Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Inovasi Pembangunan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SCLS Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Sinergi
Rini Fathonah
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia Ima Mabruroh; Emilia Susanti; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3668

Abstract

Penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia merupakan konsekuensi yuridis dari asaspertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Secaranormatif, hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai gugurnyakewenangan penuntutan apabila tersangka meninggal dunia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masihditemukan penyimpangan berupa penetapan status tersangkaterhadap pelaku yang telah meninggal dunia, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif penghentian penyidikanterhadap tersangka yang meninggal dunia serta mengkajipraktik penegakan hukum yang menyimpang dari ketentuantersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis kasus penetapan tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas pertanggungjawaban pidana dan mekanisme SP3 sebagai kewajiban hukum. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan penghentian penyidikan demi hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan Yang di Akibatkan oleh Pengaruh Teman Sebaya Lingga Putri Qinita; Rini Fathonah; Erna Dewi; Muhammad Farid; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4184

Abstract

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius karena mengandung unsur kekerasan yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Perundungan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berimplikasi hukum bagi pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Salah satu faktor yang berperan kuat dalam terjadinya perundungan adalah pengaruh teman sebaya, di mana anak cenderung menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok demi memperoleh penerimaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan perundungan di lingkungan sekolah serta mengkaji pengaruh teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan perundungan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan tenaga pendidik yang memahami praktik penanganan perundungan di sekolah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial dalam penanggulangan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan perundungan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Upaya preventif meliputi pendidikan karakter, sosialisasi anti-perundungan, keterlibatan orang tua, layanan konseling, serta pembentukan satuan tugas anti-perundungan di sekolah. Upaya represif dilakukan melalui penegakan tata tertib sekolah, pemberian sanksi yang bersifat edukatif, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila perundungan memenuhi unsur tindak pidana. Pendekatan restoratif dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku serta menanamkan tanggung jawab pada pelaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku perundungan. Lingkungan pertemanan yang permisif terhadap kekerasan dapat mendorong anak terlibat dalam perundungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari perundungan.
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) Suriani, komang; Maroni; Rini Fathonah; TriAndrisman; Fristian BerdianTamza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1909

Abstract

Seorang Anak pada masa pertumbuhan selalu mencari jati dirinya oleh karena itu tidak jarang dijumpai terdapat penyimpangan dari sikap atau perilaku yang tidak stabil bahkan ada juga anak-anak yang sampai melanggar hukum. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai pengedar pastinya dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan terhadap narkotika serta tergoda dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan menjadi pemicu keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal yang dalam hal ini menjadikan anak di bawah umur sebagai pengedar dan menjadi sasaran untuk mengedarkan barangnya secara luas. Permasalahan yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimakah pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika pada studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Pelatihan Kerja selama 2 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Pesawaran Lampung. Menurut pandangan Penulis hukuman tersebut sudah cukup karena tindakan yang dilakukan Anak Pelaku telah memenuhi segala unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Selama masa persidangan Anak Pelaku mengakui perbuatannya, menyesali dan bersikap sopan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Kemudian dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk., Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempertimbangkan pidana yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa secara sosiologis, dan secara filosofis, hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku sebagai edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan tidak abai serta efek jera.
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Rifanya Maharani, Aura; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
Restitution As A Form Of State Responsibility Toward Child Victims Of Sexual Abuse Crimes Muhammad Eri Fatriansyah; Heni Siswanto; Muhtadi; Ahmad Irzal; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4239

Abstract

The criminal act of sexual abuse against children constitutes a serious offense that causes long-term traumatic impacts on victims. The state bears a constitutional obligation to protect and restore the rights of child victims of sexual crimes through restitution mechanisms. This study examines the implementation of restitution as a manifestation of state responsibility within the Indonesian criminal justice system. The objectives of this research are to identify the juridical foundations of restitution for child victims of sexual abuse, analyze its implementation mechanisms, and evaluate the obstacles in fulfilling restitution rights. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although restitution has been regulated under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, its implementation continues to face substantive and procedural challenges. The primary obstacles include limited understanding among law enforcement officials, the complexity of application procedures, constraints on state budget allocation, and the low level of victim awareness regarding restitution rights. In conclusion, restitution is a vital instrument for victim recovery and reflects the state’s responsibility; however, it requires systemic reform through procedural simplification, capacity building for law enforcement personnel, adequate budget allocation, and extensive public dissemination.
Analisis Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis dalam Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Narkotika Indah Qotrunnada; Rini Fathonah; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4262

