Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MediaTor: Jurnal Komunikasi Mediator Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Academia Open Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of English Language and Education Law Development Journal USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Scientific Research, Education, and Technology Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education
Mella Ismelina Farma Rahayu
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL) Oke Sonia, Eztha; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i6.815

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dengan kewengan utama ialah membuat akta autentik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya berpedoman pada UU JN dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka akibat perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata jika menimbulkan kerugian. Pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL seorang Notaris di Tangerang terlibat dalam kasus perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akta-Akta Notarial yang dibatalkan oleh putusan pengadilan bukan berarti akibat dari kesalahan dari Notaris saja dalam pembuatan akta, tetapi juga dapat disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari para pihak sehingga mengakibatkan adanya gugatan karena Notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan. Setiap anggota Notaris memiliki perlindungan hukum berupa adanya hak ingkar dan persetujuan terhadap panggilan pengadilan, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan Notaris apabila terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dari data sekunder yang digunakan. Dalam penelitian ini, peran Notaris hanyalah menuangkan apa yang disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewajiban untuk memeriksakan keaslian dokumen tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT KEI Ayu, Bumi; Rahayu, Mella Ismelina F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa. Namun dalam prakteknya tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Metode penelitian hukum empiris jenis pendekatan deskriptif analisis dengan observasi lapangan dan wawancara. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; akibat hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; dan upaya dari fungsionaris adat maupun pemerintah. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan hak kepemilikan tanah adat Kei. Akibat hukum hanya dilakukan dengan sanksi adat oleh tokoh-tokoh adat. Upaya hukum akan maksimal dengan peraturan daerah terkait perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei.
PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Rahayu, Mella Ismelina Farma; Susanto, Anthon F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigm diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.
Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia Irena, Florencia; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14845

Abstract

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui, maupun yang tidak dapat diperbaharui, Indonesia mengalami tantangan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam industri pertambangan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan keseimbangan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum lingkungan dan jaminan reklamasi, serta prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan yang mengatur terkait jaminan reklamasi di Indonesia diatur secara umum dalam UU No. 3 Tahun 2020 dengan bersinergi dengan UU PPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini adalah jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia dimulai dengan perencanaan pertambangan dan penyusunan rencana reklamasi, evaluasi dan persetujuan, penentuan besaran jaminan reklamasi, pemberian jaminan reklamasi, pengawasan dan eksekusi reklamasi, pemulihan jaminan reklamasi, serta penyimpanan dan penggunaan dana. Prosedur dan jaminan dana reklamasi juga berbeda dibagi tergantung jenis tahap dalam aktivitas pertambangan dan dampak yang ditimbulkan.
Implikasi Hukum Peralihan Pendaftaran Perseroan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 Edwin, Shane; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14939

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 terhadap peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan fokus pada implikasi hukum yang signifikan. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas bagi CV, yang semula dikelola langsung oleh pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menganalisis penegasan terhadap tanggung jawab pemilik terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak terlibat. Metode yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis hukum untuk mengevaluasi dampak peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi CV, memperkuat perlindungan hukum bagi pihak terlibat, namun juga menuntut pemahaman dan kesiapan pemilik CV untuk beradaptasi dengan aturan baru yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak positif dalam memperkuat struktur hukum Perseroan Komanditer, namun diperlukan upaya pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut.
Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang Sheerleen, Sheerleen; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14940

