Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management Jurnal Administrasi Publik QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development
Aji, Koesmoyo Ponco
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Prinsip Kemanfaatan Terbesar (The Greatest Good) dalam Dilema Keimigrasian Sebuah Tinjauan Etis Khairan, Muhammad Daffa; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20903

Abstract

Artikel ini menyajikan tinjauan etis terhadap dilema keimigrasian yang kompleks. Dengan menggunakan prinsip utilitarian "kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai lensa analisis, penelitian ini tidak bertujuan memberikan solusi definitif, melainkan memetakan kontur moral dari dilema tersebut. Tinjauan ini membedah tensi fundamental, seperti konflik antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global, serta pertentangan antara manfaat ekonomi agregat dan keadilan distributif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa nilai sejati pendekatan utilitarian bukanlah pada kemampuannya menghasilkan jawaban tunggal, tetapi pada kemampuannya untuk memaksa pemangku kepentingan menghadapi secara transparan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mendorong perdebatan yang lebih jujur tentang batasan tanggung jawab moral kita dalam dunia yang saling terhubung.
Implikasi Hukum dalam Pemberian Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Harahap, Nurhabibah; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21114

Abstract

Kebijakan penerbitan paspor dengan jangka waktu berlaku 10 tahun sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi hukum terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) khususnya yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum menentukan kewarganegaraannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi ABG yang memiliki paspor 10 tahun tetapi harus memilih kewarganegaraannya dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh melalui penelitian hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan, serta praktik perbandingan dengan negara lain. Kebijakan paspor 10 tahun pada ABG harus disertai dengan pedoman yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam memilih salah satu kewarganegaraan sebelum berusia 21 tahun. Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum.
Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBP Negara Melalui Bidang Keimigrasian Nugroho, Fauzan Afriansyah; Wiraputra, Anindito Rizki; Aji, Koesmoyo Ponco
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1976

Abstract

As a state of law, in carrying out state life, of course, it must always be based on the basis of law. The same applies to financial management, particularly to the management of state revenue sources, both through taxes and non-taxes. The high number of needs for money due to the current economic paralysis in Indonesia has encouraged several sectors to be able to contribute to the recovery of the economic paralysis. Immigration has a role in providing income for the state through the Non-Tax State Revenue (PNBP) sector, which is obtained through immigration services, both for Indonesian citizens and foreign citizens. In order to support an increase in income through the economic sector, especially through Non-Tax State Revenue (PNBP), an innovation is needed that can increase income for the Indonesian state. One of them is through prevention and deterrence for foreigners. Regulations regarding prevention and deterrence are contained in Article 91 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The high number of violations related to immigration regulations that occur today can be used by the Immigration Office in terms of increasing Non-Tax State Revenue, this is done for the sake of the stability of the country's economy for the sustainability of the welfare of the Indonesian people. As a developing country, Indonesia continues to strive in terms of increasing economic development. This is useful for improving the country's economy. In this case, a consistent government role is needed regarding increasing economic growth. Namely by issuing laws and regulations that can take advantage of violations of immigration regulations to become income for the state
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Dengan Dokumen Perjalanan yang Telah Habis Masa Berlaku Wildan, Alvino Arya Putra; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6964

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing (OA) yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang telah habis masa berlakunya. Studi dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara dengan pejabat imigrasi. Hasil penelitian menemukan perbedaan penerapan sanksi pada dua kasus serupa. Seorang warga negara Malaysia (MN) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi meskipun memenuhi unsur pidana, sementara seorang warga negara Nigeria (CKC) dijatuhi pidana penjara dan denda atas pelanggaran overstay serta penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian belum dilaksanakan secara seragam, meskipun instrumen hukum yang ada sudah memadai. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal, sikap pelaku, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih konsisten dan terarah agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan proporsional, adil, serta memberikan efek jera.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Dibandingkan Tindak Pidana Keimigrasian Firmansyah, Rendy; Hamdi, Muhammad Arief; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6999

