Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.854
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management Jurnal Administrasi Publik Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development
Aji, Koesmoyo Ponco
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Prinsip Kemanfaatan Terbesar (The Greatest Good) dalam Dilema Keimigrasian Sebuah Tinjauan Etis Khairan, Muhammad Daffa; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20903

Abstract

Artikel ini menyajikan tinjauan etis terhadap dilema keimigrasian yang kompleks. Dengan menggunakan prinsip utilitarian "kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai lensa analisis, penelitian ini tidak bertujuan memberikan solusi definitif, melainkan memetakan kontur moral dari dilema tersebut. Tinjauan ini membedah tensi fundamental, seperti konflik antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global, serta pertentangan antara manfaat ekonomi agregat dan keadilan distributif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa nilai sejati pendekatan utilitarian bukanlah pada kemampuannya menghasilkan jawaban tunggal, tetapi pada kemampuannya untuk memaksa pemangku kepentingan menghadapi secara transparan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mendorong perdebatan yang lebih jujur tentang batasan tanggung jawab moral kita dalam dunia yang saling terhubung.
Implikasi Hukum dalam Pemberian Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Harahap, Nurhabibah; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21114

Abstract

Kebijakan penerbitan paspor dengan jangka waktu berlaku 10 tahun sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi hukum terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) khususnya yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum menentukan kewarganegaraannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi ABG yang memiliki paspor 10 tahun tetapi harus memilih kewarganegaraannya dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh melalui penelitian hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan, serta praktik perbandingan dengan negara lain. Kebijakan paspor 10 tahun pada ABG harus disertai dengan pedoman yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam memilih salah satu kewarganegaraan sebelum berusia 21 tahun. Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum.
Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBP Negara Melalui Bidang Keimigrasian Nugroho, Fauzan Afriansyah; Wiraputra, Anindito Rizki; Aji, Koesmoyo Ponco
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1976

Abstract

As a state of law, in carrying out state life, of course, it must always be based on the basis of law. The same applies to financial management, particularly to the management of state revenue sources, both through taxes and non-taxes. The high number of needs for money due to the current economic paralysis in Indonesia has encouraged several sectors to be able to contribute to the recovery of the economic paralysis. Immigration has a role in providing income for the state through the Non-Tax State Revenue (PNBP) sector, which is obtained through immigration services, both for Indonesian citizens and foreign citizens. In order to support an increase in income through the economic sector, especially through Non-Tax State Revenue (PNBP), an innovation is needed that can increase income for the Indonesian state. One of them is through prevention and deterrence for foreigners. Regulations regarding prevention and deterrence are contained in Article 91 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The high number of violations related to immigration regulations that occur today can be used by the Immigration Office in terms of increasing Non-Tax State Revenue, this is done for the sake of the stability of the country's economy for the sustainability of the welfare of the Indonesian people. As a developing country, Indonesia continues to strive in terms of increasing economic development. This is useful for improving the country's economy. In this case, a consistent government role is needed regarding increasing economic growth. Namely by issuing laws and regulations that can take advantage of violations of immigration regulations to become income for the state
Co-Authors Aditya Tri Kurniawan Aldi Raihan Zahy Briando, Bobby Devina Yuka Utami Fadhilatul Ikhsan Fauzi, Rokhman Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Amsal Rinaldy Syafii Harahap, Nurhabibah Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Khairan, Muhammad Daffa Lathifah, Elvina Zora Latifah, Devika Suci M Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi M. Rohan Pratama Maidah Purwanti, Maidah Mochammad Ryanindityo Nugroho, Fauzan Afriansyah Qolby, Ajeep Akbar Ryanindityo, Mochammad Sania Nizar Putri Ashari Shofa, Ghaitsa Zahira Sohirin, Sohirin Syahri, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tony Mirwanto Tony Mirwanto, Tony Wildan Hariz Juliano Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki