Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.409

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Masyarakat, Kebudayaan dan Politik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Governance Jurnal Studi Komunikasi Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Nyimak: Journal of Communication Jurnal Bina Praja Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Sosio Sains Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi Journal of Local Government Issues Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Community Empowerment Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat AL-AF'IDAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Pengajarannya Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Proceeding International Seminar of Islamic Studies MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal of Government Science Studies Mamangan Social Science Journal MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Social Science APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Journal of Community Empowerment Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan

Anwar Sadat

Universitas Muhammadiyah Buton

Author-ID : 367657

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau Anwar Sadat
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i1.157

Dalam penelitian ini merumuskan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana, melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana merupakan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tanggung jawab baik Masyarakat yang terkena bencana.

SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON Anwar Sadat
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.170

Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman Modal di kabupaten Buton.

Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah Anwar Sadat
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.312

Semangat desentralisasi merubah paradigma penanganan bencana dengan lebih memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanage bencana di daerahnya. Namun tantangan besarnya adalah menyamakan persepsi masing masing pemerintah daerah bahwa penanganan bencana alam di daerah tidak bisa dikelola oleh satu institusi/pemerintahan daerah berdasar tapal batas administrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan induktif yang memungkinkan untuk mendiskripsikan hasil berbagai Kajian analisis kemungkinan upaya kerjasana antar daerah. Hasil beberapa kajian tentang penanganan bencana murujuk kesimpulan bahwa upaya penganganan pra, bencana dan pasca bencana sangat multidimensional. Dalam konteks kewenangan pemerintahan, penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja. Dengan begitu, kerjasama antar daerah (intergovernmental networks) penting dikembangkan pada tingkatan daerah. Kerjasama antar daerah sangat berpotensi untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam rangka sharing penglaman, sharing keuntungan dan sharing tugas/beban secara bersama sama dalam peningkatan fungsi pelayanan publik setiap pemerintah daerah. Hasil kajian juga menyimpulkan pentingnya penguatan lembaga BPBD untuk memudahkan kerjasama antar pemerintahan di daerah dalam penanggulangan bencana.

SENTIMENT ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA: HATE SPEECH TO THE GOVERNMENT ON TWITTER Anwar Sadat; Herman Lawelai; Ansar Suherman
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i1.584

This study aims to determine public sentiment towards hate speech against the government on Twitter social media. This study analyzes and uses data available on Drone Emprit Academic. This study analyzed a total of 1,088 tweets collected on Twitter with the tweet “Hate Speech Kepada Pemerintah”. The results of this study indicate that the public's response to hate speech against the government during September 1 to December 31, 2021 is positive with 67% responding positively, 31% responding negatively, and the remaining 1% responding neutrally. Thus, government policies are needed to protect freedom of expression as a very basic human right while at the same time limiting the spread of hate speech. The role of law enforcement in fighting hate speech is critical, but it is not the only option.

DEMOCRACY AND FREEDOM OF OPINION IN SOCIAL MEDIA: SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTER Herman Lawelai; Anwar Sadat; Ansar Suherman
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i1.585

This study aims to determine public sentiment towards democracy and freedom of opinion on Twitter social media. This study analyzes and uses the data available on the Drone Emperit Academic. This study analyzes a total of 1,388,221 tweets were collected on Twitter with the tweet “Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat”. The results of this study indicate that the public response to democracy and freedom of opinion during 2021 is positive with 54%, 43% responding negatively, and the rest responding neutrally at 3%. Thus, social media facilitates the creation of a space where people can understand, share, and interactively negotiate the meaning of protest through dialogue about democracy, although data and information disseminated through social media such as Twitter can be considered unreliable because anyone with an account can disseminate information.

ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Nastia Nastia; Anwar Sadat
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 2: Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i2.1718

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui etika pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan publik di masa pandemi pada kantor Kelurahan Bandar Batauga Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Bandar Batauga sebaiknya meningkatkan kedisiplinan pegawai, memberikan sangsi bagi pegawai yang tidak disiplin agar masyarakat sebagai pengguna layan merasa puas dalam pelayanan. Kelurahan Bandar Batauga perlu memiliki standar pelayanan agar pegawai melaksanankan tugasnya dengan baik mengikuti SOP yang telah ada. Selain itu Kelurahan Bandar Batauga perlu mengajukan permintaan penambahan pegawai kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pegawai di Kelurahan Bandar Batauga sebaiknya saling mengingatkan kedisiplinan kehadiran pegawai di kantor agar masyarakat tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan respon bila mengurus di Kelurahan.

MODEL PELAYANAN PUBLIK TERHADAP REFORMASI BIROKRASI Fitriani Abbas; Anwar Sadat
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perizinan Kabupaten Buton. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dari aspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Buton sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah. Reformasi tata kelola daerah dimulai dengan bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah mewakili kewenangan untuk mengatur bisnis pemerintahan memiliki karakter lokalitas sesuai dengan inisiatif saja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Reformasi tata kelola daerah bertujuan untuk menjadi lebih memaksimalkan layanan fungsi lebih memiliki karakter lokalitas publik. Reformasi pelaksanaan tata kelola daerah dapat dilakukan dengan berhubungan dengan konsepsi mengenai pelayanan publik baru yang berorientasi pada pelayanan masyarakat memiliki karakter responsif terhadap berbagai nilai publik dan kepentingan dan juga non diskriminatif.

BUREAUCRACY CAPACITY OF LOCAL GOVERNMENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES: A LITERATURE STUDY Anwar Sadat; Rian Andika
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2022): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

The purpose of this study was to evaluate the capacity of the government bureaucracy in public services. This means that the government is domiciled as a powerful organization that performs actions based on its authority and as a public legal entity that can provide services whose impact is felt directly by the community. One type of government activity as a strong organization is to provide services to the community. This is because of the acceptance of the notion of a Welfare State in the Indonesian constitution, as underlined in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution, that one of the goals of the State is to promote general welfare. However, public satisfaction with government bureaucratic services is still low; In this regard, it is necessary to examine the role of the government bureaucracy as a public service provider to find solutions in overcoming public service constraints and guaranteeing public relations with the government bureaucracy as a public service provider.

KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BUTON Asmiddin Asmiddin; Anwar Sadat; Muh Askal Basir
Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Bencana (JMB)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jmb.v8i1.960

Landslide disaster management policies and actions are then transformed into communities that experience vulnerability, so that the relationship between universities, companies, and the government in the field of disaster is very much needed in disaster mitigation efforts, especially landslides. The purpose of this study was to determine the triple helix collaboration in landslide disaster management in Buton Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that the minimal level of coordination and innovation that exists in the triple helix element so that no integration is created which makes mitigation efforts seem slow; between the elements of this triple helix has a different ideology, and this ideology is sometimes highlighted by each element of the helix, so that the triple helix relation cannot be built as desired; and conditions of bureaucratic procedures that are too difficult to make elements of universities and companies reluctant to collaborate with government elements in efforts to mitigate landslides in Buton Regency.

Entrepreneurial Government and Work Culture on Local Government Anwar Sadat
Journal of Governance Volume 7 Issue 3: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i3.14444

The government would face the society who smarter (knowledge based society) and the society who higher demanding (demanding community). To response those, the government should change the way to look, behavior, and the way to manage the public sector in a modern way. This study aims to describe and analyze the perspective of the government bureaucracy officials to accept and understand the concept of entrepreneurial government and to understand the factors explaining the understanding and attitude of the government bureaucracy officials in accepting the concept of entrepreneurship government. The method applied in this study was descriptive-qualitative with interview, observation and documentation data collection techniques. the data source and the population were all structural officials in the regional government of Baubau. According to the analysis and interpretation, it was found that the understanding and knowledge of the officials on the concept of entrepreneurial government in general was low. This was illustrated by the many officials who did not understand the ideas existing in entrepreneurial government. It was the consequence of the concept rarely introduced (lack of socialization) into the government bureaucracy of Baubau, lack of competence and the existence of a unconducive paternalistic bureaucratic culture to grow and develop this concept in the government bureaucracy. To provide the understanding and knowledge of government officials regarding the concept of entrepreneurial government, it is recommended that the Government should actively socialize this concept to the officials. Hence, displacing the paternalistic culture to a culture of respecting the innovation, creativity and work ethic by changing the values, symbols, and incentive system existing in the government bureaucracy

Co-Authors Abdul Rahim Achmad Nurmandi Acmad, Farid YN Aftahudin Aftahudin Agustina Syarifudin Aksa Al Amin, Muhammad Alfinta, Muhammat Alim Amiruddin, Amirudin Andiyanto, Sakti Andy Arya Maulana Wijaya Ansar Suherman, Ansar Anwar Sadat Ashrofil, Muh Asmiddin Asmiddin Asrin Asrin Asrul Nazar Ayucandra, Lis Basir, Askal Cendy Rahmawaty Desfitha Maharani Putri Djays Djays Dwi Febrianti, Yuyun Dyah Mutiarin, Dyah Dyah Ningrum Sekartaji Eko Satria Fitriani Abbas Hadmar, Ahmad Muhardin Hanafi Hanafi Hanafi, Hanafi Azhar Hanifa, Lia Harry Fajar Maulana Hassan Ibrahim, Adil Hastuti Hastuti Hastuti Hastuti Herman Lawelai Husain, Rahmin Talib Ibrahim, Zumiyati Sanu Idris Idris Ilwan Ilwan Irman Irman Ishaq, L.M. Ahsan Jahami, Jasti Jundi Syahrul Ramadhan L.M. Azhar Sa'ban La Ode Muhammad Azhar Sya’ban Lia Hanifa Lia Hanifa Loilatu, Mohamad Jafar Marzuki Maulana, Harry Fajar Meirizka, Febby Youlani Melati, Mawar Misran Muh Askal Basir, Muh Askal Muhammad Yusuf Nastia Nastia Nastia Nastia Nastia Nastia, Nastia Nazar, Asrul Nunarti, Nunarti Nur Achmad, Farid Yusuf Nur Azizah Nur Hasan Nurdiniawati, Nurdiniawati Nurfaiza, Nurfaiza Nurlinda Nurlinda, Nurlinda Nursalin, Nursalin Rahmawati, Chendy Rajab Rajab, Rajab Restiani, Sitti Ainun Rian Andika Risno Alami Tarman Sa'ban, LM Azhar Saâ€™ban, L.M. Azhar Salmatia, Salmatia Saputri, Meri Meliyanti Sa’ban, L.M Azhar Shintia Yuniarti Sitti Cahyani, Wa Ode Syahdil, Muh. Erik Taedang, Muryanto Tasmin, La Ode Wd. Riniati Wijaya, Andi Arya Maulana Yanto, La Yudarsat, Andre Putra Yusna, Yusna Zainal Abidin

Title

Found 80 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 80 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 80 Documents
Search