Abstract

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.
Peran Faktor Sosiologis Sebagai Dasar Pertimbangan Non-yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Pratiwi, Astrid Putri; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sebagai korban, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial korban, relasi kuasa dalam rumah tangga, dampak psikologis, serta tuntutan keadilan masyarakat. Faktor sosiologis berperan penting dalam menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta dalam menafsirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Putusan pidana penjara selama sebelas bulan dinilai telah mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih sensitif terhadap dimensi sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif dan konsistensi putusan.
Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Putri Linni Febrina Harahap; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4302

Abstract

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak restitusi, yang merujuk pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, dan materiil yang diderita akibat kejahatan tersebut. Namun, dalaam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan untuk meneliti implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh materi hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun demikian, implementasi restitusi masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman di kalangan petugas penegak hukum, rendahnya kepatuhan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi, dan kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan peraturan, peningkatan peran otoritas penegak hukum, dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan restitusi untuk memastikan restitusi.
Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia Halimatusakdiah; Rini Fathonah; Budi Rizki Husin; Muhammad Farid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4575

Abstract

Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan, salah satunya dipicu oleh dominasi pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika. Kajian ini berfokus pada rehabilitasi sebagai upaya dalam rangka mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, prinsip keadilan restoratif, serta praktik pelaksanaannya dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka hunian lapas, mengoptimalkan proses pembinaan, dan menghadirkan model penegakan hukum yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sinergi antarinstansi, serta resistensi sosial yang dipengaruhi oleh stigma. Oleh sebab itu, penguatan dan konsistensi kebijakan rehabilitasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan dan berdaya guna.
Kejahatan Kekerasan Seksual Intra-Familial terhadap Anak: Analisis Kriminologis terhadap Peran Ayah sebagai Pelaku Listioningsih, Retno; Firganefi; Muhammad Farid; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4767

Abstract

Kejahatan kekerasan seksual intra-familial terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan relasi perlindungan dalam institusi keluarga. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, karena melibatkan relasi kuasa, ketergantungan, dan kepercayaan yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta mengkaji upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kriminologis deskriptif-analitis melalui studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan telaah terhadap praktik penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual intra-keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan meliputi dominasi relasi kuasa dalam keluarga, gangguan kontrol diri pelaku, lemahnya pengawasan sosial, serta kerentanan psikologis dan struktural anak sebagai korban. Upaya penanggulangan belum optimal karena masih didominasi pendekatan represif, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan strategi penanggulangan kekerasan seksual intra-familial di Indonesia.
Co-Authors Adimas Maharaja Syahadat Ahmad Irzal Aisyah Muda Cemerlang Aulia Dhizalifa Budi Rizki Husin Daffa Ladro Kusworo Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diana Diana Diana Nurtika Dona Raisa Monica Emilia Susanti Erna Dewi Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Frans Fibi Ramadhan Fristia Berdian Tamza Fristian BerdianTamza Gidayani Gunawan Jatmiko Halimatusakdiah Heni Siswanto Ida Septiani Anjelika Ima Mabruroh Indah Qotrunnada Irzal Fardiansyah, Ahmad Khaoeirun Nissa Lingga Putri Qinita Listioningsih, Retno M Anlian Fanza Ghifari Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Moh. Farhan Aditya Putra Muhammad Eri Fatriansyah Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhammad Iqbal Noer Faizi Muhammad Syarifullah Muhtadi Nikmah Rosidah Pinta Prasetyaning Darma Fitri Pratiwi, Astrid Putri Putri Linni Febrina Harahap Putri Shaqinah Rahayu, Julia Refi Meidiantama Rifanya Maharani, Aura Rizki, Budi Sri Riski Sri Tanti Suriani, komang Susi Susanti Tri Andrisman TriAndrisman Yohanes Kevin Yudi Pratama, Yudi