Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IPSSJ

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MEDIA SOSIAL (CYBER BULLYING CRIME) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Tiara Adelia Putri; Niru Anita Sinaga; Indah Sari
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 01 Januari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan berbasis digital, termasuk cyberbullying. Tindak pidana ini menimbulkan dampak yang luas, baik secara psikologis, sosial, maupun yuridis terhadap korban, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana cyberbullying dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji hambatan dan upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penerapannya cenderung mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis. Dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan pembuktian melalui alat bukti elektronik, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi peran aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban cyberbullying.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT) Eko Gumelar Susanto; Niru Anita Sinaga; Ika Dewi Sartika Saimim
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 02 Februari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri oleh suami berdasarkan ketentuan UU PKDRT, serta menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan, (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Studi Kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Angung RI No. No: 120 K / MIL / 2012. Disimpulkan bahwa 1. Terdakwa (YB alias M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ”Penelantaran dalam Linkup RumahTangga”; 2. Menjatukah pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan; 3. Terdakwa tidakperlu menjalani kejuali jika dikemudian hari ada Keputusan hakim yang menetapkan lain disebakan karena Terpina melakukan suatu tindak pidana sebelum melaksanakan percobaan 1 (satu) tahun; 4. Terdakwa harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).