Abstract

Tulisan ini membahas perbandingan antara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan pendekatan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya mobilitas lintas negara dan potensi pelanggaran keimigrasian, pemerintah Indonesia lebih sering menerapkan TAK karena dinilai lebih efisien, cepat, dan proporsional dibandingkan dengan proses pidana yang kompleks dan memakan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TAK menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025. Meskipun demikian, pendekatan pidana tetap diperlukan untuk pelanggaran berat seperti penyelundupan manusia dan penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, sistem hukum keimigrasian idealnya memadukan pendekatan administratif dan pidana secara proporsional, dengan menjunjung asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data antarinstansi, serta penyusunan regulasi yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif dan pidana secara tegas.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) (Studi Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung) Silitonga, Sarah Renata; Bakhtiar, Masdar; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7053

Abstract

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui studi kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Bandung. Subjek memegang ITK indeks C20 untuk pemasangan/perbaikan mesin namun melakukan layanan purnajual yang seharusnya berada pada indeks C19. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif dipadukan studi kasus, menelaah UU No. 6 Tahun 2011 (Pasal 75, 76, 122 huruf a, 102) dan dokumen perkara. Analisis menunjukkan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal; deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian dinilai tepat untuk menghentikan pelanggaran, sedangkan usulan penangkalan dilakukan melalui perpanjangan enam bulanan yang beralasan. Pembahasan menegaskan batas substantif antara C19 (purnajual) dan C20 (pemasangan mesin) pentingnya keputusan tertulis, dan penilaian proporsionalitas antara jalur administratif dan pidana. Artikel merekomendasikan penyelarasan scope of work, edukasi penjamin, dokumentasi bukti yang memadai, serta konsistensi penerapan indeks guna mencegah pelanggaran berulang dan menjaga ketertiban keimigrasian. Temuan ini relevan bagi petugas, penjamin, dan pemangku kepentingan industri di Indonesia.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI PEMALSUAN DATA OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMPEROLEH PASPOR REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KC WNA SINGAPURA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU) Aji, Koesmoyo Ponco; Guchi, Hadi Mulia; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.33187

Abstract

The right of individuals to enter or leave a territory is a fundamental human right that is inherently attached to every person. However, the exercise of this right must be balanced with corresponding obligations to ensure the protection of others' rights—one of which involves the rights and responsibilities associated with obtaining travel documents. This study focuses on one such travel document issued by the Republic of Indonesia: the Indonesian Passport (Paspor RI). The falsification of civil registry data by a Singaporean national in the process of acquiring an Indonesian passport constitutes a misuse of the state administrative system, which poses a threat to the legitimacy of immigration documents. The weak integration of verification systems between the Directorate General of Immigration and the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) creates legal loopholes that may be exploited by foreign nationals to unlawfully obtain citizenship or immigration documents. This research aims to analyze the urgency of reforming immigration law, both substantively and administratively, in order to evaluate legal gaps that have not yet addressed these issues and to propose legal reforms that can resolve the problems in the Indonesian passport issuance process. The method used is normative, employing statutory and comparative legal approaches. The findings indicate that Law No. 6 of 2011 does not yet specifically regulate effective cross-sectoral verification mechanisms or impose specific sanctions on foreign nationals who falsify civil data. Therefore, legal reform is needed in the form of additional provisions concerning system integration and the strengthening of administrative criminal sanctions as a systemic preventive measure.
Co-Authors Aditya Tri Kurniawan Aldi Raihan Zahy Bakhtiar, Masdar Briando, Bobby Devina Yuka Utami Fadhilatul Ikhsan Fauzi, Rokhman Firmansyah, Rendy Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Guchi, Hadi Mulia Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Amsal Rinaldy Syafii Harahap, Nurhabibah Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Khairan, Muhammad Daffa Lathifah, Elvina Zora Latifah, Devika Suci M Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi M. Rohan Pratama Maidah Purwanti, Maidah Mochammad Ryanindityo Nugroho, Fauzan Afriansyah Qolby, Ajeep Akbar Ryanindityo, Mochammad Sania Nizar Putri Ashari Shofa, Ghaitsa Zahira Silitonga, Sarah Renata Sohirin, Sohirin Syahri, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tony Mirwanto Tony Mirwanto, Tony Utami, Devina Yuka Wildan Hariz Juliano Wildan, Alvino Arya Putra Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki