Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Hubungan Karakteristik Pasien dan Riwayat Pengobatan terhadap Kepatuhan Pengobatan Tuberkulosis Kota Palembang Fitri Samsuri, Ullya; Najmah, Najmah; Setiawan, Yudhi; Idrus, Muhammad; Fajri, Rahmat; Aprina, Fenty; Murniati, Happy
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v8i1.25700

Abstract

Kota Palembang menjadi kabupaten/kota penyalur kasus Tuberkulosis terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 7.360 kasus dengan kejadian TB anak sebanyak 1.032 kasus dan TB dewasa (? 15 tahun) sebanyak 6.324 kasus. Dengan banyaknya kasus Tuberkulosis, penderita diharuskan patuh pengobatan sehingga kemampuan bakteri TB dalam tubuh dapat dikurangkan dan disembuhkan untuk mencegah penularan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana hubungan karakteristik pasien dan riwayat pengobatan Tuberkulosis sebelumnya terhadap kepatuhan pengobatan Tuberkulosis di Kota Palembang tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 3.732 responden dengan teknik pengambilan sampel total sampling berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pasien TB dengan usia ? 15 tahun, memiliki status pekerjaan, memiliki status riwayat pengobatan Tuberkulosis, dan hasil akhir pengobatan dengan status sembuh, pengobatan lengkap, dan putus pengobatan (lost to follow up). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan uji statistik univariat dan bivariat (chi square). Berdasarkan analisis data didapatkan hasil tidak terdapat hubungan karakteristik pasien yaitu faktor usia (p = 0,406), jenis kelamin (p = 0,143), status pekerjaan (p = 0,229), dan riwayat pengobatan Tuberkulosis sebelumnya (p = 0,235) dengan kepatuhan pengobatan Tuberkulosis di Kota Palembang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tidak adanya hubungan karakteristik pasien dan riwayat pengobatan Tuberkulosis sebelumnya dengan kepatuhan pengobatan TB di Kota Palembang tahun 2022.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia Filham, Filham; Setiawan, Yudhi; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.
Pertanggung Jawaban Penyelenggara Angkutan Laut Terhadap Korban Kecelakaan Kapal Ramli, Habib Tantawi; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan terkait pertangungjawaban terhadap korban kecelakaan kapal, serta bagaimanakah bentuk pertangung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggug jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas, yaitu apabila penumpang memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendapatakan hak pertanggung jawaban dari pengangkut berupa karcis penumpang, yang akan menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut. Dan apabila penumpang tidak mampu menunjukkan dokumen sebagai bukti perjanjian maka penyelenggara pelayaran tidak berkewajiban memberikan tanggung jawab.
Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan Atas Hutang-Hutangnya Terhadap Pihak Ketiga Al-Badawi, Ahmad; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian, pendirian perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan keci yang dapat didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan yang didaftarkan kepada kementrian Hukum dan HAM, pendirian perseroan perseorangan didirikan oleh satu orang sehingga tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.
Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Tari Bali Cendrawasih Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Widyantari Putri, Ida Ayu Puspita; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4623

Abstract

This research aims to determine the copyright protection for the Balinese Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine the legal sanctions if there is a copyright violation of the Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. This approach uses a descriptive-qualitative data analysis method, namely the normative analysis of legal material obtained from document studies relating to copyright protection for the Balinese Cendrawasih dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research explains that legal protection for the Cendrawasih Dance copyright can take the form of preventive protection, namely by registering the copyright with the DJKI. Furthermore, repressive protection can be achieved in two ways; litigation and non-litigation. In the context of copyright infringement in works of art, legal sanctions play an essential role in maintaining justice and respecting the rights of creators. In general, copyright infringement can be divided into two main categories; copyright infringement from a civil perspective and copyright infringement from a criminal perspective. Sanctions for this criminal act are regulated in articles 113, 116, and 118 of Law Number 28 of 2014 because this article states that copyright violators can be subject to imprisonment and fines. Meanwhile, legal sanctions for civil actions are regulated in Article 100 of the Copyright Law because this article gives creators or copyright holders the right to seek compensation for copyright violantions.
Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Gilang Nurmayuda; Yudhi Setiawan; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidak stabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisi data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel Akhman Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.