amin Manshuri, Sopyan Marganda, Iman Pasu MARITA DYAH AYU FATIMAH Marshanda, Nisa Aulia Matofani, Alif Ridho MEDRIK PATRIYA WATI Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat Mendyeta Wahyu Prasetya Meyga Hidayah Wiranti Mulya MIFTAHUL SOLIKHIN Mirna Indarti, Fais Ariska MITA DEVI SUKMAWATI MOCHAMAD DOHAN MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN Mudzakkir, Moh Muhammad Alif Izzuddin Muhammad Annas Subakti Muhammad Farid Ma’ruf MUHAMMAD FATHUR ROSYID Muhammad Firdaus Alamsyah Mutiara Shofiyyahtusya'diah Nabilah Sukmawati NADILA AGITA VIONITA NI WAYAN YESSINTA ARTASARI NILA MAYA PUSPITA DEWI NILA PUTRI RAHAYU NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA Novia Agustyas Putri Novinda Dwi Setiawati Nur'aini, Afifah Afifah OLGA NORMALISTIA Paragra Duncan Sentausa Pradana, Galih W. Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu Putra, Trisnanto Setyo Putri, Rachmawati Herdianti Qilva Amalia Putri Zainny Ridho Imam Rivaldi RIKO DWI RESTIANTO RIZA IMTIKHANA Rizla Saradia Agustina ROVIYANTI RAZALIA Salsa Izza Shafinaz Sukardi Sasmita, Alvin Nanda Sekardani, Puspita Sari SHAVIRA AYU WULANDARI SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY Sindika Ayu Tristiara Gani SITI ANNAFAAH Siti Rochmah Sitohang, Lidya Lestari Sofhiana Sinta Devi SUSIANAWATI Syarifah Nikmah Tauran Tauran Tauran, Tauran Trenda Aktiva Oktariyanda Trisnanto Setyo Putra Ulfa Rahma Hidayah Ulil Albab Nur WAHYU PUJI KURNIAWAN WAHYUNI ANDIATI WISNU YOLANDINI PUTRI YOSA ANGGRAENI YUDHA ERICHASARI Yulistya, Gebriel Irene Zaenal, Siradj Aqshal Raul