Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management Jurnal Administrasi Publik Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Aji, Koesmoyo Ponco
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia Hasibuan, Moch. Zidane Hatta; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20228

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang- Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia; Aji, Koesmoyo Ponco; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20537

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran diskresi pejabat imigrasi dalam menangani anak yang memiliki dua kewarganegaraan secara tidak sengaja (dual citizenship by accident). Dalam praktiknya, banyak anak hasil perkawinan campuran atau lahir di luar negeri yang secara otomatis memiliki dua paspor tanpa pernah mengajukan status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) sesuai ketentuan. Ketika anak tersebut terlambat mendaftar atau memperbarui dokumen, muncul persoalan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan kualitatif, penelitian ini menelaah bagaimana diskresi digunakan oleh pejabat imigrasi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum administratif, tetapi juga asas keadilan, perlindungan anak, dan asas non-retroaktif sebagai dasar kebijakan yang bijaksana. Kata kunci: Diskresi, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Dual Citizenship by Accident, Imigrasi, Keadilan Hukum
KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA M. Rohan Pratama; Devina Yuka Utami; Koesmoyo Ponco Aji
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 3 September 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.29883

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis fenomena "No Viral No Justice" sebagaigejala krisis legitimasi hukum dan dampaknya terhadap supremasi hukum diIndonesia. Dengan pendekatan hukum normatif-empiris, studi ini menganalisissejumlah kasus yang viral untuk mengidentifikasi faktor pendorong dandampaknya, dengan Teori Ruang Publik Habermas sebagai salah satu pisauanalisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsisebagai ruang publik baru di mana intensitas partisipasi warganet, peraninfluencer, serta narasi emosional terbukti mendorong percepatan respons aparatpenegak hukum. Namun, ketergantungan pada viralitas ini mengancam prinsipprinsip inti sistem hukum. Fenomena ini, meskipun mempercepat keadilan dalambeberapa kasus, berisiko menciptakan trial by social media dan mendorongdisparitas penanganan kasus. Studi ini menyimpulkan bahwa "No Viral No Justice"berfungsi sebagai pedang bermata dua: sebuah bentuk kontrol sosial yang lahirdari ketidakpercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman potensial bagi keadilansubstantif. Oleh karena itu, reformasi sistemik mendesak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan tidak ditentukan olehtren viral, melainkan oleh proses hukum yang objektif.
Analisis Budaya Kepatuhan Hukum terhadap Penjamin Orang Asing Subjek Universitas pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Fadhilatul Ikhsan; Koesmoyo Ponco Aji; Tony Mirwanto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1665

Abstract

This article analyses the immigration legal culture of foreign students under the sponsorship of universities within the jurisdiction of the Immigration Office Class I TPI Padang. The primary indicator for this analysis is the notably low incidence of immigration violations among this demographic. This study posits that the absence of such violations is not accidental but rather a direct outcome of a well-functioning legal culture, fostered by the university as the sponsor. The objective of this paper is to describe this positive legal culture and the mechanisms that sustain it. Using a normative-empirical method, this research applies Lawrence Friedman's Legal System Theory and H.C. Kelmen's Compliance Theory. The analysis suggests that the legal compliance observed has transcended mere fear of sanctions (compliance) and has evolved towards identification and internalization. Universities have successfully integrated their sponsorship responsibilities into their institutional framework, creating a system that promotes and facilitates legal adherence. The findings indicate that the synergy between legal substance, institutional structure, and a proactive cultural approach by universities has cultivated an environment of high legal awareness and compliance among foreign students.
Immigration Supervision: The Existence of RW Police Policies as a Problem Solver for Immigration Violations in the Archipelago Work Area Harahap, Amsal Rinaldy Syafii; Syahri, Muhammad Alvi; Aji, Koesmoyo Ponco
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 8, October 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i8.3315

Abstract

Introduction: The increase in the number of immigration violations in Indonesia in the 2022–2024 period indicates ineffectiveness in the supervisory function carried out by the Immigration Office's Technical Implementation Unit (UPT), especially due to limited numbers and territorial coverage.Purposes of the Research: This study aims to examine the potential of the Community Police (RW Police) policy as an alternative solution to support more effective immigration supervision down to the most remote areas.Methods of the Research: This research approach focuses on descriptive qualitative methods with literature studies and policy analysis of the Immigration Law, government policies, and academic literature. The aim is to understand the immigration supervision mechanism and evaluate the existence of the RW Police in handling immigration violations at the Technical Implementation Unit (UPT) in the archipelago work area.Findings of the Research: The results of the study show that collaboration between Immigration and the Police through the active role of the RW Police can be a form of effective preventive supervision, especially in detecting the presence and activities of foreigners in remote areas. In addition, information technology support has been proven to be able to increase operational efficiency and strengthen data integration between institutions. The implementation of this policy is expected to be able to reduce the number of immigration violations and strengthen state sovereignty through community-based supervision.
Paradoks Hukum Keimigrasian Indonesia: Posisi Korban Yang Terlibat Dalam Praktik Penyelundupan Manusia Lathifah, Elvina Zora; Purwanti, Maidah; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20579

