Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Rechtsidee Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Journal of Multidisciplinary Academic Jurnal Syntax Transformation Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Multidisiplin Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Wasis Susetio
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Saido, Rochmat; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.473

Abstract

Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian  kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.
Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille Budiman, Budiman; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.474

Abstract

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial ditinjau dari KUHP dan UU ITE Frisila, Amanda; Susetio, Wasis
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1497

Abstract

Penipuan online dengan modus pekerjaan freelance merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak di era digital. Modus ini menggunakan media sosial untuk menawarkan pekerjaan ringan dengan janji komisi tinggi, namun berujung pada kerugian finansial korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap korban penipuan online berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online dengan modus pekerjaan freelance memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, UU ITE lebih relevan digunakan dalam menangani kasus ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara tegas melalui jalur litigasi dengan melakukan pelaporan ke unit cybercrime, serta jalur non-litigasi berupa mediasi, meskipun upaya non-litigasi sering tidak berhasil karena pelaku menggunakan identitas palsu dan sulit dilacak.
Pengaturan Hukum Akibat Kebocoran Data Pribadi Pengguna Game Online Oleh Hacker di Era Digital Ambiar, Muhammad Irvan; Susetio, Wasis
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan tanggung jawab pelaku terhadap kebocoran data pribadi pengguna game online atas serangan hacker yang berbentuk phising di dalam game online, Phishing (password harvesting fishing) yaitu kata yang asalnya dari bahasa inggris yakni fishing artinya memancing, dimana adalah penipuan yang diterapkan melalui pengelabuhan target sehingga melaku dapat memperoleh data yang bersifat rahasia dan sensitif. Phishers sendiri masuk pada kelompok peretas yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui pencarian celah keamanan yang belum maksimal pada sebuah sofware sebagai perusak dan penyusupan software tersebut. Melalui ketentuan 3 hukum yaitu Undang Udang Informasi dan Transaksi Elektronic, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang undang Hukum pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENOLAKAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT: ANALISIS BERDASARKAN UU KESEHATAN, UU PRAKTIK KEDOKTERAN, DAN PERATURAN RUMAH SAKIT Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Dwinanto, Rafi Rajendra
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9671

Abstract

ABSTRACTThe refusal of patients in Emergency Departments (EDs) remains a critical issue within Indonesia’s healthcare system. .  Patients still refuse emergency treatment, even though hospitals and doctors are required to do it by laws such the Hospital Law, the Medical Practice Law, and the Health Law.  Utilizing a normative approach and case study analysis, this paper seeks to examine the legal culpability linked to such refusals. Findings reveal that refusals lacking objective medical grounds violate patients' rights to healthcare, contravene human rights principles and consumer protection standards, and may result in criminal, civil, and administrative legal consequences. The study recommends enhancing legal education for both the public and health professionals, and reinforcing regulatory oversight and sanctions for violations. In doing so, emergency healthcare services can operate more equitably and accountably, ensuring better protection of patients’ rights. Keywords: patient refusal, emergency department, legal liability, right to health, medical discretion.  ABSTRAK Di Indonesia, masalah utama dalam sistem layanan kesehatan adalah pasien yang menolak perawatan di unit gawat darurat. Sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan rumah sakit dan tenaga medis, mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan pada saat terjadi keadaan darurat medis, pasien masih sering menolak perawatan. Dengan menggunakan metodologi normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika pasien unit gawat darurat menolak perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan tanpa dasar medis objektif melanggar hak pasien atas pelayanan kesehatan, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan konsumen, serta dapat menimbulkan implikasi hukum pidana, perdata, dan administratif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, sistem pelayanan kesehatan darurat dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak pasien. Kata kunci: penolakan pasien, IGD, pertanggungjawaban hukum, hak atas kesehatan, diskresi medis. 
Mitigasi risiko pengelolaan kekayaan Danantara dari perspektif penegakan hukum pidana Amwalan, Rashdan Bayumurti; Susetio, Wasis
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1641

Abstract

Danantara adalah Badan Hukum milik Pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengelola BUMN sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi potensi risiko hukum dalam pengelolaan Danantara, sehingga diperoleh mitigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menemukan siapa yang berwenang untuk menyidik jika terjadi penyalahgunaan kekayaan Danantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya potensi risiko dalam pengelolaan kekayaan Danantara disebabkan oleh adanya kewenangan luas yang diberikan oleh UU BUMN. Undang-undang mensyaratkan adanya tata kelola untuk mengatur tindakan korporasi dan pengawasan yang efektif pada Danantara sebagai suatu mitigasi risiko. Jika mitigasi risiko sudah dijalankan namun masih tetap terjadi pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan kekayaan Danantara, dengan mengkaji peraturan perundangan, maka akan diperoleh siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum atas pelanggarannya.
Philosophical Sufism and Legal Culture in Nusantara: An Epistemological Review Wasitaatmadja, Fokky Fuad; Susetio, Wasis
Al-Risalah Vol 20 No 1 (2020): June 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v20i1.558

Abstract

A research on the relation between sufism, sharia, and the local culture is essential for some reasons. First, Islamic philosophy and customary law (or the law of the peoples) are perceived as opposing each other. Second, Islamic philosophy, also in Geertz’s theory, regards Islam merely as the structure of religious orthodoxy. Third: the structure of Islamic orthodoxy, often portrayed as a highly rigid one, is often (seen as) conflicting with sufism in the world of Islamic scholarship. This paper aims to determine the dynamic relation between the spiritual values ​​of Sufism and traditional values ​​surviving in the so-called Nusantara legal culture. It also elaborates on the extent to which a distinct epistemology typical to sufism may contribute to enriching the cultural space of Nusantara law. As normative legal research, this paper employs the principle of legal culture developed by Lawrence M. Friedman. It concludes that the spiritual values ​​of sufism are not conflicting with the principles of Islamic jurisprudence. It would also argue that the construction of Nusantara legal culture has a unique character resulted from dynamic interaction of traditional values, on the one hand, and sufism on the other.
Illegal Ministerial Circulars in Indonesia: Implications for Legitimacy: Surat Edaran Menteri yang Tidak Sah di Indonesia: Implikasi bagi Legitimasi Gunawan, Ari; Susetio, Wasis; Markoni, Markoni; Subiyanto, Achmad Edi
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i0.972

Abstract

This normative research aimed to examine the extent of ministerial circular letters in Indonesia and whether a particular circular letter violates the Law Number 17 of 2014. Through a qualitative literature review and legal analysis, the study found that Minister of Finance Circular Letter Number S-841/Mk.02/2014 does not fall under the category of legislative rules and lacks external application, thus rendering it illegal. The study suggests that ministerial circular letters must adhere to the law, philosophy, and social considerations to be considered legitimate. The findings have implications for the proper implementation and interpretation of ministerial circular letters in Indonesia. Highlights: Ministerial circular letters in Indonesia must comply with the law, philosophical principles, and social considerations to be considered legitimate. Ministerial circular letters are not regulations that apply to the general public, but only to ministries or institutions. Ministerial circular letters that contradict higher laws are considered illegal.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Ambiar, Muhammad Irvan Amwalan, Rashdan Bayumurti Anatomi Muliawan Angga Bastian Anna Triningsih Annisa Fitria Ari Gunawan Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Budiman Budiman Citra, Lana Fadila Dahlia, Merry Dekky Tiara Pra Setia Dwinanto, Rafi Rajendra Elawati, Tuti Ernawati Ernawati Fajar Sudariyanto Ferdian Togi Sinurat Feriza, Gousta Fitria Olivia Frisila, Amanda Harahap, Pardamean Helvis, Helvis Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Irmanjaya Thaher Ishak, Muhamad Juanda Juanda Judge , Zulfikar Kantikha, I Made Markoni Markoni Markoni Muhammad Nursultan Rachmat Nazah, Farida Nurun Nelly Dharma Nur Hayati Nurhayani nurhayani Parman. Bm. Nainggolan Rahmadani, Adhining Prabawati Saido, Rochmat Sri Redjeki Slamet Sukino Sukino Suprajogi, Agus Veithzal Rivai Zainal Wardhani, Sri Pramudya Wasitaatmadja, Fokky Fuad Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge