Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management Jurnal Administrasi Publik Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Aji, Koesmoyo Ponco
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI PEMALSUAN DATA OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMPEROLEH PASPOR REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KC WNA SINGAPURA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU) Aji, Koesmoyo Ponco; Guchi, Hadi Mulia; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.33187

Abstract

The right of individuals to enter or leave a territory is a fundamental human right that is inherently attached to every person. However, the exercise of this right must be balanced with corresponding obligations to ensure the protection of others' rights—one of which involves the rights and responsibilities associated with obtaining travel documents. This study focuses on one such travel document issued by the Republic of Indonesia: the Indonesian Passport (Paspor RI). The falsification of civil registry data by a Singaporean national in the process of acquiring an Indonesian passport constitutes a misuse of the state administrative system, which poses a threat to the legitimacy of immigration documents. The weak integration of verification systems between the Directorate General of Immigration and the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) creates legal loopholes that may be exploited by foreign nationals to unlawfully obtain citizenship or immigration documents. This research aims to analyze the urgency of reforming immigration law, both substantively and administratively, in order to evaluate legal gaps that have not yet addressed these issues and to propose legal reforms that can resolve the problems in the Indonesian passport issuance process. The method used is normative, employing statutory and comparative legal approaches. The findings indicate that Law No. 6 of 2011 does not yet specifically regulate effective cross-sectoral verification mechanisms or impose specific sanctions on foreign nationals who falsify civil data. Therefore, legal reform is needed in the form of additional provisions concerning system integration and the strengthening of administrative criminal sanctions as a systemic preventive measure.
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Mochammad Ryanindityo; Koesmoyo Ponco Aji; Bobby Briando; M. Alvi Syahrin
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.
Pelayanan Pembuatan Paspor dalam Kajiannya Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi Wilonotomo Wilonotomo; Koesmoyo Ponco Aji
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12 No 2 (2018): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.163-178

Abstract

Peningkatan mutu dari teknologi sangatlah penting dimana setiap negara berusaha untuk berinovasi di bidang teknologi untuk meningkatkan citra bangsanya. Indonesia sebagai negara dengan lalu lintas manusia yang sangat besar selalu berusaha menciptakan inovasi baru di segala aspek di bidang terkait, khususnya dalam aspek teknologi informasi bidang Keimigrasian. Perkembangan di bidang Keimigrasian tidak akan lepas dari pengaruh teknologi informasi sehingga tuntutan untuk meningkatkan mutu dan mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi adalah suatu hal yang tidak dapat kita kesampingkan. Teknologi informasi bidang Keimigrasian di era yang serba canggih ini menjadi suatu kajian yang menarik, khususnya terhadap fungsinya dalam pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan paspor. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan paspor sangat membantu meningkatkan efektifitas maupun efisiensi pekerjaan, selain itu penggunaan teknologi informasi juga mampu meningkatkan keamanan terhadap suatu keabsahan dokumen, sehingga peranan teknologi informasi disini menjadi hal utama dalam era yang serba digital ini untuk dikaji.
Peran Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Kawasan Geopark Berstatus Internasional: Kajian Konseptual atas Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark Ebenezer Samosir; Sohirin Sohirin; Koesmoyo Ponco Aji
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i4.1901

Abstract

The designation of Lake Toba Caldera as a UNESCO Global Geopark on 7 July 2020 has reshaped the profile of foreign visitors to the area, shifting it from ordinary tourism traffic toward internationally scaled visits involving researchers, delegations, journalists, and tourists from many countries. This shift calls for a reconsideration of how immigration supervision is designed in an area spanning seven regencies and involving multiple institutions at once. This article was developed through a literature study of immigration legislation, tourism policy documents, and prior scholarly work, with the aim of constructing a conceptual framework for analysing immigration supervision of foreign nationals in internationally designated geopark areas. The proposed framework combines Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory five factors: the law itself, law enforcers, facilities, society, and legal culture with Supervision Theory, which emphasises a cycle of standard-setting, performance measurement, and corrective action. The study suggests that the gap between das Sollen and das Sein in immigration supervision in geopark areas stems from the interaction between these five factors and three distinctive characteristics of internationally designated geoparks: cross-regency territorial breadth, inter-agency authority fragmentation, and international management standards. The article proposes three conceptual propositions for empirical testing in subsequent research, while also offering an analytical model that can be replicated in other geoparks or national strategic tourism areas in Indonesia.
Challenges of the Republic of Indonesia’s Passport Services from Quality of Government Perspectives Sri Kuncoro Bawono; Koesmoyo Ponco Aji; Anindito Rizki Wiraputra; Rita Kusuma Astuti
Journal of Governance Volume 10 Issue 2: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i2.32611

Abstract

Providing better public services has become the main task of the Indonesian government. In terms of passport services, the Indonesian government, through the Directorate General of Immigration, has made efforts to improve passport services for all Indonesian citizens. The Directorate General of Immigration has introduced some programs to provide a better passport service. However, the government was still facing some challenges if considered through the quality of government perspectives. This paper will reveal some challenges that are faced by the government in terms of the quality of government, including the absence of corruption, the rule of law, and impartiality. As a result, the Directorate General of Immigration is on the right track to provide quality passport services by implementing some innovations. Nevertheless, the government still needs to work on the anti-corruption programs.
IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (TPPM) PADA DESA/KELURAHAN BINAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI: Implementation of Community Service Initiatives for the Prevention of Trafficking in Persons (TIP) and Human Smuggling in Villages/Sub-districts under the Guidance of the Class I Non-TPI Immigration Office of Bekasi Gunawan Ari Nursanto; Sohirin; Koesmoyo Ponco Aji; Muhammad Arief Hamdi; Devina Yuka Utami; Mas Budi Priyatno; Virra Wirdhiningsih; Seno Setyo Pujonggo; Alrin Tambunan; Okky Pratama Martadireja
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v7i1.946

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kegiatan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi sebagai bagian dari program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke tingkat masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention, Bekasi, dengan melibatkan perwakilan Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, aparatur pemerintah tingkat wilayah, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta unsur akademisi dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Materi kegiatan meliputi edukasi mengenai cara aman bekerja ke luar negeri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bahaya PMI non-prosedural, modus TPPO dan TPPM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jalur resmi dalam bekerja ke luar negeri. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara institusi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap kejahatan transnasional di tingkat desa dan kelurahan.
Co-Authors Aditya Tri Kurniawan Aldi Raihan Zahy Alrin Tambunan Anindito Rizki Wiraputra Briando, Bobby Devina Yuka Utami Ebenezer Samosir Fadhilatul Ikhsan Fauzi, Rokhman Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Guchi, Hadi Mulia Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Amsal Rinaldy Syafii Harahap, Nurhabibah Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Khairan, Muhammad Daffa Lathifah, Elvina Zora M Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi M. Rohan Pratama Maidah Purwanti, Maidah Martadireja, Okky Pratama Mas Budi Priyatno Mochammad Ryanindityo Muhammad Arief Hamdi Nugroho, Fauzan Afriansyah Nursanto, Gunawan Ari Qolby, Ajeep Akbar Rita Kusuma Astuti Sania Nizar Putri Ashari Seno Setyo Pujonggo Shofa, Ghaitsa Zahira Sohirin Sohirin Sohirin Sohirin, Sohirin Sri Kuncoro Bawono Syahri, Muhammad Alvi Syahrin, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tony Mirwanto, Tony Virra Wirdhiningsih Wildan Hariz Juliano Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki