Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN NARKOTIKA PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN ANAK Tuangkus Harianja; Sumarno; MhdAzhaliSiregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2741

Abstract

Penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan permasalahan yang cukup serius dapat mengancam keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Anak sebagai kelompok yang rentan dan terpengaruh oleh lingkungan sosial, sheingga diperlukan peran keluarga, khususnya Ibu dalam melakukan pencegahan sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta menganalisis peran dan kendala ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak dilingkungan keluarga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. selutuh data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak telah diatur secara  komprehensif dalam Undang-undang  Narkotika dan Undang-undang  Perlindungan Anak melalui pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Peran ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika meliputi fungsi edukatif, pengawasan, pembinaan moral, pendampingan, serta perlindungan terhadap anak dari pengaruh lingkungan negatif. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan ibu mengenai bahaya narkotika, keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan keluarga guna memperkuat peran ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak.
KEDUDUKAN DAN PERAN DIREKTORAT SAMAPTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Rohasiholan Doloksaribu; Ismaidar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2761

Abstract

Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif dan preemtif. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) membawahi wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana yang relatif tinggi, sehingga kedudukan dan peran DITSAMAPTA dalam penanggulangan tindak pidana umum menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum serta peran DITSAMAPTA dalam upaya penanggulangan tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DITSAMAPTA berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018. Peran DITSAMAPTA diwujudkan melalui kegiatan preventif dan preemtif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, termasuk sebagai petugas pertama yang hadir di tempat kejadian perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan internal, dan faktor budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar fungsi kepolisian agar DITSAMAPTA dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem peradilan pidana.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGGELAPAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn) Jhoni Muda Pratama Barus; Rahmayanti; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2779

Abstract

Korupsi yang bersumber dari penguasaan dan penyalahgunaan uang negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Artikel ini mengkaji tiga hal: pengaturan hukum atas korupsi yang dilakukan melalui penggelapan keuangan negara, kendala dalam penegakan hukumnya, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi menuntut pembuktian yang terang atas perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, dan kesalahan pelaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya mata rantai antara tindakan terdakwa, penguasaan dana negara, unsur kesalahan, dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penindakan korupsi perlu berpijak pada peraturan perundang-undangan, asas pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; Sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2788

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2794

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Harmonization of Restorative Justice Regulations in the Criminal Justice System for the Offense of Theft Sutri Anggita; Abdul Rahman Maulana Siregar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2795

Abstract

This study examines the concept of restorative justice from a criminal law perspective and formulates an ideal model for harmonizing the legal framework governing the handling of theft offenses within the criminal justice system. The central issue concerns the tension between the retributive approach reflected in the statutory definition of theft under Article 476 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the broader demands of substantive justice, as illustrated by cases involving theft of low-value property that nevertheless proceed to trial. This study employs a normative juridical method incorporating conceptual, statutory, and case study approaches. The analysis focuses on Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, National Police Regulation Number 8 of 2021, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.The findings indicate that restorative justice has been conceptually recognized as an alternative paradigm for resolving minor theft cases. However, its regulatory framework remains fragmented across the internal regulations of law enforcement institutions, with varying requirements and procedures. These inconsistencies may result in disparities in implementation across jurisdictions and institutions. Accordingly, this study recommends harmonizing restorative justice regulations by incorporating binding provisions into criminal procedural law. Such integration should draw upon the diversion mechanism established under the juvenile criminal justice system as a more developed legislative precedent. This approach is intended to strengthen legal certainty and ensure the consistent application of restorative justice to theft offenses throughout Indonesia.
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer Tri Sandi; Suci Ramadani; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2804

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan pada tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, serta dampaknya bagi kewenangan mengadili Peradilan Militer. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem. Bahan hukum primernya terdiri atas UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2025, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Temuan menunjukkan bahwa KUHP Nasional memang mengganti landasan hukum pidana materiil, tetapi tidak serta-merta menghapus atau memindahkan seluruh wewenang Peradilan Militer. Titik persoalannya ada pada benturan antara Pasal 9 UU Peradilan Militer, yang menetapkan yurisdiksi menurut status pelaku ketika delik dilakukan, dan Pasal 65 UU TNI hasil perubahan 2025, yang membagi yurisdiksi menurut sifat deliknya. Benturan ini kian krusial karena Pasal 74 UU TNI menggantungkan efektivitas Pasal 65 pada lahirnya undang-undang Peradilan Militer yang baru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan KUHP Nasional kepada prajurit perlu dipisahkan dari persoalan kompetensi absolut pengadilan. Harmonisasi peraturan dan pedoman penegakan hukum dibutuhkan supaya tidak muncul ketidakjelasan soal forum, prosedur, dan pertanggungjawaban pidana prajurit.
OPTIMIZATION OF POLICE MEMBER CAREER MANAGEMENT BASED ON INTEGRITY IN IMPROVING GUIDANCE PROFESSIONALISM HUMAN RESOURCES (STUDY ON PEMATANGSIANTAR RESORT POLICE) Briski Viktor H. Sinaga; Sumarno; Ismaidar
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 6 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Career management for members of the Indonesian National Police is not merely an administrative mechanism, but a strategicinstrument for fostering professionalism and safeguarding public trust. This article examines how career development for police personnel at the Pematangsiantar Police Resort can be optimized by placing integrity at its core rather than treating it as a mere formal requirement in performance evaluation. Using a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive method, thestudy combines a review of police-related regulations with field observation of career-development practices. The findings indicate that patterns of transfer, promotion, and placement still tend to rely on seniority and structural proximity, leavingintegrity underutilized as a decisive factor in career decisions. This condition lowers the motivation of high-performing personnel who lack strong networks and creates opportunities for misconduct. The article proposes that optimizing integrity-based career management requires three pillars: transparency in the assessment system, strengthening internal oversight, and cultivating an organizational culture that upholds honesty as a professional identity, so that human resource development within the police produces personnel who are both technically competent and trustworthy to the public they serve.