Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Acta Law Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues IJLSH Jurnal Legislasi Indonesia
Budi Bahreisy
Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1   2   3 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI INSTRUMEN ANTI MONEY LAUNDERING Muhammad Ridho Fadli; Budi Bahreisy; Nasrianti N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7445

Abstract

Pendanaan terorisme ini didefinisikan dengan seluruh perbuatan dalam upayanya dalam menjalankan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui ataupun menjelaskan bagaimanakah keterkaitan, bentuk perbuatan, dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam instrumen anti money laundering.  Untuk penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan ialah berupa Jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah berupa pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sementara itu, untuk sifat penelitian ini ialah berupa penelitian deskriptif dan bentuk penelitian ini ialah berupa deskriptif. Merujuk hasil penelitian didapatkan bahwa Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat. Subjek hukum dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme ini dinyatakan sudah melaksanakan perbuatan pendanaan terhadap beberapa aksi terorisme jika subjek hukum tersebut sudah sesuai dengan beberapa persyaratan hukum pidana, baik itu subjektif ataupun objektifnya. Pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini yakni berupa pidana penjara untuk para pelaku pendanaan terorissme dan pertanggungjawaban untuk ganti rugi.
Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara Harahap, Mohammad Azmi; Husni, Husni; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14819

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dengan penangananya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alas an masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Kureng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun hasil penelitian dilapangan bentuk penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah di Waduk Krueng Keureuto tidaklah semaksimal mungkin dan tidak mencapai asas keadilan. Hal tersebut disebabkan karena murahnya harga yang diberikan kepada yang berhak atas tanah. Saran penulis, hendaknya pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang_undang Nomor 2 Tahun 2012. Diantara semua asas yang diamanatkan, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar dari amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA Zulfina, Zulfina; Bahreisy, Budi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16972

Abstract

Kerugian negara merupakan salah satu unsur utama yang membentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Dalam menangani kasus korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara menggunakan dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilaksanakan sesuai prosedur tentang penggunaan gugatan perdata, yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatnya. Saran yang dapat diberikan adalah mengenai kesadaran publik terhadap kasus korupsi. Masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menangani kasus korupsi agar penanganan kasus korupsi bisa membawa hasil yang maksimal terutama dalam hal pengembalian kerugian negara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Lazuardi, Abit; Asmara, Romi; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13100

Abstract

Kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan konten di berbagai platform media sosial telah melahirkan berbagai kasus pencemaran nama baik yang berpotensi melanggar UU ITE. Terlepas dari upaya keras aparat penegak hukum, penyebaran informasi palsu dan fitnah di Kota Lhokseumawe terus berlanjut.Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronikdan pengimplementasian hukum pidana atas pelaku pencemaran nama baik lewat media  sosial  menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe.Jenis penelitian ini yaituyuridis hukum empirisdengan pendekatan kasus  dan pendekatan undang-undang, sifatnyadeskriptif analitis, dengan bentuk penelitian kualitatif,. Sumber data yang di pakai yaitu data primer meliputi hasil wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasaya; Aturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Bab XI Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU ITE. Ancaman pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu yang telah dicemarkan. Khusus kasus Kota Lhokseumawe, tuntutan pidana telah diajukan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami pencemaran nama baik. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, majelis hakim tidak berkewajiban untuk secara ketat mematuhi tuntutan jaksa. Pidana yang dijatuhkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan formil dan materiil dalam mengambil putusan.Sangat disarankan kepada masyarakat umum untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berat. Sangat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang mengadili perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk mengetahui kejadian tersebut agar dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan tingkat kesalahan yang terlibat, sehingga memastikan penegakan hukum yang adil.
PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN IKHTILAT BERDASARKAN QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DIBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARIAT ISLAM (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues) Novia, Julia Putri; Nasir, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wilayatul hisbah dalam pengawasan ikhtilat dikabupaten gayo lues, serta memahami kendala dan upaya apa yang dihadapi wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksaan syariat islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak kasus yang terjadi, menurut wilayatul hisbah di Kabupaten Gayo Lues bahwa masih banyak terjadi pelanggaran ikhtilat terlebih didekat lapangan pacuan kuda yang dijadikan tempat melakukan perbuatan ikhtilat, dimulai dari dewasa hingga anak-anak yang sudah baligh. Kendala yang dihadapi oleh wilayatul hisbah sendiri adalah kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan yang berlaku dan juga ketidak pedulian dari masyarakat itu sendiri. Dan upaya yang dilakukan wilayatul hisbah untuk mencegah peningkatan ikhtilat adalah melakukan patroli rutin, razia, pemetaan, dan sosialisasi.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi) Wiranti Akmalasari, Nur Raihan; Subaidi, Joelman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13048

Abstract

AbstrakTindak pidana penggelapan yang di muat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Penggelapan terjadi ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya mengarah pada pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut karena kurangnya kejujuran. Tujuan dari pengkajian ini yaitu guna mendalami kebijakan hukum seputar tindak pidana penggelapan dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas individu yang melakukan penggelapan sertifikat hak milik yang bisa menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar.                Metode yang dipakai yaitu pengkajian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber data yang di pakai yakni bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada pengumpulan data dipakai teknik berdasarkan studi kepustakaan.                Hasil pengkajian memperlihatkan pada kasus No.169/Pid.B/2022/PN. Idi, diketahui bahwasanya yang bersangkutan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang termuat pada pasal 372, sehingga merupakan delik penggelapan dan membuat pelakunya dikenakan akibat hukum. Pelaku diadili dengan pasal 372 KUHP dengan potensi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan, antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Diharapkan majelis hakim bisa menganalisis dengan cermat kenyataan-kenyataan yang terkuak selama persidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa memang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya pada saat pelanggaran dilakukan.Dalam mengadili orang-orang yang terlibat dalam penggelapan, penting bagi hakim untuk mengandalkan dakwaan jaksa dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Pendekatan ini memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi beratnya kejahatan dan hukuman yang tepat. Keputusan-keputusan ini harus diambil bukan hanya dalam ruang sidang; Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusut tuntas dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Hasugian, Syarah Tilawah; Nasrianti, Nasrianti; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8187

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dan untuk menganalisis upaya hukum atas pelanggaran hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun memaparkan mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online dan upaya hukum atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah atau pihak yang berwenang agar melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online agar konsumen dapat mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ketika telah dirugikan mengingat Undang-Undang mengatur perlindungan konsumen namun masih banyak pelaku usaha melakukan kecurangan yang merugikan konsumen dan hendaknya calon konsumen lebih memperhatikan dan bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Kata Kunci: Informasi, Jual-Beli, Konsumen, Online, Perlindungan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN Mutia, Salsabilla; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Abstract

This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.Keywords: Restorative Justice, Violence, Domestic.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) hilmi, fauzi; Johari, Johari; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15933

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby,faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan) Tarigan, Muhammad Azmi; Sulaiman, Sulaiman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18499

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.
Co-Authors - Fakhrurrazi Abul Khair Albert Alfikri Andra Fanizha Mendrofa Anggreini, Rini ANZIKRI, WILLY Asrillah Asrillah Azhawa, Vina Azmi, Chairul Camelia Billah Puteri Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hapzi Ali Harahap, Mohammad Azmi Hasugian, Syarah Tilawah Hidayat Hidayat Hidayat, Hidayat Hilda, Rauzana hilmi, fauzi Husni Husni Irawan, Yoga Harlis Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Johari Johari Juliadi Lingga Jusmadi Sikumbang Khodijah Nasution, Fitri Krisna, Romi Kurniadi Kurniadi, Kurniadi Lazuardi, Abit Mahmud Mulyadi Meliza, Richa Muh. fahrudin Alawi Muhammad Fadhil Muhammad Hamdan Muhammad Muthi Al zakawali Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Ridho Fadli Mutia, Salsabilla Narayana, Suwandi Nasrianti, Nasrianti Nirzalin Novia, Julia Putri Nuribadah, Nuribadah Nurmalawaty Praja, Tasya Wiraning Prianto, Agil Dwimei Ramziati Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad redha maulana Riasni Bakkara Rizki Yunanda Romi Asmara Saputra, Ferdy Sastro, Marlia Sela Azkia Suadi Suadi Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Syafruddin Hasibuan Tanjung, Yogi Fahri Tarigan, Muhammad Azmi Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Yusrizal Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zainal Abidin Zulfina, Zulfina Zulfiqri, Muhammad