Abstract

Hukum Keimigrasian Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memberikan perlindungan dan imunitas dari sanksi administratif dan pidana tertentu bagi korban penyelundupan manusia, sejalan dengan komitmen internasional. Namun, di lapangan, banyak dari "korban" merupakan partisipan aktif yang secara sadar dan sukarela membayar penyelundup untuk mencapai negara tujuan. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: individu yang terlibat dalam tindakan ilegal justru dilindungi oleh hukum. Esai ini menganalisis posisi hukum korban yang terlibat aktif dalam praktik penyelundupan manusia menggunakan Teori Pilihan Rasional dan konsep mens rea dalam hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dengan tidak membedakan antara korban pasif dengan partisipan aktif. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera. Tulisan ini merekomendasikan perlunya menambah definisi dan posisi hukum "korban" agar dapat dikenakan pertanggungjawaban yang proporsional sesuai tingkat keterlibatannya.
Peran Ideal Intelijen Keimigrasian dan Urgensi Produk Intelijen: Tinjauan Normatif dan Teoretis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Shofa, Ghaitsa Zahira; Sohirin, Sohirin; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20888

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ideal intelijen keimigrasian berdasarkan pendekatan normatif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menjelaskan urgensi keberadaan produk intelijen dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, intelijen keimigrasian tidak hanya berfungsi menangani pelanggaran berat, tetapi juga wajib melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas keimigrasian. Dalam perspektif efektivitas hukum, produk intelijen yang akurat menjadi elemen kunci penguatan struktur aparat dan sarana pendukung, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa produk intelijen yang sistematis, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tidak konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual untuk mendorong penguatan fungsi intelijen sebagai instrumen utama pencegahan dan penegakan hukum keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan global.
Prinsip Kemanfaatan Terbesar (The Greatest Good) dalam Dilema Keimigrasian Sebuah Tinjauan Etis Khairan, Muhammad Daffa; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20903

Abstract

Artikel ini menyajikan tinjauan etis terhadap dilema keimigrasian yang kompleks. Dengan menggunakan prinsip utilitarian "kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai lensa analisis, penelitian ini tidak bertujuan memberikan solusi definitif, melainkan memetakan kontur moral dari dilema tersebut. Tinjauan ini membedah tensi fundamental, seperti konflik antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global, serta pertentangan antara manfaat ekonomi agregat dan keadilan distributif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa nilai sejati pendekatan utilitarian bukanlah pada kemampuannya menghasilkan jawaban tunggal, tetapi pada kemampuannya untuk memaksa pemangku kepentingan menghadapi secara transparan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mendorong perdebatan yang lebih jujur tentang batasan tanggung jawab moral kita dalam dunia yang saling terhubung.
Implikasi Hukum dalam Pemberian Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Harahap, Nurhabibah; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21114

Abstract

Kebijakan penerbitan paspor dengan jangka waktu berlaku 10 tahun sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi hukum terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) khususnya yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum menentukan kewarganegaraannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi ABG yang memiliki paspor 10 tahun tetapi harus memilih kewarganegaraannya dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh melalui penelitian hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan, serta praktik perbandingan dengan negara lain. Kebijakan paspor 10 tahun pada ABG harus disertai dengan pedoman yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam memilih salah satu kewarganegaraan sebelum berusia 21 tahun. Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum.
Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBP Negara Melalui Bidang Keimigrasian Nugroho, Fauzan Afriansyah; Wiraputra, Anindito Rizki; Aji, Koesmoyo Ponco
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1976

Abstract

As a state of law, in carrying out state life, of course, it must always be based on the basis of law. The same applies to financial management, particularly to the management of state revenue sources, both through taxes and non-taxes. The high number of needs for money due to the current economic paralysis in Indonesia has encouraged several sectors to be able to contribute to the recovery of the economic paralysis. Immigration has a role in providing income for the state through the Non-Tax State Revenue (PNBP) sector, which is obtained through immigration services, both for Indonesian citizens and foreign citizens. In order to support an increase in income through the economic sector, especially through Non-Tax State Revenue (PNBP), an innovation is needed that can increase income for the Indonesian state. One of them is through prevention and deterrence for foreigners. Regulations regarding prevention and deterrence are contained in Article 91 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The high number of violations related to immigration regulations that occur today can be used by the Immigration Office in terms of increasing Non-Tax State Revenue, this is done for the sake of the stability of the country's economy for the sustainability of the welfare of the Indonesian people. As a developing country, Indonesia continues to strive in terms of increasing economic development. This is useful for improving the country's economy. In this case, a consistent government role is needed regarding increasing economic growth. Namely by issuing laws and regulations that can take advantage of violations of immigration regulations to become income for the state
Co-Authors Aditya Tri Kurniawan Aldi Raihan Zahy Briando, Bobby Devina Yuka Utami Fadhilatul Ikhsan Fauzi, Rokhman Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Guchi, Hadi Mulia Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Amsal Rinaldy Syafii Harahap, Nurhabibah Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Khairan, Muhammad Daffa Lathifah, Elvina Zora M Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi M. Rohan Pratama Maidah Purwanti, Maidah Mochammad Ryanindityo Nugroho, Fauzan Afriansyah Qolby, Ajeep Akbar Sania Nizar Putri Ashari Shofa, Ghaitsa Zahira Sohirin, Sohirin Syahri, Muhammad Alvi Syahrin, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tony Mirwanto, Tony Wildan Hariz Juliano Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki