Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Ilmu dan Budaya Jurnal Cita Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Unes Law Review Al Ahkam KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Adigama JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Social Research Pancasila: Jurnal Keindonesiaan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Legislasi Indonesia
Jeane Neltje Saly
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Saly, Jeane Neltje; Octavia S, Christine; Juventia, Donabella; Aisha, Salma; Yuan, Shafaa Alaadini; Tjendra, Virginia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Selisih Pembayaran Harga Di Perusahaan Retail Jeane Neltje Saly; Sapto Handoyo Djarkasih Putro
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.2269

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat terjadi selisih pembayaran harga di perusahaan retail. Dalam praktiknya, pelaku usaha adakalanya melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Misalnya; pelaku usaha menjual produknya secara tidak jujur, menjual barang yang cacat, pengalihan bentuk uang kembalian konsumen dalam bentuk permen, program donasi secara sepihak dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau membulatkan uang kembalian. Disinilah awal terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen berupa selisih harga pembayaran belanja. Padahal hak dan kewajiban konsumen telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya uang kembalian pada saat melakukan transaksi di minimarket, telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pihak pelaku usaha (minimarket) dianggap tidak melaksanakan kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c, sehingga pihak perusahaan retail (pelaku usaha) harus membayarkan ganti kerugian sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK.
Law Enforcement Implementation and Efforts in Protecting Company Ownership Rights Over Rising Disputes over Share Ownership Reviewed Based on Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies Jeane Neltje Saly; Qonita Rizqi Iffani Putri
Al Ahkam Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v19i1.8957

Abstract

The primary objective of this study is to explore and identify effective legal measures to safeguard a company's ownership rights and resolve disputes over share ownership. To achieve this, the author employed normative legal research methods to analyze the issue thoroughly. This study specifically focuses on applying and enforcing laws designed to protect the administrators of limited liability companies, as stipulated in law number 30 of 2007 concerning limited liability companies. By examining these legal provisions, the author aims to provide insights into how companies can better protect their ownership rights and prevent conflicts over share ownership.Keywords : legal safeguards, ownership rights, enforcement of laws, normative legal research
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SUATU PERJANJIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE ONLINE Saly, Jeane Neltje
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i4.304

Abstract

.
PEMAHAMAN ATAS MULTIPARTAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN POLITIK HUKUM Saly, Jeane Neltje
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i1.288

Abstract

.
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Marfungah, Luthfi; Redi, Ahmad; Saly, Jeane Neltje; Sudiro, Amad
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.56

Abstract

Sejak keberlakuan PP No. 36 Tahun 1998 hingga PP No. 11 Tahun 2010, dalam pelaksanaannya belum dijalankan dengan efektif. Tahun 2020 terdapat 9.000 kasus sengketa konflik di bidang pertanahan yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tak lain adalah mengenai kawasan telantar. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan berakibat pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 8 butir b dan Pasal 20 ayat (3) PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Carut marutnya penataan kawasan terlantar menyebabkan stagnasi berkepanjangan di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif doktirnal dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis dan evaluasi kesesuaian PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar terhadap Pancasila. Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan, penulisan ini memberikan rekomendasi atau novelty diperlukan pengevaluasian lebih lanjut melalui executive review untuk melakukan revisi terhadap muatan-muatan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar khusunya di dalam pasal agar terciptanya kegiataan Penertiban kawasan dan tanah terlantar yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya. 
Utilization of Peatland Technology For Food Availability in a Legal Perspective Kansil, Christine S.T.; Saly, Jeane Neltje; Tirayo, Adriel Michael
Jurnal Cita Hukum Vol. 7 No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i3.12440

Abstract

Abstract:     The results of this research revealed that problematics with the use of peat technology due to the rate of conversion of agricultural land, expansion of agricultural land, and increasing production of food crops is not optimal, despite long-term solutions to the crisis of fire and haze. Therefore, it is important to implement Government Regulation of 2016 about the Protection and Management of Peat Ecosystems to meet the basic needs of the community from local resources. The problem is what is the government’s effort to improve the realization of food sufficiency through the use of peatlands and what is the legal basis above that. The research methods use a normative juridical method, by used secondary data obtained through study literature and analysed qualitatively. The results and discussion of this research are that the government’s efforts in applying standard technology efficiently produce useful results with the use of peat as a solution to food security through a touch of technology. The legal basis is the Presidential Regulation of 2016 about Peat Restoration Agency, which functions to accelerate the restoration of the area and restore the hydrological functions of peat due to forest and land fires in a special, systematic, directed, integrated and comprehensive manner.Keywords: Food Availability, Peatlands, Technology Abstrak:Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa problematika dengan penggunaan teknologi gambut karena laju konversi lahan pertanian, perluasan lahan pertanian, dan peningkatan produksi tanaman pangan tidak optimal, meskipun solusi jangka panjang untuk krisis kebakaran dan kabut. Karena itu, penting untuk menerapkan Peraturan Pemerintah 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari sumber daya lokal. Masalahnya adalah apa upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi kecukupan pangan melalui penggunaan lahan gambut dan apa dasar hukum di atas itu. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa upaya pemerintah dalam menerapkan teknologi standar secara efisien menghasilkan hasil yang bermanfaat dengan penggunaan gambut sebagai solusi untuk ketahanan pangan melalui sentuhan teknologi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, yang berfungsi untuk mempercepat restorasi kawasan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan dengan cara khusus, sistematis, terarah, terpadu, terintegrasi dan komprehensif.Kata kunci: Ketersediaan Pangan, Lahan Gambut, Teknologi АннотацияРезультаты этого исследования показывают, что проблемы в использовании торфяных технологий включают скорость преобразования сельскохозяйственных земель, расширение сельскохозяйственных земель и увеличение производства продовольственных культур, которое не является оптимальным. Хотя использование торфяных технологий – это долгосрочное решение проблемы пожаров и смога. В связи с этим  важно реализовать Постановление Правительства от 2016 года о защите и управлении торфяными экосистемами для удовлетворения основных потребностей сообщества из местных ресурсов. Обнаруженная проблема заключается в том, насколько усилиями правительства возможно повысить реализацию продовольственной достаточности за счет использования торфяников и какова правовая основа для этого. Используемый метод исследования является нормативно-юридическим с использованием вторичных данных, полученных в результате изучения литературы и проанализируемых качественным методом. Результаты и обсуждение данного исследования заключаются в том, что усилия правительства по применению стандартной технологии эффективно дают полезные результаты с использованием торфа в качестве решения для обеспечения продовольственной безопасности посредством технологического подхода. Правовой основой является Постановление Президента 2016 года об Агентстве по Восстановлению торфа, функция которого заключается в ускорении восстановления территории и восстановлении гидрологической функции торфа в результате лесных и земельных пожаров особым, систематическим, направленным, интегрированным, комплексным и всесторонним образом.Ключевые слова: наличие продовольствия, торфяники, технология
Analysis Of The Application Of Law N0. 11 Of 2020 Concerning Job Creation On Criminology Of Subsidized Fuel Oil Sellers In Dedai District, Sintang Regency Urmilawati, Ully; Saly, Jeane Neltje
Journal of Social Research Vol. 2 No. 8 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i8.1229

Abstract

This study aims to analyze what factors cause the perpetrators of the sale of subsidized fuel oil (BBM) not to supply or distribute it on target, and to analyze the conformity of Law No. 11 of 2020 concerning copyright work on the criminology of sellers of subsidized fuel oil, and find out how efforts or actions that can be taken by law enforcement against sellers of subsidized fuel oil that are not on target. This study uses empirical legal research in which a legal research method functions to be able to see law in a real sense by examining how law works in a community environment. The results of this study indicate that the factors behind the actions of the seller of subsidized fuel oil in Dedai District, Sintang Regency, namely the implementation of the sale of subsidized fuel oil occurred inaccuracy due to a game from the gas station by putting forward a factor that can be taken, namely demand factors, practical factors, and the profit factor so that these three factors can influence the existence of inaccuracies in the distribution of subsidized fuel oil. Inconsistency in the application of Law No. 11 of 2020 concerning copyright work on the crime of selling subsidized fuel oil is a phenomenon that has not been resolved by law enforcement in Dedai sub-district, Sintang Regency.
Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar Pada DJKI Susanto, Angie Octavia; Saly, Jeane Neltje
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.543 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11740

Abstract

Merek terdaftar adalah suatu simbol atau nama yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum atas merek terdaftar merupakan hal yang penting bagi pemilik merek guna mencegah penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan atau badan hukum terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, pemilik merek terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain menggunakan atau memalsukan merek tersebut tanpa izin. Jika terjadi pelanggaran, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, perlindungan hukum atas merek terdaftar sangat penting bagi pemilik merek guna melindungi kepentingannya dan mempertahankan citra mereknya di mata konsumen. Oleh karena itu, pemilik merek terdaftar perlu memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.
Kajian Penyiaran Secara Ilegal Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Cristy, Michele Angeline; Saly, Jeane Neltje
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14288

Abstract

This research delves into the study of illegal broadcasting from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of the research arises from the increasing cases of copyright violations through unauthorized broadcasting media, which has the potential to harm the intellectual property owners. The objective of this research is to analyze the impact and legal implications of illegal broadcasting practices within the framework of the prevailing copyright law. The research method involves legal document analysis, literature review, and case studies to gather up-to-date information. The research findings indicate that illegal broadcasting practices harm copyright holders, create injustice in the creative industry, and violate legal norms governing copyright. The legal implications include sanctions that can be applied to illegal broadcasting actors in accordance with the provisions of the Copyright Law. The research conclusion emphasizes the need for stricter law enforcement and preventive measures to address illegal broadcasting in order to protect copyright and promote sustainable growth in the creative industry. This study provides in-depth insights into the legal aspects of illegal broadcasting, summarizes the complexity of the issue, and highlights the serious attention required for copyright protection in the digital era.Illegal Broadcasting; Copyright Law; Legal Perspective
Co-Authors a, Diana Abror, Rivat Maliqisyah Afriana Sulastri Murni Ahmad Redi, Ahmad Aisha, Salma Alam Wibowo, Richard Jatimulya Aldea Ilyasa Ahyar Aldo Evander Wijaya Alwido Apriono Amad Sudiro, Amad Angela Feblitania Emmanuella Hutauruk APHA, Journal Manager April, Jerica Apriono, Alwido Arifin, Alfredo Juniotama Ariqah, Nailah Arkeisya, Mochammad Raka Aulia, Riska Baramul, Christian Julius Ottofordtinatus Beale, Aurelius Steven Bimo, Anthonio Bobbie Khoman Bryan, Hanz Budiman, Sitti Nabila Yusri Cahyadi, Silvia Chandra, Juan Benedict Chiesa, Davina Christian, Juttah Clarosa, Vivian Cristy, Michele Angeline Davinia, Sonya Dinda Maulida Effendi, Kevin Noble Eveline Wijaya Febriyanti, Valentina Felicia Ade Putri Ferdinandus, Nathanael Fernando Junio Gillardo Gabriel Gloria Gabriele Amelia Christie Gea, Lenggo Anastasia Briliant Gorga, Alexander Kevin Hanna Margareth Hartman, Reynaldi Hermawan, Vincent Hezron, Alessandro Christoper Max Hidayat, Erika Maharani Immanuel S, Maurend Benaya Jayanto Jayanto Joshua, Mishael Juventia, Donabella Kansil, Christine S.T. Khoiroh, Aimmatul Kirana, Adelia Nindya Lesmana, Idham Putra Lidya Fazriani Lie, Cathleen Lo, Edmund Loi, Sri Ayu Sukmawati Mandry, Febrayen Valde Manihuruk, Stephanie Karin Marfungah, Luthfi Margaretha, Irene Patricia Markus Hamonangan Maurizka Ananda Putri Mayvians, Tidelstein Melya Stephani Mulyadi, Marsel Nathanael, Daven Nayoltama, Darius Nurul Syarifah Octavia S, Christine Okhram, Bukhari Pasa, Alicia Putri Pasyah, Rabbil Arya Patricia, Laurene Perkasa, Julius Pitang, Govara Remeina Priyanto, Ivan Putra, Muhammad Rangga Arya Qonita Rizqi Iffani Putri Rabbani, Rizq Rafi Rahmadhano, Ibrahagi Ramadhan, Aflah Noval Ramania, Hasya Rambu, Regina Victoria Ramdhani, Dwi Sukma Rani Shafira Retaly, Andrea Tamaranova Sabrina Sana’a Husna Salim, Ade Nugraha Sally Irawan Sapto Handoyo Djarkasih Putro Saputra, Jason Nikola Sari, Nur Khalifah Agustin Serena, Michelle Audrey Shindy, Felicia Silado, Audrey Bintang Simarmata, Michael Kalep Sofwatun Nida Stephanie Karin Manihuruk Sugiarto, Ivan Richard Sulistiawan, Arya Susanto, Angie Octavia Suwandy, Albert Syarifah, Nurul Syauqi, Zahran Rahmat Tahlia Tahlia Tarigan, Egieta Christy The, Chelsea Tirayo, Adriel Michael Tjendra, Virginia Tri Ananda Caesaryan Dasril Tsabitha, Tanissa Mayra Urmilawati, Ully Valoka, Metta Wafi, Auzan Wathan, Bilqis Alifia Widjaja, Jason Marcellino Wijaya, Monica Wisuta, Ris Yehezkiel, Raymond Yeo, Sky Leonardo Yosef Anggit Yonatan Yuan, Shafaa Alaadini Yulianto, Hermawan Zahranissa Putri Faizal