Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA TEMPAT PELELANGAN IKAN DENGAN KOPERASI UNIT DESA MINA JAYA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL Fajar Azis Pramudya; Sri Suwitri; Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.001 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i3.3028

Abstract

There are 4 Fish Auction Place (TPI) in Kabupaten Kendal. The management is done by working with the Village Unit Cooperatives (KUD) Mina Jaya based on article 8 of Regulation No.10 of 2010 regarding Management and Retribution TPI in Kendal. The problem that occurs is the role of middlemen. It is very detrimental to local revenues as the fishermen do not go to the TPI auction fees. The purpose of this study was to determine how the implementation of cooperative management of TPI in Kendal with KUD Mina Jaya Local Regulation No.10 of 2010 regarding Management and Retribution TPI in Kendal; identify factors supporting and inhibiting the activities of the fish auction in Kendal. This study uses a type of qualitative research with research subjects, among others, the Department of Marine and Fisheries officials Kendal, Employees of KUD Mina Jaya and fishing communities at TPI Kendal district.
DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA TERHADAP SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7 SEMARANG Rizki Dwiarti Ratna Pratiwi; Sri Suwitri; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.221 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v4i4.9379

Abstract

Issues regarding the education and growth process of children into a very complex social problems. This study aimed to describe the implementation of development policies national character in the SMKN 7 Semarang and impacts arising from the implementation. Design of this research is qualitative descriptive. The results showed that the integration of the values of the foundation of the nation's character has been pretty well according to indicators of class and school.
EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERUKA HIJAU DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang) Wirasto Tri Admojo; Sri Suwitri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.081 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24994

Abstract

Fungsi ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Pemerintah Kota Surakarta mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang khusunya dalam pasal 29 untuk mengatasi permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Srakarta. Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi dampak hasil pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya di pasal 29. Pelaksana dari kebijakan ini adalah Bapppeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini menilai keberhasilan pelaksanaan dari pencapaian azas dan tujuan, serta proses evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa yaitu, dampak individu, dampak organisasi dan kelompok, masyarakat, dan dampak sosial budaya. Penelitian ini meggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil pelaksanaan dan dampak kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya di pasal 29 terdapat beberapa hasil yang kurang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini karena masih minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatana Banjarsari dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat ruang terbuka hijau yang saat ini sudah tersedia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang) Dionesia Bela Veda Kurnianingtyas; Sri Suwitri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.414 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v7i2.20126

Abstract

There are still infraction in the form of various types of buildings at the irrigation border of Magelang City and some even stand on the irrigation canal of Magelang city become the background of this research. The objectives of the study were to describe and analyze the implementation of the ban building policy along the irrigation border of Magelang City. In addition, to identify and analyze any supporting and inhibiting factors that result in the policy of building ban along the irrigation border of Magelang city can not be implemented properly. This study uses the implementation theory of Van Meter and Van Horn and Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier where the variables taken are the characteristics of the problem and the policy environment with a qualitative approach. Data resource obtained from informants and documents. Data collecting techniques using interviews, observation, and documentation. Selection of informants using purposive and random sampling techniques. The results of the research shows that the obstacles to the implementation of this policy are the level of technical difficulties, plurality of target groups, socio-economic conditions, and public opinion, while the supporting factors are constituency groups and interest groups support. The recommendations that can be given are the need for supervision from non-governmental organizations, approaches to target groups, community empowerment, and providing flat.
KAJIAN 5 (LIMA) TEPAT PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN TINGKAT SMA DI SMA NEGERI 9 SEMARANG Satrio Kurniadi Widodo; Sri Suwitri; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.284 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12555

Abstract

Poor student aid program policies which refers to the regulations of president number 15 of 2010 regarding the acceleration of poverty reduction. The purpose of the policy poor student aid program to help school-age children from poor families and household to be able to stay in school, not drop out of school and later in the future they can broke the chains of poverty that currently handcuff their family. That goal can be achieved through effective implementation, judging from the accuracy of the policy, accuracy of the implementation, accuracy of the target, accuracy of the environment and accuracy of the process. Process of the Implementation of program policy poor student aid in achieving the goals contained inhibiting factor and support factor. Based on the theory George C. Edwards III factor that support and hinder are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on the existing barriers in the implementation of the program policy poor student aid of senior high school level in Semarang city, Author recommend as follows : (1) Make a report format which was related to student reports format recipients of aid poor students. (2) Propose he addition of personnel to be more adequate policy implementation. (3) Maximize the function of monitoring of management institutions and implementing program policies poor student aid at the local level, such as the provincial education office and the city education department of the executive apparatus at each educational unit.
EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA DI KOTA SEMARANG (KAJIAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN) Agus Widiarma; Sri Suwitri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.124 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12266

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi negara Indonesia, kemiskinan juga menjadi masalah bagi kota kota besar yang ada di Indonesia seperti Kota Semarang. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan millenium dengan memberdayakan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program penanggulangan kemiskianan berbasis keluarga, terutama dampak pada ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori jenis jenis dampak menurut samudra Wibawa dan Kusumanegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tehnik purposive pengambilan informan dan menggunakan teknik triangulasi data. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dilaksanakan dengan baik oleh intansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab melaksanakannya. Namun masih banyak sasaran yang belum tercapai meskipun pelaksanaannya sudah sangat baik, ini disebabkan kurangnya timbal balik dari masyarakat. Kemudian untuk dampak yang dihasilkan, untuk dampak ekonomi dampak yang diberikan tidak terlalu signifikan mengingat jumlah penduduk miskin masih fluktuatif selain kemiskianan pola makan dan konsumsi terdampak program juga mengalami perbaikan, untuk dampak kualitas kehidupan,dapat dilihat dari pendidikan dan kesehatan masyarakat. Secara umum program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat akan tetapi dampak yang dihasilkan belum terlalu signifikan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SEMARANG Galang Graha Perkasa; Sri Suwitri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.906 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v7i3.20961

Abstract

The Goverment District of Semarang make serious efforts to improve the quality of its tourism. In fact, there are found that the service to invest has not facilitated yet. So the implementation based on Regional Regulation of Semarang Regency number 4 of 2014 on tourism organization has not optimal yet either. The goals of this research is to describe the implementation of Regional Regulation about tourism organization and to identify some things that distracts the implementation. The theory that is used in this research is the model of implementatiom by George Edward III, Merilee S. Grindle,Masmanian and Sebatier. This researxh used a qualitative descriptive approach. The data collecting technique is interview, literature review and documentation. Based on the result of this research, some trouble of implementation was found. The trouble found was on the aspect of purpose and objective, founding and checking, along with the administration sanction that has not been fully optimal. It happened because of its coummunication, content of regulation and variable of environment. The writer suggest that there are should be some simplification of requirements to registry in business tourism and fulfillment right, keep on increasing in founding and checking, and be more straight or clear on its sanction. To make any better, it is necessary to enhance the quality and quantity of its communication, and give more attention to the regulation itself especially on its content and variable of environment.
KAJIAN PELAYANAN PAS BANDARA DI PERSEROAN TERBATAS (PT). ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG Reynaldi Rizqi M; Sri Suwitri; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.679 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i4.3482

Abstract

PT. Angkasa Pura I (persero) is the government agency in charge of all matters relating to the licensing arrangement. It’s manifestation and implementation of one – stop service where licensing service was held at one place which include various types of services that have relevance licensing process and served through the door.Purpose of this study is to describe, analyze pas service and identify factors inhibiting airport pas service. The research uses a qualitative description type, because it’s more appropriate to use a qualitative approach to examine the process not the outcome or product. As for the selection of informants basis using purpossive sampling technique with specific consideration. This study uses five dimensions, competence, reability, communication, assurance, understanding the customer.Research results with respect to several factors such as skill in serving prospective applicant’s officers, service assurance that’s pretty good, a lack of communication between employees with prospective aplicants, because the Angkasa Pura only provide information about airport pas service to employees, pas shareholder, and prospective applicants only, so that the Angkasa Pura needs to do publicity by adding a banner that contains about airport pas service at airport services department, so that potential applicants aren’t confused to get services. It can be conclude the Pas service airport service in the company at PT. Angkasa Pura I (persero) Ahmad Yani International Airport Semarang is good enough.
1 PENGELOLAAN OBYEK WISATA TAMAN MARGASATWA MANGKANG KOTA SEMARANG Lutfi Isnan Santiko; Sri Suwitri; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.544 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i4.3596

Abstract

The tourism sector is currently one of the leading sectors for the Government of the Republic of Indonesia in the country's foreign exchange earning. To increase the number of tourist visits to Indonesia, especially to the Central Java this Program as part of an effort to increase the number of tourist visits to the Provinces of Central Java and also improve the welfare of society through the development and management of the tourism sector. Yet at a visit to taman margasatwa showed the need for improvement the management of Taman Margasatwa Mangkang. The aim of this research is described the conduct of a management tourist attractions Taman Margasatwatwa Mangkang to advance of tourism potential that exists in the city of semarang and described constraints that have been is in the management of Taman Margasatwa Mangkang the city of Semarang. The kind of research using qualitative descriptive approach with interviews and observation. The number of subjects research is 4 respondent This research result showed the management Taman Margasatwa Mangkang not optimal indicated by the road that there is damage, condition enclosure poorly groomed, sdm who have not sufficient, and there has been authorized LK. Structure that has been set at uptd taman margasatwa city semarang not optimal due to the position in this structure that is occupied by employee inappropriate with skills. Condition about current visit is good enough because increase every year and only decline in 2010. Facilities and infrastructure in Taman Margasatwa Mangkang is quite feasible, but its treatment that are lacking. Capability of productivity employees UPTD Taman Margasatwa still less than optimal,. Because of employees less diligent in carrying out their duties. Whose leadership doing in Taman Margasatwa is usually made of staff as a partner of is not merely subordinate. In accomplishment of an objective is found in tourism, market competition lack of promotion in taman margasatwa and infrastructure that has not been able to closely follow the developments.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Muhammad Arief Permana; Sri Suwitri; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.73 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i2.2479

Abstract

Issues regarding Trash is one of the main problems faced in every big city, including the city of Semarang. Formulation of Semarang Local Regulation Number 6 of 2012 on Trash Management aims to address the problem of waste from upstream to downstream. Policy formulation phase is the most crucial stage for the formulation of good policies that will creat a good implementation as well. Good Governance explicitly wants the need for an active role of the public and private sectors in the implementation and formulation so that it supports the establishment of policy networks. This research aims to explain the formulation of policy networks. This research used a qualitative descriptive method to analyze the process of formulation of policy networks. To answer the problem and purpose of this research, the authors used the theory R.A.W. Rhodes in analyzing the formulation of policy networks. The results of this research indicate that the formulation of policy networks and the only normative integration and relationship with the public has not been properly created eventhough no political interest in it. This is due to the unavailabity of larger space for the public and private sectors in the process formulation local regulation on trash management. The suggestion might be to increase public participation and private sector in the process of formulation local regulations, both the process of making an academic paper and draft regulations.
Co-Authors ABIDIN, CHOIRUL Achmad Aufa Anggarda Achmad Syaifudin Ansori Afriani Hanna Sagala Afrizal, Teuku Aga Fakhrur Rozi Agatha Idriani Pratiwinegara Agus Widiarma Aloysius Rengga Aloysius Rengga Anggraini, Dini Dwi Aprilianto, Arista Argo Baskoro Sasongko Ari Subowo Ari Subowo Ariani, Trinanda Meinar Arthania, Athaya Arla Aufarul Marom Ayun Sriatmi Aziz Pilar Syefiaji Bambang Supradono Cesar Putra Chahyanto, Muhammad Cindy Ariantika Setyaningrum Cuher Santoso Delly Maulana Dewi Ratnawati Dewi Rostyaningsih Diah Ayu Purbasari, Diah Ayu Dionesia Bela Veda Kurnianingtyas Dyah Lituhayu Dyah Lituhayu Eka Rofiyanti Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Epiphany Sinaga Fajar Azis Pramudya Febrilia Dewi Christiani Silitonga Galang Graha Perkasa Hardi Warsono Hartuti Purnaweni Hasyem, Muhammad Herbasuki Nurcahyanto Heryuni Prastanti, Fakhra Hesti Lestari Hidayati, Rizki Ida Hayu D Ida Hayu D Ika Riswanti Putranti Ilham Tegar Faza Inas Hamidah, Rahil Iqbal Brillianto, Handriyo Jeremia Atur Parsaoran Sitoha, Maximilian Khusnul Khuluqi, Muhammad Kismartini Kismartini Kiswoyo, Gandisa Pangestuti Larasati, Dinda Lestari Erta Br Ginting, Regina Lilis Sri Sulistiani Lutfi Isnan Santiko M. Awaluddin, M. M. Izur Rifki Ovani Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Margareta Suryaningsih Margaretha Suryaningsih Marten Hanura, Marten Masrul Fuad Mochammad Mustam Muhamad Taher Tanggung Muhammad Arief Permana Muhammad Arif Muhammad Iman Kandias Saraan Muhammad Isnaeni Setiawan Nadra Syakila, Rattu Nasyia Afria Larasati Ngatno Ngatno Nina Widowati Niniek Septiana, Niniek Nurhusna, Nabila Olivia Siolito, Olivia Pandu Pratomo Pramesti, Retha Putri Syaharani, Shabilla R. Slamet Santoso R. Yogie Prawira W Rahayu, Rizki Budi Rahmat Kurniawan, Yoga Rahmawati, Athaya Dea Rani Pajrin Rapotan Hasibuan Regina Dhinna Mahardika Retna Hanani Reynaldi Rizqi M Rezha Mehdi Bazargan Rezky Ghoffar Ismail Riani, Amita rianto, Anisah Dewi Rina Herawati, Agustina Rizka Fitriani Rizki Dwi Nur Sidiq Rizki Dwiarti Ratna Pratiwi Rizky Kustyardhi Robby Kurniawan Junaidy Rukmina Gonibala Saraan, Muhammad Iman Kandias Satrio Kurniadi Widodo Sattar Ikhsan, Ghazan Sefrina, Giandika Estri Serly Puspitasari Setiyaningsih Setiyaningsih Slamet Santoso Sodikin, Fauzan Abdullah Sri Achadi Nugraheni Sri Isroyati Stephani Nora Tahalea, Stephani Nora Sugiyarsih, Susi Sukma Adelia Putri, Azzani Sulistiani, Lilis Sri Sundarso Sundarso Susi Sulandari Susi Sulandari Sutopo Patria Jati Teuku Afrizal Tilano, Fawwaz Aldi Titik Djumiarti Titik Djumiarti Tri Rahayu, Sevia Tri Yuniningsih Ummi Hani Voni Hardila Iswari Derlauw, Voni Hardila Iswari Wirasto Tri Admojo Yuni Kurniasih Yuni Kurniasih, Yuni Zahroh Shaluhiyah ZHAFIRAH ARKASIWI, NUR