Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management Jurnal Administrasi Publik Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development
Aji, Koesmoyo Ponco
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Hexahelix Strategy to Reduce ICOR by Enhancing Investment, Bureaucracy, and Eradicating Corruption Qolby, Ajeep Akbar; Syahrin, M. Alvi; Aji, Koesmoyo Ponco
INCOME: Innovation of Economics and Management Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/income.v5i1.5787

Abstract

The problem of low investment efficiency in Indonesia as reflected by the high Incremental Capital Output Ratio (ICOR) value. The condition is exacerbated by corrupt practices, inefficient bureaucracy, declining labor productivity, and inadequate immigration governance, which overall hamper economic growth. Through historical analysis and empirical data, this essay identifies the important role of various elements government, industry sector, society, academia, mass media, and the legal and regulatory system in creating a conducive investment climate. As a strategic solution, the author proposes the HEXAHELIX collaborative model, which is a development of the Triple and Quadruple Helix concepts, to improve investment quality, reduce corrupt practices, reform immigration policies, and optimize capital utilization. This model emphasizes the need for synergy between various stakeholders to realize bureaucratic and immigration reform, transparency in investment management, and equitable development between regions. Thus, the implementation of the HEXAHELIX collaborative strategy is expected to reduce the ICOR rate, increase productivity, and encourage inclusive and sustainable economic growth, while realizing political stability and community welfare.
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Ryanindityo, Mochammad; Aji, Koesmoyo Ponco; Briando, Bobby; Syahrin, M. Alvi
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.
Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia Hasibuan, Moch. Zidane Hatta; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20228

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang- Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia; Aji, Koesmoyo Ponco; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20537

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran diskresi pejabat imigrasi dalam menangani anak yang memiliki dua kewarganegaraan secara tidak sengaja (dual citizenship by accident). Dalam praktiknya, banyak anak hasil perkawinan campuran atau lahir di luar negeri yang secara otomatis memiliki dua paspor tanpa pernah mengajukan status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) sesuai ketentuan. Ketika anak tersebut terlambat mendaftar atau memperbarui dokumen, muncul persoalan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan kualitatif, penelitian ini menelaah bagaimana diskresi digunakan oleh pejabat imigrasi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum administratif, tetapi juga asas keadilan, perlindungan anak, dan asas non-retroaktif sebagai dasar kebijakan yang bijaksana. Kata kunci: Diskresi, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Dual Citizenship by Accident, Imigrasi, Keadilan Hukum
KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA M. Rohan Pratama; Devina Yuka Utami; Koesmoyo Ponco Aji
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 3 September 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.29883

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis fenomena "No Viral No Justice" sebagaigejala krisis legitimasi hukum dan dampaknya terhadap supremasi hukum diIndonesia. Dengan pendekatan hukum normatif-empiris, studi ini menganalisissejumlah kasus yang viral untuk mengidentifikasi faktor pendorong dandampaknya, dengan Teori Ruang Publik Habermas sebagai salah satu pisauanalisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsisebagai ruang publik baru di mana intensitas partisipasi warganet, peraninfluencer, serta narasi emosional terbukti mendorong percepatan respons aparatpenegak hukum. Namun, ketergantungan pada viralitas ini mengancam prinsipprinsip inti sistem hukum. Fenomena ini, meskipun mempercepat keadilan dalambeberapa kasus, berisiko menciptakan trial by social media dan mendorongdisparitas penanganan kasus. Studi ini menyimpulkan bahwa "No Viral No Justice"berfungsi sebagai pedang bermata dua: sebuah bentuk kontrol sosial yang lahirdari ketidakpercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman potensial bagi keadilansubstantif. Oleh karena itu, reformasi sistemik mendesak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan tidak ditentukan olehtren viral, melainkan oleh proses hukum yang objektif.
Analisis Budaya Kepatuhan Hukum terhadap Penjamin Orang Asing Subjek Universitas pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Fadhilatul Ikhsan; Koesmoyo Ponco Aji; Tony Mirwanto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1665

Abstract

This article analyses the immigration legal culture of foreign students under the sponsorship of universities within the jurisdiction of the Immigration Office Class I TPI Padang. The primary indicator for this analysis is the notably low incidence of immigration violations among this demographic. This study posits that the absence of such violations is not accidental but rather a direct outcome of a well-functioning legal culture, fostered by the university as the sponsor. The objective of this paper is to describe this positive legal culture and the mechanisms that sustain it. Using a normative-empirical method, this research applies Lawrence Friedman's Legal System Theory and H.C. Kelmen's Compliance Theory. The analysis suggests that the legal compliance observed has transcended mere fear of sanctions (compliance) and has evolved towards identification and internalization. Universities have successfully integrated their sponsorship responsibilities into their institutional framework, creating a system that promotes and facilitates legal adherence. The findings indicate that the synergy between legal substance, institutional structure, and a proactive cultural approach by universities has cultivated an environment of high legal awareness and compliance among foreign students.
Telaah Yuridis Potensi Pelanggaran Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Yogyakarta: Ditinjau dari Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Latifah, Devika Suci; Mirwanto, Tony; Aji, Koesmoyo Ponco
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.6957

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Yogyakarta beserta bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga potensi pelanggaran utama yaitu pelanggaran izin tinggal berupa overstay yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa; penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan kegiatan di luar tujuan pendidikan; dan kelalaian dalam melaporkan perubahan data seperti perubahan alamat tempat tinggal. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengawasan secara administratif dan lapangan juga telah dilaksanakan. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan salah satu pengawasan secara kolaboratif. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi kepada universitas terkait peraturan keimigrasian. Upaya ini penting untuk memastikan kepatuhan mahasiswa asing dan menjaga kedaulatan negara.
Co-Authors Aditya Tri Kurniawan Aldi Raihan Zahy Briando, Bobby Devina Yuka Utami Fadhilatul Ikhsan Fauzi, Rokhman Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Hamdi, Muhammad Arief Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Latifah, Devika Suci M Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi M. Rohan Pratama Maidah Purwanti, Maidah Mochammad Ryanindityo Nugroho, Fauzan Afriansyah Qolby, Ajeep Akbar Ryanindityo, Mochammad Sania Nizar Putri Ashari Sohirin, Sohirin Tony Mirwanto Tony Mirwanto, Tony Wildan Hariz Juliano Wilonotomo Wiraputra, Anindito Rizki