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa PT dapat didirikan oleh minima dua orang atau lebih, tetapi tidak mengatur tentang persentase kepemilikan saham yang harus dimiliki oleh masing-masing pemegang lsaham. Dalam situasi ini, terdapat kemungkinan terbentuknya kepemilikan saham yang seimbang di mana setiap pemegang saham memiliki 50% saham. Pemilikan saham yang seimbang ini merupakan penerapan prinsip keseimbangan yang mencerminkan nilai-nilai positif, tetapi juga dapat mengalami kebuntuan (deadlock) jika terjadi ketidakharmonisan di antara para pemegang saham yang seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ketidaksepakatan antara para pemegang saham yang seimbang dan menganalisis opsi hukum untuk menyelesaikan situasi kebuntuan ltersebut. Penelitian menggunakan pendekatan metode penelitian hukum lnormatif. Informasi yang diterapkan adalah informasi kedua yang telah dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan hasi lpenelitian, dapat disimpulkan bahwa deadlock yang disebabkan oleh kepemilikan saham yang seimbang menyebabkan RUPS tidak dapat dilaksanakan. Jika deadlock ini berlanjut hingga berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang mengakibatkan PT tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kedua, UU PT diperkenalkan suatu solusi untuk masalah ini yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada pengadilan negeri untuk menentukan jumlah peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperlukan untuk dapat memutuskan tindakan tertentu, serta untuk membubarkan perusahaan jika terdapat alasan yang jelas bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan.
Hukum Perkawinan Adat Samawa: Menyelaraskan Kearifan Lokal dengan Hukum Nasional Putra, Rifky Anantha; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27 No 1: Desember 2023 - Mei 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v27i1.458

Abstract

This research aims to analyze and understand how integrating the Samawa tribe’s local wisdom in the practice of indigenous marriage can occur harmoniously and in alignment with Indonesia’s national law. This research uses an inductive qualitative analysis. Inductive analysis is an approach that begins with field facts, analyzes them based on relevant legal theories and arguments, and ultimately yields a conclusion. The results show that Samawa indigenous marriage law can integrate harmoniously with national law. This integration encompasses indigenous law, where the Tana Samawa Indigenous Institution is crucial in preserving local wisdom. The existence of this indigenous institution, regulated by Sumbawa Regency Regulation Number 10 of 2015, demonstrates the Regency Government’s commitment to integrating local wisdom with the national legal system. In indigenous marriage, this integration ensures that local wisdom remains valid under indigenous law and has legality under Law Number 1 of 1974. Challenges and obstacles in preserving Samawa indigenous marriage, require a comprehensive approach that includes education, documentation of customs, and promotion of local wisdom through modern technology. Therefore, it is recommended that the Tana Samawa Indigenous Institution continue to strengthen the preservation and development of local wisdom through comprehensive education programs and documentation, and forge more intensive cooperation with the Regency Government and educational institutions. The Department of Education and Culture of Sumbawa Regency is recommended to integrate local wisdom material into the formal and non-formal education curriculum, and support cultural preservation initiatives by providing adequate facilities and resources. Samawa indigenous people are recommended to actively participate in the preservation of customs, support programs run by the indigenous institution and government, and use modern technology to document and promote their traditions, ensuring that local wisdom values remain alive and respected in everyday life.
Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang Farma Rahayu, Mella Ismelina; Prabowo, Romi Galih; Permana, Afrizal Hadi; Prawira, Aldiansyah Yudha; Nur Rizki, Raden Achmad; Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.625

Abstract

This research discusses the relationship between green open space (RTH) and good environmental governance (good environmental governance). Good environmental governance is an extension of good government, which refers to the principles of good governance in the context of the environment. The government's role in providing green open space that can be enjoyed by the wider community is closely related to public policy making. This public policy involves a policy-making process that leads to certain goals and involves steps taken by the government. Green open space has various benefits, both ecologically, socio-culturally, and aesthetically. Green open space provides comfort, improves the microclimate, increases oxygen reserves, and serves as a means of recreation, social interaction and regional identity. The existence of green open space is also important in maintaining a balance between the natural environment and the built environment in urban areas. In managing green open space, it is important to apply the concept of good environmental governance by taking into account the sustainability of natural resources. Environmental governance understands environmental management through interactions between the state and its people. Green open space management also involves the process of planning, utilization and control which plays an important role in forming a planned urban spatial layout. This study focuses on Karawang Regency, where there is an imbalance between the amount of green open space with public facilities and private buildings. Even though there is still empty land that can be used as green open space, its utilization has not been optimal. In the Karawang Regency strategic plan, an analysis of land use and green open space needs is carried out based on the area and population. Good green open space management efforts in Karawang Regency can help achieve good environmental governance and improve the quality of the environment and the quality of life of its people.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawsih Iriani, Kunto Fitricia Elfisa; Rahayu, Mella Ismelina Farma
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1203

Abstract

Burung cendrawasih merupakan burung endemic asli Papua yang sekarang memiliki status dilindungi dan berpotensi punah. Banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap burung cendrawasih seperti perburuan liar, rusaknya lingkungan hidup atau habitat asli burung cendrawasih dan juga terdapat faktor susah untuk berkembang biak. Dengan adanya hal – hal tersebut yang terus menerus terjadi dapat membuat terancamnya populasi burung cendrawasih bahkan dapat membuat jenis burung endemic asli papua ini menjadi terancam punah.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal Panggabean, Nicholas; Rahayu, Mella Ismelina Farma
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1374

Abstract

Indonesia is a nation that is rich in natural resources, especially biological natural resources, both in the form of plants and animals in it. One of the crimes against wildlife that often occurs in Indonesia is the crime of illegal wildlife trade. Weaknesses in facilities and infrastructure as well as administrative weaknesses in the form of complicated bureaucracy can provide opportunities for parties carrying out wild animal trading activities. Legal protection for endangered animals and the environment is not without reason, because wild animals, like humans, are part of nature and also part of the environment or ecosystem. The law is a means that provides protection for all parties, including animals and the environment because the function of the law itself is to protect society and improve the welfare of society. In this research, the Normative Juridical research method is used, namely research that refers to the literature. Cases of crime against wildlife that still frequently occur today prove how weak the law enforcement of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems is. Law enforcement against wildlife trade has not been carried out optimally because illegal wildlife trade still occurs.
Co-Authors Afrizal Hadi Permana Aldiansyah Yudha Prawira Amad Sudiro, Amad ammanda michelle sumampow Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Angin , Sarwan Perangin Antari, Ni Putu Dea Anthon F. Susanto, Anthon F. Anthon Freddy Susanto Arinto Nurcahyo Asrun, Andi Muhammad Ayu, Bumi Carissa Janice Carrin Finerly Christiawan, Rio Cynthia Phillo Dharma, Ananda Surya Dzakiah, Wanda Putri Edwin, Shane Efridani Lubis Fatimah Zahro febyola berylani sugiarto Finna Maessy Pangestika Firdaus Arifin, Firdaus Florencia Irena, Florencia Gemilang, Wita Anugrah Hansen Joneri Iriani, Kunto Fitricia Elfisa Jennyver Willyanto Joko Pramono K, Rachmasari Anna Kanaya, Franzeska Ratu Kenneth Kenneth Khoirunnisa, Balqis Kunto Fitricia Elfisa Iriani Kurniawan, Immanuel Stanly Kurniawan, Stanley Laurel Rahardjo Liya Sukma Muliya M, Nabila Dyahayu Maarif, Ihsanul Manik, Kezia Ratu Clarissa Marlianti, Selly Marsalina Kareth Muhamad l Haris Zulkarnaen Sitompul Munthe, Duma Sinta Uli Murbani, Anastasia Wahyu Mutia Dewi , Rury Nasution, Adellailla Neni Ruhaeni Nico Casey Ningtiyas, ⁠Hanna Ade Nugroho, Aldhy Bintang nur rizki, Raden achmad Nurhasanah, Nia Nurramdani, Husni Oke Sonia, Eztha Pahrazi, Raihan Panggabean, Nicholas Permana, Afrizal Hadi Prabowo, Romi Galih Prawira, Aldiansyah Yudha Prihartati, Julia Putra, Rifky Anantha Putri, Eka Ratna Raden Achmad Nur Rizki Rasji, Rasji ratna sari purba, Theresia Regina Christhalia Reyhan Raesandi Rivaldi Rizky Rizki Hirmanto Rizky, Rivaldi Romi Galih Prabowo RR. ELLA EVRITA H Sambuaga, Jefferson Asprila Saripan, Hartini Sheerleen, Sheerleen Simanungkalit, Rosalina Situmorang, Waldus Stevenson, Jerry Susanto, Anthon F Sutjiadi, Andreas Ujianti, Ni Made Puspasutari Utami, Annisa Nur Wahyudani Oktavia, Ketut Ria Wati Purba, Lisna Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widyaningrum, Tuti Yunita Wahyu Medyawati Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris