Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains The Southeast Asia Law Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM JURNAL ILMIAH M-PROGRESS JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Literatus Jurnal Hukum Sasana FOCUS: Journal of Social Studies Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Strata Social and Humanities Studies Jurnal Teknologi Industri JURNAL MITRA MANAJEMEN MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Binamulia Hukum

Niru Anita Sinaga

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Author-ID : 3604737

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERANAN PERJANJIAN KERJA DALAM MEWUJUDKAN TERLAKSANANYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstract :An employment agreement is one of the bases of the employment relationship that creates a bond or legal relationship for the parties, resulting in rights and obligations. With the employment agreement is expected to realize the rights and obligations of the parties fairly. But in practice has not been fully realized. To make it happen, among others: With government intervention, this is in accordance with the characteristic of labor law in Indonesia which is mixture that is private and also public. In addition, the principles contained in the employment agreement must be in harmony with all principles contained in the law of contract, among others: Principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of legal certainty, the principle of good faith, the principle of personality, the principle of trust, the principle of equality Law, the principle of equilibrium, the principle of legal certainty, the moral principle, the principle of propriety and the principle of protection. These whole principles are interrelated to each others, inseparable, concurrent, proportionate and fair, and serve as a binding frame of the contents of the employment agreement. Keywords: Employment Agreement, Employment Relations Abstract :Perjanjian kerja merupakan salah satu dasar hubungan ketenagakerjaan yang menimbulkan perikatan atau hubungan hukum bagi para pihak, melahirkan hak dan kewajiban. Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dengan adil. Namun dalam prakteknya belum sepenuhnya terwujud. Untuk mewujudkannya, antara lain: Dengan intervensi pemerintah, hal ini sesuai dengan kharakteristik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang bersifat campuran yaitu bersifat privat dan juga bersifat publik. Selain itu prinsip-prinsip yang terdapat pada perjanjian kerja harus memiliki keselarasan dengan seluruh prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan prinsip ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian kerja tersebut. Kata kunci: Perjanjian Kerja, Hubungan Ketenagakerjaan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN OUTSOURCING DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Salah satu bentuk perjanjian kerja yang dilakukan dalam hukum ketenagakerjaan adalah dengan sistem outsourcing. Dalam melaksanakannya dibutuhkan perlindungan terhadap pekerja/buruh, meliputi: Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis Selain perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, perlindungan hukum terhadap pengusaha juga sangat diperlukan mengingat peranannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Namun dalam praktek, perlindungan pekerja/buruh outsourcing sering tidak terlaksana. Hal ini menimbulkan permasalahan bahkan sampai ke pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi, antara lain: Outsourcing harus dapat diterima semua pihak karena dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak; Dibutuhkan campur tangan untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak melalui peraturan perundang-undangan; Perjanjian kerja outsourcing hendaklah berdasarkan pada syarat untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata ) dan keselarasan dari seluruh prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian; Pelaku bisnis menerapkan suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma. Dengan demikian diharapkan dapat memberi perlindungan dan keadilan seperti yang terdapat pada : Pancasila; Pembukaan dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , Pasal 33 UUD 45; Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/ PUU-IX/2011 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menakertrans No. B.31/PHI.JSK/I/2012, Tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Selain itu pengawasan dan penegakan dibidang ketenagakerjaan juga sangat dibutuhkan.

PERANAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN Niru Anita Sinaga; Tiberius Zaluchu
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Man in fulfilling his various interests perform various ways, one of them by making a covenant. It is therefore necessary to understand important matters relating to a treaty, such as: What is the agreement, the terms of the agreement, the principles of the agreement, the object of the agreement, the terms of the agreement, the form of the agreement, the parties involved, the right and the obligations of the parties, the structure and the anatomy of the agreement, the settlement of disputes and the termination of the agreement. Article 1313 of the Civil Code states: The Covenant is an act by which one or more persons commit themselves to one or more persons. In general, the agreement is: The parties' agreement on something that gives birth to a legal relationship, creates rights and obligations, if not executed as the promised will impose sanctions. In order for what is promised to run well then required a regulating rule, called the law of agreement. The purpose of the treaty is to protect the parties in the event of future problems, order, is used as the basis for its settlement or legal certainty so as to create justice for the parties. In the making of the treaty, several important matters must be considered, among others: the terms of the validity of the agreement, the principles of the contractual law, the consequences of the law of agreement and the termination of the agreement. One of the most important principles in the agreement is the principle of equilibrium. However, in practice it is often not in accordance with the objectives of the agreement, among others: The existence of protection for the parties, the creation of justice, order, and legal certainty. The discussion in this research is about: What things should be considered or fulfilled to realize the achievement of the purpose of the agreement and How the role of the principle of balance in realizing the purpose of the agreement. The method used is normative juridical. In the event of a dispute concerning the treaty, it should be settled not only based on what is written in the agreement but taking into account the principles contained in the treaty law, especially the principle of equilibrium. Keywords: Balance Principle and Objectives of the Agreement

PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. Kata kunci: Pajak, Pemungutan Pajak dan Permasalahan.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Everyone either alone or jointly surely be the consumers to a particular product or service. That requires the legal protection of the parties in a balanced manner both at the time prior to the transaction and/or at the time after the transaction. Generally known there are four basic consumer rights that must be protected, namely: the right to safety, the right to information, right to vote and the right to be heard. In practice the legal protection of consumers still poses various problems that affected various factors, among others: relating to the legal structure, the substantive law and legal culture and bureaucratic apparatus. For addressing these problems, it is necessary to look for solutions, among others: As soon as possible to revise the existing UUPK; law to be formed is responsive law; and the seriousness of law enforcement to monitor, process and resolve any violations with penalties/sanctions were firm and commensurate so deterrent to those who commit violations

HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena: Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut haruslah mengetahui hal-hal pokok pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, antara lain: Perseroan Terbatas secara umum; Unsur-unsur Perseroan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian; Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas; Modal dan saham; Organ-organ Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), Direksi, Dewan Komisaris; Go public Perseroan Terbatas: Tata cara dan prosedur go public, Konsekuensi perseroan yang go public; Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pemeriksaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.Kata kunci: Hal-hal pokok, Perseroan TerbatasAbstract : The business world is currently experiencing rapid growth. In carrying out their business, many entrepreneurs choose in the form of a Limited Liability Company, among others because: Capital / share, having wealth separated from the wealth of their partnership, shareholders have limited responsibility, the separation of functions between stockholders and managers or directors, has a commissioner which functions as a supervisor, and the highest authority is at the General Meeting of Shareholders (GMS). The limited liability company is: a legal entity which is a capital alliance, established under an agreement, engages in business activities with a substantially all-share capital, and meets the applicable requirements of law. Limited Liability Company is a legal subject with the status of a legal entity, which in turn carries limited liability for shareholders, members of the Board of Directors and Commissioners, which is equal to the shares entered into the Company. In order to achieve the aims and objectives of establishing a Limited Liability Company, it must pay attention to several requirements stipulated in the Limited Liability Company Law. The aims and objectives as well as business activities do not contradictory with the provisions of laws and regulations, public order and / or morality. The arrangements in the Limited Liability Company have been amended several times. Currently regulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company replaces the previous law, with the intention to be more in line with current legal developments and can accommodate the needs of the community. The regulation of Limited Liability Company has been arranged in such a way, but in its implementation often experience problems. To solve this problem, it must know the main points of the establishment of Limited Liability Company in Indonesia, among others: Limited Liability Company in general; Elements of a Limited Liability Company; Procedures and setting of establishment; Conditions for the establishment of a Limited Liability Company; Capital and shares; Organs of a Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, Board of Commissioners; Go public Limited Liability: Procedures and procedures go public, Consequences of the company go public; Merger, consolidation, acquisition, segregation, inspection and dissolution of Limited Liability Company.Keywords: Key points, Limited Liability Company

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian membahas tentang: Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan perlindungan bagi para pihak. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Kata kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban. Abstract :In generally the agreement is: agreement of the parties on something that gives birth to an engagement/legal relationship, gives rise to rights and obligations, if it is not carried out as agreed upon there will be sanctions. An agreement is a legal relationship between two people or two parties based on which one party has the right to demand something from the other party and the other party is obliged to fulfill the demand. Article 1338 paragraph 1 of BW which reads:"All treaties made legally apply as a law for those who make them". The agreement must not conflict with the law, public order, customs and decency in force. The parties to the agreement are expected to carry out agreements that have been agreed in good faith. The agreement must fulfill the legality requirements of the agreement and the general principles or principles contained in the law of the agreement. One of the most basic principles in treaty law is the principle of protection of the parties, especially the injured party. If one party does not carry out the achievements in accordance with what was promised, must bear the consequences of the demands of the opposing party. However, in practice it often does not work well and even causes conflict. Problems that arise relating to the implementation of the rights and obligations of the parties and about the implementation of the treaty law in providing legal protection for the parties. The study discusses: How to regulate the rights and obligations of the parties in treaty law and how the implementation of treaty law in providing legal protection for the parties. The method used is normative juridical. To overcome these problems, a solution is needed to create what is the purpose of making agreements, namely justice for the parties. If there is a dispute regarding the agreement, it should be resolved with due regard for the protection of the parties. The existence of law is very much needed to be respected and legal principles are upheld. Keywords: Agreement, Legal Protection, Rights and Obligations.

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisi data-data yang bersifat informatif, tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi. Perjanjian baku dibutuhkan, terutama dalam bisnis perdagangan. Tujuan perjanjian baku sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan: Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah dan kontroversi. Disatu pihak menganggap perjanjian baku tersebut tidaklah melanggar azas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdata. Dilain pihak menganggap perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Yang sering menjadi permasalahan dalam perjanjian baku adalah tentang: Pencantuman klausula eksonerasi yakni klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia; Dalam perjanjian baku keberadaan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak dengan tidak adanya kesempatan bernegosiasi, dll. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku dan Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian baku, hendaklah diselesaikan dengan: Memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam perjanjian baku antara lain: Syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Kata kunci: Perjanjian baku, Asas kebebasan berkontrak. Abstract :The standard agreement is a written agreement made by one of the parties in which the things that will be agreed to have been written, generally the parties only fill in the data that is informative, does not have the opportunity to negotiate. Standard agreements are needed, especially in the trading business. The purpose of the standard agreement is the same as that of the agreement in general. To achieve this goal must pay attention: The legal requirements of the agreement in Article 1320 of BW, Principles contained in the contract law, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the Provisions on the Inclusion of a Standard Clause, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing. But in its implementation it often creates problems and controversies. On the one hand it considers the standard agreement does not violate the principle of freedom of contract as contained in Article 1320 in conjunction with Article 1338 of BW. On the other hand, the standard agreement violates the principle of freedom of contract. What is often a problem in the standard agreement is about: Inclusion of an exoneration clause, namely a clause that contains conditions that limit or even remove the responsibility that should be charged to the provider; In the standard agreement the existence of the principle of freedom of contract is less or not absolute in the absence of opportunities for negotiation, etc. The discussion in this study is to discuss about: What things should be considered in the standard agreement and How the implementation of the principle of freedom contracts with the standard agreement in realizing the justice of the parties. The method used is normative juridical. If there is a dispute regarding the standard agreement, it should be resolved by: Paying attention to the things that must be in the standard agreement, among others: Terms of valid agreement, legal principles of the agreement, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing Keywords: Standard agreement, Principle of freedom of contract.

HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

The monetary crisis that occurred in Indonesia in mid-1997 has given unfavorable influence on the national economy, causing great hardship on the business community in resolving the debts to continue their activities, and impacts are detrimental to society. At that time a lot of the problems that arise. Many companies have trouble paying its debt obligations to creditors and further many companies into bankruptcy (Bankruptcy). Terperosoknya rupiah, has raised at least 3 (three) negatively affect the national economy, namely: Negative balance of payments, spread Negative, Negative equity. The above conditions resulted in an amount of companies that threatened bankruptcy for the national economy and the inability to pay debts of companies that is generally done in the form of dollars. To solve this problem we need a legislation governing debt, it is fast, effective, efficient and fair. However, in practice these laws still causes a lot of problems. For that we need a solution to overcome, so what is the purpose of making bankruptcy law itself can be achieved, namely justice for the parties

PERJANJIAN TERAPEUTIK KAITANNYA DENGAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v12i1.876

Abstrak Pembangunan kesehatan sangat penting sesuai Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai hak asasi manusia. Kesehatan harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan, antara lain dengan penyelenggaraan praktik kedokteran, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan kode etik. Dalam penyelenggaraannya terjadi hubungan antara dokter dengan pasien dilandasi kepercayaan, yang dinyatakan dalam perjanjian terapeutik, menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu hak pasien adalah untuk memperoleh informasi mengenai penyakitnya serta tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya sebagai dasar atau landasan untuk mengambil tindakan medis (informed concent). Dalam penyelenggaraan, adakalanya belum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Pokok pembahasan penelitian adalah: Bagaimana kaitan perjanjian terapeutik dengan informed consent dalam praktik kedokteran di Indonesia?. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta tertier, teknik dan alat pengumpul data dengan studi kepustakaan, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa perjanjian terapeutik sangat erat kaitannya dengan informed consent, dimana perjanjian terapeutik melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Informasi sebagai dasar atau landasan untuk mengambil tindakan medis terhadap pasien. Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, Praktik Kedokteran ABSTRACT Health development is very important according to Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a human right. Health must be realized in the form of providing various health efforts, including the implementation of medical practice, subject to applicable legal provisions and codes of ethics. In its implementation, the relationship between doctors and patients is based on trust, which is stated in a therapeutic agreement, giving rise to rights and obligations for the parties. One of the patient's rights is to obtain information about their illness and the medical action that will be taken by the doctor against him as a basis or basis for taking medical action (informed consent). In the implementation, sometimes it has not been implemented in accordance with applicable regulations, causing legal problems. The main topic of the research discussion is: How is the relationship between therapeutic agreement and informed consent in medical practice in Indonesia? Using normative legal research methods, statutory approaches and conceptual approaches, secondary data consists of primary and secondary and tertiary legal materials, techniques and data collection tools with library research, analytical descriptive. The results of the study show that a therapeutic agreement is closely related to informed consent, where a therapeutic agreement gives birth to an engagement or legal relationship that gives rise to the rights and obligations of the parties. Information as a basis or basis for taking medical action against patients.Keywords: Therapeutic Agreement, Informed Consent, Medical Practice

Co-Authors , Budi Prayitno Achmad, Fariz Afdal Afdal, Afdal Anggraeni Rosliana Dewi Atmoko, Dwi Basuki Rekso Wibowo Bernard Brando Yustisio Darwis, Nurlely Diding Rahmat Dwi Atmoko Dwi Retno Astuty ENDAH KUSUMAWATI Endra Wirawan Eny Noviyanti Fauzie Yusuf Hasibuan Febriansyah, Indria Ferdian, Muhammad Gaol, Selamat Lumban Harry Samuel Indah Sari Krisologus, Petrus Mardenis Mardianis Mardianis Mardianis Mardianis, Mardianis Nunuk Sulisrudatin Nurwanto Pasaribu , Jandiman Bernando Putra, Agung Pratama Riko Nugraha Rischad Widianto Siregar ROCHMAWATI Sri Astuti Sri Gambir Melati Hatta Stevan Saro Zebua Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Suwarjono, Agus Teguh, Ady Tiberius Zaluchu Yusriansyah Zahra, Laila Zein, Subhan

Title

Found 66 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 66 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 66 Documents
Search